Tulisan ini juga disajikan dalam website
http://kontak.club.fr/index.htm)


TOKOH G30S, KOLONEL ABDUL LATIEF (7)
Oleh: Harsutejo



Pemeran G30S ini juga pernah menjadi anak buah Suharto di Divisi Diponegoro.
Ia ikut ambil bagian sebagai salah satu komandan kompi yang berani dalam SU
1 Maret 1949 di Yogya yang dipimpin Letkol Suharto. Akhirnya Latief menjadi
Komandan Brigade Infanteri I Kodam Jaya, suatu kedudukan strategis. Sebagai
Komandan Kostrad pun Suharto mendekati Kolonel Latief antara lain dengan
mendatangi rumahnya ketika Latief mengkhitankan anaknya. Menurut Subandrio
hal ini merupakan suatu langkah “sedia payung sebelum hujan”, suatu saat ia
akan dapat memanfaatkannya. Di samping itu “Latief mengantongi rahasia
skandal Suharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949” seperti yang tercantum
dalam pembelaannya di depan Mahmilub pada 27 Juni 1978.



Letkol Suharto tidak banyak mengambil bagian dalam SU itu, ia hanya
enak-enak berada di garis belakang yang aman sembari makan soto di warung
sebagai yang diceritakan Latief ketika pertempuran seru terjadi dan cukup
banyak korban jatuh. Adegan ‘Suharto makan soto babat’ itulah yang disebut
Subandrio sebagai “skandal Suharto”. Dalam pasukan Kapten Latief yang masuk
ke Yogya dari Godean itu bergabung juga laskar Pesindo yang sudah bersiap di
dalam kota di bawah pimpinan Supeno dan Pramuji, menurut AM Hanafi merupakan
kekuatan militan serangan umum tersebut.



Hubungan Latief Dengan Suharto
Latief sendiri menyatakan karier kemiliterannya nyaris selalu mengikuti
jejak Suharto. Pada gilirannya membuat hubungan Latief dan Suharto bukan
lagi sekedar bawahan dan atasan, melainkan sudah sebagai dua sahabat.
Suharto tahu Latief tak akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirinya.
Sudah sejak setelah agresi kedua, Latief merasa selalu mendapatkan
kepercayaan dari Suharto sebagai komandannya yakni memimpin pasukan pada
saat yang sulit. Ketika Trikora pun ia masih dicari bekas komandannya itu,
tetapi Latief sedang mengikuti Seskoad. Pada bulan Juni 1965 Mayjen Suharto
meminta agar Latief dapat memimpin suatu pasukan di Kalimantan Timur, akan
tetapi Umar Wirahadikusuma menolak melepasnya karena tenaganya diperlukan
untuk tugas keamanan di Kodam V Jaya.



Di luar dinas Latief mempunyai hubungan kekeluargsaan yang cukup akrab
dengan Suharto dan sering berkunjung ke rumahnya. Ketika Sigit, anak Suharto
dikhitan, isteri Latief datang. Sebaliknya ketika Latief mengkhitankan
anaknya maka Suharto dan Ibu Tien juga datang ke rumahnya. Bahkan pada 28
September 1965 ketika Latief berkunjung ke rumah Suharto di Jl HA Salim, ia
membicarakan soal tukar-menukar rumah dinas. Latief menawarkan rumah dinas
baginya di Jl Jambu bekas kedutaan Inggris yang lebih besar untuk ditukar
dengan kediaman Suharto yang lebih kecil yang sedang ditempatinya.



Menurut Subandrio, Suharto berhasil membentuk trio bersama kedua orang
tersebut di atas, keduanya memiliki posisi strategis yang lebih tinggi
dibanding trio yang pernah dibentuk sebelumnya bersama Ali Murtopo dan Yoga
Sugomo yang telah menghasilkan dirinya ditunjuk sebagai Panglima Diponegoro,
lalu naik pangkat menjadi Kolonel dengan menggeser calon kuat Kolonel
Bambang Supeno yang pengangkatannya tinggal menanti tandatangan saja.



