lengkapnya ada di http://www.lpem.org/news.php?id=55
------------------------------------------------
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI
Maret 2005
I. Pendahuluan
Penentuan harga energi di Indonesia tidak dilakukan melalui mekanisme pasar
melainkan ditetapkan secara administrasi oleh pemerintah. Dalam penentuan
harga energi ada empat hal yang harus dipertimbangkan yaitu :
a) tujuan efisiensi ekonomi : untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri
dengan harga serendah-rendahnya dan memelihara cadangan minyak untuk
keperluan ekspor, khususnya dengan mendorong pasar domestik untuk
mensubstitusikan konsumsinya dengan alternatif bahan bakar lain yang
persediaannya lebih melimpah (gas dan batubara) atau sumber energi yang
nontradable seperti tenaga air (hydropower) dan panas bumi (geothermal).
b) tujuan mobilisasi dana : dengan memaksimumkan pendapatan ekspor dan
pendapatan anggaran pemerintah dari ekspor sumber energi yang tradable
seperti migas, dan batubara dan memungkinkan produsen dari sumber-sumber
energi untuk menutupi biaya-biaya ekonominya dan memperoleh sumber-sumber
dana untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunan.
c) tujuan sosial (pemerataan) : mendorong pemerataan melalui perluasan akses
bagi kebutuhan pokok yang bergantung pada energi seperti penerangan, memasak
dan transportasi umum.
d) tujuan kelestarian lingkungan: mendorong agar pencemaran lingkungan
seminum mungkin sebagai dampak pembakaran sumber-sumber energi.
-------------------------
II. MENGAPA HARGA BBM MESTI DINAIKKAN
Secara umum terdapat dua kelompok argumen untuk membenarkan kenaikan harga
BBM yaitu alasan jangka panjang dan alasan jangka pendek.
II.1 Alasan Jangka Pendek
Berdasarkan alasan jangka pendek terdapat beberapa alasan yang sangat kuat
untuk membenarkan kenaikan harga ini yaitu :
* Perbedaan harga jual domestik dengan harga luar negeri yang sangat
timpang akibat peningkatan harga minyak bumi yang dewasa ini telah mencapai
US$ 50 per barrel, jauh di atas harga minyak bumi yang ditetapkan dalam
asumsi harga minyak dalam APBN 2005 sebesar US$ 24 per barrel. Harga future
market memberikan indikasi bahwa harga minyak dunia akan berada di sekitar
US$ 35- US$ 40 per barrel sepanjang tahun 2005 dan kemungkinan tetap
bertahan pada tahun 2006. Bahkan jika dilihat dari harga setelah penyesuaian
sekarang, elemen subsidinya masih cukup besar. Mempertahankan disparitas
harga yang cukup mencolok akan menimbulkan dampak yang makin luas seperti
penyeludupan dan sebagainya.
* Perbedaan harga ini menimbulkan kemudian pembengkakan subsidi. Jika
harga bertahan minyak bumi pada rata-rata US$ 35 per barrel, subsidi akan
meningkat menjadi Rp 60,3 trilyun dan diperkirakan akan melebihi jumlah
tersebut mengingat harga minyak bumi sekarang telah mencapai US$ 50 per
barrel. Penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah masih menyisihkan
subsidi BBM sekitar Rp 39 trilyun. Subsidi BBM ini juga menyebabkan
membengkaknya defisit APBN. Untuk APBN 2005, jika harga BBM tidak dinaikkan
subsidi membengkak dari 0,7% dari PDB dengan tahun dasar 2000 menjadi 1,3%
dari PDB. Penyesuaian ini dengan sebagian penghematan digunakan untuk dana
kompensasi akan dapat menekan defisit menjadi 1%- dan sekaligus mengurangi
kebutuhan pembiayaan baru baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri.
* Penyesuaian harga BBM telah dilakukan oleh hampir semua negara di
dunia termasuk negara-negara yang berpendapatan lebih rendah dari Indonesia
seperti India, Bangladesh atau negara-negara di Afrika. Bahkan di Timor
Timur - yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia - harga domestik
BBM jauh di atas harga BBM di Indonesia. (insert Gambar Perbandingan harga
BBM antar negara). Penyesuaian harga BBM tidak mengganggu daya saing
komoditi Indonesia di pasar internasional karena harga BBM di negara pesaing
Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan harga BBM domestik.
