----- Original Message -----
From: bambang muryanto
To: media jogja
Sent: Friday, October 05, 2007 7:19 PM
Subject: [media-jogja] pernyataan AJI Yogya atas penghentian acara Kongkow
bareng Gus Dur di Jogja TV
Nomor surat : 406/AJI-Y/X/2007
Hal : Press release
Kepada Yth :
Redaksi Media Massa
Di Yogyakarta
Press Release
AJI Yogyakarta Menyesalkan Tekanan FPI Yogyakarta Terhadap Jogja TV untuk
Hentikan Acara "Kongkow Bareng Gus Dur"
Kami mendengar ada sekelompok masyarakat yang mendesak stasiun televisi lokal
Jogja TV untuk menghentikan penayangan acara berjudul "Kongkow Bareng Gus Dur".
Bentuk acara yang diproduksi oleh KBR68H bersama School for Broadcast Media ini
adalah ngobrol santai bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang
berbagai persoalan keislaman.
Dari informasi yang kami kumpulkan, kelompok masyarakat itu menggunakan
telepon dalam menekan pihak Jogja TV. Dalam pesannya mereka merasa keberatan
dengan acara itu dan minta untuk segera dihentikan.
Pernyataan resmi yang kami terima dari Direktur Utama KBR68H, Santoso
mengatakan kelompok masyarakat yang melakukan tekanan agar acara "Kongkow
Bareng Gus Dur" itu dihentikan adalah Front Pembela Islam (FPI) Yogyakarta.
Akibat tekanan ini maka pihak Jogja TV secara resmi menghentikan penayangan
acara itu mulai 3 Oktober 2007. Berdasarkan persoalan di atas maka kami Aliansi
Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta menyatakan:
1.. Menyesalkan pihak manapun yang telah meminta Jogja TV menghentikan
penayangan acara "Kongkow Bareng Gus Dur". Hal ini merupakan pelanggaran
terhadap kebebasan pers yang dilindungi dengan UU No.40/1999 tentang Pers.
2.. Mendesak kepada aparat yang berwenang untuk mengusut kasus secara
tuntas karena mereka yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kebebasan
pers, berdasarkan UU No.40/1999 tentang Pers, pasal 18 dapat dikenakan hukuman
pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
3.. Mendesak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menghormati kebebasan
pers sebab hanya pers yang hidup dalam kebebasan (freedom from) dapat
menjalakan fungsinya secara benar sebagai kekuatan kontrol sosial.
4.. Mendesak kepada semua elemen masyarakat untuk menghormati berbagai
perbedaan pendapat sebab dalam sistem politik yang demokratis, perbedaan adalah
sesuatu yang wajar dan tidak perlu diseragamkan.
5.. Mendesak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta untuk
turut menyelesaikan persoalan ini, sebab berdasarkan UU No. 32/2002 tentang
Penyiaran, pasal 8, ayat 3 : KPI mempunyai tugas dan kewajiban menjamin
masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak
asasi manusia.
6.. Mendukung pihak Jogja TV untuk terus menayangkan acara tersebut,
sepanjang belum ada penilaian resmi dari KPID Yogyakarta, apakah acara "Kongkow
Bareng Gus Dur" merugikan bagi kepentingan masyarakat.
Demikian, atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih
Yogyakarta, 5 Oktober 2007
Hormat kami
Bambang MBK
&nsp; Bambang Tiong
Ketua AJI-Y
Divisi Advokasi
------------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Answers - Get better answers from someone who knows. Try it now.
------------------------------------------------------------------------------
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.14.1/1050 - Release Date: 04/10/2007
17:03
