Kamis, 02 September 2004
http://republika.co.id/ASP/koran_detail.asp?id=171284&kat_id=3

Mesin Birokrasi Digerakkan Dukung Capres

Laporan : rul/vie/dam/ono

PADANG -- Mantan menteri dalam negeri, Syarwan Hamid, melihat adanya
indikasi kuat mesin birokrasi sedang digerakkan untuk memenangkan salah satu
calon presiden. Menurutnya, para birokrat seharusnya bertindak sebagai wasit
yang netral. ''Jika ini dibiarkan, maka taruhannya adalah nasib bangsa. PNS,
TNI dan Polri tidak boleh memihak,'' kata Syarwan, di Padang, kemarin (1/9).

Berbeda dengan dirinya yang bersikap netral ketika pemilu 1999, Syarwan
menilai mendagri saat ini tidak demikian. ''Saya lihat pengganti saya
sekarang tidak demikian, malah memberi sinyal-sinyal untuk mendukung salah
satu calon,'' katanya.

Syarwan mengeritik koalisi yang dibangun parpol yang mengarah pada
oligarkhi. Ia mencemaskan upaya pemaksaan oleh elite untuk memilih salah
satu calon akan berujung pada kecelakaan sejarah. ''Kalau rakyat mau pilih
Mega silahkan, mau pilih Susilo juga silahkan, sebab itu hak mereka, tapi
jangan dipaksa-paksa,'' ujar tokoh Riau yang mengaku lebih condong memilih
SBY itu.

Presiden Megawati Soekarnoputri sendiri kemarin masih sibuk meresmikan
beberapa proyek pembangunan. Di Wonogiri, Presiden mencanangkan pembangunan
keluarga berancana sejahtera pedesaan berkwalitas yang berbasis di tingkat
rukun tetangga (RT). Setelah itu, di Kabupaten Karanganyar, dia mencanangkan
akselerasi pembangunan agrobisnis dan promosi hortikultura nusantara.

Malam harinya, di kediaman Jl Teuku Umar, Presiden menerima Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Megawati juga menerima
silaturahmi Sri Sultan Hemengku Buwono X.

Kumpulkan bukti
DPP Partai Golkar (PG) kini sedang mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang
dilakukan beberapa kader dan fungsionaris partai yang mendukung capres lain
selain yang diputuskan Rapimnas sebelum mereka dijatuhi sanksi. ''Kita baru
saja mengadakan rapat bidang organisasi, kader dan keanggotaan (OKK) partai
untuk meneliti sejauh mana peraturan-peraturan organisasi yang menjadi
pedoman bagi anggota dilanggar,'' kata Sekretaris Korbid OKK DPP PG, M
Hatta, di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, kader muda Golkar mendesak DPP memberikan sanksi pada kader
yang mendeklarasikan Forum Pembaruan Partai Golkar yang dideklarasikan
fungsionaris DPP PG, seperti Fahmi Idris dan Marzuki Darusman, juga Kusuf
Kalla.

Menurut Ferry Mursyidan Baldan, forum itu merupakan pengingkaran untuk
memporak-porandakan partai agar tidak bisa dipercaya oleh masyarakat.
''Harus diakui kalau mereka itu politisi senior, tapi sayang dalam
menerapkan politiknya sangat memalukan dan perilakuknya menunjuk orang yang
sakit secara politis. Makanya kita tidak perlu meladeninya,'' kata Ferry.

Kader muda lain, Akil Mochtar, menambahkan kalau memang Fahmi dan Marzuki
merasa sudah tak cocok dengan Golkar lebih baik mundur dari keanggotaan
partai. ''Tidak ada tempat di Golkar untuk orang-orang semacam itu. Kalau
keduanya tak mau mundur, DPP harus memecatnya, termasuk juga Jusuf Kalla.
Kiprah politik mereka telah merugikan Golkar, maka keanggotaannya di Golkar
mesti dicabut,'' kata Akil.



____________________________________________________

Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: 
http://rantaunet.org/palanta-setting
------------------------------------------------------------
Tata Tertib Palanta RantauNet:
http://rantaunet.org/palanta-tatatertib
____________________________________________________

Kirim email ke