Munarman : Saya
Mengagendakan Pembubaran JIL
Kamis, 22 Juli 2010 | 11:26 WIB
Sebagai organisasi yang selama ini
lantang menyuarakan liberalisasi agama (Islam), Jaringan Islam Liberal
(JIL), dalam beberapa tahun terakhir terlihat mati suri.
Hidup
segan mati tak mau, karena sumber pendanaan adalah musuh bebuyutannya,
mereka dari The Asia Foundation,
USAID,Gorge Soros melalui Yayasan Tifa, mendadak
dihentikan. Akibatnya proyek- proyek subversive politik dan agama yang
mereka lancarkan menjadi kehilangan darah
Tapi baru saja salah satu
pentolannya, Ulil Absar Abdalah, dipercaya partai penguasa (Partai
Demokrat) menjadi pengurus di jajaran DPP, JIL kembali bersuara. Sudah
mendapat suplai dana? Yang pasti, kali ini target utamanya FPI. Tak
tanggung-tanggung, Ulil bersuara lantang melalui media yang menjadi
corongnya, menyuarakan pembubaran PPI. Padahal, kasus yang menjadi pintu
masuk, kasus Banyuwangi, sama sekali tidak melibatkan FPI.
Karenanya,
FPI melalui juru bicaranya Munarman barbalik menuntut pembubaran JIL.
Kenapa FPI menuntut pembubaran JIL? Apa celah hukum yang memungkinkan
pembubaran organisasi pengasong Sepilis ini? Untuk manjawab pertanyaan
itu, wartawan Sabili Dwi Hardianto dan Lufti Avianto mawawancarai Ketua
DPP FPI Bidang Nahi Munkar, Munarman SH. Berikut petikannya :
Pembubaran FPI adalah isu lama. Kenapa
muncul lagi ?
Karena memang agenda meraka sejak awal
FPI harus dibubarkan karena FPI dianggap menghalangi agenda liberalisasi
di Indonesia dari kelompok Sepilis. Karena dianggap sabagai panghalang
di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, apalagi di bidang agama,
maka FPI menjadi target pambubaran oleh kelompok-kelompok Sepilis ini.
Sebenarnya, agenda liberalisasi mereka secara fundamental bukan
liberalisasi politik dan akonomi, tapi liberalisasi agama. Dengan
liberaliaasi agama ini mereka bisa membuat tafsir baru pada Al-Qur’an
yang sesuai dengan selera dan kehendak mereka. Tafsir ini membongkar
tafsir resmi yang selama ini sudah menjadi jumhur (kesepakatan) ulama.
Di mana kaitannya dengan tuntutan pembubaran FPI
?
Sebagai ormas Islam yang memiliki tradisi kuat
untuk menjaga keotentikan Islam berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah
tentu saja menolak cara-cara yang ditempuh kalangan Sepilis. Karenanya,
FPI pun mendapat penentangan karas dari kelompok-kelompok Sepilis di
negeri ini. Mereka mengetahui bahwa FPI adalah salah satu ormas Islam
yang menurut perhitungan mereka manjadi organisasi yang paling krusial
untuk mereka hadapi. Paling krusial bukan saja pada tahap pertarungan
idaologi, tapi juga sebagai organisasi yang paling siap pada level atau
front partarungan fisik. Ini yang sebenamya mereka takuti pada FPI.
Karenanya, tarkait kasus Banyuwangi, sebenarnya
hanya menjadi pintu masuk untuk membubarkan FPI?
Batul.
Tadinya, mereka sebenarnya akan manggunakan kasus Singkawang sebagai
pintu masuk untuk membubarkan FPI. Kasusnya, berawal dari sindrom
kalangan minoritas yang berasal dari etnik Tionghoa dan non Muslim.
Kebetulan, Walikota Singkawang juga berasal dari etnis Tionghoa. Maka
Walikota mencari dukungan dari kalangan non Muslim lainnya, khususnya
etnis Tionghoa dan suku Dayak. Caranya, sang walikota mambuat konstruksi
sajarah yang diambil dari pemahaman kaum orientalis dalam sebuah
seminar tahun 2008.
Pada seminar itu, Sang Walikota mengatakan,
masyarakat Melayu sepanjang sejarah di Kalimantan Barat telah
memperbudak suku Dayak. Kamudian datanglah etnis Tionghoa yang menurut
sang Walikota telah membebaskan orang Dayak dari perbudakan. Karenanya,
dalam makalah itu, sang Walikota yang bernama Hasan Karman ini menulis,
orang Tionghoa lebih suka melakukan hubungan sosial dan perdagangan
dengan suku Dayak dibanding suku Melayu. Mendengar penjelasanya ini,
masyarakat Melayu di Kota Singkawang pun memprotesnya dengan melakukan
demo besar-besaran. Nah, dalam demo ini, terlibat juga laskar FPI,
sebagai salah satu komponen, Akhirnya, sang walikota harus meminta maaf
kepada Sultan Sambas yang dijabat oleh keturunan sultan yang masih
berumur 15 tahun, sehingga sang walikota merasa malu besar.
