*Menguak Kisah Bangunan Bersejarah di Payakumbuh
Air Mata Wanita Tumpah di Jembatan Ratapan I

Rabu, 15-September-2004, 04:36:45 96 klik
http://padangekspres.com/

Jembatan Ratapan Ibu yang membentang di atas sungai Batang Agam, tepatnya di
Jalan Ahmad Yani dianggap sebagai jembatan bersejarah oleh warga Kota
Payakumbuh.

Jembatan yang dibangun Kolonial Belanda sekitar tahun 1840 ini, awalnya
menjadi lalu lintas kendaraan militer Belanda. Namun, ketika Perang Paderi
meletus, jembatan ini berhasil dikuasai rakyat, dan hingga kini memiliki
arti penting sebagai lalu lintas ekonomi warga.

Pada tahun 1832, setelah Belanda menduduki Kota Payakumbuh, Belanda pun
memperluas kekuasaannya ke arah selatan, tepatnya di sekitar dataran gunung
Sago yang terkenal sebagai daerah pertanian subur. Dengan sistem kerja
paksa, pemerintah Belanda membuka kebun kopi dan casiavera di kaki gunung
Sago.

Informasi yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, di penghujung
tahun 1839, perkebunan kopi dan casiavera yang dipusatkan di kaki gunung
Sago, sampai ke tingkat booming (puncak keberhasilan). Sehingga dibutuhkan
sarana jalan dan jembatan yang memadai untuk mengangkut hasilnya ke pusat
kota, untuk seterusnya dipasarkan ke Padang.

Maka pada tahun 1840 Belanda membangun jembatan di atas sungai Batang Agam,
yang kemudian dikenal dengan Jembatan Ratapan Ibu.

Dalam catatan sejarah, pembangunan jembatan yang dilakukan dengan sistem
kerja paksa tersebut, menelan banyak korban jiwa dari pihak rakyat, selama
proses pengerjaannya. Setahun kemudian, antara tahun 1948-1949, darah
kembali mengalir di jembatan tersebut, dan korban jiwa pun berguguran.

Peristiwa bersejarah yang menyisakan duka tersebut berawal, ketika tanggal
23 Desember 1948, Belanda sudah menduduki Kota Payakumbuh. Sehari
sebelumnya, pihak republik telah membumi hanguskan bangunan-bangunan vital,
seperti, Markas Singa Harau, Kantor Tuan Luak, Bank Gonjong Limo, Pabrik
Senjata Kubu Gadang, dan instalasi penting lainnya.

Tindakan kaum republik, dibalas Belanda dengan pengumuman lewat selebaran
dan pengeras suara, bahwa tentara Kerajaan Belanda sudah datang, rakyat
diminta tenang. Siapa yang mencoba melakukan perlawanan, melarikan diri, dan
membuat kekacauan, akan ditembak. Jam malam diberlakukan mulai pukul 18.00
WIB sampai pukul 06.00 WIB pagi.

Sejak pengumuman disebarluaskan, intelijen Belanda yang dikenal dengan
Inlechting Dienst (ID) menyebar ke seluruh pelosok Luak Limopuluah Koto
untuk mengintai jejak perjuangan yang tetap setia untuk menegakkan Republik
Indonesia. Berkat kesigapan ID pula para gerilyawan dan markasnya ditangkap,
kemudian para pejuang dikumpulkan di atas pagar jembatan itu, pejuang
dibariskan menghadap ke timur. Peluru tajam pun menghujam punggung mereka.

Setelah dilakukan serah terima dengan Republik Indonesia tanggal 2 Desember
1949, dan Belanda meninggalkan Kota Payakumbuh, masyarakat yang sebelumnya
lari ke luar kota, akhirnya kembali.

Mereka mencari sanak keluarganya yang hilang setelah ditangkap Belanda.
Begitu mendapatkan informasi bahwa sanak keluarga mereka telah menjadi
korban kekejaman Belanda di jembatan Batang Agam, para keluarga yang merasa
kehilangan mendatangi jembatan itu dan menangis menumpahkan duka.

Di jembatan Batang Agam pula puluhan ibu kehilangan putera tercinta, di sana
isteri kehilangan suami mereka, tidak sedikit pula gadis-gadis yang
kehilangan taruna tambatan hati yang terlanjur berikrar janji untuk sehidup
semati.

