www.bantenlink.com
edisi : 02 Oktober 2007
Presiden Minta Banten Beri Rasa Aman Pada Investor
Serang —
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono minta Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Banten memberikan rasa aman terhadap
investor yang akan menanamkan modalnya di Provinsi
Banten. Tanpa rasa aman itu, Banten tak akan banyak
dilirik oleh para investor.
Oleh : Mdika / Hambali
Dalam sambutanya, Presiden
menyatakan, tujuan menjaga iklim investasi agar bisa
menggali semua potensi yang ada di Provinsi Banten. Sebab,
kalau daerah Banten tidak nyaman maka invetor tidak akan
datang ke Banten.
“Tidak mungkin investor datang
bila sedikit-sedikit aksi, sedikit-sedikit bakar-bakaran,
investor juga akan memilih pergi ke daerah lain yang
menawarkan kondisi yang lebih aman,” kata Susilo Bambang
Yudhoyono pada acara launching penulisan Mushaf Al-Quran Al
Bantani yang sekaligus merupakan rangkaian safari ramadhan
Presiden RI di Aula Setda Pemprov Banten, Senin (1/10).
Presiden membenarkan jika
Gubernur Banten, Atut Chosiyah memintanya untuk memberikan
kesempatan kepada Provinsi Banten untuk menggali potensi
seluas-luasnya dengan cara mendatangkan investor ke sini.
Dia meyakinkan, daerah Banten akan menjadi wilayah yang maju
dan sejahtera. Asalkan, semua elemen masyarakat bersatu padu
membangun secara bersama-sama. “Provinsi Banten
potensinya sangat tinggi, baik dalam pertanian, industri
dan jasa. Apabila dioptimalkan oleh semua pihak, saya
yakin Banten akan maju,” katanya.
Apalagi, katanya, Provinsi
Banten sebagai pintu gerbang yang menghubungkan kota-kota
besar seperti DKI Jakarta dan juga kota-kota besar lainya di
Sumatera, akan mudah bagi Provinsi Banten untuk
mengambangkan daerahnya. “Saya terus mendorong agar investor
masuk ke Banten,” terangnya.
Selain itu, Presiden juga
meminta, kalau ada maslaah yang terjadi di masyarakat lebih
baik diselesaikan dengan cara damai bukan dengan kekerasan.
Karena kata dia, kekerasan bukan karakter bangsa Indoesia.
“Kekerasan bukan karakter islam dan bangsa Indonesia,”
katanya.
Sementara itu, Gubernur Banten,
Atut Chosiyah menyatakan, meminta kepada presiden
menindaklanjuti perkembangan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang
rencanya akan dibangun oleh Provinsi Banten dan Lampung.
“Saya sangat senang, Bapak Presiden, menanyakan perkembangan
JSS,” kata Atut.
Menurutnya, JSS itu sendiri
akan menghubungkan antara Pulau Jawa dan Sumatera, dengan
panjang 29 Km itu diprediksi akan menghabiskan biaya
sekitar Rp 90 triliun. Kata Atut, Rencananya, dalam bulan
ini kesepakatan pembangunan JSS akan ditandatangi, antara
dua provinsi Banten dan Lampung serta pihak investor.
“Pembangunan JSS sendiri semoga diperhatikan serius oleh
Presiden, karena pembangunan JSS bisa untuk pemerataan
pembangunan,” terang Atut.
Atut juga mengatakan, Provinsi
Banten saat ini memiliki rencana membangun Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) yang ada di Kawasan Bojonegoro, Kabupaten
Serang dan Pembuatan Waduk Karian di Kabupaten Lebak,
Banten. “Kami juga terus menggali sumber daya alam,
diantaranya pertambangan dan pertanian,” ujarnya.
Di akhir
acara SBY menyerahkan secara simbolis pengerjaan Mushaf
Al-Quran, Al-Bantani, selama tiga tahun, oleh Majlis Ulama
Indonesia Banten yang yang disaksikan oleh ratusan ibu-ibu
dari majelis taklim se-Provinsi Banten yang hadir para acara
itu. (nr)
Membangun Jembatan Selat Sunda Di Daerah Rawan Gempa
Serang —
Wacana pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS) yang
diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Lampung
dengan biaya Rp 90 triliun sesungguhnya membuat gamang
pemerhati lingkungan dan gempa. Sebab jembatan itu
berada di perairan yang memiliki potensi besar
terjadinya gempa, terutama masih aktifnya anak Gunung
Krakatau.
Oleh : Rahman
“Tidakkah para ahli pembangunan
jembatan itu memperhitungkan titik-titik dan potensi gempa
yang memiliki kemungkinan besar untuk terjadi. Meski
dikatakan rancangan jembatan itu dibuat tahan terhadap
gempa, saya tidak terlalu yakin,” kata Np Rahadian, Direktur
Eksekutif LSM Rekonvasi Bhumi dan Suhada, Direktur Eksekutif
Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (Alipp) yang
dihubungi SH, secara terpisah, Senin (1/10).
Rahadian menegaskan, status
waspada (level I) anak Gunung Krakatau hingga sekarang tidak
pernah dicabut, bermakna gunung ini masih aktif. Yang
lebih mengkhawatirkan adalah akhir-akhir ini sering
terjadi gempa yang berpusat di Ujungkulon, tak jauh dari
perairan Selat Sunda. Kekuatan gempa berkisar 5-6 skala
richter (SR). “Gempa ini bisa memicu aktivitas magma anak
Gunung Krakatau,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan, Selat
Sunda berada di atas zona subduksi lempeng Indo-Australia
dan Eurasia serta zona transisi subduksi miring yang
memanjang di sebelah barat Pulau Sumatera dengan subduksi
tegak di sebelah selatan Pulau Jawa. Gempa yang terjadi di
Selat Sunda bisa dipicu pelepasan energi dari penunjaman
lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara dengan
kecepatan 6 centimeter per tahun di bawah Selat Sunda atau
dari aktivitas patahan yang masih sangat aktif sampai
sekarang.
