Rabu, 13 Oktober 2004
BERITA UTAMA EDITORIAL: Konsistensi Keteladanan dari PKS PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) kian mengukuhkan keteladanannya dalam politik nasional kita. Setelah menjadi partai yang paling solid dan militan dalam memperjuangkan ideologi partai, PKS juga menjadi partai yang paling konsisten menghindari rangkap jabatan. Senin (11/10), Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PKS, beberapa hari setelah ia terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah pengunduran itu, Hidayat pun menjadi anggota biasa partai yang paling tertib setiap kampanye itu. Sebagai gantinya, Majelis Pertimbangan Partai menunjuk Ketua DPP Wilayah Dakwah I Tifatul Sembiring sebagai pejabat sementara. Pemilihan pengganti tetap baru akan dilakukan pada Musyawarah Nasional PKS pada April 2005. Pengunduran diri yang sama, dulu juga dilakukan Nurmahmudi Ismail selaku petinggi PKS ketika ia diangkat menjadi Menteri Pertanian dan Perkebunan di era Abdurrahman Wahid. Alasannya: karena rangkap jabatan menurut amanat AD/ART PKS memang tidak dibenarkan. Dan, kader-kader partai ini melaksanakan amanat itu tanpa debat panjang dan obral wacana yang melelahkan. Penghindaran rangkap jabatan itu jelas tujuannya agar tidak ada conflict of interest sebagai kader partai dan pejabat publik. "PKS ingin memberikan sinyal bahwa rangkap jabatan tidak baik, sebab menimbulkan konflik kepentingan selain mematikan kaderisasi," tegas Hidayat. Semangat memisahkan jabatan partai dan jabatan publik itulah dulu menjadi semboyan negarawan Inggris Winston Churchill. Bahwa, ketika pengabdian kepada negara dimulai, maka berakhirlah pengabdian kepada partai. Konsistensi PKS dalam memisahkan jabatan publik dan jabatan partai, sungguh sebuah kultur politik yang baru di negeri ini. Dan, jujur saja, baru PKS-lah yang berani memulai tradisi itu. Sebab, secakap dan sejujur apa pun manusia, rangkap jabatan antara urusan publik dan partai berpotensi menimbulkan penyelewengan. Dan, PKS melakukan langkah-langkah pencegahan karena menyadari bahwa manusia memang bukan malaikat. Inilah pendidikan politik yang segar dan amat berdimensi jauh ke depan. Ia tidak saja mencegah konflik kepentingan, melainkan cara sehat melakukan regenerasi partai. Ia bisa menjauhkan ada kader partai yang memegang jabatan strategis terlalu lama. PKS kini menunjukkan kepada publik, partai inilah yang paling siap menghadapi perubahan zaman. Inilah partai modern yang tahu bagaimana urusan partai dan urusan publik harus diletakkan. Sebab, bukankah masyarakat memang sering mempertanyakan aktivitas para pejabat publik yang secara kebetulan juga orang partai? Dan, jawabnya selalu tidak pernah memuaskan. Sebagai partai kader, PKS kian menunjukkan betapa sebagai lembaga politik dengan platform partai yang jelas, ia tidak pernah takut kehilangan tokoh. Dan, memang PKS-lah partai yang sama sekali tidak tergantung kepada figur, tetapi kepada program. Sayang, contoh-contoh bagus pendidikan politik PKS tidak menarik partai-partai lain. Karena itu, wajar jika partai inilah yang paling banyak menikmati keuntungan politik: kenaikan suara yang amat signifikan pada Pemilu Legislatif. Bukan mustahil lima tahun mendatang, PKS akan menggeser eksistensi Partai Golkar dan PDIP. http://www.media-indonesia.com/cetak/berita.asp?id=2004101301005306 -- This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