Kasus
kedua, sang Walikota membangun patung singa sebagai simbol lperayaan
Cap Gomeh sebagai salah satu bentuk ritual Konghucu. Nah, pembangunan
patung ini juga ditentang oleh masyarakat Muslim Singkawang. Nah, dalam
proses menentang kebijakan walikota ini, selain ormas Islam lain,
terdapat juga unsur FPI sebagai salah satu elemen. Tapi walikota
melihat, FPI-lah yang berperan besar dalam menghalangi agenda dan
kepentingannya. Karenanya, sang walikota menuntut pembubaran FPI, awal
Juni lalu.
Pada saat itu, walikota memprovokasi masyarakat Dayak
dan minoritas Tionghoa untuk menuntut pembubaran FPI di Kota
Singkawang. Dalam aksi itu, suku Dayak diorganisir sedemikian rupa,
sehingga mereka berdatangan dari pedaIaman untuk melakukan demo
besar-besaran menuntut pembubaran FPI. Tapi, demo ini tidak diangkat
oleh media massa lokal maupun nasional. Media massa tidak berani
mengangkat isu ini karena sangat sarat bermuatan sentimen SARA, sehingga
media khawatir jika diangkat akan menimbulkan kasus seperti di Sampit,
Kalimantan Tengah.
Sebenarnya, pengusaha dan tokoh non Muslim
Singkawang berupaya menemui FPI pusat. Mereka datang ke Jakarta dipandu
seorang aktivis dari ormas Islam besar di Indonesia, agar FPI melunak.
Mereka berpikir, yang mengkoordinir masyarakat Melayu dan Muslim
Singkawang adalah FPI, padahal kami hanya menjadi salah satu elemen
dalam demo itu. Mereka mengajukan klausul agar dibangun juga patung yang
menggambarkan simbol masyarakat Melayu, Dayak, dan Batak. Tapi, kami
tetap menolak usul itu, karena patung makhluk hidup bagi kami adalah
haram.
Karena gagal mengangkat isu Singkawang menjadi pintu
masuk membubarkan FPI, ketika muncul kasus Banyuwangi, FPI kembali
dianggap sebagai biang keladinya. Mereka beranggapan kejadian di
Banyuwangi tidak akan menimbulkan konflik horizontal dan konflik SARA,
karena hanya merupakan permainan isu media saja. Mereka berharap isu ini
bisa digembungkan dan naik ke media massa nasional. Sehingga, ada
faktanya atau tidak menjadi tidak penting lagi. Yang panting, FPI
diributkan media masa. Tapi desain ini tidak sampai ke tingkat grass
roat hanya di tataran elit saja.
Ini merupakan kepentingan siapa?
Ada
dua kepentingan yang bertemu di sini. Mafia berita dan mafia jabatan.
Mafia berita itu adalah yang membela kepentingan kaum Sepilis dan
biasanya dibiayai Amerika. Kalau mafia jabatan adalah orang-orang yang
menginventasikan calon tertentu agar bisa menang dalam Pilkada. Dengan
kata lain, men-` jadikan politik sebagai upaya mendapatkan proyek.
Anda melihat ada pengalihan isu pada
kasus Banyuwangi?
Iya, dilihat dari segi mafia berita
yang, bertemu dengan kepentingan liberalisasi ekonomi untuk
mengalihkan isu Tarif Dasar Listrik (TDL), BBM, kasus Century dan
lainnya, sehingga isu-isu ekonomi yang sebenarnya menyengsarakan rakyat
ini menjadi hilang dalam wacana media. Dan, mafia berita juga.
berkesempatan berkolaborasi dengan rezim penguasa yang kebetulan diisi
kalangan neoliberal. lni adalah kesempatan mereka untuk mengalihkan isu
itu.
Jadi ada distorsi?
ini
dipaksakan betui. Meski kasus di Banyuwangi sama sekali tidak
melibatkan FPI, tapi dicitrakan seakan-akan FPI yang memiliki kerjaan.
Di awal pemberitaan, Dia (Ribka Tjiptaning, red) sudah gencar sekali
melakukan sosialisasi bahwa FPI pelakunya.
Kabarnya Anda punya VCD yang menunjukkan bahwa
pertemuan di Banyuwangi adalah Temu Kangen Kader PKI?
Betul.
Bukti ini bukan sekedar untuk meng-counter opini. Tapi akan kita
gunakan untuk melaporkan kegiatan mereka yang sebenarnya. Isinya, dia
(Ribka, red) melakukan ceramah, karena ini adalah acara temu kangen
anggota eks PKI, bahwa orang-orang takut sama kita. Kita harus buktikan.
Rasa dendam Ribka terlihat ketika ia bertekad bahwa ideologi tidak akan
bisa dimusnahkan. Isi VCD itu menegaskan bahwa ini rnemang temu kangen
eks PKI. Pembawa acara juga berkali-kali menyebutkannya. Sehingga, nggak
ada hubungannya dengan sosialisasi kesehatan yang diklaim mereka.
Anehnya, saat ada aksi pembubaran acara oleh massa, sudah ada wartawan
dari semua stasiun televisi untuk merekamnya. Ini menunjukkan sudah ada
yang mensetting. Rieke Diyah Pitaloka sendiri juga merasa heran.
