Memang sepertinya tujuan akhir dari pansus ini buat meng OUT kan Bu Ani dan Pak Boed. Lha kalo ini terjadi kan sama aja membuat pemerintahan SBY pincang dan seluruh program bisa berantakan. lantas beberapa orang ketawa bangga melihat ini dan bilang: Dendam terbalas. Melihat anak2 muda dpr itu - belagak detektif menekan2 Boed (dan Miranda) ala reserse polsek -- menggunakan istilah2 keuangan tanpa mengerti maksudnya. Bah! Ada satu anak muda yg mencoba menjebak Boed membuat statement keliru -- Bah! Gemas melihat B sangat kalem, seorang profesor dihina anak semester 1!
Sungguh culas dan keterlaluan. Yang bikin saya penasaran, siapa yang berhak mengauditi laporan BPK. Apakah BPK badan super yang ga bisa disentuh sehingga bisa rawan manipulasi? (catatan: hadi purnomo waktu jadi BPK diusung oleh PDIP) Kasus hadi-p ini menunjukkan betapa 'memiringkan' sedikit saja kebenaran bisa berakibat (sangat) besar. Temuan2 BPK itu di saring agar "miring kekiri" - terutama di summary sang ketua (yg menjadi sangat populer dengan "9 kesalahan" itu). Kemiringan ini lalu di pompa dengan ucapan2 emosional me-manas2kan emosi. Ucapan hadi-p ttg KSSK itu tidak pantas diucapkan oleh auditor BPK, diluar wewenangnya. Tetapi sangat efektif. Pak Boed VS BPK 1. KRITERIA SISTEMIK BPK: BI tidak memiliki kriteria yang terukur dalam menetapkan dampak sistemik Bank Century. Analisa dampak sistemik memakai kriteria MoU kerja sama antara Menkeu, pengawas keuangan dan bank sentral Uni Eropa. Dalam Mou Disepakati empat aspek dasar penentuan dampak sistemik, yakni aspek institusi keuangan, pasar keuangan, sistem pembayaran dan sektor riil. Selain itu, BI menambahkan aspek psikologi pasar. Ini menunjukkan ada inkonsistensi dalam penerapan MoU dengan penambahan aspek psikologi pasar. Indikator kuantitatif hanya dipakai untuk aspek institusi keuangan, tidak pada aspek lainnya. Assesment aspek lain lebih banyak didasarkan pada judgement dan mengandung sejumlah kelemahan dalam penentuan indikator. Apalagi, pembuatan analisis dilakukan terburu-buru karena hanya dibuat dalam dua hari dengan memakai metode baru. Boediono: Ada 'ilmu lain' yang dipakai BI sehingga memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik bagi sistem perbankan di Indonesia. Dalam suasana krisis yang mencapai puncaknya pada November 2008, bank sekecil apapun berdampak sistemik. Pada saat itu, situasinya mirip krisis 1997/1998. Ada sejumlah persamaannya, yakni modal keluar dari Indonesia cepat sekali, cadangan devisa anjlok, kurs rupiah melemah tajam, likuditas dalam negeri kurang, kemacetan dalam pasar uang, serta rumor yang beredar laur biasa yang terekam dari aspek psikologi pasar. "Kolaps di perbankan, adalah kolaps perilaku psikologi," ujar Boediono. "Kalau anda di posisi kami pasti anda akan melihat ancaman krisis itu. Data kami lengkap." Sejak 29 Oktober 2008, Dewan Gubernur BI mengaktifkan Crisis Management Protocol - tanda semakin berbahayanya situasi moneter dan perbankan laporan dan penyajian data kondisi moneter dan perbankan setiap hari. Jadi, BI memiliki data dan informasi cukup soal kerentanan sistem perbankan guna mengambil keputusan yang bertujuan untuk mencegah krisis sehingga BI membantah dianggap terburu-buru. 2. PERUBAHAN FPJP BPK: Perubahan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebagai bentuk rekayasa BI untuk memberikan kemudahan kepada Bank Century. BI melakukan perubahan aturan Bank Indonesia tentang FPJP dengan menurunkan rasio kecukupan modal (CAR) ditujukan untuk Bank Century. BPK mendapatkan fakta pada 14 November 2008, BI telah mengubah PBI mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR minimal 8 persen menjadi CAR positif. Padahal, menurut data BI, posisi CAR bank umum per 30 September 2008 berada di atas 8 persen yaitu berkisar antara 10,39 persen sampai dengan 476,34 persen. BPK menyebutkan Century adalah satu-satunya bank yang punya CAR di bawah 8 persen. Dengan perubahan aturan itu, serta menggunakan posisi CAR per 30 September 2008 sebesar 2,35 