quoted1:
Dalam skenario ini, tampaknya PAN dan PKS berada dalam satu kelompok
tersendiri dan bernasib sama, yaitu berada di pusaran medan perang dua
pasukan gajah; koalisi Demokrat-PBB-PKPI vs koalisi
PDIP-PDS-Golkar-PKB-PPP; koalisi figur vs koalisi mesin politik.

komentar:
dari tulisannya sptnya ditulis sebelum rekomendasi 26 Agustus 2004,
krn satu diantara dua partai dikatakan berada dlm dua pusaran sudah
masuk kedalam pusaran koalisi figur dan tentunya sipenulis agak "tersi
pu" dengan kondisi yg terjadi, sebaliknya PKB yg diperkirakan ikut
arus MSP, malah ikut bershaf dengan PAN yg netral, makasih pal Alwi
Shihab, saya ko' jadi makin mantab aja nih untuk dirumah aja tgl 20/09
nanti, klop sudah : 
Muhammadiyah - NU --> Netral
PAN - PKB         --> Netral

quoted2:
Karenanya, saran netral di atas barangkali adalah jawaban paling pas 
untuk PAN dan PKS. Dengan sikap itu, bagi kedua partai ini juga akan 
terkesan lebih bersih.

komentar:
kesan dan sarannya cuma nyampe sebagian mas...:-)

quoted 3:
Istilah "berkonsentrasi di parlemen," atau "mengontrol dan mengoreksi
siapa pun yang menang untuk tidak menyeleweng," kiranya sangat
maslahat menjadi pilihan. Dan itu pada hakikatnya adalah cermin sikap
al-baro, atau bahasa kerennya oposisi. Oposisi yang harus dimaknai
sebagai tata cara melakukan check and balance (pengawasan dan
pengimbangan),

komentar:
itu kan pendapat anda, pendpt yg lain mewarnai pemerintahan justru
lebih mendatangkan maslahat, dgn argumen bla...bla....dan lupa
pernah bilang untuk full konsentrasi dan tidak terlibat dlm power
sharing pernah dilontarkan (bagi yg merasa ga' pernah tahu coba deh
buka-2 lagi koran sekitar bln April 2004, bagi yg alergi dgn koran
googling aja atau minta arsip berita di TV).

wassalam,
harman
Ada yg tahu mengenai penulis, dia tulis praktisi politik

sesuai saran HUSIN M. AL-BANJARI, saya makin haqul yaqin dengan GOLPUT
apalagi setelah mendapat berita penyambutan dengan segelas BIR dan
pekikan ON ON, hmmm....maksudnya apa ya, O'ON kali ya?

"Dalam kondisi ini, bagi saya memilih putih akan lebih selamat di 
akhirat," <direktur Ngruki, Wahyuddin.>

"Pilpres II ini hukumnya MUBAH (boleh memilih boleh juga tidak)"
"NETRAL adalah pilihan yang lebih baik bagi partai (PAN), itu pendapat 
pribadi saya"
Dikutip dari pernyataan Amien Rais dalam memperingati HUT PAN ke 6
kemarin, Republika 24-08-2004

"Jadi, Untuk (pemlihan presiden) putaran kedua nanti, Mau datang
(ke TPS) Monggo, tidak (datang) juga tidak apa-apa. Mau nyoblos satu 
Monggo, mau NYOBLOS KEDUANYA JUGA LEBIH BAIK"
Amien Rais, dlm Refleksi Kemerdekaan RI-59 di Jogjakarta.
****

SBY atau Mega, Sama Saja! (2)
Oleh HUSIN M. AL-BANJARI

SELAIN para peneliti yang pro SBY, juga ada yang memandang, memilih
SBY sebagai penuh risiko. Berikut adalah di antara alasan para
peneliti yang lebih pro ke Megawati. Pertama, Megawati menjadi pilihan
karena pertimbangan faktor risiko yang lebih rendah. Kelompok yang
berafiliasi ke Partai Damai Sejahtera (PDS) banyak yang berpikir
demikian dan karenanya lebih mendukung Megawati ketimbang SBY. 

Menarik untuk dicermati, beberapa alasan yang dikemukakan Jusuf
Wanandi dalam sebuah artikelnya berjudul, Megawati atau Susilo B
Yudhoyono? ketika membahas risiko-risiko jika pilihan jatuh kepada
SBY. Bahwa SBY tumbuh dari jajaran pimpinan TNI/ABRI rezim Soeharto
pada saat mana telah terjadi berbagai pelanggaran besar seperti di
Timtim, peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta, kerusuhan Mei 1998, serta
tragedi Trisakti dan Semanggi I/II terhadap mahasiswa. 