* Harga domestik yang domestik yang terlalu rendah juga telah
mendorong pertumbuhan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Sepanjang tahun
2004 lalu pertumbuhan BBM tumbuh antara 5 % per tahun. Sementara produksi
minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan.
* Alasan lain yang menjadi dasar adalah menyangkut masalah keadilan.
Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok 40% kelompok teratas
temasuk untuk minyak tanah sekalipun. Pangsa konsumsi BBM non minyak tanah
terhadap pengeluaran rumah tangga miskin berdasarkan data Susenas kurang
dari 2 persen. Memindahkan subsidi dari kelompok masyarakat mampu kepada
kelompok rumah tangga miskin akan memperbaiki distribusi pendapatan sehingga
akan memudahkan tujuan pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi yang
berkeadilan. Dengan kata lain, membiarkan kebijakan harga BBM yang
subsidinya dinikmati kelompok rumah tangga mampu sama saja dengan
menciptakan kemiskinan struktural yaitu makin timpangnya distribusi
pendapatan.
* Penyesuaian harga BBM ini memungkinkan pemerintah dengan persetujuan
DPR mengalokasikan lebih banyak untuk program penanggulangan kemiskinan dan
pembangunan pedesaan baik yang bersifat investasi jangka panjang (pendidikan
dan kesehatan) maupun pengurangan biaya transaksi (infrastruktur pedesaan)
dan pengurangan beban keluarga miskin dalam jangka pendek. Dalam hal alokasi
untuk pendidikan, tambahan dana ini akan mempercepat pemenuhan amanat UUD 45
dan UU Sistem Pendidikan Nasional yang meminta pemerintah untuk menempatkan
prioritas anggaran bagi pendidikan. Alokasi untuk kesehatan pada dasarnya
dilakukan untuk memenuhi amanah UU Sistem Jaminan Sosial.
* II.2 Alasan Jangka Panjang
Dalam jangka panjang kebijakan ini juga akan mengoreksi kebijakan energi
yang dewasa ini tidak rasional. Harga relatif BBM dibandingkan dengan
batubara atau gas yang lebih murah menyebabkan insentif penggunaan sumber
energi yang lebih murah dan sumber domestik relative melimpah berkurang.
Prasyarat utama untuk mendorong penggunaan sumber energi ini (termasuk yang
renewable) adalah mengoreksi harga BBM sehingga diharapkan efisiensi
penggunaan energi akan tercapai dalam jangka panjang.
Di samping itu dari sisi lingkungan hidup BBM tergolong sumber energi yang
relative kotor. Koreksi harga BBM akan mengurangi konsumsi BBM dan akan
mendorong konsumsi sumber energi yang ramah lingkungan seperti gas atau
sumber energi yang berkelanjutan seperti panas bumi.
III. Metodologi Penelitian Metodologi yang digunakan dalam menghitung dampak
kebijakan kenaikan harga BBM terhadap kemiskinan pada tahun 2005 adalah
mengintegrasikan hasil estimasi Model Computable General Equalibrium
(INDOCEEM[1]) dengan metode dampak kemiskinan yang telah dikembangkan LPEM
FEUI.
III.1 Model INDOCEEM (Indonesian Comprehensive Energy-Economy Model)
Sama seperti model Kesembangan Umum Terapan lainnya, INDOCEEM secara lengkap
memasukkan semua keterkaitan dan interaksi antara sektor-sektor produksi
dengan sektor-sektor konsumsi didalam perekonomian. Untuk dapat mengkaji
dampak dari kebijakan sektor energi secara komprehensive, INDOCEEM telah
mencakup beberapa karakteristik sektor migas dan listrik. Untuk sektor
migas, output didisagregasi menjadi enam komoditi. Dengan demikian model
dapat mengakomodasi perubahan harga yang berbeda-beda bagi setiap komponen
dari BBM bagi masing-masing golongan konsumen. Model INDOCEEM ini terdiri
dari tiga bagian - data, teori dan parameter - yang menyatu kedalam bentuk
sistem persamaan model. Persamaan-persamaan model menjelaskan bagaimana
produsen dan konsumen merespon setiap terjadinya perubahan kebijakan,
misalnya, kenaikan BBM. INDOCEEM menggunakan teori ekonomi untuk membentuk
perilaku dari produsen, konsumen, sektor luar negeri dan investor. Model ini
juga mencakup sektor pemerintah yang prilaku penerimaan dan pengeluarannya
dimodelkan secara terpisah.