Kolonel Latief: “Jenderal Suharto Terlibat G30S!”
Dalam pembelaannya Letkol Latief tetap menuduh Jenderal Suharto sebagai ikut
terlibat dalam G30S. Ia tidak memiliki ilusi apa pun terhadap Jenderal
Suharto yang sedang berkuasa, orang yang setiap saat dapat mengirimkan
dirinya ke dunia lain atau membebaskannya, menilik dalam kenyataannya selama
rezim militer Orba, Jenderal Suharto berada di atas hukum. Dapat disimpulkan
ia memiliki suatu kesadaran politik cukup tinggi. Selama penahanannya Latief
mengalami siksaan luar biasa seperti dipaparkan dalam pembelaannya.
Menakjubkan ia masih bertahan hidup meskipun badannya cukup rusak, semangat
hidupnya luar biasa. Setelah tekanan berbagai pihak di dalam dan luar
negeri, ia baru dibebaskan dari penjara pada permulaan 1999. Dengan keadaan
badan yang rapuh, ia terkena stroke, akan tetapi semangat hidupnya tidak
pernah pudar. Sejak itu ia harus dibantu seorang “penerjemah” untuk
berkomunikasi dengan orang lain. Sekalipun demikian ia tetap aktif mengikuti
berbagai pertemuan, seminar, menulis makalah. Dalam suatu kesempatan bertemu
dengan penulis pada permulaan 2001, ia sedang menyelesaikan bukunya tentang
SU 1 Maret 1949.



Berbagai pertanyaan timbul terhadap kenyataan bahwa seorang Latief tidak
dihukum mati oleh pengadilan yang sekedar mementingkan proses formal dan
mengabaikan pembuktian material. Bahkan untuk tokoh yang masih menjabat
sebagai menteri pada tahun 1965 seperti Aidit dan Nyoto, dengan entengnya
‘dibereskan’ oleh penguasa militer Orba. Rupanya pengadilan terhadap mereka
tidak menguntungkan sang penguasa. Sebagian orang mencurigai Latief sebagai
melakukan deal tertentu dengan Suharto, sampai saat ini tanpa bukti, atau
barangkali menurut logika intelijen. “Seseorang di suatu tempat dalam rezim
tampaknya menghendaki ia tetap hidup,” begitu tulis Carmel Budiardjo.
Seseorang itu tidak bisa lain kecuali Jenderal Suharto. Untuk kepentingan
apa ia menghendaki Latief hidup, bagian dari suatu deal? Macam apa
kesepakatan itu, terlalu mahal untuk Latief dan terlalu riskan untuk
Suharto, ini bila ditinjau dari kacamata setelah G30S. Tentu saja Suharto
pun selama berkuasa dengan amat mudahnya setiap saat dapat melenyapkan
Latief bagai menepuk nyamuk.



Kenyataan bahwa Latief tidak dihukum mati, menimbulkan suatu spekulasi bahwa
ia memiliki keterangan yang lebih sempurna yang disimpan di luar Indonesia
dengan pesan supaya segera diumumkan jika ia dibunuh. Dalam majalah Far
Eastern Economic Review 2 Agustus 1990 diberitakan memoar Latief disimpan di
sebuah bank. Keterangan Latief memang memenuhi syarat untuk menyeret
Jenderal Suharto sebagai terlibat G30S golongan A, sesuai Pasal 4 Keputusan
Kopkamtib 18 Oktober 1965, semua orang yang terlibat secara langsung, mereka
yang mengetahui rencana kup dan lalai melaporkan kepada yang berwajib.



Ada satu hal lagi yang amat mencolok, Kolonel Latief ditangkap sepuluh hari
setelah kegagalan gerakan, tetapi ia diadili 13 tahun kemudian pada 1978.
Sedang vonisnya baru mendapatkan kepastian hukum pada tahun 1982! Latief
merupakan saksi kunci yang dapat menggoyahkan kedudukan Jenderal Suharto.
Pada masa permulaan bahkan pada tahun-tahun permulaan pengikut BK masih
cukup kuat, maka diperlukan waktu bagi Suharto untuk mengkonsolidasikan diri
dan kekuasaannya. Dengan kata lain Suharto memerlukan waktu, pendeknya
faktor waktu amat penting dalam hal ini. Itulah sebabnya setelah usaha
menyiksa dan mengisolasi Latief habis-habisan selama 10 tahun tidak juga
membunuhnya, dengan berjalannya waktu ia tidak terlalu berbahaya lagi.
Suharto sudah cukup kuat dan mampu mengangkangi hukum dengan mudah. Demikian
ulasan Joesoef Isak yang sangat menarik, faktor waktulah yang diperlukan
oleh rezim Suharto untuk menaklukkan kesaksian dan bahan apa pun yang
dimiliki Latief. Sudah jauh-jauh hari kenyataan ini telah dimanipulasikan
dengan keterangan juru bicara militer yang menyatakan Latief dengan sengaja
tidak mematuhi perintah dokter [berhubung luka-luka yang dideritanya],
sehingga ia tidak cukup sehat untuk muncul di pengadilan, sebagai disiarkan
Kompas 26 Maret 1966.