Risiko terbesar, menurut Jusuf, adalah SBY dikelilingi bekas perwira
tinggi dan senior TNI yang berpengaruh besar terhadapnya. Bagi para
perwira senior itu, kontrol demokratis oleh kelompok sipil terhadap
TNI tidak dapat diterima. Ini terlihat saat SBY mengaburkan prinsip
itu dari platform Partai Demokrat karena tentangan mereka.

Selain itu, Jusuf juga masih meragukan SBY mampu menjadi seorang
pemimpin yang bisa membawa demokrasi untuk hari depan Republik
Indonesia. SBY menurutnya tidak bisa dilihat sebagai seorang
Eisenhower atau de Gaulle yang dibesarkan dalam alam tentara. Karena
itu, ia mengerti arti kontrol demokratis terhadap militer oleh
kelompok sipil. Dia dibesarkan di bawah rezim Soeharto yang otokratis
yang ditopang ABRI. 

Masih menurut Jusuf, pertimbangan terhadap SBY juga dipengaruhi oleh
pandangan terhadap calon wakil presidennya, Jusuf Kalla. "Cukup
mengejutkan, karena sementara kalangan, termasuk kelompok minoritas
pengusaha Tionghoa Indonesia, mempertanyakan sikap dan pandangannya
terhadap peran ekonomi kelompok Tionghoa Indonesia, serta kesan
nasionalisme ekonomi dan retorik populisme yang berlebihan. Kelompok
perempuan juga menyatakan kemarahan atas ketidakpekaannya dalam urusan
gender," demikian Jusuf.

Kedua, kekhawatiran akan kemungkinan meningkatnya dominasi asing,
proyeksi-proyeksi politik-ekonomi global terutama Amerika Serikat (AS)
di sini. Peran beberapa lembaga swadaya masyarakat yang "bersepadan"
dengan keinginan asing tentu bukan tanpa penghargaan. Meski mereka
senantiasa mengatakan "kami independen dan hanya kerja sama," namun
sepak terjangnya terlalu kasat mata, begitu partisan memenangkan
seorang calon. Sesuatu yang disanggah oleh Sucipto Heri Nugroho dalam
artikelnya, "Survei Intelektual atau Pesanan" (Jawa Pos, 20/7). Tentu
dengan alibi angka-angka yang disebutnya "akurat" kelas A1 itu. Mereka
acap menepuk dada kegenitan sehubungan tebakannya mendekati. 

Karena menurut Sucipto, "Diakui atau tidak, aktivitas sebuah lembaga
survei tidak terlepas dari kebutuhan finansial. Untuk memenuhi
kebutuhan dana tersebut, hampir dipastikan lembaga survei memiliki
donatur tetap. Atau, dana memang diberikan untuk survei sesuai
kepentingan donatur atau pihak sponsor." Hasrat lama AS untuk
menempatkan armadanya di Indonesia, misalnya di Selat Malaka yang amat
strategis, menggantikan Filipina yang tidak lagi strategis dan banyak
mengundang protes itu, bisa menjadi kenyataan jika SBY jadi presiden. 

"Kita bisa berspekulasi bahwa suatu proses baru globalisasi yang
menghubungkan Indonesia lebih rapat pada agenda perekonomian Asia yang
lebih besar akan lebih menembus dan dengan demikian lebih mampu
mengubah Indonesia daripada penanaman modal perusahaan Barat. Kalau
beberapa unsur dari bisnis besar Indonesia disusun kembali sebagai
mitra dan perantara di dalam hubungan baru ini, mereka pun akan
menjadi lebih terinternasionalisasi. Dengan demikian, masa depan bagi
Indonesia mungkin bisa dilihat bukan sebagai regionalisme oligarkis,
seperti misalnya Filipina, maupun sebagai populisme terpusat seperti
Thailand, tetapi lebih merupakan kapitalisme yang terpusat dan
terorganisasi seperti Malaysia," demikian Richard Robison. 