persen, BI menyetujui pemberian FPJP kepada bank ini. Boediono: Perubahan PBI terkait FPJP dengan menurunkan CAR modal bank memang dilakukan. Tapi, bukan ditujukan hanya untuk Century seperti tuduhan BPK, tetapi untuk menyelamatkan bank dengan mempertimbangkan situasi makro ekonomi pada saat itu. "Ini untuk semua. Bank besar dan kecil. Bukan hanya untuk Century," katanya. "Mengubah CAR bukan hal yang aneh. Pada saat keadaan sangat gelap, kami semua tidak tahu sampai kapan kondisi ini berakhir." Menurut BI, perubahan syarat CAR untuk FPJP bukan satu-satunya perubahan kebijakan BI untuk menangani dampak krisis global pada Oktober November 2008. Perubahan kebijakan ini juga dilakukan oleh hampir seluruh bank sentral di dunia. Selain FPJP, saat itu banyak perubahan kebijakan BI dilakukan, yakni perubahan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan valas, penurunan over night Repo Rate, penyesuaian Fasbi rate, peniadaan pembatasan saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek, komitmen penyediaan valas bagi korporasi domestik melalui perbankan, dan penerbitan PBI soal Fasilitas Pendanaan Darurat. --- In obrolan-bandar@yahoogroups.com, "golden.health" <golden.hea...@...> wrote: > > --- In forum-pembaca-kom...@yahoogroups.com, liman PAP <liman_pap@> wrote: > > Selasa, 22 Desember 2009 | 08:27 WIB > > JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia perlu mewaspadai perkembangan ekonomi pada > triwulan I tahun 2010 berkenaan dengan kondisi politik yang terus memanas, > terutama terkait kasus Bank Century. Kondisi ini bisa mendorong investor > asing setiap saat bisa menarik dananya ke negara yang lebih menjanjikan. > > Investor asing saat ini sudah meraup keuntungan yang lumayan tinggi. Apabila > pergolakan politik terus berlanjut, mereka bisa memindahkan dananya ke negara > yang jauh lebih menjanjikan, negara yang lebih serius memperbaiki > perekonomiannya. > > âInvestor heran mengapa Indonesia masih saja fokus pada masalah politik. > Padahal, pemilihan umum sudah berlalu. Indonesia seharusnya mulai serius pada > penanganan ekonomi karena negara lain sudah pulih jauh lebih cepat,â ungkap > Direktur PT Mandiri Sekuritas sekaligus Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza > Adityaswara, di Jakarta, Senin (21/12), pada seminar âIndonesia Economic > Outlook 2010â yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). > > Menurut Mirza, berlarut-larutnya masalah politik Bank Century mulai > mengganggu perencanaan anggaran belanja modal korporasi di Indonesia. > Padahal, dari sisi kebijakan, penyelamatan Bank Century tidak bisa > dipersalahkan sebab kondisi yang mendorong kebijakan itu sangat berbeda > dengan saat ini. > > Pada triwulan IV-2008, nilai tukar rupiah ada di level Rp 12.000-Rp 13.000 > per dollar AS hingga triwulan I-2009. Biaya penerbitan obligasi rupiah yang > ditunjukkan dengan tingkat imbal hasilnya melonjak dari 9,7 persen ke 20 > persen. Begitu juga imbal hasil obligasi valuta asing mencapai 16 persen, > jauh di atas normal, yakni 7-7,5 persen. > > âSepanjang untuk mencari âpenumpang gelapâ dalam penyelamatan Century > silakan dicari. Namun, kebijakannya (penyelamatan Century) sudah benar. Ini > berlaku untuk siapa pun menteri keuangannya karena saya bukan ekonom > politisi,â ujar Mirza. > > Mirza mengatakan, aksi investor asing perlu diwaspadai karena dana asing > dalam Surat Utang Negara sudah Rp 150 triliun atau setara 15 miliar dollar > AS. Tersimpan di Sertifikat Bank Indonesia sudah Rp 48 triliun atau 4,8 > miliar dollar AS. Penarikan oleh investor bisa berdampak luar biasa. > > Pada seminar yang sama, Ketua Fokus Group Koordinasi Fiskal dan Moneter > Pengurus Pusat ISEI Sri Adiningsih mengatakan, pergulatan politik di dalam > negeri menyebabkan Indonesia tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara > luar biasa. Padahal, Indonesia bersama China dan India adalah tiga negara > yang masih mencatatkan pertumbuhan positif. (OIN) > > --- End forwarded message --- >
