---------- Forwarded message ---------- From: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> Date: May 9, 2005 1:19 PM Subject: Partai-partai Politik dalam Perangkap Krisis To:
dari KOMPAS edisi sabtu 7 mei 2005 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/07/Fokus/1734006.htm Partai-partai Politik dalam Perangkap Krisis KRISIS identitas dan tak memiliki ideologi. Itu gambaran umum partai-partai politik di Indonesia dewasa ini. Krisis identitas dan tak adanya ideologi ini membuat arah partai tak jelas dan sulit membedakan partai satu dengan yang lain. Para tokoh dan elite parpol pun tak mampu memberikan contoh panutan yang baik bagi kader dan masyarakat. Mereka lebih sibuk gontok-gontokan dan bagi-bagi kekuasaan ketimbang mengembangkan konsep pemikiran alternatif mengenai bagaimana membenahi persoalan-persoalan bangsa. PENGAMAT politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, sebagian besar partai sekarang ini mengalami krisis identitas. Pada masa sebelum tahun 1945, peran partai-partai politik kita jelas, yakni sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan. Tahun 1950, konteks parpol secara umum untuk mengisi kemerdekaan atau membangun Indonesia merdeka. Pada masa demokrasi terpimpin Soekarno, partai dituntut menjadi bagian dari revolusi yang belum selesai. Kemudian, pada zaman Soeharto, partai dituntut dan direkayasa sedemikian rupa untuk mendukung stabilitas, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Pasca-Soeharto, parpol-parpol dituntut untuk merumuskan mau di bawa ke mana bangsa ini. "Dan ini belum dilakukan meski secara parsial memang muncul. Demokratisasi, pemerintahan yang bersih, antikorupsi, penegakan supremasi hukum, dan segala macam itu semua partai punya. Cuma bagaimana hal itu diperjuangkan, belum sepenuhnya solid dalam visi parpol-parpol," ujarnya. Kondisi seperti itu menyebabkan sulit membedakan satu partai dengan partai lainnya. Akibatnya, pilihan pemilih terhadap partai lebih banyak didasarkan pada faktor-faktor yang sifatnya tak rasional, seperti kultural, agama, dan ketokohan (figur yang populer), tanpa dilandasi pengetahuan yang memadai mengenai visi partai bersangkutan tentang masa depan bangsa ini. Kondisi seperti itu juga membuat energi parpol-parpol habis untuk soal-soal yang sifatnya tidak substansial. Konflik-konflik selalu muncul menjelang atau sesudah kongres atau muktamar partai karena tidak ada diskusi atau perdebatan yang signifikan dalam partai mengenai soal-soal yang lebih mendasar. Yang ada hanya ribut-ribut bagi kekuasaan, seperti siapa yang menjadi ketua umum. Tidak adanya identitas ini menambah derajat kompleksitas persoalan di dalam partai, di luar persoalan-persoalan seperti kepemimpinan dan demokrasi internal yang tak kunjung muncul di dalam partai, sehingga akhirnya juga memengaruhi kinerja partai secara keseluruhan. Dalam konteks yang lebih spesifik, krisis identitas ini antara lain bisa dilihat dari sifat keanggotaan partai-partai politik yang tidak jelas akan dikembangkan ke mana, yakni apakah akan membuat partai kader atau partai massa, atau gabungan kedua-duanya? Contoh partai massa adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan contoh partai kader adalah PKS, di mana jelas ada kader-kader yang dibina. Tidak jelasnya sifat keanggotaan itu disebabkan oleh basis massa yang tidak jelas, kecuali partai-partai yang sejak awal identifikasinya memang kultural, seperti PKB dengan basis massa nahdiyyin dan PAN dengan basis massa Muhammadiyah-nya. "Padahal, mestinya parpol itu lebih diikat oleh kesamaan platform atau visi, bukan kesamaan identitas kultural, seperti sama- sama NU, sama-sama Muhammadiyah, atau lainnya. Hal sama juga terjadi di Golkar, yang ikatan anggotanya lebih karena sama-sama oportunisme, bukan karena persamaan visi," ujar Syamsuddin. Sedangkan gabungan partai kader dan partai massa, atau dikenal dengan istilah catch all party (partai yang merangkul semua), berkembang antara lain di Eropa. Dalam partai semacam ini, partai tetap mengembangkan sistem pengaderan, tetapi di sini lain juga mengembangkan pola massa. Dalam seleksi kepemimpinan, tak ada persoalan dalam partai kader karena sudah jelas jenjangnya. Dengan demikian, tidak akan terjadi ribut-ribut seperti terjadi dalam kongres atau muktamar PKB, PAN, atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) lalu. Bedanya dengan partai massa, di partai massa siapa pun bisa menclok sebagai elite partai