Mantan Menteri Keuangan, Frans Seda, juga mencurigai kemungkinan
dominasi asing itu jika SBY jadi presiden. "Kemudian tantangan dari
luar negeri berupa arus globalisasi dan liberalisasi yang makin
mengganas dan meluas. Dominasi dari kepemimpinan Amerika Serikat dalam
kehidupan politik, ekonomi, sosial dan keamanan internasional, dan
obsesinya terhadap terorisme internasional. Perkembangan ekonomi dunia
yang tidak menentu disebabkan antara lain oleh masalah apresiasi dolar
AS yang tidak menentu dan keguncangan harga minyak dunia," itulah
ungkapannya dalam artikelnya "Popularitas Politik vs Kepribadian
Politik", (Suara Pembaruan, 19/7).

Ketiga, ada gambaran bakal adanya tekanan lebih terhadap aktivis
Muslim jika SBY jadi presiden, sesuatu yang cukup ringan dijalankan
oleh pemerintahan Megawati. Fahmi A.P. Pane melihat dukungan AS ke
salah satu calon (SBY) bukanlah gratis. "Repotnya, dukungan asing tak
pernah gratis. Sebagian aktivis Muslim mungkin akan terzalimi karena
imbas perang terhadap terorisme dan upaya mengubah sekolah-sekolah
Islam, termasuk kurikulum pesantren dan pola pikir para santri lewat
program studi banding ke AS, misalnya," ungkapnya. 

Ia mengkhawatirkan tindakan represif SBY terhadap umat Islam sebagai
tanda loyalitasnya ke Barat. ungkapnya, "Agenda busuk Barat itu
terbukti menghantam mereka yang bukan teroris, yang dianggap bersalah
hanya karena ingin bebas menjalankan kewajibannya beragama dalam semua
aspek kehidupan. Akan terlalu sulit membayangkan perubahan politik
membuat umat Islam merasa aman, damai, dan sejahtera jika misalnya SBY
masih berpikiran bahwa radicalism, extremism can pave the way for acts
of terrorism, sebagaimana pidatonya dalam acara yang diselenggarakan
Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) dan koran
berpengaruh Singapura The Straits Times tanggal 26 Mei 2004 di Singapura."

Keempat, para pemilih hendaknya jangan tertipu dengan penampilan.
Dalam hal ini Frans Seda telah sampai pada sebuah rekomendasi yang
menukik tajam, "Jadi waspadalah terhadap penampilan, sosok dari
seorang politikus! Dengan kepercayaan Saudara, secara emosional
Saudara bisa beli kucing dalam karung! Dan seperti pernah saya
utarakan dalam sebuah tulisan, tidak semua yang ada dalam karung yang
meong-meong itu benar-benar kucing, tetapi semua kucing tanpa karung,
walaupun tidak meong-meong itu memang benar-benar kucing!"

Di sini Frans mengkritisi karakter SBY dengan ungkapannya, "Dalam
menghadapi tantangan-tantangan dari dalam dan luar negeri ini, akan
diperlukan tindakan-tindakan yang tidak populer demi kepentingan
bangsa dan negara, yang berkelanjutan (bukan yang sesaat). Dan seorang
politikus yang mengutamakan popularitas politik, tidak dapat
diandalkan dalam hal ini. Karena itulah, diperlukan presiden/pimpinan
bangsa dan negara yang berkepribadian politik, yang tangguh, mantap,
dan prinsipil, bukan yang mengejar popularitas politik belaka." Tak
ada jalan untuk memungkiri bahwa yang dimaksud dengan kepribadian
politik yang tangguh, mantap dan prinsipil, itu tidak lain adalah
Megawati sendiri. 

Kelima, para pemilih disarankan memilih calon yang sudah memiliki
track record dan teruji. Frans Seda menuturkan, "Tentunya harapan kita
adalah para pemimpin inilah yang nantinya membawa bangsa ini dalam
menghadapi berbagai tantangan yang ada, untuk mewujudkan Indonesia
sebagai bangsa yang besar dan memerhatikan nasib rakyat. Track record
para calon, terutama dari sosok kepribadian politik tentu juga menjadi
pertimbangan." Timbangan itu jelas sekali mengarah kepada presiden
sekarang. 

Seperti dikatakan Sekjen PDIP Pramono Anung, soal kesinambungan kerja
pemerintahan juga dianggap sebagai faktor penting rekomendasi ke
Megawati. "Perubahan ke Indonesia yang lebih baik akan lebih terjamin
jika Megawati yang telah tiga tahun memimpin bangsa ini diberi
kepercayaan oleh rakyat untuk kembali memimpin bangsa," tegasnya.
Megawati sendiri menyatakan komitmen penuh untuk terus melanjutkan
transisi demokrasi di Indonesia.