Inti dari model INDOCEEM adalah databasenya yang menunjukkan bagaimana
setiap sektor dalam perekonomian terkait dengan sektor lainnya. Database
yang digunakan INDOCEEM diambil dari tabel input-output Tahun 2000 yang
diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tabel ini menggambarkan
interaksi antara konsumen, produsen, pemerintah dan sektor luar negeri dalam
kondisi keseimbangan.
III.2 Metodologi Perhitungan Kemiskinan Dan Dampak Kenaikan BBM II.2.1
Metodologi Perhitungan Kemiskinan
Perhitungan dampak terhadap kemiskinan mengutilisasi indeks yang telah
dipakai secara umum dan yang konsisten menurut teori ekonomi dan dapat
dioperasionalkan.
Secara matematis formula tersebut yang dikenal sebagao FGT poverty index
dapat ditulis sebagai berikut :
dengan,
n = jumlah penduduk
yi = pendapatan/pengeluaran perkapita penduduk miskin ke-i
z = garis kemiskinan.
FGT indeks akan menjadi Head-Count Index (HCI) jika a=0; akan menjadi
Poverty Gap Index (PGI) jika a=1; Poverty Severity Index atau Square Poverty
Gap (SPgap) jika a=2.
III.2.2 Metodologi Perhitungan Distribusi Pendapatan
Dalam mengukur dampak distribusi pendapatan digunakan Indeks Theil yang
termasuk dalam famili ukuran ketimpangan Generalized Entropy (GE)[2], dimana
rumus umumnya dapat ditulis sebagai berikut :
dimana adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran). Parameter a dalam kelompok
ukuran Ge mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara bagian yang
berbeda dari distribusi pendapatan (pengeluaran), dan dapat mengambil setiap
nilai riil. Untuk nilai a yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap
perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai
a yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor atas dari
distribusi (penduduk kaya). Nilai a yang paling umum dipakai adalah 0, 1,
dan 2. Dalam penelitian ini nilai a yang dipakai adalah 1 atau GE(1) atau
lebih dikenal dengan sebutan indeks Theil's T, yang dapat ditulis sebagai
berikut :
II.2.2 Metodologi Perhitungan Dampak Kenaikan BBM Terhadap Kemiskinan
Tidak dapat dipungkiri bahwa kenaikan harga akan berbengaruh kepada
kemiskinan. Secara teoritis kenaikan harga akan menimbulkan dampak yang
dikenal dengan istilah substitution effect dan income effect. Kenaikan harga
akan membuat pelaku ekonomi untuk melakukan substitusi dari komoditi yang
mengalami kenaikan harga kepada komoditi yang harganya lebih murah. Namun
besarnya substitusi ini akan sangat tergantung pada jenis barang. Seandainya
barang tersebut adalah jenis yang tak tergantikan atau necessity goods maka
dapat diduga effect substitusinya tidak terlalu besar. Dampak kedua yang
akan diterima pelaku ekonomi adalah income effect. Kenaikan harga akan
membuat pendapatan riil mengalami penurunan. Sehingga dapat diduga bahwa
keranjang konsumsi dari pelaku ekonomi akan menurun atau dengan kata lain
daya beli masyarakat menjadi turun.
Secara analitikal, perubahan kesejahteraan � dalam hal ini perubahan daya
beli atau pengeluaran konsumsi � sebagai akibat perubahan harga dapat dibagi
menjadi dua impact[3].
Immediate Impact, atau dampak segera yaitu perubahan kesejahteraan karena
kenaikan harga suatu komoditi dengan mengasumsikan tidak ada perubahan dalam
perilaku produsen atau konsumen. Perubahan kesejahteraan sebagai akibat
perubahan harga dapat dihitung melalui formula :
dengan,
DWi1 = Perubahan tingkat kesejahteraan untuk rumah tangga i sebagai akibat
perubahan harga.
x0i = Tingkat pendapatan awal dari rumah tangga i.
Dp0rp = Harga awal untuk menghitung nilai produksi di daerah r.
Dp0rc = Harga awal untuk menghitung nilai konsumsi beras di daerah r.
