setuju bung imam, kalau perlu smua member di group ini ga ada yg nyoblos pemilu besok. Mo disebut gak nasionalis kek, apa kek.., terserah!! Sudah muak rasanya melihat wakil rakyat yang terhormat sibuk dengan urusan perut masing-masing, dan perkaya diri dengan PDnya seolah-olah kita adalah rakyat dan masyarakat bodoh...!! Masih juga ingin mencari simpati dengan pengajuan RUU ini demi mendapat suara di pemilu mendatang. Usaha pemulihan citra diri yang terlalu dipaksakan menurut saya.
Chiawww... ----- Original Message ---- From: ign hadi <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Tuesday, September 16, 2008 9:10:16 AM Subject: Re: [nonamanis] Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Koalisi LSM Perempuan Tolak RUU Pornografi; RUU Pornografi Dinilai Penuh Muatan Politis; PKB "Dirayu" agar Menolak RUU Pornografi ha..ha..ha, Kenaikan BBM v.s Bentrokan FPI AKBPP, 400 cek Sogokan BI v.s RUU APP... Mantap tenan --- On Mon, 9/15/08, imam <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: From: imam <[EMAIL PROTECTED] com> Subject: [nonamanis] Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Koalisi LSM Perempuan Tolak RUU Pornografi; RUU Pornografi Dinilai Penuh Muatan Politis; PKB "Dirayu" agar Menolak RUU Pornografi To: Forum-Pembaca- [EMAIL PROTECTED] ps.com, jurnalperempuan@ yahoogroups. com, fhmindonesia2005@ yahoogroups. com Date: Monday, September 15, 2008, 2:03 AM Alih-alih mendapat simpati publik, insya Allah mayoritas publik malah tambah muak dengan perilaku politisi yang sok suci. Saya pribadi sudah jelas TIDAK AKAN MENCOBLOS caleg/ capres dari parpol yang sok suci mendukung berat RUU APP. Konon, hanya PDIP dan PDS yang cabut dari panitia kerja, sementara Golkar terbelah dua. RUU ini jelas-jelas banyak mudharatnya, So RUU ini harus ditolak. RUU ini hanya akan memaksakan arabisasi di Indonesia. Wassalam. > RUU Pornografi Dinilai Penuh Muatan Politis > > JAKARTA, MINGGU - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pornografi disinyalir > penuh muatan politis. Pembahasan RUU tersebut hanya untuk meraih simpati > dari masyarakat di tengah hancurnya nama Dewan Perwakilan Rakyat karena > sejumlah kasus korupsi. > > "Ini kan menjelang pemilu. Jadi, rencana pembahasan RUU ini seperti > dipaksakan, hanya untuk menarik simpati masyarakat," kata Direktur > Kalyanamitra Rena Herdiyani saat temu wartawan di Gedung Komisi Nasional > Perempuan, Minggu (14/9). > > Menurutnya, RUU ini hanyalah RUU Pornografi dan Pornoaksi yang diganti > judul. Namun, substansinya tetap sama. Uji publik yang dilakukan oleh > pemerintah dan DPR juga tidak merepresentasikan keragaman wilayah nusantara.
