Kamis, 02 September 2004 http://republika.co.id/ASP/koran_detail.asp?id=171284&kat_id=3
Mesin Birokrasi Digerakkan Dukung Capres Laporan : rul/vie/dam/ono PADANG -- Mantan menteri dalam negeri, Syarwan Hamid, melihat adanya indikasi kuat mesin birokrasi sedang digerakkan untuk memenangkan salah satu calon presiden. Menurutnya, para birokrat seharusnya bertindak sebagai wasit yang netral. ''Jika ini dibiarkan, maka taruhannya adalah nasib bangsa. PNS, TNI dan Polri tidak boleh memihak,'' kata Syarwan, di Padang, kemarin (1/9). Berbeda dengan dirinya yang bersikap netral ketika pemilu 1999, Syarwan menilai mendagri saat ini tidak demikian. ''Saya lihat pengganti saya sekarang tidak demikian, malah memberi sinyal-sinyal untuk mendukung salah satu calon,'' katanya. Syarwan mengeritik koalisi yang dibangun parpol yang mengarah pada oligarkhi. Ia mencemaskan upaya pemaksaan oleh elite untuk memilih salah satu calon akan berujung pada kecelakaan sejarah. ''Kalau rakyat mau pilih Mega silahkan, mau pilih Susilo juga silahkan, sebab itu hak mereka, tapi jangan dipaksa-paksa,'' ujar tokoh Riau yang mengaku lebih condong memilih SBY itu. Presiden Megawati Soekarnoputri sendiri kemarin masih sibuk meresmikan beberapa proyek pembangunan. Di Wonogiri, Presiden mencanangkan pembangunan keluarga berancana sejahtera pedesaan berkwalitas yang berbasis di tingkat rukun tetangga (RT). Setelah itu, di Kabupaten Karanganyar, dia mencanangkan akselerasi pembangunan agrobisnis dan promosi hortikultura nusantara. Malam harinya, di kediaman Jl Teuku Umar, Presiden menerima Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Megawati juga menerima silaturahmi Sri Sultan Hemengku Buwono X. Kumpulkan bukti DPP Partai Golkar (PG) kini sedang mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan beberapa kader dan fungsionaris partai yang mendukung capres lain selain yang diputuskan Rapimnas sebelum mereka dijatuhi sanksi. ''Kita baru saja mengadakan rapat bidang organisasi, kader dan keanggotaan (OKK) partai untuk meneliti sejauh mana peraturan-peraturan organisasi yang menjadi pedoman bagi anggota dilanggar,'' kata Sekretaris Korbid OKK DPP PG, M Hatta, di Jakarta, kemarin. Sementara itu, kader muda Golkar mendesak DPP memberikan sanksi pada kader yang mendeklarasikan Forum Pembaruan Partai Golkar yang dideklarasikan fungsionaris DPP PG, seperti Fahmi Idris dan Marzuki Darusman, juga Kusuf Kalla. Menurut Ferry Mursyidan Baldan, forum itu merupakan pengingkaran untuk memporak-porandakan partai agar tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. ''Harus diakui kalau mereka itu politisi senior, tapi sayang dalam menerapkan politiknya sangat memalukan dan perilakuknya menunjuk orang yang sakit secara politis. Makanya kita tidak perlu meladeninya,'' kata Ferry. Kader muda lain, Akil Mochtar, menambahkan kalau memang Fahmi dan Marzuki merasa sudah tak cocok dengan Golkar lebih baik mundur dari keanggotaan partai. ''Tidak ada tempat di Golkar untuk orang-orang semacam itu. Kalau keduanya tak mau mundur, DPP harus memecatnya, termasuk juga Jusuf Kalla. Kiprah politik mereka telah merugikan Golkar, maka keanggotaannya di Golkar mesti dicabut,'' kata Akil. ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________