tanpa harus melalui ikatan jenjang pengaderan berkala. Artinya, kalau suatu partai melihat ada tokoh populer dari luar yang bisa dimanfaatkan sebagai pemimpin partai, ia bisa ditempatkan di situ. SELAIN krisis identitas, sebagian besar parpol di Indonesia tidak memiliki ideologi. Kalaupun ada, yang disebut ideologi itu tak lebih hanya aksesori, tidak menjadi acuan dalam tingkah laku para elite dan dalam perjuangan politik partai bersangkutan. Dengan demikian, keberadaan ideologi itu hanya simbolis. "Contohnya adalah apa yang terjadi di PDI-P. Kalau memang benar PDI-P sungguh commit pada wong cilik, mengapa itu tidak tercermin dalam tingkah laku para elite atau kebijakan di legislatif? Juga kenapa kalau ideologisnya nasionalis, pada pemerintahan Megawati, banyak aset negara dijual?" katanya. "Soal apakah ada pilihan lain, itu soal lain. Elite partailah yang harus melihat kembali apakah ideologinya itu masih relevan. Ideologi harus menjadi semacam safety belt dalam situasi seperti apa pun," ujarnya. Di PAN, hal itu ditunjukkan oleh sikap PAN dalam penyusunan calon anggota legislatif yang masih melihat apakah calon bersangkutan Muhammadiyah atau bukan. Padahal, partai ini selalu mengklaim dirinya sebagai partai terbuka. Hal yang sama terjadi di PKB. MENURUT pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi, partai-partai politik di Indonesia sebenarnya belum menjalankan kodratnya sebagaimana layaknya sebuah parpol seperti dipraktikkan di negara-negara lain, terutama negara-negara maju. Di negara- negara maju, partai-partai politik memiliki tiga fungsi atau tripartit, yakni fungsi dalam pemilu, fungsi dalam organisasi, dan fungsi dalam pemerintahan. Dalam pemilu, partai harus bisa menyederhanakan pilihan- pilihan bagi para pemilihnya, mendidik warga negara, memproduksi (generate) simbol-simbol untuk mengikat kesetiaan, dan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam organisasi, partai-partai politik melakukan rekrutmen, pelatihan, artikulasi kepentingan, dan agregasi. Sementara dalam pemerintahan, mereka harus menciptakan mayoritas, mengorganisasikan pemerintahan, mengimplementasikan kebijakan, mengorganisasikan perbedaan, menjamin pertanggungjawaban, dan melakukan kontrol. Dari semua fungsi itu, yang sudah dijalankan oleh partai- partai politik di Indonesia baru rekrutmen, dalam arti menempatkan orang-orang jika ia berhasil memobilisasi massa untuk berkuasa. Kegagalan partai- partai politik menjalankan fungsi yang lain disebabkan mereka tidak memiliki ideologi atau cita-cita partai yang inklusif dan dilaksanakan dengan baik. Beberapa partai nasional yang ada, seperti PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan Partai Demokrat, dinilai juga terlalu pragmatis sehingga memungkinkan terjadinya shady deals atau deal-deal yang sangat tricky, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan. "Dengan berkuasa, mereka punya akses ke hal-hal yang bisa menambah sesuatu yang selama ini diburu, yakni kekayaan. Sesederhana itu politik di Indonesia sekarang ini," ujarnya. Seperti halnya Syamsuddin, J Kristiadi melihat apa yang disebut sebagai ideologi oleh partai-partai yang ada sekarang ini baru sebatas rumusan dan belum merupakan nilai-nilai yang diinternalisasikan ke para kader. Dari puluhan partai yang ada, baru PKS yang dinilai memiliki konsep nilai-nilai yang diinternalisasikan ke para kader ini dan dilaksanakan. Sementara partai-partai politik yang lain terlalu pragmatis dan menjurus sangat oportunistis sehingga yang ingin dicapai hanya jalan pintas untuk berkuasa. Partai menjadi satu- satunya instrumen yang bisa mengubah nasib orang yang tak jelas menjadi orang yang berkuasa. J Kristiadi melihat, ke depan, jika partai-partai ini tak bisa membangun suatu ideologi yang solid dan inklusif serta tak bisa mengurus kader-kader, dalam Pemilu 2009 tak akan terjadi perubahan apa-apa. Hal senada diungkapkan Syamsuddin. Ia melihat, ke depan, partai-partai politik akan disaingi oleh tokoh-tokoh individual yang bisa jadi lebih besar dari partainya itu sendiri. Contohnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono dengan Partai Demokrat-nya pada pemilihan presiden langsung tahun 2004 lalu. Hal sama bisa terjadi pada pemilu legislatif jika pemilu legislatif nanti dilakukan lebih langsung. MENGENAI peta pertarungan menuju 2009, pengamat politik LIPI lainnya, Mochtar Pabottingi melihat, di tengah perpecahan yang terjadi di beberapa partai besar