Misalnya guncangan keras gempa
berkekuatan 6,2 Skala Richter yang terjadi Rabu
(19/7-2007) dirasakan hingga Jakarta. Pusat gempa di
Selat Sunda, tepatnya Pulau Panaitan di selatan Ujung
Kulon pada koordinat 6,54 derajat Lintang Selatan dan
105,2 derajat Bujur Timur di kedalaman 48 kilometer,
namun getarannya terasa di Jakarta hingga 3 MMI. “Gempa
sebenarnya sering terjadi di sana, hanya tak banyak
dieskpose media,” ujarnya.
Mengutip pendapat Dany Hilman
Natawijaya, pakar gempa dari LIPI, katanya, perairan Selat
Sunda termasuk kawasan seismic gap. Kawasan seismic gap
merupakan daerah dengan zona rawan seismik, tetapi sudah
lama tidak terjadi gempa kuat. Berdasarkan pengalaman
sejarah dan teori gempa, gempa dahsyat akan terjadi di
kawasan seismic gap.
Daerah ini biasanya berada di
antara dua titik lokasi kejadian gempa besar yang pernah
terjadi atau memang berada di suatu kawasan yang benar-benar
sepi gempa dalam waktu yang relatif lama. Daerah yang
sepi gempa seperti ini secara tektonik justru merupakan
zona rawan. “Dan harap diingat, gempa dahsyat sudah lama
tidak terjadi di Selat Sunda sejak meletusnya Gunung
Krakatau tahun 1888,” ujarnya.
Nota Kesepahaman
Meski kritik soal itu gencar,
Pemprov Banten dan Lampung tetap akan melangsungkan
penandatanganan nota kesepahaman kedua Pemprov itu dengan
Tommy Winata, pemilik PT Artha Graha di sebuah kapal pesiar
yang renacananya akan berlangsung, Rabu (3/10). Padahal
Menteri Perhubungan RI, Jusman Syafii Djamal minta agar nota
kesepahaman itu ditunda.
“Saya senang Bapak Presiden
menanyakan soal JSS,” kata Atut Chosiyah, Gubernur Banten
seusai menerima kunjungan Presiden RI, Susilo Bambang
Yudhoyono, Senin (1/10). Dia membenarkan, nota kesepahaman
itu tetap akan dilangsungkan sesuai dengan rencana.
Atut mengemukakan, Jembantan
Selat Sunda nantinya memiliki panjang 29 Km dengan lebar
lebih 60 meter, terdiri dari 6 jalur mobil, 1 jalur kereta
api dan 2 jalur sepeda motor. Jembatan ini melintas 3 pulau
masing-masing Pulau Prajurit, Sanghiyang dan Pulau Ular.
Jembatan ini dirancang tahan terhadap gempa, terutama gempa
yang menimbulkan tsunami. “Jadi kekhawatiran soal daerah
gempa itu sudah diantisipasi dengan rancangan yang kuat,”
katanya, seraya menambahkan biaya dihabiskan diperkirakan
mencapai Rp 90 triliun.
Namun Mantan Calon Wakil
Presiden (Cawapres) Siswono Yudo Husodo menilai proyek
pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan
antara Pulau Sumatera dan Jawa dengan bernilai 10 miliar US$
atau setara dengan Rp 90 trilun dinilai terlalu mahal.
Pasalnya, menurut
hitung-hitungan proyek JSS yang telah digagas sejak tahun
1963 tersebut hanya akan menelan biaya tidak lebih dari Rp
40 triliun. “Berdasarkan hitung-hitungan saya, JSS hanya
akan membutuhkan biasa Rp 39-40 triliun saja,” kata
Siswono, Minggu (16/9) lewat telpon genggamnya.
Dia menjelaskan, jembatan yang
telah digagas pada saat dirinya menjadi mahasiswa itu
adalah program yang sangat baik untuk peningkatan
perekonomian dan proyek percontohan setelah Jembatan
Surabaya dan Madura (Suramadu). “Kita harus dukung
gagasan besar itu, karena dampaknya sangat signifikan
jika JSS jadi direalisasikan,” katanya.
Sedangkan Heru Wasesa Dharsono,
anggota tim pra studi Jembatan Selat Sunda tahun
1994-1997 dalam jembatanselatsunda.blogspot.com menulis,
ide pembuatan jembatan ini berasal dari Prof Sedyatmo
sejak tahun 1960-an. Pada tahun 1986, pemerintah dan
swasta mengkaji proyek Trinusa Bimasakti, yaitu membuat
jembatan di Selat Sunda. Sayangnya, proyek ini kandas di
tengah jalan karena Indonesia dilanda krisis ekonomi
sejak tahun 1997.
Kini ide
pembangunan Jembatan Selat Sunda yang kemudian dikenal
dengan nama JSS kembali diusung Pemprov Banten dan Lampung
dan menggandeng Tommy Winata, konglemarat yang memiliki PT
Artha Graha. Namun pertanyaan yang tak kunjung terjawab
adalah benarkah jembatan ini dirancang mampu mengantisipasi
gempa yang kuat dan tsunami?. (nr)
Klik disini untuk Arsip Berita
---------------------------------
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo!
Answers
