http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=306605&kat_id=248
Selasa, 11 September 2007 20:20:00 Indonesia Perlu Belajar dari India dalam Sediakan Buku Literatur Murah Brisbane-RoL-- Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di KBRI Canberra, Dr.R.Agus Sartono, MBA, menyampaikan kepuasannya atas selesainya penyelenggaraan Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI) 2007 di Sydney, pekan lalu, yang antara lain merekomendasikan perlunya ketersediaan buku-buku bacaan dan literatur internasional terbaru dengan harga murah di Tanah Air. Kepada antara yang menghubunginya dari Brisbane, Selasa, Agus mengatakan, rekomendasi KIPI yang diikuti sekitar 220 utusan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dari Belanda, India, Italia, Jepang, Malaysia, Mesir, Australia itu akan sangat mendukung upaya meningkatkan minat baca anak-anak dan pelajar di Tanah Air. "Dalam hal ini, India adalah salah satu contoh negara yang berhasil dalam penyediaan buku-buku dan literatur berharga murah ini. Melalui publisher (penerbit) internasional yang bekerja sama dengannya, India mencetak buku-buku referensi asing di dalam negeri dengan harga yang murah. Hal ini tentu sangat mendukung upaya meningkatkan minat baca anak anak dan pelajar," katanya. Agus mengatakan, dari KIPI 2007 yang berlangsung di kampus Universitas New South Wales (UNSW) pada 8-9 September itu, terungkap pula pandangan bahwa Indonesia bisa belajar dari pengalaman India dalam memanfaatkan "brain drain" untuk memajukan negaranya. Sebagian peserta konferensi bertema "Membangun Daya Saing Bangsa: Menetap di Luar Negeri atau Kembali ke Tanah Air" itu justru melihat Indonesia bisa belajar dari India yang memiliki lebih dari 200 assosiasi di luar negeri, katanya. "India bahkan memanfaatkan potensi warga India di luar negeri. Oleh karena itu Indonesia harus memanfaatkan jejaring pelajar Indonesia di luar negeri dan tidak perlu ada dikotomi antara tinggal di luar negeri dengan nasionalisme," katanya. Terkait dengan masalah ini, para peserta KIPI juga melontarkan pemikiran tentang perlunya mengotimalkan peran dan jejaring pelajar Indonesia di luar negeri. Mereka juga merekomendasikan perlunya memberikan insentif berupa pembebasan biaya fiskal kepada para pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri, dan menghidupkan kembali pinjaman siswa (student loan) mengingat semakin mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak semua putra bangsa yang cerdas mampu melanjutkan studinya. Peserta KIPI 2007 juga merekomendasikan agar pilihan pelajar untuk tetap bekerja di luar negeri tidak disikapi secara negatif atau pun ancaman terjadinya "brain drain", katanya. "Pertanyaan yang menggelitik sempat terlontar. Jika mampu mengekspor tenaga terdidik lebih banyak mengapa tidak dilakukan? Karena selain mendatangkan devisa, (pengiriman lebih banyak tenaga kerja terdidik itu) juga dapat menghilangkan 'stereotyping negative' (anggapan negatif) tenaga kerja Indonesia akibat massifnya pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI)." "Rekomendasi yang penting lainnya adalah Pemerintah diminta tidak lagi memberikan apresiasi yang lebih tinggi kepada ekspatriat (pekerja asing) dibanding dengan tenaga kerja dan ahli domestik meskipun kemampuannya sama," katanya. Agus selanjutnya mengatakan, masalah strategis lain yang perlu mendapat perhatian adalah soal perlunya penyederhanaan proses penyetaraan ijazah lulusan luar negeri karena selama ini, alumni luar negeri sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan penyetaraan gelar akademik yang diperoleh. "Mengapa proses penyetaraan ijazah ini tidak diserahkan saja kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di masing-masing negara?" tanya Agus. Para peserta KIPI 2007 juga mengusulkan perlunya urusan perguruan tinggi dilakukan oleh departemen tersendiri dan urusan pendidikan dasar serta menengah dikelola tersendiri. Dengan demikian pengelolaan pendidikan akan lebih terfokus, katanya. Ketersediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, serta pendanaan untuk kegiatan riset juga merupakan rekomendasi penting lainnya yang dihasilkan dari KIPI 2007, katanya. Mengenai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima para peserta KIPI 2007 di Hotel Four Seasons Sydney tempatnya menginap selama mengikuti pertemuan puncak Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Agus mengatakan, arahan Kepala Negara tentang nasionalisme tidak harus diartikan secara sempit patut diperhatikan. "Nasionalisme tidak bisa diukur dengan keberadaan seseorang. Artinya pilihan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya atau tetap bekerja di luar negeri dalam kaitannya membangun daya saing bangsa tidak perlu diperdebatkan apalagi dikaitkan dengan wacana nasionalisme," katanya. Dalam acara pertemuan para peserta KIPI 2007 dengan Kepala Negara yang berlangsung di "Ballroom" Hotel Four Season itu, hadir antara lain Menlu Nur Hassan Wirajuda, Mensesneg Hatta Radjasa, Menpora Dr. Adhiyaksa Dault, Menteri KLH, Ir. Rachmat Witoelar, Dubes RI untuk Australia dan Vanuatu T.M Hamzah Thayeb, Konsul Jenderal RI di Sydney, Sudaryomo, serta ibu Lastry Thayeb dan sejumlah staf KBRI Canberra. antara/mim
