Lumbung Kematian Itu Bernama Orang Papua
Integrasi Papua kedalam Indonesia bukanlah persoalan baru bagi Bangsa
Indonesia. Sepak terjang nasib orang Papua dalam tantangan bagaimana rakyat
memperjuangkan kebutuhan sebuah kedaulatan semesta. Walaupun tuntutan orang
Papua cenderung dipandang oleh kalangan elit Indonesia yang terdokrin dari dua
keputusan hukum sebagai alasan Papua bagian dari Indonesia. Diantaranya yang
selama ini kita semua tahu klaim integrasi Papua kedalam Indonesia 1 Mei 1963
dan PEPERA tahun 1969. dalih-dalih inilah membuat keberpihakan terhadap
perjuangan rakyat semakin di reda dengan senjata separatis. Tak dapat dihalau
Peradaban penjajahan di dunia telah mereduksi keberpihakan klas ketertindasan
semakin meningkat dibelahan dunia.
Dunia sekarang bersidang untuk menetapkan keputusan terbaik bagi dunia
Sidang Umum PBB sedang dilangsungkan. Berbagai masalah di belahan dunia
menjadi perhatian Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Disatu sisi
sejauh mata memandang, rentetan kejadian terus terjadi di Papua. Keracunan,
Teror, Intimidasi dan kematian misterius tak dipungkiri telah nyata terjadi.
Situasi Terkini Tanah Papua
Majelis Rakyat Papua ( MRP ) menyatakan selang bulan agustus disaat perayaan
ulang tahun Indonesia yang ke 62, lima puluh delapan orang Papua meninggal
tanpa sebab. Kajian sementara pejabat resmi Indonesia ini bahwa ada upaya
sistematis yang dilakukan kelompok tertentu untuk menciptakan konflik dengan
berbagai cara. Namun sayangnya MRP tak bisa berbuat apa-apa walaupun mereka
adalah pejabat publik tetapi selalu di garis luar yang tak punya gigi untuk
menggigit Indonesia.
Intervensi internasional terhadap masalah Papua sebelum agustus-07 punya
dalih untuk Indonesia serius tangani Papua. Maka untuk menjalin keyakinan akan
perubahan di Papua pemerintah keluarkan PERPRES No. V tentang percepatan
pembangunan kawasan tertinggal, termasuk penanganan otsus yang tidak berdaya
gagal dilaksanakan selama tujuh tahun terkhir. Penerapan Perpres didukung
dengan dana 18 trilyun. Apakah akan tuntas masalah Papua dengan keseriusan
Indonesia sekarang???
Spektrum Kebijakan Politik di Papua Bagian Barat.
Otsus-Pemekaran dalam Investasi-militerisasi
Negara-negara makmur punya cara tersendiri untuk menangani masalah yang
terjadi di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang saat ini menguasai
Papua. Tidak ada cara lain, selain mengintervensi secara politik dan memberi
hibah pinjaman uang. Timor Leste adalah Negara terkini yang menjadi lahan
pinjaman internasional selain Indonesia yang sudah menampung dan hidup diatas
hutang luar negeri.
Tanah Papua dalam resensi globalisasi tidak bisa lari dari kenyataan
globalisasi. Cara yang paling gampang cengkraman itu ada adalah segudang
kebutuhan terus disediakan bagi kenyamanan investasi seperti pemekaran wilayah
administrative, pembunuhan karakter tradisi orang Papua yang kuat, kebutuhan
represi dan terror terhadap penduduk setempat. Pemekaran wilayah di Papua baik
propinsi maupun kabupaten mendesak dilakukan demi menjawab kebutuhan modal
internasional dan nasional. Elit politik lokal harus kalah dalam menghadapi
kenyatan ini, sehingga intelektual Papua hanya dibutuhkan legitimasi untuk
mendorong tercapainya keinginan kelompok modal dan rakyat terus dianeksasi
dalam retorika kemakmuran dan kesejahteraan. Rentang kendali dengan dalih
sejahtera, ketertinggalan namun nyatanya sama-tetap miskin dan terus
tertinggal.
Nah, ada apa dengan peluncuran satelit Rusia di Biak tahun 2010 mendatang?.
Negara-negara teknologi maju akan mengedepankan kemandirian teknologi dalam
berbagai kebijakan politik luar negeri mereka. Negara-negara terkorup dan
banyak utangnya menjadi sasaran adalah Indonesia. Amerika dan Rusia maupun
Eropa dan Jepang akar perjuangan bagi kemandirian teknologisoft&hardward.
