Sumber: http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20070825185910
Kredo Alternatif Wilson Lalengke MESJID DI GEDUNG WAKIL RAKYAT:
Etiskah?
Oleh : Wilson Lalengke
25-Aug-2007, 18:59:10 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Gambar di atas adalah sebuah foto gedung Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau yang terletak di Jl. Jendral
Soedirman Pekanbaru, dengan latar belakang sebuah masjid yang berada tepat di
samping kanan, di dalam kompleks gedung dewan itu (inset: gambar utuh mesjid).
Sebenarnya, tidak ada yang salah dari keberadaan gedung wakil rakyat bersama
Rumah Tuhan itu dalam satu komleks. Juga sudah sangat jamak di pemandangan
kita, bahwa keberadaan sebuah masjid dan mushala di dalam kompleks perkantoran
di negeri ini adalah hal biasa dan justru didukung eksistensinya oleh banyak
pihak. Sehingga tidak mengherankan jika di hampir semua kompleks perkantoran
dan juga sekolah-sekolah, bahkan di Istana Negara, terdapat mesjid atau mushala.
Jika di daerah yang berpenduduk mayoritas Muslim, ada masjid-masjid di
lingkungan perkantoran pemerintahnya, hal serupa mungkin juga terjadi di
wilayah-wilayah yang dominan masyarakatnya penganut Kristen atau Hindu;
perkantoran di sana memiliki gereja atau pura di sebelah gedungnya, seperti di
Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Bila pun tidak kita jumpai
gereja dan pura, atau tempat ibadat lainnya, boleh jadi hal ini disebabkan oleh
intensitas kegiatan doa atau sembahyang umatnya yang tidak sesering umat
Muslim, sehingga tidak perlu dibangun gereja dan pura di dekat kantor.
Ditilik dari kegunaan tempat-tempat ibadah di dalam kompleks perkantoran
pemerintah dan sebagian perkantoran swasta, hal ini tentulah amat positif,
terutama bagi para pekerja yang dengan tekun dan rajin menjalankan ibadah
sesuai dengan agama dan keyakinannya. Melalui penyediaan sarana ibadah seperti
itu, kesempatan untuk melaksanakan kewajiban agama masing-masing pegawai
dapat dipergunakan semaksimal mungkin dan lancar. Keberadaan bangunan keagamaan
itu sekaligus juga memberi inspirasi dengan nuansa keagamaan yang kuat bagi
sebuah kompleks perkantoran. Dari interaksi antar bangunan rumah ibadah di
dalam kompleks dengan gedung-gedung perkantoran yang ada, tercipta harmonisasi
yang bersifat religius, yang selanjutnya dapat membawa rasa damai dan
ketentraman jiwa.
Implikasi yang ditimbulkan oleh keberadaan bangunan-bangunan keagamaan itu
diharapkan akan mewarnai dan senantiasa memelihara rasa damai dan jiwa yang
tentram dari seluruh penghuni kompleks, yakni para pegawai dan karyawan
perkantoran dimaksud. Bukan hanya itu, diharapkan juga agar tingkah pola-laku
setiap pegawai di kantor merupakan refleksi dari keberadaan kantornya yang
memiliki rumah ibadah. Hasil real-nya tentu saja harus terlihat dari setiap
sikap dan tindakan para pegawai yang penuh damai, tenang, murah senyum, penuh
welas asih, dan seterusnya, sesuai tuntunan yang didapatkan dari ajaran agama.
Lebih jauh, keberadaan masjid atau mushala atau rumah ibadat lainnya di dalam
kompleks perkantoran pemerintah akan mewarnai setiap kebijakan publik yang
dihasilkan oleh para abdi negara yang bekerja di kantor berkenaan. Berbagai
keputusan yang diambil selayaknya akan mengacu kepada koridor moral agama
yang diyakininya, yakni antara lain sebagai manusia yang amanah, manusia yang
bertaqwa, manusia yang memegang janji, manusia yang tidak pendusta, tidak
pembohong, manusia yang penuh kasih sayang, manusia yang tidak suka menipu,
manusia yang tidak doyan memiliki harta dengan jalan yang tidak halal, tidak
suka korupsi, dan seterusnya. Agama yang disimbolkan dengan kehadiran rumah
ibadat di sebelah kantor sang pegawai, terutama sang pejabat, seharusnya
menjadi tuntunan bagi semua orang di perkantoran tersebut.
Kenyataannya, di lapangan kita jumpai tingkah pola-laku para anggota korps
pegawai negeri kita, dari hampir semua level, ibarat jauh panggang dari api
bila dibandingkan dengan idealisme yang dipaparkan di atas. Keberadaan masjid
dan mushala tidak serta-merta mampu membentuk jiwa dan karakter pegawai
kantoran pemerintahan di negeri ini menjadi baik dan patut dicontoh. Berbagai
kasus korupsi yang terjadi, baik yang sudah terungkap dan diproses di
pengadilan, maupun yang masih menghilang adalah bukti kongkrit yang seakan
menjadi hantu gentayangan di seantero nusantara. Korupsi berjamaah, demikian
istilah sebagian orang menyebut kegiatan pencurian uang negara yang notabene
uang rakyat oleh para pegawai negeri di kantor-kantor pemerintah dan sebagian
lagi terjadi di perusahaan-perusahaan swasta.
