Tulisan Sanak IJP di Kompas hari ini. -------------------------------------
Usai Politik, Giliran Nasi Oleh Indra J Piliang KCM - Opini - 21 September 2004 PEMILIHAN presiden dan wakil presiden putaran kedua, tanggal 20 September 2004 lalu, berakhir mudah. Sudah kian sedikit waktu yang bisa diberikan oleh bangsa ini untuk (aktivitas) politik. Mesin politik mestinya kian hari kian menghentikan aktivitasnya. Saatnya sekarang bekerja untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tuntutan terdepan tentulah nasi, bukan reformasi, atau nasionalisme. Masyarakat butuh makan, dengan kepercayaan diri penuh untuk memenuhi standar minimal konsumsi kalorinya. Baru saja kita saksikan tragedi bom meluluh-lantakkan normalisasi kehidupan publik yang mulai berjalan, tanggal 9 September 2004 lalu. Bom itu menjadi pesan terakhir, betapa banyak faktor di luar rekayasa politik manusia-manusia politik yang bisa membajak seketika arah pergulatan bangsa. Bom itu menanamkan dengan sangat dalam ketakutan, dendam kesumat, juga desah kepasrahan dari korban-korban yang sebetulnya tak berdosa, tetapi dipaksa untuk mengucapkan sumpah serapah. Manusia sesuci apa pun akan memiliki dan memendam rasa marah akibat perlakuan yang tidak layak atas manusia dan kemanusiaan. Ketika bom itu diberangkatkan, sebetulnya tak ada jalan pulang untuk memulihkan lagi citra humanisme yang terkoyak. Lantas, apakah hasil pemilu 20 September 2004 kemarin akan berdampak juga kepada kehancuran cita-cita kemanusiaan yang tertuang dalam pahatan-pahatan sejarah pengorbanan ketika bangsa ini masih berupa cita-cita? Akankah ia berubah menjadi bom politik, ketika yang terpilih bukanlah seorang presiden yang diikat oleh sumpah jabatan dan aturan kontitusi, melainkan tumbuh menjadi penguasa dan raja-diraja alam raya? Pertanyaan itu akan terus dihunjamkan kepada presiden terpilih nantinya, berikut kabinetnya selama lima tahun pemerintahannya kelak. PERTARUHAN sesungguhnya sebetulnya bukan terjadi pada masa kampanye, atau ketika kotak suara dibuka, dihitung, lantas ditentukan pemenangnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apa yang dinamakan sistem politik baru bisa diukur tingkat kinerjanya ketika orang-orang yang terpilih lewat pemilu legislatif dan eksekutif dilantik, lantas menduduki kursi empuk mereka di gedung-gedung yang sejuk dan nyaman. Ketika sistem itu bekerja, harapan utama yang bisa dihasilkan sebagai output adalah seberapa banyak roti atau nasi bisa diproduksi, lantas bisa memberi makan rakyat banyak. Bahasa kerennya, bagaimana ekonomi kerakyatan berkembang pesat, menopang pilar-pilar harapan yang hendak roboh di haribaan rakyat jelata. Kebutuhan akan butiran-butiran nasi itulah yang kini terpampang di depan mata, ketika jutaan mulut lapar menganga untuk mendapatkan hak untuk tidak kelaparan di negeri merdeka ini. Sesuap atau dua suap nasi yang tersedia setiap hari jauh lebih penting, ketimbang menjejali publik dengan slogan-slogan ideologi atau pseudo ideologi seperti pembangunan, pemerataan atau keadilan. Sudah kodrat alamiahnya, ketika kekuasaan makin terkonsolidasi di republik ini, rakyat hanya jadi pajangan. Kodrat itu harus diubah oleh pemerintahan mendatang, dengan cara menelurkan kebijakan-kebijakan otentik yang bersumber dari kehendak hakiki publik itu sendiri, yakni keberlangsungan aliran darah di nadi dan tiupan napas di hidung. Hampir setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah mengeluarkan pidato terbaiknya bahwa mulai detik mereka memerintah, tidak akan ada lagi tangisan dari anak-anak negeri yang selama ini diabaikan oleh pemerintahnya sendiri. Baik atas nama perubahan atau percepatan, komitmen itu meluncur dalam setiap kalimat paparan visi, misi, dan program pasangan