Kiranya apa yang diungkapkan Jusuf Wanandi berikut bisa mewakili
pembahasan mereka yang pro Megawati. "Risiko memilih Megawati sudah
diketahui. Kekurangannya cukup banyak. Agenda yang perlu dituntaskan
jelas, memberantas korupsi, mengatasi pengangguran, dan meningkatkan
pelaksanaan hukum (termasuk pengadilan). Banyak yang berpandangan,
Megawati tidak mampu dan tidak dapat mengubah kepemimpinannya. Karena
itu, dukungan terhadap Megawati bukannya unconditional, tetapi
bergantung sinyal-sinyal nyata." Megawati, itulah yang menurutnya
pilihan yang paling ringan risikonya. 

Akhirnya sikap kita bagaimana? Sebagai penutup diskusi, kalaulah SBY
dan Mega diperlakukan sama saja, lalu apa yang harus kita lakukan?
Barangkali ada dua jawaban yang bisa dipikirkan. Pertama, sebagai
pribadi, alangkah baiknya jika kebingungan ini kita adukan dan
pasrahkan saja kepada Allah SWT dengan menempuh salat istikharah
(memohon dipilihkan). Kadang-kadang daya pikir manusia untuk
meneropong mana di antara dua calon yang lebih memberi maslahat bagi
bangsa, atau katakanlah sekadar mencari yang lebih kecil mudaratnya,
sudah berada di luar batas kesanggupan. 

Telah dikatakan dalam kajian di atas, seolah-olah ada pilihan antara
calon dengan risiko lebih ringan, namun dibayangkan bangsa ini akan
menderita dalam 5 tahun ke depan karena pesimis akan adanya perubahan.
Sebaliknya, ada semangat untuk memilih yang baru karena menjanjikan
perubahan, namun khawatir oleh adanya risiko tinggi yang akan lebih
menyakitkan umat. 

Apa pun yang dikatakan itu, tetap saja mengandung dzan (dugaan),
manusia tidak mengetahui yang hakiki. Sementara menyarankan golput
juga bukan pilihan sadar, maka jatuhkanlah pilihan kepada kereteg hate
(firasat hati) atau pun tanda-tanda berupa kecenderungan yang terjadi
setelah istikharah. Setelah itu, tawakal kepada Allah, siapa pun yang
jadi, ya terimalah dengan lapang dada. 

Kedua, adapun untuk lembaga seperti halnya partai atau ormas Islam,
tampaknya lebih maslahat sekiranya bersikap netral atau tidak
memberikan rekomendasi kepada capres tertentu. Sikap netral yang
dilakukan Muhammadiyah bisa dicontoh. Artinya, partai atau ormas Islam
tidak mengarahkan warga di bawahnya kepada calon presiden tertentu,
tetapi membebaskan konstituen atau umat untuk memilih menurut
firasatnya masing-masing. 

Namun, saran itu tidak mudah dijalankan. Karena kepentingan pragmatis,
partai-partai akan terpolarisasi minimal ke dalam tiga kelompok.
Pertama adalah kelompok yang mendukung SBY, seperti jelas dilakukan
oleh PBB/Yusril dan PKPI. Kedua adalah kelompok yang berkoalisi dengan
Megawati/PDIP. Selain PDS, tentu saja Golkar, PKB, dan PPP berada pada
barisan depan koalisi ini. Lihat saja nanti, bagi kedua kelompok ini
sudah tidak ada lagi diskusi, tinggal eksekusi. 

Dalam skenario ini, tampaknya PAN dan PKS berada dalam satu kelompok
tersendiri dan bernasib sama, yaitu berada di pusaran medan perang dua
pasukan gajah; koalisi Demokrat-PBB-PKPI vs koalisi
PDIP-PDS-Golkar-PKB-PPP; koalisi figur vs koalisi mesin politik. 

Sebagaimana menghadapi pilpres putaran pertama, PKS sempat bimbang
dengan pilihan antara Amien Rais dan Wiranto. Qadarullah pilihan
akhirnya jatuh ke Amien, suatu konstalasi politik yang bisa berbeda
jika pilihan jatuh ke Wiranto. 

Kali ini ada kemiripan, nuansa kebimbangan itu juga menghinggapi para
petinggi PKS. Sedang Amien Rais/PAN tampaknya akan mengikuti jejak
Muhammadiyah untuk bersikap netral. Di satu kesempatan Sekjen PKS,
Anis Matta, menyatakan kepada pers ihwal kecenderungan partainya
mendukung pasangan SBY-Kalla pada putaran kedua, meski belum final."
(Pikiran Rakyat, 11/7). 

