Mak Ismet jo Mak Herman, Iko ado postingan tambahan nan ari itu ====================================================================
Assalaamu'alaykum wr wb Isu tentang penyalahgunaan wewenang dalam kasus tanker Pertamina (bukan korupsi) yang dihembuskan oleh ICW adalah isu yang tidak benar dan merupakan pemutarbalikan fakta. Tuduhannya adalah Komisi VIII DPR yang dipimpin oleh Pak Irwan melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dengan biaya Pertamina. Kalau memang itu kenyataannya, mestinya Komisi VIII DPR menyetujui penjualan VLCC Pertamina, tetapi yang kita dengar adalah Komisi VIII DPR menolak penjualan VLCC Pertamina, padahal kalau mereka memang dibiayai Pertamina, mestinya akan setuju dengan penjualan VLCC tersebut yang direksi Pertamina pada waktu itu ngotot melakukannya. Referensinya bisa dilihat dalam berbagai macam media, salah satunya di Media Indonesia saya copy-kan di bawah mail ini. Silahkan dibaca dan dipikirkan secara rasional. Rahasia umum yang beredar adalah isu tersebut dihembuskan oleh orang- orang dekat salah seorang bacagub Sumbar (tidak perlu disebutkan siapa, karena akan membuat fitnah baru) yang ada di ICW. Pak Irwan sendiri mengatakan dalam sosialisasi kepada kader PKS di Padang bulan Maret yang lalu, Teten Masduki telah minta maaf secara pribadi kepada beliau mengenai masalah ini, tetapi memang Pak Irwan tidak memintanya untuk minta maaf melalui media massa, karena akan menimbulkan fitnah baru, dan itu bukanlah cara yang digunakan PKS dalam berpolitik. Wassalaamu'alaykum wr wb Penjualan Tanker Dinilai Berbau KKN (http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004062101331301) JAKARTA (Media): Komisi VIII DPR menilai kebijakan PT Pertamina (pesero) menjual dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) tergesa-gesa dan tidak transparan. Demikian kesimpulan dari laporan hasil kunjungan lapangan Tim Sub- Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Komisi VIII DPR ke Goldman Sachs, Hong Kong, dan Hyundai Heavy Industries Co Ltd, Korea Selatan, Kamis (10/6)-Minggu (13/6) yang diterima Media kemarin. Laporan itu ditandatangani Ketua Sub-Komisi ESDM, Saul de Ornay, dan Wakil Ketua Syamsul Bachri pada 15 Juni 2004. Berdasarkan kesimpulan itu, Komisi VIII merekomendasikan untuk menolak penjualan VLCC. Laporan itu menyebutkan keberangkatan Tim Sub-Komisi ESDM Komisi VIII adalah untuk mencari informasi dan melihat langsung di lapangan mengenai proses penjualan kedua VLCC secara komprehensif. Meskipun mereka menghargai keputusan direksi Pertamina untuk menjual VLCC, namun Komisi VIII tetap menyinyalir ada kecenderungan KKN dalam proses penjualan karena dilakukan tergesa-gesa dan tidak transparan. Dalam rapat dengan Komisi VIII 25 Mei 2004, Dirut Pertamina Ariffi Nawawi menyatakan penggunaan tanker dengan cara menyewa lebih menguntungkan dibanding mengoperasikan sendiri. Belum lagi Pertamina harus merekrut tenaga asing untuk mengawaki dua VLCC itu dengan biaya sangat mahal. Tetapi, lanjut Ariffi, secara bisnis lebih baik menyewa tanker dengan ongkos US$20.000/hari dibandingkan mengoperasikan sendiri yang menelan biaya US$45.000/hari. Direktur Hilir Pertamina Harry Poernomo menambahkan ongkos operasi itu belum termasuk biaya kru kapal, docking, perawatan, dan pelumasan. Namun, Japan Marine Science menyimpulkan biaya sewa tanker VLCC tipe lambung ganda (double hull) selama 2002-2004 meningkat 83%. Dari 2002 US$25.829/hari jadi US$47.212/hari. Tarif sewa ini diperkirakan bisa melejit jadi US$95.000/hari untuk sewa jangka pendek akibat dampak dari aturan Marine Polution (Marpol). Dari informasi langsung yang didapat dari GM Hyundai Heavy Industries, permintaan kapal tanker lambung ganda yang tinggi sampai 2007 membuat harga jual maupun sewa tanker jenis ini meningkat rata- rata 30% per tahun. Hingga 2007, semua pembuat kapal tanker di Korea maupun Jepang sudah penuh order, sehingga paling cepat pemesanan baru dapat dilayani pada 2008. Menyikapi kondisi itu, Komisi VIII meminta pertimbangan matang dari Pertamina karena sejak kini sampai bisa memesan tanker lalu begitu banyak uang yang dikeluarkan untuk menyewa tanker. Padahal, Indonesia akan mengalami risiko ancaman menurunnya keamanan pasokan BBM akibat terbatasnya armada tanker dunia yang semakin mahal biaya sewanya dan juga langka menyusul aturan Marpol 73/78 revisi 13G yang melarang pelayaran tanker lambung tunggal (single hull) di atas 5.000 dead weight ton (DWT) mulai April 2005. ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
