Pembelajaran Politik dari PKS
Abu Hanifah SUATU pembelajaran keteladanan dalam kehidupan politik telah digelar di depan mata masyarakat Indonesia. Sifat tidak serakah dengan jabatan dipertontonkan oleh Hidayat Nur Wahid (HNW), pemimpin lembaga tinggi negara (Ketua MPR) masa bakti 2004-2009. Tanpa berpikir panjang dan dengan hati yang ikhlas, sebuah jabatan presiden organisasi partai politik dilepas. Sebab, ia diberikan amanah pada sebuah jabatan publik, Ketua MPR-RI. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan pembelajaran dalam kehidupan politik di Tanah Air. Pada dekade lalu, sering kita melihat orang memangku berbagai jabatan sekaligus. Apakah itu jabatan di organisasi atau lembaga negara yang adalah jabatan publik. Sebagai ketua umum sebuah parpol, juga merangkap sebagai pimpinan lembaga negara. Apakah itu sebagai presiden, wakil presiden, menteri, Ketua MPR-RI maupun ketua DPR-RI. Akibatnya, di dalam masyarakat sering terjadi kerancuan. Orang tersebut berbicara sebagai ketua umum partai politik, atau sebagai pimpinan lembaga tinggi negara. Tidak jelas, pada saat yang sama kedatangannya ke suatu daerah sebagai ketua umum atau pimpinan lembaga negara. Sementara itu, pimpinan daerah memberikan sambutan begitu meriah. Ini karena yang bersangkutan memegang dua jabatan bergengsi. Sebagai ketua umum partai politik, sekaligus pejabat publik atau pimpinan lembaga negara. Ketika lima hari menjelang Ramadhan, Ketua MPR-RI terpilih walaupun hanya selisih 2 suara, Hidayat Nur Wahid, melakukan sebuah terobosan yang sangat menyejukkan hati masyarakat. Sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ia meletakan jabatannya. Dia sangat tahu dan mengerti tidaklah mungkin mendayung dua perahu sekaligus. Itu bukanlah sebuah pekerjaan gampang. Daripada dua perahu tidak terkendali, lebih baik satu perahu diberikan nakodanya kepada orang lain. Di sinilah terlihat, kerendahan hati, kesabaran, keberanian melakukan terobosan. Menghindari kerakusan, egoisme dan ketamakan. Menahan diri dari godaan adalah sebuah ujian berat. Tetapi, tradisi telah dilakukan untuk kesekian kalinya oleh partai politik itu. Gerakan itu langsung menyentuh kehidupan berbangsa dan bernegara atau dalam kehidupan perpolitikan nasional. Sebuah keteladanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipertontonkan secara gamblang. Padahal, partai itu pada Pemilu lalu tidak mampu melewati Electoral Threshold (ET). Keteladanan yang sama pernah dipertontonkan Presiden partai ini saat di pimpin Nurmahmudi. Tanpa basa basi, Nurmahmudi mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partai. Karena pada saat yang sama diangkat sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan di era Presiden RI Abdurachman Wahid. Masyarakat mencatat hal itu. Akhirnya, pada Pemilu 2004 pilihan rakyat, diberikan kepada PKS. Tanpa diduga, mereka (PKS) dengan tajam menaikan perolehan kursinya di DPR-RI. Dari proses perjalanan perpolitikan di negara yang kita cintai. Jelas tergambar bahwa rangkap jabatan sering menimbulkan kerancuan atau konflik kepentingan (conflict of interest). Saat bersamaan, apabila seorang melakukan tugas sebagai Pimpinan Lembaga Publik, pada sisi lain terdapat tugas yang tidak terelakan untuk kepentingan organisasinya. Kasat mata, hal tersebut sering terjadi di depan kita. Saat menjelang Pemilihan Presiden. Sering seorang pejabat publik melakukan tugas kenegaraan sebagai pimpinan lembaga negara. Tetapi, hampir bersamaan tugas sebagai ketua umum partai politik dilakukan juga. Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Atau sering kita dengar di dalam masyarakat, dengan istilah aji mumpung. Mumpung sedang menjabat, kenapa tidak, biaya untuk urusan partai ditanggung oleh negara. Toh tugas kenegaraan ke sebuah daerah akan dijalankan juga. Manusia-manusia yang berpikiran seperti itulah harus dikikis dari Republik Indonesia. Mereka memanfaatkan fasilitas negara. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara tidak langsung berawal dari hal seperti itu, sampai sekarang masih dan terus berlangsung di bumi pertiwi. Potensi Curang Semangat memisahkan jabatan publik dengan jabatan partai pada negara lain sudah didengungkan Winston Churchill. Pada saat menduduki jabatan publik atau mengabdikan dirinya untuk negara, maka usai sudahlah tugasnya sebagai pimpinan partai. Seseorang yang melakukan jabatan rangkap punya potensi untuk menyalahgunakan fasilitas negara. Namanya kecurangan, itu akan terjadi apabila ada kesempatan. Apalagi kalau jabatan tersebut dipegang oleh seorang yang tidak berahklak dan tidak bermoral. Sering para pejabat negara yang sedang melaksanakan tugas, juga memanfaatkan fasilitas negara. Masyarakat awam sering merasakan hal tersebut. Kenapa kita tidak pernah belajar dengan seorang sahabat nabi. Umar bin Khatab. Sebagai seorang khalifah tidak mau menggunakan fasilitas negara. Suatu malam anak tercinta datang di ruang kerjanya. Sang anak ditanya "urusan negara atau urusan keluarga". Anak menjawab bahwa ia mendatangi orang tuanya untuk urusan keluarga. Setelah mendengar jawaban tersebut, Umar langsung mematikan lampu penerangan. Kemudian dia berkata: "Lampu ini di biayai oleh negara. Oleh karena itu, kalau urusan keluarga tidak boleh memakai fasiltas negara." Apakah cara hidup sahabat nabi tersebut dapat menjadi teladan umat manusia saat ini. Semuanya terpulang kepada diri kita masing-masing dan mereka yang sedang menduduki kursi empuk tersebut. Dalam tinjauan regenerasi dan kaderisasi. Maka, melepaskan sebuah jabatan karena sudah memegang jabatan publik, merupakan kaderisasi kepada generasi berikutnya. Apabila dua jabatan tersebut tetap dipegang rangkap, berarti mereka secara paksa telah mematikan proses regenerasi. Begitu juga bagi mereka yang pernah memegang sebuah jabatan, misalnya sebagai Ketua Umum Partai. Maka, kalau pada kongres berikutnya masih mau maju untuk merebut kepemimpinan partai tersebut, berarti ia telah menyumbat dan mematikan proses regenerasi. Padahal, namanya partai dimana-mana selalu melakukan kaderisasi untuk menyiapkan calon pemimpin. Begitu juga sebaliknya, kalau telah ditugaskan oleh partai untuk memegang jabatan publik, alangkah baiknya kalau dalam kongres berikut mendorong kader lain untuk maju sebagai sebagai ketua umumnya. Bukan sebaliknya, malah menyodorkan diri untuk dipilih sebagai calon pemimpin. Hidayat Nur Wahid telah memberikan sebuah pembelajaran kepada aktivis atau fungsionaris partai. Apabila masih tetap memaksakan diri, berarti orang tersebut telah menunjukan kerakusan dan ketamakannya serta menghambat regenerasi. Seharusnya, partai mampu mencegah para kadernya untuk tidak menduduki jabatan strategis berkali-kali dan berlama-lama. Bukan Segala-galanya Dalam kehidupan semua memerlukan jiwa besar. Diperlukan seorang pemimpin yang tidak tamak dan rakus akan jabatan. Jabatan bukan segala-galanya. Apalagi sampai memegang jabatan rangkap Pengabdian tidaklah harus dengan jabatan ketua umum. Orang yang mengejar-ngejar jabatan pasti mempunyai kepentingan tertentu. Pada hal, generasi dibawah sedang antri untuk melakukan regenerasi dalam upaya belajar memegang tampuk pimpinan Keberanian untuk memisahkan jabatan ketua partai dengan jabatan publik adalah budaya baru di republik tercinta. Kita pun masih bertanya, apakah budaya ini mungkin di-ikuti oleh organisasi partai politik lain. Karena posisi-posisi rangkap tersebut sangat menggoda iman. Sebab begitu besar legitimasinya, sanjungan, kehormatan, fasilitas yang tersedia. Apabila tidak kuat imannya bisa tergelincir. .Apakah iman dan moral manusia Indonesia sudah menempati yang terbaik. Nabi Adam saja, masih tergoda oleh rayuan setan untuk mencoba buah terlarang. Apalagi manusia Indonesia, yang bukan malaikat. Sebuah pendidikan politik telah digelar di bumi pertiwi. Itu dilakukan oleh sebuah partai yang baru seumur jagung. Pada Pemilu 1999 bernama Partai Keadilan (PK). Pemilu 2004 berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Walaupun pemain baru, mereka telah menunjukkan sebuah partai yang dikelola secara manajemen modern. PKS telah melihat jauh kedepan, bahwa, rakyat Indonesia tidak ingin pemimpinnya yang tamak dan serakah berebut jabatan, dan harta. Sebagai partai, mereka siap mendidik sebanyak mungkin kadernya yang akan mengabdi untuk negara dan bangsa. Partai adalah kawah candradimuka yang mempersiapkan kader untuk menjadi pemimpin negara. Mereka tidak kehilangan, tetapi malah menciptakan dan melahirkan kader baru dan segar untuk memimpin partainya. Adalah sebuah kewajaran apabila mereka telah memperoleh dampak positif pada pemilu 2004. Perolehan suara mereka naik tajam dengan sangat signifikan. Apabila partai lain tidak belajar dari gerakan yang dilakukan PKS, bukan mustahil pada pemilu 2009 Partai Golkar dan PDI-P akan tersisih. Mereka akan menurunkan peringkatnya sendiri. Karena sibuk saling jegal dan memecat anggotanya karena berbeda pendapat. Kemudian PKS akan menduduki urutan pertama dalam perolehan suara pada pemilu 2009. Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik, staf pengajar di Universitas Nasional ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