Sementara itu, ideolog dan anggota majelis syuro PKS, Abu Ridho,
terkesan lebih memilih "orangnya biasa-biasa saja, tapi secara fakta
dia tidak bisa dikendalikan kekuatan asing. Tentu pilihan kita akan
cenderung ke orang tersebut walaupun yang satu lebih 'saleh' tapi
dikooptasi kekuatan global." (Saksi, No. 20/2004). Ini indikasi kuat
untuk lebih condong ke Megawati ketimbang SBY. 

Tentu saja beda kecenderungan ini adalah wajar, dan sebagaimana biasa,
tidak akan berkembang menjadi konflik. Karena di dalam tubuh PKS sudah
kukuh dengan mekanisme syura. Apa yang diputuskan, itulah yang menjadi
kata akhir. 

Untuk sekadar wacana saja, memang terasa asyik jika memilih SBY. Jika
ia terpilih, maka di sana tersimpan semangat baru, ada gairah
petualangan! SBY dan segala kemungkinan kooptasi Baratnya adalah
tantangan menarik bagi para juru dakwah. Ada semacam greget, sebuah
dinamika yang akan memberi peluang kepada pematangan atau pendewasaan
langkah-langkah dakwah dan umat. 

Sementara itu, memilih Megawati juga tidak kalah menantangnya. Jika ia
terpilih, maka tantangannya adalah kesiapan diri untuk berkorban dalam
penderitaan ekonomi lebih panjang, lebih mengasah lagi kesabaran, dan
mendorong untuk lebih khusyuk melakukan kontrol di parlemen. Tantangan
paling besarnya adalah usaha memecah "kesunyian" dan mengembangkan
dinamika perubahan. 

Kita kembali ke saran "sesungguhnya" yang ingin diberikan. Senyatanya
posisi PAN dan PKS benar-benar terjepit! Hanya saja masalahnya, jika
pun harus mendukung salah satu, maka posisinya berada pada antrean
paling ujung (luar). Sangat-sangat terlambat! Dalam sejarah Islam
biasa disebut sebagai kaum Thulaqo (orang-orang yang masuk Islam ba'da
futuh Mekah). 

Artinya, siapa pun yang terpilih jadi presiden, tampaknya tidak akan
memberikan keuntungan (sharing politik) bagi PAN dan PKS. Karenanya,
saran netral di atas barangkali adalah jawaban paling pas untuk PAN
dan PKS. Dengan sikap itu, bagi kedua partai ini juga akan terkesan
lebih bersih.

Ketika sebuah partai gagal atau tidak mampu memberi warna atau
menentukan arah kepemimpinan suatu bangsa, maka partai pun dapat
menyerahkan segala keputusan kepada Yang Di Atas, Allah Yang
Mahakuasa. Bukankah dalam dakwah juga dikenal fase dzarnii wa man
kholaqtu wahiidan (biarkan Aku bertindak terhadap orang yang Aku
ciptakan sendiri," Q.S. 74:11). Sementara partai, silakan khusyuk saja
dengan pekerjaannya di parlemen dan ishlahul ummah (dakwah). 

Setelah pasti pun siapa presidennya nanti, memang sebaiknya partai
berusaha tetap menjaga jarak dari kekuasaan. Karena demikian
mudaratnya, maka tidak ikut berkolaborasi dalam pemerintahan (kabinet)
2004-2009 merupakan cermin sikap al-baro (berlepas diri) terhadap
pilihan mudarat itu. 

Istilah "berkonsentrasi di parlemen," atau "mengontrol dan mengoreksi
siapa pun yang menang untuk tidak menyeleweng," kiranya sangat
maslahat menjadi pilihan. Dan itu pada hakikatnya adalah cermin sikap
al-baro, atau bahasa kerennya oposisi. Oposisi yang harus dimaknai
sebagai tata cara melakukan check and balance (pengawasan dan
pengimbangan), bervisi amar makruf nahi munkar, bukan sikap asal
tolak, apalagi pembangkangan. Wallahu a'lam. (habis)*** 

Penulis praktisi politik Islam; alumnus Univ. Braunschweig, Jerman.

____________________________________________________

Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: 
http://rantaunet.org/palanta-setting
------------------------------------------------------------
Tata Tertib Palanta RantauNet:
http://rantaunet.org/palanta-tatatertib
____________________________________________________

Kirim email ke