Masyarakat Papua adalah penduduk tradisional yang belum berada dalam tataran
teknologisasi modern. Dalam mempertahankan hidup pun, orang Papua masih mengadu
kealam. Kita masih dimanja alam. Segala sesuatu beralih ke ketersediaan alam
semata. Nah, bagaimanapun juga, pasar teknologi modern harus ada di Papua. Apa
yang terjadi?..lonjakan budaya pasti ada. Kenapa Otsus gagal di Papua? Ini
masalah serius dan menjadi evaluasi bahkan penghentian bagi siapapun yang
berdialektika otsus berhasil. Alasannya sangat jelas, jembatan bagi
kelangsungan pasar globalisasi ada di Papua adalah Otsus. Ditengah struktur
sosial orang Papua yang kental dengan tradisional sejati. Masyarakat adat yang
menjunjung tinggi kedaulatan adat dan budaya yang kuat. Bagi globalisasi inilah
tantangan mutakhir karena mereka tak dapat hidup dengan modernisasi ditengah
lingkungan yang berwatak tradisi. UU No. 21/2001 hanyalah alat bahkan jembatan
globalisasi.
Peranan Investasi dalam gejolak politik dan kemanusiaan di Papua
Ini dia pemicu porak-poranda Tanah Papua. Di era Susilo Bambang Yudhoyono
sudah ada 18 perusahaan yang ditandatangani kontrak karya kerja. Papua belum
selesai soal Freeport dan BP kemudian caltex yang jelas tidak menunjukan dampak
positif apapun disana. Freeport punya wewenang di wilayah pegunungan tengah, BP
punya wewenang di wilayah kepala burung sedangkan caltex punya wewenang
diwilayah Biak. Maroke akan dibangun perusahaan perkapalan ternama di Asia
investasi jepang dan korea. Ribuan hektar hutan Papua saat ini diincar oleh
pengusaha terkaya asal Belanda yang menginvestasi perkebunan kelapa sawit.
Mengapa analisis ini penting?...ya, spectrum kebijakan politik diPapua bila
di tilik adalah benar peran yang dimainkan sang modal merubah fenomena sosial
maupun politik di Tanah ini. Bagaimana cacatnya Proses penentuan pendapat
rakyat tahun 1969 terjadi akibat dua tahun sebelumnya tahun 1967 intervensi
Freeport datang ke Papua dan lahirnya UU.No 11 tahun 1967 tentang investasi
asing. Dampak kemanusiaan pun nyata sejak keberadaan multicoorporat. Kasus mil
62-63 di mile Freeport selain 7 orang dipenjara-Ardi Tsugumol meninggal dalam
tahanan Mabes Polri. Belum lagi masalah penembakan di wilayah konsensi Freeport
yang sampai sekarang tak mampu diungkapkan oleh Negara. Sampai sekarang
negosiasi penyelesaian masalah Freeport dari 1 persen menjadi 3 persen untuk
penduduk sipil Papua, 4 persen naik menjadi 6 persen untuk Jakarta. Tahun 2006
pendapatan total Indonesia dari Freeport rata-rata 40 trilyun. Sejumlah problem
sosial dan politik yang terjadi semenjak FI ada tidak
dinegosiasikan. Musti ada sikap terbuka dari semua pihak dalam pola
penyelesaian Freeport. Tekanan politik orang Papua punya peran untuk mendorong
perhatian serius soal-soal kedaulatan.
Fenomena Biomiliterisme & Tindakan Terror Sekarang Strategi dan Bertujuan
untuk apa
???
Kehadiran Anggota Kongres AS juli 07 di Jakarta membuktikan kegagalan Otsus
di Papua. Semestinya selain rakyat Papua diberikan kesempatan referendum
setelah otsus berjalan selama 25 tahun (2001-2025). Solusi yang pantas adalah
Indonesia membuka ruang referendum sejak otsus dinilai gagal. Jika konsekwen,
Rakyat Papua sudah menentukan suara bulat dalam mekanisme referendum ditahun
2007 ini pasca kegagalan otsus. Namun realitas berubah dengan penerapan terror,
penculikan, peracunan dan pembunuhan. Ada apa..!
Papua tidak lagi ditangani dengan cara-cara bersenjata sebab Indonesia
memahami benar embargo senjata dari Amerika akibat kekerasan senjata aparat di
Papua. Militer Indonesia dibatasi hak mereka untuk menggunakan senjata
menyelesaikan masalah Papua. Nah, keterpurukan sekarang akibat kekuatan bedil
sejata zaman lalu mulai nampak kasus-kasus para jenderal terbongkar bisnis liar
mereka. Laporan NYT-New York Times,27/12/05 semua kemauan baik fasilitas maupun
keuangan mulai dari letnan sampai jenderal mampu disediakan oleh Freeport.