Peran apa sebenarnya yang telah dimainkan oleh Kolonel Latief, semata-mata
sebagai seorang militer yang setia kepada Presiden Sukarno, seseorang yang
terseret masuk ke dalam perangkap Syam, atau orang Suharto yang sepahnya
dibuang setelah habis manis, atau yang lain? Kalau dia sepah yang dibuang
seharusnya ia dilenyapkan setelah dikorek keterangan yang diperlukan
kepentingan rezim, agar selanjutnya bungkam. Seseorang yang menamakan
dirinya sebagai mantan intel tiga negara sekaligus RI-CIA-KGB mesinyalir
Latief sebagai agen ganda, karena itu ia selamat terus (Detak 5 Oktober
1998:9). Masih dapatkah kita mengharapkan sesuatu yang lain di samping
pledoinya di pengadilan, demi kepentingan sejarah bangsa? Sayang sampai
meninggalnya tokoh ini pada 2005, tidak ada informasi baru yang
disampaikannya.



Trio Sel Komunis?

Dalam berbagai diskusi informal tentang G30S sebagian orang mengutuk Latief
sebagai pengkhianat karena telah melaporkan gerakan yang diikutinya sendiri
kepada Jenderal Suharto. Hal ini perlu dipertanyakan apakah menemui Suharto
sebagai bekas komandannya dan orang yang cukup dekat dengan dirinya itu
inisiatifnya sendiri? Kalau bukan siapa yang memerintahkannya? Sebagian
pihak menyatakan dia itu sebenarnya anggota trio sel bawahtanah PKI bersama
Letkol Untung dan.... Jenderal Suharto di bawah binaan Syam [atau Aidit?]
sebagai bagian dari BC PKI. Dalam hubungan ini tak aneh jika ada pihak yang
menyebut Jenderal Suharto sebagai gembong PKI yang berkhianat. Ada cerita
seorang tokoh yang tidak mau disebut namanya, pada permulaan Oktober 1965
menemui Aidit di Jawa Tengah ketika baru tiba dari Jakarta, DN Aidit
menyatakan, “Wah celaka, kita ditipu oleh Suharto!”



Di sepanjang kesaksiannya, Kolonel Latief tidak sekalipun menjatuhkan nama
PKI, sangat kontras dengan Syam, Ketua BC PKI. Sayang hal-hal di atas tidak
dapat dirujuk silang dengan narasumber lain maupun sumber sejarah yang dapat
dipertanggungjawabkan [atau belum?]. Apakah kita akan mimpi mendapatkan
tambahan keterangan dari Jenderal Besar (Purn) Suharto yang sedang didapuk
sebagai koruptor hiu paling akbar di dunia dan baru memenangkan Rp 1 triliun
di Mahkamah Agung RI menghadapi majalah Time? (Dipetik dari Harsutejo,
Sejarah Gelap G30S, revisi).-







KOLONEL LATIEF, GEMBONG ATAU KORBAN? (7a)



Jika Latief semasa hidupnya sudi menjelaskan secara rinci, terbuka dan jujur
dalam menjawab pertanyaan yang pernah diajukan kepadanya, mungkin akan lebih
mudah mendudukkan dirinya, meskipun tetap saja akan terbuka kemungkinan
kontroversi. Apalagi keterangan sejujur dan serinci apa pun yang diberikan
setelah sekian puluh tahun terjadinya suatu peristiwa sejarah, tetap terbuka
kemungkinan kerancuan. Sayang pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, yang
diajukan ketika dia masih dapat berkomunikasi dengan cukup, tidak pernah
dijawabnya dengan jelas. Dapat saya tambahkan bahwa pada tahun-tahun akhir
hidupnya dia sulit berkomunikasi karena serangan stroke yang telah menutup
harapan adanya keterangan berharga yang lain dari pihaknya, kecuali jika ada
peninggalan tertulis yang belum pernah dipublikasikan. Pertanyaan tersebut
di antaranya meliputi:



