http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0709/27/opini/3869855.htm

Antara Kelemahan dan Kelebihan

Sabam Siagian

Tampaknya harian Kompas akhir-akhir ini bergumul dengan persoalan bagaimana 
menilai kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1968) dan Presiden Soeharto 
(1968-1998) secara pas dan seimbang. 

Melalui dua tajuk rencana, "Harga Diri Bangsa" (Kompas, 22/9) dan "Dua Sisi 
Mata Uang" (Kompas, 24/9) agaknya sungguh dirisaukan bahwa kalangan luar negeri 
(antara lain Bank Dunia dan PBB) mengklasifikasikan Presiden Soeharto sebagai 
koruptor besar. 

"Mari kita selesaikan masalah Soeharto dan pemimpin lainnya oleh kita sendiri. 
Sejelek-jeleknya pemimpin kita, ia bagian dari sejarah bangsa ini", kata Tajuk 
Rencana Kompas, Sabtu (22/9). Sungguh suatu ajakan yang patut dipuji. Namun, 
itu mencerminkan posisi moral yang belum komplet cakupannya. 

Tajuk kedua bersifat lebih kontemplatif. Ia berpendapat secara hati-hati, 
Soeharto yang begitu lama berkuasa "di samping kelemahan, ia juga mempunyai 
kelebihan".

Penulis tajuk kedua itu sungguh khawatir apa yang akan terjadi dengan "martabat 
dan posisi bangsa kita kini" kalau "kita telan mentah-mentah begitu saja" semua 
kritik, celaan, dan klasifikasi negatif terhadap Presiden Soekarno dan Presiden 
Soeharto. 

Ia bahkan sungguh prihatin bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa dan negara 
yang semakin minder, semakin cenderung saling tidak percaya dan menyalahkan di 
antara sesama warga.

Kebetulan tata letak halaman Opini Kompas (Senin, 24/9) menempatkan secara 
berdampingan tajuk "Dua Sisi Mata Uang" dan artikel Rocky Gerung, "MA Vs 
Keadilan Global". Pengajar filsafat FIB UI ini bicara, sekarang, pada abad 
ke-21, berkembang hal penting, yakni konsep global justice, keadilan global 
yang melampaui semua klaim nasionalisme (umpamanya, "Sejelek-jeleknya pemimpin 
kita... Tajuk "Harga Diri Bangsa" (Kompas, 22/9). 

Sisa neofeodalisme

Paling sedikit ada tiga catatan yang patut dikemukakan terkait dua tajuk 
rencana itu.

Pertama, mungkin tanpa disadari, sisa-sisa neofeodalisme masih memengaruhi 
penulisan tajuk-tajuk itu. Dalil budaya politik yang melandasinya adalah bahwa 
pemimpin negara dan bangsa tidak patut dikritik dan dicerca, apalagi oleh pihak 
luar. Lebih parah lagi kalau itu datang dari negara-negara Barat. Sikap inilah 
yang menurut observasi Rocky Gerung dalam artikel itu seperti "dianggap 
konspirasi neoliberal dari lembaga-lembaga keuangan dunia". 

Padahal, Republik Indonesia ini diproklamasikan dan dipertahankan atas dasar 
semangat republiken, kebersamaan, atau istilah pada tahun-tahun awal RI, 
semangat kiblik. Kita nilai pemimpin itu secara kritis dan fair. Tahun-tahun 
kepemimpinan Bung Karno yang mampu menyentak rasa nasionalisme rakyat 
Indonesia, juga di daerah pendudukan militer Belanda (1946-1962, Irian Barat) 
dan mengatasi berbagai krisis, maka kita puji dan kagumi dia. 

