|
TELAH TERSEDIA CD-DATA KOMPILASI HUKUM
PERUSAHAAN
Rp. 50.000,- [termaksud ongkos kirim se-Indonesia] Khusus untuk daerah Kemang-JAKARTA Selatan & Sekitarnya, CD bisa diantar langsung ke tempat anda dan pembayaran dengan sistem COD: Cash On Delivery (Bayar setelah barang sampai ditempat anda) ; atau Pembayaran ditransfer melalui BCA [nomor rekening untuk pembayaran disampaikan kemudian setelah form pemesanan diajukan / sebelum CD dikirim] ; lihat detail isi CD di bawah. Data dihimpun dan disusun oleh Kantor Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra, dituangkan media CD-R & isi data secara continue akan di-up.date sesuai perkembangan peraturan perundangan Indonesia. Data terhimpun dalam format internet explorer [*html] dan isi data Peraturan Perundangan tertuang dalam format Acrobat Reader [pdf], dan Internet explorer [html]. Pemesanan bisa diajukan melalui Kantor Advokat RGS & Mitra, via e-mail [EMAIL PROTECTED] ; 021-75907028 ; SMS : 08161149942 ; atau Fax.021-7699703 ; dengan menyampaikan isian form pemesanan di bawah ini. ----------------------------------------------------------------------
FORM Pemesanan CD Data Kompilasi Hukum Perusahaan Identitas Pemesan : ---------------------------------------------------------------------- Nama Lengkap Pemesan : Nama Instansi : Alamat Penerimaan CD : Kode Pos : Telpon : Fax. : Hand Phone : Email : Data Dimaksud Perlu Kami Minta Untuk Keperluan Registrasi Pemberitahuan & Up-date CD-Data. ------------------------------------------------------------------------- CD-DATA KOMPILASI HUKUM PERUSAHAAN MELIPUTI : UNDANG-UNDANG Berjumlah 22 peraturan Periode Tahun 1938 - 2001 ; Meliputi 1. Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie 1934 [Ordonansi Pengaturan Perusahaan 1934]. 2. Perindustrian Mencabut Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie 1934 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPdt.] 4. Pasal 1618 s.d. Pasal 1652 KUHPdt. Tentang Peraturan Mengenai Persekutuan Perdata 5. Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [KUHD] 6. Pasal 16 sd. Pasal 35 KUHD : Firma & Commanditaire Vennotschap [CV] 7. Perkumpulan Koperasi dicabut dengan UU Perkoperasian 1965 dicabut dengan UU Pokok-Pokok Perkoperasian 1967 dicabut dengan UU Perkoperasian 1992. 8. Pergudangan [1960] diubah UU Pergudangan [1965] 9. Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan 10. Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Stb.1847:23] 11. Wajib Daftar Perusahaan 12. Perseroan Terbatas [Indonesia & English Version] 13. Pasar Modal Mencabut UU Bursa [1952] 14. Usaha Kecil 15. Dokumen Perusahaan Mengubah Ketentuan Pasal 6 KUHD 16. Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 17. Yayasan + Penjelasan Peraturan Pemerintah
Berjumlah 13 peraturan Periode Tahun 1957 - 1999 ; Meliputi : 18. Penyaluran Perusahaan Perusahaan Diubah dengan PP 1957 19. Izin Usaha Industri Mencabut PP [1957] 20. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 21. Izin Usaha Industri 22. Waralaba 23. Kemitraan 24. Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan 25. Pemakaian Nama Perseroan Terbatas 26. Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas 27. Merger, Konsolidasi Akuisisi Bank 28. Pembinaan & Pengembangan Usaha Kecil 29. Bentuk Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Di Ikompensasikan Sebagai Setoran Saham KEPUTUSAN PRESIDEN
Berjumlah 2 peraturan Periode Tahun 1999 & 2001 ; Meliputi 30. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 31. Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan Keputusan Menteri Kehakiman & HAM
Berjumlah 12 peraturan Periode Tahun 2001-2003 ; Meliputi 32. Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 33. Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 34. Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 35. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman & HAM tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (Fian) Model I Dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (Fian) Model II Untuk Perseroan Terbatas Tertentu 36. Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 37. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SISMINBAKUM 38. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Tata Cara Proses Pengalihan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas Dari Sistem Lama Ke Sistem Baru (Sisminbakum) 39. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Jam Kerja Operator Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia 40. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Perbaikan Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum 41. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HAM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 42. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HAM tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 43. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HAM tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN Berjumlah 7 peraturan Periode Tahun 1997 - 2001 ; Meliputi 44. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Tentang Penyempurnaan
Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan Dan Biaya Administrasi Perusahaan
45. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Tentang Kriteria Industri Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan 46. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 47. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan 48. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri 49. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 50. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) beserta Lampiran Hormat kami,
Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra ROBAGA GAUTAMA SIMANJUNTAK Jln. Kemang Selatan XII.A No.18 Jakarta 12140 Tel.021-75907028 ; Fax.021-7699703 email : [EMAIL PROTECTED] ; http://welcome.to/RGS_Mitra Yahoo! Groups Links
|