Bekerjasamalah kamu satu sama lain, kira-kira demikianlah salah satu intisari
ajaran setiap agama kepada penganutnya. Anjuran bekerjasama dengan baik ini
telah benar-benar diterapkan dengan nyaris sempurna oleh para pegawai. Namun
kerjasama ini dilakukan di jalan yang salah, bertentangan dengan ketentuan
ajaran lainnya dari agama-agama tersebut. Prinsip bekerjasama itu justru
digunakan dalam merampok harta rakyat dengan jalan korupsi dalam berbagai
bentuk dan besarannya. Kepemilikan ribuan rekening liar oleh berbagai
departemen atas nama pribadi sang pejabat adalah bentuk lain dari korupsi
berjamaah ini. Pemilik rekening liar itu sesungguhnya bekerja tidak sendirian.
Mereka beroperasi layaknya para mafia atau kartel obat bius, bekerja dengan
memanfaatkan jaringan kerjasama di antara sesama pejabat maupun dengan bawahan
dan atasan. Keberadaan ribuan rekening liar itu mengindikasikan bahwa
kepemilikan rekening liar adalah sesuatu yang wajar dan mungkin wajib
dilakukan
oleh para pejabat dan pegawai pemerintahan di Indonesia selama ini. Dan
masing-masing pemilik rekening liar ini sudah tahu-sama-tahu kelakuan mereka
satu sama lainnya.
Kembali ke persoalan masjid, mushala, atau rumah ibadah di komplek perkantoran
pemerintah. Pada pemahaman awam masyarakat, gedung perkantoran pemerintah
termasuk gedung dewan perwakilan seperti pada gambar di atas tadi, adalah
fasilitas milik negara. Sebagai milik negara, semua gedung dan wilayah
pekarangan gedung-gedung tersebut adalah milik publik, milik masyarakat, milik
rakyat. Ketika kita bicara rakyat di negeri yang plural ini, maka mestinya
diingat bahwa rakyat Indonesia berasal dari berbagai latar belakang yang
berbeda satu dengan yang lain, termasuk berbeda agama dan kepercayaannya.
Sampai pada diskursus perbedaan agama dan kepercayaan, selanjutnya setiap kita
seharusnya mampu melihat realitas tersebut dan menempatkannya pada koridor
pluralitas di setiap sudut, setiap tempat, setiap waktu, dan setiap masa,
termasuk pada setiap sisi kehidupan dan persoalan kenegaraan kita. Dengan kata
lain, keberagaman manusia Indonesia harus menjadi pertimbangan dalam setiap
pembuatan kebijakan publik di negeri ini. Hal tersebut sangat penting agar
kenetralan institusi negara dapat terjaga, antara lain dengan memperlihatkan
secara fisikal bahwa instansi pemerintah benar-benar milik semua golongan,
tidak diperuntukkan bagi satu kelompok masyarakat saja.
Gedung perkantoran pemerintah adalah milik negara, yang juga berarti merupakan
representasi negara dengan rakyat yang plural. Sehingga ketika pemerintah
berkeinginan untuk membangun rumah ibadah di dalam kompleks perkantoran itu,
mereka seharusnya tidak terjebak dalam kolom sektarianisme dengan hanya
membangun masjid dan mushala gara-gara mayoritas pegawai adalah Muslim.
Seseorang dapat saja beralasan bahwa gedung peribadatan adalah juga fasilitas
umum, fasilitas publik yang dapat digunakan oleh sesiapa saja, dan itu berarti
telah membantu masyarakat banyak dalam menjalankan aktifitas keagamaan dan
keyakinannya. Artinya, dengan penyediaan tempat ibadah di perkantoran
pemerintah dapat dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan publik, kebutuhan
bersama. Lagi, dengan kebijakan pembangunan rumah ibadat itu, berarti juga
memanfaatkan lahan tidur yang ada di dalam area milik negara. Hal tersebut
tidaklah salah. Namun inti persoalannya adalah ketika rumah ibadah yang
dibangun di
kompleks perkantoran pemerintah, yang adalah milik semua golongan itu, hanya
dari golongan agama tertentu saja. Hal ini tentu saja merupakan sebuah
kebijakan yang keliru: memanfaatkan fasilitas negara, apalagi secara permanen,
untuk kepentingan sesuatu golongan tertentu saja.
Jika pemerintah tetap ingin membangun rumah ibadah, yang tentu saja dananya
diambil dari uang rakyat yang beragam agamanya itu, maka dapat ditempuh
beberapa alternatif semisal membangun rumah ibadah di luar pagar perkantoran.
Bisa juga dengan membangun berbagai macam rumah ibadat dari berbagai agama di
dalam kompleks perkantoran itu. Dengan demikian, pemerintah dapat menempatkan
dirinya sebagai pengayom dan pekerja untuk rakyat yang tidak parsial, sektoral,
dan sektarian. Jika pihak pemerintah saja, apalagi DPR, memiliki paradigma
sektarian, bagaimana kita bisa mengharapkan sebuah masyarakat yang berpikiran
universal?***
Wilson Lalengke - Pekanbaru
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Email: [EMAIL PROTECTED]
Big News Today..!!! Let's see here www.kabarindonesia.com
Big News Today..!!! Let's see here www.kabarindonesia.com
---------------------------------
Are you a hoarder? Then you'll love Yahoo! Mail with unlimited storage.
