Sirmadji : Pemerintah Tidak Serius Mengentaskan Kemiskinan Program pengentasan kemiskinan yang dicanangkankan oleh pemerintah, dinilai Drs. Sirmadji, Tj, Mpd, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, tidak dilakukan dengan serius. " Pemerintah tidak serius, jika, memang, pemerintah serius untuk mengentas kemiskinan, di Jawa Timur, jumlah kemiskinan 13 Juta jiwa, ada beberapa aspek yang mestinya diprioritaskan diantaranya adalah, perbaikan jalur irigasi, program perberasan yang memihak petani, pemberdayaan sektor perikanan dan UKM melalui kredit lunak kepada mereka. Pemerintah jangan melakukan pendekatan karikatif atau memberi seperti program BLT (Bantuan Langsung Tunai.Red). " Kata Sirmadji tentang keseriusan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, usai pelantikan Baguna Jatim, di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pendekatan karikatif yang selama ini dilakukan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu tidak menyelesaikan masalah kemiskinan yang terjadi. Cara efektif yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan umpan atau kail kepada mereka seperti, penyediaan lapangan kerja atau peluang usaha bagi warga miskin. " Selama ini saya melihat proses perjalanan BLT sangat kacau dan tidak menyentuh masyarakat miskin secara keseluruhan. Jadi cara ini harus diubah, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia," terang Simadji soal BLT yang berjalan selama ini. Sirmadji, yang juga anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, mengatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan melalui Komisi E, akan "memaksa" pemerintah untuk kembali memberlakukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan RT/RW. Selama ini, dengan berlakunya SK MENKES No.147/2007 tentang program Askeskin, rakyat miskin yang berhak memperoleh program tersebut hanya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal, data tersebut tidak akurat dipakai sebagai dasar menghitung keberadaan warga miskin yang sesungguhnya ada karena masih banyak orang miskin yang belum terdata. Dalam mengentaskan kemiskinan, kata Sirmadji, harus ada sharing antara pemerintah daerah dan pusat. Sharing tersebut berkaitan dengan pembagian beban anggaran yang selama ini masih menjadi kendala. " Misalnya begini, untuk mengentas kemiskinan di Kabupaten Sampang, yang menduduki peringkat pertama dalam tingkat kemiskinan di Jawa Timur, Pemerintah pusat harus memberikan bantuan maksimal, jangan dibebankan kepada pemerintah daerah secara penuh, karena masih banyak daerah lain yang perlu diperhatikan," jelasnya tentang sharing pusat dan daerah. Memang, Sirmadji mengakui bahwa indikator kemiskinan yang dipakai di Indonesia selama ini masih belum jelas. " Sekarang coba anda pikir sendiri, jika seseorang berpenghasilan di bawah UMR, tetapi memiliki sepeda motor, apakah mereka masuk kategori masyarakat miskin? Jadi, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah bagaimana menentukan valid tidaknya data orang miskin di Indonesia, sebelum menentukan langkah apa yang harus diambil," ujar Sirmadji mengakhiri pembicaraan. Sementara itu, menurut Drs. Ec.Subagijo, pakar ekonomi Unair, mengatakan bahwa jumlah orang miskin yang ada sekarang ini semakin banyak, hal ini dikarenakan tidak cukupnya sumber daya keuangan pemerintah untuk memberdayakan rakyat miskin yang ada. " Data BPS, ada 17 % orang miskin, kira kira sama dengan 37 juta orang. Akan diberi apa mereka ini ? Pemerintah tidak punya sumber daya keuangan yang cukup untuk itu.? Kata Subagio. Kemiskinan yang ada ini, menurutnya, merupakan akibat kebijakan ekonomi pasar bebas. Dalam sistim ekonomi pasar bebas kelemahannya adalah tidak adanya jaminan pendistribusian sumber daya secara merata, karena itu selalu ada pihak pihak yang tertinggal untuk menikmati kemakmuran, mereka inilah yang kemudian disebut kaum termarginalkan oleh pasar dan dikenal dengan kaum miskin. Seharusnya, pemerintah mempunyai skema pemberdayan kaum misdkin dengan melakukan pengendalian distribusi pendapatan. Tanpa skema tersebut maka tingkat kesenjangan pendapatan makin lebar. " Dinegara kita sebagian besar kaum miskin adalah buruh tani yang tingkat pendidikannya rendah. Tanpa campur tangan pemerintah, ekonomi pasar mengakibatkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dan makin banyak." Kata Subagijo. Di Negara maju, sistim ekonomi pasar tidak terlalu menimbulkan persoalan kemiskinan, karena tingkat pendidikan sudah tinggi sehingga tidak bergantung pada sumber daya alam, seperti di Indonesia yang sangat bergantung pada sumber daya alam, pertanian. " Mereka dengan pendidikan yang tinggi, mereka mengandalkan skill mereka untuk meraih penghasilan. Di Indonesia, masih banyak yang bergantung pada tenaga, buruh, baik tani maupun nelayan." Kata Subagijo. Menurut Subagijo, pemerintah Indonesia harus punya skema pengentasan kemiskinan dengan pola pemberdayaan kaum miskin dengan cara memberikan berbagai ketrampilan dan kemampuan usaha dengan sejumlah proteksi untuk menumbuhkan ekonomi kecil. " Pada intinya, skema pemerintah bukanlah pada pengentasan kemiskinan, tapi pada pemberdayaan kaum miskin agar mampu berusaha dan bersaing di pasar. " Kata Subagijo. (ovi/Red) Sumber : http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v02/?mod=berita&id=235