sekarang ini, Golkar melenggang sendirian, jauh meninggalkan partai-partai lain di belakangnya. Partai yang bisa mengimbangi kemungkinan hanya PKS meskipun agak di belakang. Tidak kedengaran ada suara gejolak dalam partai pimpinan Tifatul Sembiring ini. Bahkan, PKS lebih solid ketimbang Golkar dalam hal kepemimpinan, dalam memegang prinsip, amanah, kebersihan, dan tidak korup. "Jauh melampaui Golkar. Golkar tak ada apa-apanya dibandingkan dengan PKS dalam hal ini. Nah, itu yang dirindukan oleh rakyat. Kader-kadernya juga bagus, tidak hanya di tingkat pimpinan, tetapi sampai ke bawah. Jadi, kalau menurut saya contender utama Golkar adalah PKS. Ia bisa menggantikan posisi PDI-P kemarin. Jusuf Kalla sendiri mengakui lawan terberat adalah PKS. PKS sekarang ini sudah punya captive market. Bahkan PKS bisa mengalahkan Golkar dalam pemilihan presiden asalkan tidak terjebak pada politicized atau kepentingan sempit sesaat. Itu bisa saja itu karena pemilih kita cukup cerdas. Pemilih kita tidak memilih partai lagi, mereka memilih orang," ujarnya. Untuk PDI-P dan PKB, perolehan suaranya diperkirakan mengalami kemerosotan tajam pada tahun 2009. Selain perpecahan dengan munculnya partai tandingan, Megawati sebagai ketua umum dinilai juga tidak capable. PDI-P sendiri dinilai telah mengkhianati komitmen pada wong cilik pada saat berkuasa. "Imaji Megawati adalah pemimpin yang gagal sudah. Kongres di Bali kemarin secara prosedural tidak sah. Ia sudah ditinggalkan semua orang kuatnya, termasuk Laksamana Sukardi, Roy BB Janis, Sophan Sophiaan, Muchtar Buchori, dan lain-lain. Yang kuat atau punya integritas sudah menyingkir semua. Yang masih bertahan hanya kelompok-kelompok kepentingan sempit yang sebenarnya sudah menghancurkan Megawati dan PDI-P. Itu yang tetap membentengi Megawati dan tetap mengajukan Megawati. Di luar itu, ada kelompok minoritas, misalnya non-Islam, yang merasa tak punya chance," kata Mochtar Pabottingi, yang pernah masuk PDI-P dan mengaku sepuluh tahun mendukung Megawati. Untuk PKB, partai ini dinilai Mochtar tidak memiliki prinsip. "Reputasi kader NU yang berpolitik itu tidak mempunyai prinsip. Yang ada pada NU hanya kepentingan-kepentingan sempit sesaat. Ini juga tercermin di PKB. Padahal, mestinya politik itu ada prinsip untuk bisa nyampur dengan hati rakyat. Dan itu tak ada dalam tradisi politik NU," katanya. "Ambil contoh dalam pemilu kemarin, begitu mudahnya mereka berkoalisi dengan orang- orang yang dianggap antagonis secara prinsip. Seperti Salahuddin Wahid dengan Wiranto, Hasyim dengan Mega, Gus Dur dengan Wardah. Karena tak ada prinsip, tak ada pegangan dan tak ada panutan di dalam partai itu. Dalam kondisi berbeda, bisa bertolak belakang sama sekali. Dalam sehari bisa berubah 180 derajat," ujarnya lagi. PPP dinilai tidak jauh berbeda, sama-sama tak punya prinsip. Untuk PAN, diperkirakan masih akan bisa mempertahankan posisinya pada Pemilu 2004 lalu di Pemilu 2009, kendati Amien Rais sudah tidak ketua umum. Naiknya Soetrisno Bachir justru bisa menjegal Fuad Bawazir, atau mencegah "Golkarisasi" PAN, dan membuat ada kontinuitas kepemimpinan. Sebaliknya, Golkar dinilai semakin solid, mulai ada visi, dan agak terarah di bawah Jusuf Kalla. Jusuf Kalla sudah menjanjikan tidak akan menjadikan Golkar sebagai bungker koruptor dan tidak akan membiarkan pengurus Golkar mendomplengi proyek-proyek pemerintah. "Kita lihat saja. Bisa saja dia berubah. Tetapi he said so, dan kelihatannya dia tidak berubah. Memang dia harus hati- hati supaya dia tidak kehilangan sama sekali para pendukungnya, tetapi paling tidak imaji sebagai pemimpin yang bagus, dibandingkan dengan ketua-ketua partai yang lain, dimiliki oleh Jusuf Kalla," ujarnya. Hal lain yang membantu, kubu Akbar Tandjung sebagai mantan Ketua Umum Golkar yang dikalahkan Jusuf Kalla tidak berusaha "ngerecokin". "Jadi posisi Jusuf Kalla cukup kuat di Golkar. Jadi, kalau dikatakan Golkar itu solid, solid. Jaringan partai ini seperti kita ketahui cukup bagus. Jadi saya melihat, Golkar jadi berjalan sendiri, jauh di depan. Yang lain ketinggalan. Ada suara-suara yang mengatakan Golkar mengacaukan partai-partai lain, tetapi enggak perlu dikacaukan, mereka sudah kacau sendiri kok," ujarnya. Ya, begitulah politik. (sri hartati samhadi) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/_OLuKD/8WnJAA/cUmLAA/XgSolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> _______________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