Tetapi kekuatan bersenjata tidak selamanya diam jika dikemudian hari pasca
penandatanganan peluncuran satelit di Biak, bantuan persenjataan Rusia
dibutuhkan bagi tentara RI. Pendropan peralatan militer rusia bagi RI ini fase
terkini yang menghawatirkan. Sebab kegigihan Rusia memperjuangkan masalah
kemanusian HAM lemah dibanding Amerika, Eropa dst yang cukup kuat tekanan HAM.
Indonesia tidak berdaya dalam tekanan internasional itu pasti. Reformasi
1998, tuntutan Papua dan Aceh Merdeka bahkan berhasilnya Timor leste mewujudkan
Negara sendiri. Fenomena politik dalam transisi demokrasi di Indonesia tak
terhindarkan dari sorotan internasional. Berhasilnya Otonomi Daerah, Otsus
untuk Papua merupakan konsensi internasional juga.
Apa yang dilakukan jika Otsus Papua gagal, Perundingan RI-GAM bentrok di
tengah jalan. Pilihan Indonesia adalah statute Negara kesatuan tidak memberi
jaminan kesatuan Negara. Maka peranan internasional sekarang adalah disatu sisi
menegaskan keberpihakan dalam penyelesaian konflik namun semakin tidak
konsisten dukungan bagi perjuangan wilayah-wilayah merdeka. Indonesia pasca
2009 tak akan bergigi lagi jika Negara persatuan yang rapuh, maka win-win
solusi dalam menjawab masalah ini adalah
Papua dan Aceh Negara sendiri ataukah
tetap dalam Indonesia dengan perkuat Otsus yang lebih baik lagi yaitu federal.
Inilah satu-satunya solusi terkini dan akan datang dalam menjawab kegagalan
otsus di Papua dan konflik di Aceh.
Kolaborasi Konflik Di Papua Menjelang Jeda Pemilu 2009
Menjelang pemilu di negeri Indonesia konflik merupakan budaya rekonstruksi
elit. Indonesia dalam tataran kehidupan bernegara yang plural terbagi dalam
berbagai kelompok dan golongan. Dari Mayoritas, minoritas, dominasi Agama dan
Sipil-Militer. Kubu nasionalis dan kubu agamis. Fenomena golongan hari ini
cukup andil dalam prospek kebijakan nasional. Lahirnya kubu oposisi, kubu
Agamis liberal hingga agamis reaksioner. Kancah perpolitikan Jakarta yang
semakin didominasi kembalinya tentara kedalam ruang-ruang politik semakin
menjurus pada kekuasaan otoriter dikemudian hari. Pemilu mendatang, tentara dan
sipil dipertaruhkan dalam pesta rakyat. Wilayah-wilayah yang rawan konflik
tidak luput dari warna konflik menjelang pemilu.
Peristiwa yang terjadi di Papua sekarang adalah tidak terlepas dari
kolaborasi menuju kesuksesan pemilu. Elit politik Jakarta patut di duga
keberpihakan mereka dalam mempraktekan konflik di Papua. Sudah pasti Papua
dibagi-bagi dalam kepentingan investasi internasional dan nasional, gerakan
politik praktis pun tidak diam dalam membagi lahan. PDIP dan Golkar dua
kekuatan politik rill yang dominan di nasional. Juga mayoritas baik Agamis
maupun golongan Militer dua spectrum politik yang tak luput dari peranan mereka
terhadap Papua.
Hutan Papua solusi Bagi Pemanasan Bumi
-Masyarakat adat Punya tempat yang Sempurna-
Indonesia sekarang kepala besar karena punya wilayah territorial yang sedang
dipandang dunia untuk mampu menjawab bahaya pemanasan bumi. Adalah Papua. Dalam
bulan Desember 2007, akan diselenggarakan pertemuan Negara-negara dunia.
Negara-negara modern dalam kasad mata terkini tertuju ke Indonesia sebagai
Negara berkembang yang punya kemerdekaan adat dan budaya. Papua jadi titik
tolak mata dunia tertuju. Maka tidak heran dalam kampanye GLOW-kelompok baru
yang bangkit dan mengkampanyekan pentingnya masyarakat adat dipertahankan. GLOW
memandang masyarakat Papua dan Dayak punya peranan Adat yang cukup signifikan
dalam menjaga hutan dan lingkungannya. Maka tidak heran kawan-kawan Papua dan
Dayak dilibatkan dalam perjuangan bersama masayarakat adat.