(1)     Dalam sejumlah pertemuan mereka yang menamakan diri Perwira
Progresif (termasuk Latief) sebelum 1 Oktober 1965, dihadiri (bahkan
dipimpin) sejumlah orang sipil yakni Syam, Pono dan Bono dari Biro Chusus
(BC, ejaan lama) PKI. Apakah ini berarti konsep G30S dari PKI (baca:
Syam/Aidit)? Bagaimana sebenarnya hubungan orang-orang militer ini dengan
BC? Apa sekedar karena sama-sama alat revolusi sesuai dengan ajaran Bung
Karno (BK) dan pendukung BK? Atau suatu komplotan? Hubungan ini diungkapkan
dalam buku putih Orba sebagai komplotan PKI (atau sebenarnya komplotan
Aidit?).



(2) Dalam salah satu pertemuan (ke 5 pada 17 September 1965) anak buah
Latief, Mayor Inf Agus Sigit, Dan Yon 203, mendebat arahan Syam tentang
rencana G30S yang dipandangnya semrawut, tidak profesional. Usulan dia
tentang penutupan jalan masuk ke Jakarta dari arah Bogor, Tangerang dan
Bekasi pada saat gerakan, ditolak sebagai kekiri-kirian. Ia menyampaikan
pertanyaan tajam, apa sebab Presiden tidak memerintahkan segera menangkap
Dewan Djenderal (DD, ejaan lama)? Apa tidak mampu? Apa sebab orang-orang
dalam pertemuan itu yang harus menangkapnya? Selanjutnya (karena tidak
setuju) ia tidak lagi mengikuti pertemuan berikutnya, bahkan kemudian
pasukannya tidak muncul.



(3) Sebelum 1 Oktober Latief setidaknya menemui Jenderal Suharto dua kali.
Siapa yang menugaskan dirinya? Apa benar dia datang di RS Gatot Subroto
bersama Syam yang berada di tempat agak jauh seperti kesaksian Syam?



(4) Latief sebagai Dan Brigif I Kodam Jaya membawahi tiga batalion tetapi
yang ikut bergerak bersamanya cuma dua peleton Detasemen Kompi Markas. Lalu
peran apa sebenarnya yang dilakukannya pada 1 Oktober 1965, namanya tidak
tercantum dalam daftar Komando Gerakan, tetapi “hanya” sebagai anggota Dewan
Revolusi, sedang dari segi pangkat dia nomor dua setelah Brigjen Suparjo.
Apa sebab gerakan dipimpin Letkol Untung, kenapa bukan Brigjen Suparjo yang
paling tinggi pangkatnya?



(5) Berbagai macam persiapan (misalnya gerakan dipimpin Letkol Untung yang
baru lima bulan berada di pasukan Cakrabirawa/Jakarta, pasukan yang
mengambil bagian dalam gerakan tidak jelas atau terlalu sedikit tidak
seperti yang dilaporkan, logistik tidak memadai), dokumen-dokumen G30S tidak
menyebut kedudukan BK. Dekrit No.1 menyebutkan, “Dengan jatuhnya segenap
kekuasaan Negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora
dengan sendirinya berstatus demisioner”; dalam Keputusan No.2 disebut,
“Berhubung segenap kekuasaan dalam Negara RI pada 30 September 1965
diambilalih oleh Gerakan 30 September...” lalu ada penurunan pangkat.
Selanjutnya pasukan G30S membunuh tiga orang jenderal di tempat, membunuh
sisanya di Pondokgede/Lubang Buaya. Semuanya ini mengarah pada suatu desain
agar gerakan itu gagal.



(6) G30S tidak mempunyai rencana alternatif, tetapi hanya ada satu rencana,
itu merupakan permulaan kegagalan dari kacamata militer maupun politik
seperti ditulis Jenderal Nasution. Atau ini sebenarnya bagian dari skenario
karena G30S memang dirancang untuk gagal?

Mantan Kolonel Inf Latief tidak pernah menjawabnya sampai maut menjemputnya
pada 6 April 2005 di rumahnya di Tangerang. Kontroversi sejarah G30S masih
akan panjang. (Dari berbagai sumber dan narasumber).





No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.13.33/1036 - Release Date: 28/09/2007
15:40

<<clip_image001.gif>>

Kirim email ke