Saking banyaknya air mata para ibu-ibu yang tertumpah di Batang Agam,
akhirnya masyarakat menamakan jembatan itu sebagai Jembatan Ratapan Ibu.


* Tugu Labuah Basilang Tempat Berpisah

Kamis, 16-September-2004, 05:41:45 105 klik

Jika datang ke Payakumbuh, setelah melewati Jembatan Ratapan Ibu arah ke
Labuah Basilang, akan ditemukan sebuah tugu yang kondisinya terbengkalai.
Padahal tugu di perempatan Labuah Basilang tersebut, bukanlah sembarang
tugu, karena keberadaan tugu tersebut dibangun untuk mengenang perpisahan
Tentara Indonesia, pasca dideklarasikannya Pemerintahan Darurat Republik
Indonesia (PDRI) di Ampalu, Halaban.

Sri Mulyati - Payakumbuh

Di Bukittinggi tanggal 19 Desember 1948, dilaksanakan rapat di kediaman Mr T
M Hasan, yang dihadiri Mr Sjafruddin Prawiranegara, Mr M Rasjid dan sejumlah
pejabat negara yang kebetulan sedang berada di Bukittinggi. Materi
pembicaraan dalam rapat tersebut menyangkut usaha yang bisa dilakukan dalam
rangka penyelamatan Republik Indonesia. Mr Sjafruddin mengusulkan
pembentukan Pemerintahan Darurat.

Pada saat yang sama, Belanda sudah datang dari Padang, bahkan dari
Padangpanjang Belanda sudah menuju Bukittinggi. Sehingga pada malam tanggal
19 Desember tersebut, Mr Sjafruddin beserta rombongan mengungsi ke Halaban,
sebuah kampung kecil di kaki Gunung Sago. Keesokan harinya, Residen Sumatera
Tengah, Mr M Rasjid bersama rombongan menyusul ke Halaban. Pada tanggal 22
Desember 1948, pukul 03.40 WIB (dinihari), dideklarasikanlah Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Ampalu, Halaban. PDRI diketuai Mr
Sjafruddin Prawiranegara.

Berdasarkan catatan sejarah, keesokan harinya, para pejuang dan pejabat
negara itu meninggalkan Ampalu Halaban, untuk seterusnya menjalankan PDRI
sebagai pemerintahan darurat, yang berpusat di Koto Tinggi.

Di Labuah Basilang, rombongan berpisah, sebahagian melanjutkan perjalanan ke
Riau, sebahagian lagi ke Situjuh, dan selebihnya melanjutkan perjalanan
menuju Koto Tinggi. Sehingga perempatan Labuah Basilang benar-benar memiliki
arti sejarah, yang patut dikenang.

Kelak di kemudian hari, beberapa dasawarsa setelah peristiwa perpisahan itu
terjadi, mucul ide dari para pejuang yang tersisa untuk mendirikan sebuah
tugu di perempatan Labuah Basilang, yang dinamakan Tugu Perjuangan. Sekitar
empat tahun lalu, tepatnya ketika pemeritahan Wali Kota Darlis Ilyas SH,
pembangunan tapak tugu tersebut dilaksanakan. Namun dalam perjalanan,
pembangunannya terhenti hingga sekarang. Konon penghentian pembangunan tugu
bersejarah itu, lantaran ketidak tersediaan dana.

Apapun alasan yang melatar belakangi penghentian pembangunan Tugu Perjuangan
tersebut, telah menimbulkan kontra versi di tengah masyarakat.

Tokoh tua Luak Limopuluah, yang juga seorang pelaku sejarah, Kapten (Purn) H
Djunahar, mengharapkan agar Pemko Payakumbuh tetap melaksanakan pembangunan
tugu tersebut, karena penting untuk mengenang keikutsertaan Payakumbuh dalam
kancah sejarah menegakkan NKRI.

"Sebagai tokoh tua yang masih tersisa, saya hanya berharap agar Pemko
mengupayakan penyediaan dana untuk melanjutkan pembangunan Tugu Perjuangan
di Labuah Basilang,"harap Djunahar, di kediamannya, kemarin. (tamat)




____________________________________________________

Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: 
http://rantaunet.org/palanta-setting
------------------------------------------------------------
Tata Tertib Palanta RantauNet:
http://rantaunet.org/palanta-tatatertib
____________________________________________________

Kirim email ke