FPI merasa diadu domba dengan PDI-P?
Nggak.
Saya yakin betul orang-orang PDIP mengetahui siapa yang memiliki agenda
ini. Misainya, serta-merta Ulil Abshar Abdalla, tokoh JIL yang sekarang
menjadi petinggi Partai Demokrat menyatakan, ”Mari kita lupakan kasus
Century, kita bersatu bubarkan FPI .” Saya tahu persis, ini adalah upaya
dari kelompok JIL. Memang, di PDIP ada yang berpaham liberal yang juga
dimanfaatkan tapi saya yakin DPP PDIP tidak akan terprovokasi oleh aksi
ini.
Apa langkah anda
berikutnya?
Kita sedang menyusun rencana pembubaran
JIL. Pasalnya, JIL itu bukan organisasi resmi cuma sekumpulan orang yang
dimanfaatkan Ulil. Jika Ulil mengagendakan pembubaran FPI, maka saya
mengagendakan pembubaran JIL. Saya, yakin,isu pembubaran JIL akan
mendapat dukungan besar dari umat lslam. Tapi isu membubarkan FPI tidak
akan laku.
Apa celah yang
bisa digunakan untuk membubarkan JIL ?
Salah satu
syaratnya adalah menerima dana asing. Seluruh pendanaan JIL selama ini
berasal dari asing, khususnya Amerika, melalui The Asia Foundation,
USAID, Gorge Soros melalui Yayasan Tifa. Ulil sekolah ke Amerika juga
atas dana asing. Dana asing itu digunakan untuk subversive politik dan
agama, artinya mereka telah meresahkan masyarakat. Jika JIL berbentuk
ormas, kita minta ke Kementrian Dalam Negeri. Kalau berbentuk yayasan,
kita minta ke pengadilan. Jika tidak berbentuk badan hukum, kita akan
membubarkan dengan cara yang tidak berbentuk juga. Sampai hari ini, saya
belum menemukan apa sebenamya bentuk badan hukum dari JIL itu.
Jika JIL tidak berbentuk badan hukum ?
Mestinya
pemerintah menghentikan aktivitas yang meresahkan masyarakat itu.
Pasalnya, mereka telah melakukan subversif politik dan agama. Jika
temyata tidak berbentuk badan hukum, kita akan melaporkan secara
personal dari tiap pengurusnya.
Adakah evaluasi berkala yang dilakukan internal
FPI ?
Jangankan bulanan, setiap aksi, FPI selalu
melakukan evaluasi, ]ika. berbentuk program, evaluasi dilakukan di dalam
rapat. Setelah terlaksana dilakukan evaluasi. Sebelum melakukan
kegiatan,FPI sudah mengingatkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
oleh anggota. Kita juga berkoordinasi dengan aparat hukum termasuk
kepolisian.
Tarkait
Ramadhan, Apakah FPI akan melakukan pawai antimaksiat?
Tetap.
Itu nggak akan berhenti. Itu akan dilaksanakan di Jakarta dan
berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Jika kita menernukan indikasi
kemaksiatan kita akan kirimkan surat ke walikota setempat untuk
menertibkan tempat maksiat itu. Sebenarnya bukan hanya bulan Ramadhan,
tapi ini hanya momentum saja
Apakah akan bekerjasama dengan ormas
lain ?
Sebagai agenda tahunan FPI jika ormas lain mau
gabung ya silakan.Secara terbuka kita undang mereka untuk bergabung
memerangi kemaksiatan.
Tanggapan
terhadap rencana ravisi UU No. 8/1985 tentang Ormas?
Nggak
masalah, yang pasti dalam revisi itu tidak boleh ada agenda untuk
mempermudah membubarkan ormas Islam. Ini yang nggak boleh dan yang patut
diperhatikan oleh para legislator di DPR.
Anda menduga revisi itu untuk membubarkan
ormas Islam?
Betul. ltu agenda utama kalangan
Sepilis dan Islamfobia.
Jika
revisi itu arahnya menuju pada Asas Tunggal Pancasila ?
Upaya
ke arah itu pasti ada, agar gampang dalam memberangus Ormas Islam yang
berasas Islam. Saya kira kekuatan yang tidak suka pada Islam akan tetap
berusaha. Kita anggap sebagai pertarungan politik, karenanya kita
menolak jika mrevisi dilakukan untuk melemahkan Islam.
Acara Ribka lainnya juga dibubarkan
massa. Apa ada temuan FPI soal keterkaitannya dengan PKI?
Yang
membubarkan sebenarnya aparat, seperti kasus di Sukabumi. Artinya, dia
itu bermasalah. Cuma tidak di-blow up. Kenapa Ulil tidak mengangkat isu
ini? Karena Ulil bagian dari pemerintahan. Dia kan pengurus DPP Partai
Demokrat yang saat ini berkuasa.
Majalah Sabili No. 26 TH. XVII 10 Syaban 1431 H
Sumber :
Majalah Sabili No. 26 TH. XVII 10 Syaban 1431 H