Namun, apakah kita harus tutup-tutupi nodanya sebagai pemimpin negara dan 
bangsa yang karena ketularan megalomania tingkat gawat, secara naif merangkul 
Partai Komunis Indonesia, melakukan intrik terhadap Angkatan Darat sebagai 
Panglima Tertinggi sehingga terjadi Tragedi 1 Oktober 1965. Kita tidak 
ungkapkan keterlibatannya meskipun interogasi Tim Pemeriksa Pusat memiliki data 
cukup lengkap. Akhirnya, seorang pakar asing, Victor M Fic, dalam buku Anatomy 
of The Jakarta Coup: October 1, 1965 (Jakarta, 2006) yang secara sistematis 
membeberkan kesepakatan antara Presiden Soekarno dan DN Aidit, pemimpin PKI, 
untuk melakukan kup bersama. Namun, masing-masing ingin saling memanfaatkan. 
Kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahap akhir telah mewariskan ekonomi yang 
berantakan dengan tingkat inflasi hampir 600 persen. Dan sejumlah teman 
seperjuangannya pada awal revolusi dijebloskan ke tahanan, antara lain mantan 
PM Sutan Syahrir. 

Tidak dapat disangkal, kepemimpinan Presiden Soeharto serba mantap pada awal 
tahun-tahun yang disebut sebagai Orde Baru (1968 dan seterusnya). Inflasi dapat 
ditekan, infrastruktur dipulihkan dan dibangun, telekomunikasi dikembangkan, 
pertanian diremajakan, dan seterusnya. Rezeki minyak sampai dua kali (1974 dan 
1979) telah mendongkrak ekonomi nasional. Namun, kue ekonomi yang lebih besar 
menjadi godaan bagi Soeharto sekeluarga. 

Ternyata Soeharto gagal melakukan koreksi dan pembaruan politik sehingga 
terjadilah apa yang disebut oleh Prof Samuel Huntington dari Universitas 
Harvard sebagai political decay, perapuhan politik. Dalam kondisi perapuhan 
politik itulah, sistem suksesi yang efektif menjadi mandek, dan praktik KKN di 
keluarga Soeharto semarak. 

Kita tidak mampu melakukan penyidikan hukum secara tuntas, bahkan seperti 
berkembang suatu sikap agar kasus dugaan korupsi Soeharto dilupakan saja.

Harus merasa minder?

Sebagai catatan kedua, kalau sekarang, dalam rangka penerapan rasa keadilan 
global, Soeharto digolongkan di antara sejumlah penguasa di dunia yang telah 
terlibat dalam praktik korupsi skala besar, apakah kita sebagai bangsa harus 
merasa martabat kita dihujat? 

Kita tundukkan kepala karena belum mampu memantapkan sistem pengawasan dan 
checking negara yang secara efektif dapat mengekang keserakahan presidennya. 
Tetapi, sebagai bangsa tidak ada alasan mengapa kita harus minder? Begitu 
banyak prestasi telah dicapai masyarakat selama masa pemerintahan dua presiden 
itu di berbagai bidang yang mampu menopang harga diri sebagai bangsa. 

Elemen tragedi

Sebagai catatan ketiga, dua tajuk itu tidak mencerminkan elemen tragedi pada 
kepemimpinan dua presiden Soekarno dan Soeharto. Mereka pada awalnya cemerlang 
sebagai pemimpin, tetapi kemudian terjerumus dalam jurang dekadensi. Sebuah 
bangsa yang berani secara terbuka mencatat elemen tragedi dalam sejarah modern 
yang dijalaninya menunjukkan suatu tingkat kematangan. 

Demikianlah, Indonesia cukup menderita karena dipimpin dua "Soe", Soekarno dan 
Soeharto.

Agaknya "Soe" ketiga sebagai Presiden RI dapat terhindar dari jurang dekadensi 
karena Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia di mana sistem 
demokrasi dengan lembaga-lembaga pengawasannya dan media pers yang bebas sudah 
lebih efektif dibanding zaman Soekarno dan Soeharto. 

Sabam Siagian, Redaktur Senior The Jakarta Post 

Kirim email ke