Catatan Reporter: Apa Mau Ya... Kan Mereka Selalu Minta Tambah, Walau rakyat selalu kekurangan.. walau gaji meraka sudah gila-gilaan
Gaji Pejabat Diusulkan Dipotong Harus Diputuskan Bersama DPR Kamis, 12 Juni 2008 | 00:21 WIB Jakarta, kompas - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan, pihaknya akan mempelajari kemungkinan memotong gaji pejabat, seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Malaysia, terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Hal itu dikemukakan Taufiq, Rabu (11/6) di Jakarta. Beberapa media massa melansir, Pemerintah Malaysia memotong gaji semua menteri dan pejabat tinggi negara sebesar 10 persen. Pemotongan itu dilakukan sebagai wujud kepedulian negara terhadap penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM. Taufiq mengatakan, pihaknya setuju dengan langkah pemotongan gaji itu. Namun, kebijakan semacam itu harus diputuskan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. "Ini harus diputuskan sama-sama, seluruh masyarakat. DPR mengusulkan, saya mengusulkan. Mekanisme demokrasi. Untuk apa, efektivitasnya bagaimana," katanya. Namun, ia mengingatkan, apa yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia sudah jauh lebih banyak daripada Malaysia. Misalnya, Indonesia mengenal bantuan langsung tunai, bantuan usaha kecil masyarakat, dan bantuan ke kecamatan untuk usaha. "Banyak yang kita lakukan. Tetapi ini kan made in Indonesia. Kita terbiasa (berpikir), di sekitar tidak baik, di luar baik," ujar Taufiq. Gagasan memotong gaji pejabat itu didukung pula oleh Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Meskipun tidak menghasilkan angka yang signifikan, hal itu dapat menjadi simbol berbagi rasa di dalam kesulitan. Langkah semacam ini patut untuk dilaksanakan. "Saya akan bawa ke dalam rapat partai. Mudah-mudahan bisa diterima," kata Anas. Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, keprihatinan pejabat negara di tengah kondisi sulit yang sedang dihadapi rakyat tidak perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan yang berlaku umum. Pejabat negara sudah prihatin dengan tidak naiknya gaji di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Hatta tidak menyetujui keputusan pemotongan gaji secara menyeluruh untuk pejabat negara sehingga APBN bisa dihemat. Hatta lebih memilih menyerahkan kepada setiap pejabat agar menyisihkan penghasilannya untuk aksi sosial sebagai ungkapan keprihatinan dan solidaritas. (ANA/INU) Sumber : Kompas -- ********************************** Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist ************************************