calon presiden-wakil presiden. Tidak boleh ada lagi anak-anak sekolah berkaki telanjang maju menghadapi ujian kenaikan kelas, tanpa terlebih dahulu sarapan pagi. Upaya menyingsingkan lengan baju untuk mengabdikan diri terhadap kepentingan publik inilah yang menjadi letak dari titik perubahan yang sebenarnya, bukan retorika untuk perubahan atas nama apa pun. Potret demokrasi hari ini memperlihatkan betapa belum sejalannya antara tingkat kesejahteraan dan "kenaikan" indeks demokrasi di Indonesia. Atas nama demokrasi, kita masih menyaksikan adanya intimidasi atas pihak-pihak yang kalah yang notabene adalah rakyat di sebuah wilayah. Selama Orde Baru, kita saksikan berapa banyak desa-desa miskin yang terus dibiarkan miskin, hanya karena tidak menghasilkan kemenangan bagi partai pemerintah dan propemerintah. Kemiskinan akhirnya memelorotkan bangsa ini menjadi ketinggalan di berbagai bidang, ditambah kebodohan kolektif, atau minimal tersebarnya kantong-kantong daerah yang infrastruktur pembangunannya sangat minim. Parade demokrasi selama kampanye ini juga memperlihatkan gejala serupa. Sebuah jembatan yang dibangun oleh sekelompok donatur dari kalangan politisi tertentu kemudian dirubuhkan kembali, hanya karena partai politik tersebut kalah di daerah pemilihan itu. Bayangkan apabila rakyat melakukan tindak serupa, melakukan pembangkangan politik ketika rezim yang dulu berbusa-busa berjanji kepada rakyat kenyataannya mengkhianati janji-janji itu. Tapi memang rakyat selalu ada dalam tingkat kesabaran tertinggi, yakni tak hendak melakukan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya haknya, karena hanya akan menambah panjang aktivitas politik, ketika mestinya aktivitas itu berhenti mempersolek dirinya sendiri. PENTINGNYA komitmen untuk meningkatkan standar hidup minimum masyarakat juga taruhan atas kepercayaan publik pada demokrasi. Demokrasi bisa runtuh, ketika tidak bisa memberikan jaminan penyelesaian atas perkara-perkara besar bangsa ini, mulai dari terorisme sampai hilangnya social capital dan kohesi sosial. Kerinduan untuk hadirnya kembali kolonisasi dan otoritarianisasi yang mampu memberikan jaminan kebutuhan hidup minimal akan mulai berkecambah di tengah masyarakat, ketika sistem demokrasi hanya menyebabkan munculnya kelas elite (lama dan baru) yang menari di atas penderitaan rakyat. Dalam sejarahnya, masyarakat Indonesia jarang hidup dalam suasana kebebasan berpendapat. Sebagian besar pernah ditindas oleh sistem kerajaan besar dan kecil, pendudukan kekuatan kolonial, sampai rezim politik otoriter. Ketika musim demokrasi tiba, namun beban hidup mengimpit, masyarakat sempat kehilangan arah dan pegangan. Makanya, kita banyak saksikan beragam bentuk anomali dalam transisi demokrasi sekarang, ketika tribalisme menguat, juga kalangan elite secara intensif mendekati simbol-simbol tradisi dengan cara menyematkan berbagai gelar kebangsawanan dan gelar adat di bahu mereka. Kita tentu berharap akan lahirnya masyarakat sehat dengan pemerintahan sehat, dan negara sehat. Berbagai penyakit sebagai negara yang mengalami transisi sebetulnya bisa diobati, ketika penyelenggara negara mengutamakan sisi pelayanan. Inisiatif pertama dan utama tetap berada di tangan penyelenggara negara, karena secara mampu hidup secara normal, lewat fasilitas yang didapatkan, sekalipun dengan cara berhutang atau menggadaikan aset negara. Warga negara mestinya mendapatkan insentif besar, dengan cara dilayani oleh pemerintahan hasil pemilu. Bukan sebaliknya, warga negara menjadi pelayan kepentingan penyelenggara negara, sebagaimana terlihat selama ini. Indra J Piliang Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0409/21/opini/1278509.htm ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