PRir = Nilai produksi rumah tangga i sebagai persentase terhadap total
pendapatan atau pengeluaran.
CRir = Nilai konsumsi rumah tangga i sebagai persentase terhadap total
pendapatan atau pengeluaran.
Short Run Impact. Perhitungan di atas masih tergolong kasar karena hanya
melihat dampak jangka pendek dengan tanpa memperhitungkan reaksi dari
konsumen dan produsen sebagai akibat perubahan harga. Pengembangan lebih
lanjut adalah dengan perhitungan yang lebih kompleks yang memasukkan
elastisitas permintaan dan penawaran konsumen dan produsen yang
diinterpretasikan sebagai 'after response income effect'. Perubahan
kesejahteraan yang diakibatkannya itu dapat dihitung dengan formula sebagai
baerikut :
dengan,
DWi2 = Second order approximation dalam perubahan tingkat kesejahteraan
untuk rumah tangga i sebagai akibat perubahan harga.
errs = Elastisitas penawaran.
errd = Elastisitas permintaan.
Nilai PRir dan Dp0rc diasumsikan bernilai nol karena tidak ada rumah tangga
yang memproduksi BBM dan menjualnya kepada yang lain.
Tahap selanjutnya adalah melihat dampak kenaikan harga terhadap indeks
kemiskinan. Asumsi yang digunakan adalah sama dengan bagian sebelumnya
dimana saat ini kita memiliki pengeluaran konsumsi yang baru � setelah
disesuaikan dengan proporsi perubahan daya beli � kemudian disimulasikan
terhadap garis kemiskinan mula-mula. Dengan adanya kebijakan kompensasi
terhadap persentase tertentu jumlah penduduk termiskin, asumsinya adalah
daya beli kelompok ini kembali meningkat sebesar kompensasi yang diberikan
tersebut. Dengan demikian kita dapat memperoleh gambaran indeks kemiskinan
akibat kenaikan harga BBM serta indeks kemiskinan dari kebijakan kompensasi
setelah ada kenaikan harga.
Sistematika Metodologi Penelitian Dampak Kenaikan BBM Terdapat lima langkah
untuk menghitung dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan:
1. Pertama: menghitung kondisi awal kemiskinan dengan menggunakan data
Susenas 2002[4].
2. Kedua: menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga
barang-barang lainnya melalui model INDOCEEM.[5]
3. Ketiga: data kenaikan harga barang lain yang diperoleh dari INDOCEEM
dimasukkan dalam data Susenas 2002 untuk menghitung dampak kenaikan harga
BBM terhadap kesejahteraan rumah tangga.
4. Keempat: menghitung ulang kemiskinan setelah adanya dampak kenaikan harga
BBM 2005
5. Kelima: memberikan kompensasi berupa Raskin dan Beasiswa Pendidikan
terhadap keluarga miskin dan menghitung ulang dampak kompensasi BBM terhadap
kemiskinan.
--------------------------
Untuk melihat dampak kenaikan BBM dan dampak dana kompensasi BBM terhadap
penduduk miskin, LPEM-FEUI melakukan simulasi dengan asumsi dan skenario:
Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen
Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan
kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 20% rumah tangga
pengeluaran terendah.
Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan
kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 20% rumah tangga
pengeluaran terendah. Kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan hanya
diterima sebesar 75% dari jumlah semula. Hal ini didasari fenomena bahwa di
masyarakat, Raskin dibagi rata untuk seluruh penduduk untuk mencegah
kecemburuan antar penduduk.[8]
Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan
kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 20% rumah tangga
pengeluaran terendah. Simulasi ini memasukkan dampak psikologis inflasi.
Dampak psikologis inflasi diasumsikan nilaninya sama dengan inflasi dari
hasil CGE.
Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan
kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 20% rumah tangga
pengeluaran terendah. Simulasi ini memasukkan dampak psikologis inflasi.
Dampak psikologis inflasi diasumsikan nilainya sama dengan inflasi dari
hasil CGE. Kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan hanya diterima sebesar
75% dari jumlah semula. Hal ini didasari fenomena bahwa dimasyarakat Raskin
dibagi rata untuk seluruh penduduk untuk mencegah kecemburuan antar
penduduk.
Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan
kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 17% rumah tangga
pengeluaran terendah.
Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan
kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 17% rumah tangga
pengeluaran terendah. Kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan hanya
diterima sebesar 75% dari jumlah semula. Hal ini didasari fenomena bahwa
dimasyarakat Raskin dibagi rata untuk seluruh penduduk untuk mencegah
kecemburuan antar penduduk.
Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan
kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 17 % rumah tangga
pengeluaran terendah. Simulasi ini memasukkan dampak psikologis inflasi.
Dampak psikologis inflasi diasumsikan nilaninya sama dengan inflasi dari
hasil CGE.
Kenaikan BBM sebesar rata-rata 29 persen dengan memberikan
kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan kepada 20% rumah tangga
pengeluaran terendah. Simulasi ini memasukkan dampak psikologis inflasi.
Dampak psikologis inflasi diasumsikan nilainya sama dengan inflasi dari
hasil CGE. Kompensasi Raskin dan Beasiswa Pendidikan hanya diterima sebesar
75% dari jumlah semula. Hal ini didasari fenomena bahwa dimasyarakat Raskin
dibagi rata untuk seluruh penduduk untuk mencegah kecemburuan antar
penduduk.
Dalam simulasi di atas, diasumsikan nilai transfer dari Raskin yang
diterima oleh penduduk miskin hanya Rp 1000.,- bukan Rp 2300, yaitu selisih
harga beras aktual dikurangi harga yang harus dibayar.
Hasil simulasi terdapat dalam tabel 9-12. Tabel 9 menunjukkan kondisi
kemiskinan awal sebelum ada dampak kenaikan BBM adalah 16.25 persen.
Kenaikan harga BBM per-1 Maret 2005 mengakibatkan kemiskinan naik sebesar
0.24 persen menjadi 16.49 persen. Dampak kenaikan BBM akan menyebabkan
penambahan orang miskin sebesar 520 ribu. Kenaikan kemiskinan yang relatif
kecil sebagai akibat kenaikan BBM disebabkan karena konsumsi kelompok miskin
terhadap BBM relatif kecil, sehingga pola konsumsi kelompok miskin tidak
berubah. Rumah tangga miskin umumnya relatif terproteksi mengingat tiga hal.
Pertama, pangsa konsumsi langsung BBM relatif kecil. Untuk BBM non minyak
tanah, pangsa kelompok 40% terbawah kurang dari 1 % dari total pendapatan.
Hanya minyak tanah yang lumayan besar yaitu sekitar 2,6% dari total
pengeluaran. Kedua, konsumsi komoditi yang sensitif terhadap kenaikan BBM
pun relatif kecil seperti pengeluaran untuk transportasi. Ketiga, Komoditi
yang dominan dalam pola konsumsi rumah tangga 40% terbawah yaitu beras
sebetulnya juga tidak bergerak banyak karena harga komoditi ini dijaga oleh
pemerintah dan kenaikan harga BBM dilakukan pada saat siklus harga beras
mengalami penurunan.
Jika pemerintah memberikan kompensasi beras murah sebesar 20 kg/rumah tangga
atau setara dengan Rp. 20.000/rumah tangga kepada 20 persen kelompok
pengeluaran terendah maka kemiskinan akan turun sebesar 2.33 persen menjadi
14.16 persen. Jika kompensasi beras murah dan beasiswa diberikan sekaligus
maka kemiskinan akan turun menjadi 13.65 persen. Jika terjadi kebocoran atau
korupsi terhadap kompensasi beras murah dan diasumsikan hanya 75 persen saja
yang sampai ke orang miskin maka kemiskinan akan menjadi 14.71 persen.
Korupsi atau penyelewengan dana kompensasi beras murah akan mengakibatkan
kenaikan kemiskinan sebesar 0.55 persen (14.16 menjadi 14.71). Sedangkan,
jika kompensasi beras murah dan beasiswa pendidikan hanya sampai 75 persen
maka kemiskinan akan menjadi 14.36 persen. Dari simulasi ini dapat dilihat
bahwa penyelewengan dana kompensasi BBM memberikan dampak yang lebih besar
terhadap kemiskinan dibandingkan dengan dampak kenaikan harga BBM.
