maaf, dalang skenario ini siapa ?
--- On Wed, 3/10/10, hexam...@yahoo.com <hexam...@yahoo.com> wrote:
From: hexam...@yahoo.com <hexam...@yahoo.com>
Subject: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
To: obrolan-bandar@yahoogroups.com
Date: Wednesday, March 10, 2010, 7:00 AM
DPR = Dewan Provokator Rakyat..
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...
!
From: sardjono sada <sada0...@yahoo. com>
Date: Wed, 10 Mar 2010 03:54:45 -0800 (PST)
To: <obrolan-bandar@ yahoogroups. com>
Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih:
Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi
Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri
Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak
percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian.
Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam
setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta
pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah.
"Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau
begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri
Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang
terlambat," tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu
(10/3/2010).
Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri
Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. "Karena dia tidak
diterima saat perumusan," imbuhnya.
Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan
kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan
(JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali
karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan
rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa," tandas
Aviliani.
Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini
karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja.
"Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal
sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau
kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah.
Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau
begini BI tidak bisa apa-apa," tegasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil
Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana
penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI.
Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani
yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik.
Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam
RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap
masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan
stabilisasi inflasi.
Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakan boikot terhadap pihak-pihak
yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan
Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak
diundang dalam acara-acara di DPR.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot
kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR
memutuskan hal tersebut.