Capaian internasional dalam menjawab pemanasan bumi dimana dalam resolusi
PBB tahun ini hendak dikeluarkan sebuah petisi resmi tentang pentingnya
perlindungan terhadap Hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. Dalam pandangan
PBB, Negara-negara asia dan Negara berkembang masih banyak didominasi
masyarakat adat. Dimana kemampuan masyarakat adat sudah terbukti tidak merusak
hutan. Ketika resolusi PBB hendak dibawa dalam siding PBB tahun ini, tidak
mulus keberpihakannya terhadap masyarakat adat akibat ketidak setujuan beberapa
Negara seperti Amerika, Inggris dan Eropa. Alasan ketidak setujuannya adalah
kebijakan perlindungan dan pemgakuan terhadap hak-hak masyarakat adat tidak
sesuai dengan konstitusi Negara sendiri.
Namun perjuangan masyarakat adat punya tempat yang sempurna ditengah kampanye
pemanasan bumi saat ini. Orang di dunia manapun mereka akui bahwa manusia
tradisional mampu melindungi lingkungan alam mereka. Tetapi tantangan terkini
adalah masayarakat Adat di belahan dunia diperhadapkan dua kepentingan
Globalisasi antaranya Soft&hardward bagi Negara-negara berteknologi maju dan
ekspansi bagi Negara-negara ekplorasi hasil-hasil bumi bertemu dalam satu
kebutuhan bersama yaitu adanya jaminan pasar bagi pemasaran dan jual beli
barang-barang modern.
Kurangnya Perhatian Negara???
Indonesia menurut data badan kesehatan dunia tahun 2005, berada pada urutan
ke lima perlindungan kesehatan taraf internasional. Salah satu alasannya adalah
Indonesia menjadi pusat aktivitas saham berbagai Negara-negara maju. Deteksi
kelayakan obat-obatan dan makanan tidak terjangkau dan banyak illegal
obat-obatan yang membahayakan kelangsungan hidup. Pusat aktivitas gempa bumi
cenderung membuat para korban bencana tidak diurus kesehatannya terlantar.
Selain wilayah yang luas dan penanganan yang terpusat, distribusi kebutuhan
hidup berupa makanan pabrikan cenderung tidak terkontrol mengakibatkan banyak
bahan makanan yang telah kadaluarsa masih terus dipasarkan.
Wilayah Papua yang sudah puluhan tahun berada dalam Indonesia tidak ada
perubahan nyata. Pelosok-pelosok Papua sangat terisolasi. Maka, diperkirakan
perbelanjaan bahan pabrikan untuk dijual ataupun di konsumsi membutuhkan waktu
yang lama untuk bisa mendapatkan yang baru atau sesuai dengan standar WHO.
Penyebaran produk di wilayah terisolasi sering berjalan dengan rotase pasukan
enam bulan sekali. Alasannya adalah militer masih punya andil untuk menangani
transportasi seluruh Papua, walaupun ada juga penerbangan misi keagamaan di
pelosok Papua. Bukan hanya di pelosok saja yang kadaluarsa tetapi daerah
perkotaan pun sama nasibnya. Rakyat Indonesia masih suka menyimpan uang
daripada menggantikan produk lama dengan produk baru. Nasib rakyat yang kian
tak terurus menjerumuskan siapapun untuk terus memasarkan barang-barang diluar
standar kesehatan guna mendapat uang semata.
Orang Papua bila di hitung, periode Sebelum tahun 60an, selain kehilangan
satu suku di Arfak-Manokwari dan mewabahnya penyakit raja singa yang diderita
suku wilayah selatan sejak kontak para pendatang mulai memasuki wilayah
tersebut. Ratusan orang meninggal akibat wabah penyakit raja singa. Periode
tahun 60an integrasi Papua dilakukan dengan berbagai operasi militer, operasi
bratayudha, kasuari, serangan fajar. Ratusan orang Papua meninggal. Periode
tahun 70an hingga DOM diberlakukan dan korbanpun tak di indahkan.
Periode sekarang pun orang Papua mengalami nasib yang sama dengan
tahun-tahun sebelumnya. HIV AIDS?, Keracunan? Penembakan? Ini semua ada di
Papua. Sudah pasti lumbung kematian itu bernama orang Papua
***
***Ikuti Info di Situs Resmi Papua***
=====================================================================
www.kabarpapua.com
www.papuapost.com
www.melanesianews.org/spm
www.papuanews.com
www.papuaindependent.com
---------------------------------
Fussy? Opinionated? Impossible to please? Perfect. Join Yahoo!'s user panel
and lay it on us.