Jika dilihat dari persebaran kemiskinan terlihat bahwa kemiskinan sebagian
besar berada di pedesaan di wilayah Jawa. Manfaat terbesar dari Dana
kompensasi BBM yang berupa beras murah dan beasiswa pendidikan dirasakan
didaerah pedesaan. Kemiskinan dipedesaan turun sebesar 3.51 persen menjadi
20.02 persen dengan adanya kompensasi beras murah. Sedangkan dengan
kompensasi beras murah dan beasiswa pendidikan maka kemiskinan akan sebesar
4.14 persen menjadi 19.39 persen. Dampak kompensasi BBM baik beras murah
relatif kecil terhadap penurunan kemiskinan didaerah perkotaan yaitu 0.85
persen, sedangkan dengan kompensasi berah murah dan beasiswa pendidikan
kemiskinan di perkotaan akan turun sebesar 1.2 persen menjadi 6.48 persen.
-------------------------
VII. Kesimpulan Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
� Berdasarkan simulasi dengan menggunakan INDOCEEM menunjukkan bahwa dampak
kenaikan Harga BBM 2005 terhadap inflasi tidak begitu besar yaitu sekitar
0.9782 persen. Kenaikan harga terbesar terjadi pada sektor transportasi
yaitu transportasi darat dan laut. Kenaikan untuk sektor tranportasi ini
berkisar antara 2,8 sampai dengan 4,2 persen. Sektor kedua yang mengalami
kenaikan harga terbesar adalah sektor konstuksi yaitu naik 2.04 persen.
� Dampak kenaikan harga BBM 2005 terhadap komoditas kebutuhan hidup
sehari-hari relatif kecil kurang dari 1 persen. Beras yang merupakan
komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia mengalami
kenaikan sekitar 0.56 persen. Sedangkan gula mengalami kenaikan harga
sebesar 0.65 persen.
� Dilihat dari dampak distribusinya dan mengingat pola konsumsi BBM,
membiarkan subsidi BBM akan cenderung memperburuk distribusi pendapatan
(kemiskinan relatif). Pengurangan subsidi - tanpa kompensasi - akan
mengurangi kemiskinan relatif tetapi akan memperbesar kemiskinan absolut
yang terlihat dari kenaikan indeks kemiskinan saat harga BBM dinaikkan dari
16,3% menjadi 16,7%/
� Dengan adanya kompensasi beras murah dan beasiswa pendidikan maka
kemiskinan akan turun drastis hingga menjadi 13.65 persen atau turun sebesar
2.84 persen. Jika dampak kenaikan BBM dibarengi dengan dampak psikologis
inflasi maka akan mempeparah kondisi kemiskinan di Indonesia.
� Penyelewengan dana kompensasi BBM memberikan dampak yang lebih besar
terhadap kemiskinan dibandingkan dengan dampak kenaikan harga BBM. Kenaikan
harga BBM 2005 menaikkan kemiskinan sebesar 0.24 persen sedangkan
penyelewengan dana kompensasi BBM sebesar 25 persen akan mengakibatkan
kenaikan kemiskinan sebesar 0.55 persen.
� Kebijakan memberikan kompensasi terhadap 20 persen golongan pengeluaran
terbawah akan memberikan dampak pengurangan yang lebih besar jika
dibandingkan kompensasi diberikan kepada 17 persen kelompok pengeluaran
terendah seperti yang dilakukan pemerintah saat ini.
� Pemberian kompensasi kepada 20 persen kelompok terbawah akan menyelematkan
sekitar 1.1 juta orang yang jatuh miskin akibat kenaikan harga BBM 2005.
Jumlah tambahan dana yang dibutuhkan pemerintah untuk menyelamatkan 1.1 juta
orang yang jatuh miskin sebesar Rp. 462 milyar/tahun.
� Implikasi kebijakannya adalah : (i) masalah dalam penyesuaian harga BBM
terletak pada bagian bagaimana memastikan agar mekanisme kompensasi bisa
berjalan dengan baik termasuk memastikan coverage yang diterima orang miskin
optimum dan minimalisasi kebocoran terutama akibat korupsi; (ii)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Has someone you know been affected by illness or disease?
Network for Good is THE place to support health awareness efforts!
http://us.click.yahoo.com/Rcy2bD/UOnJAA/cosFAA/ExDolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Tiap bulan akan dimuat pesan ber-subject "Forum MM-UGM" yang berisikan
penjelasan mengenai Forum MM-UGM ini.
*** QUANTITY (Oops. We meant QUALITY) IS OUR TRADITION ***
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/mm-ugm/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
