Assalamualaikum Wr. Wb., Informasi yang rancak, untuak manjadi PR dunsanak rantau juo untuak mambangun nagari yang tatingga. Wass, syb.
Dari Seminar Tantangan Pembangunan Sumbar Lima Tahun ke Depan Oleh admin padek 1 Selasa, 07-Juni-2005, 11:51:55 16 klik * Gaet Investor, Pemprov Tak Punya Visi Konkrit Investasi kunci menggairahkan pembangunan dan ekonomi Sumbar. Bila pemerintah membuat kerangka acuan pengembangan sektor unggulan yang dapat didayagunakan, tentu tetap menyelaraskan dengan potensi yang ada di daerah, sehingga investor dapat tertarik dengan keunggulan itu. Demikian antara lain pokok pokok pikiran Seminar Tantangan Pembangunan Sumbar Lima Tahun ke Depan, digelar Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumbar, Senin (6/6). Seminbar dihadiri lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan, birokrasi pemerintahan, akedemisi, praktisi perbankan, pers. Maksud diadakannya seminar ini, tak lain menghimpun ide den pemikiran dari berbagai pihak sebagai bahan referensi bagi kepala pemerintah lima tahun mendatang. Hadir selaku Pemakalah Dosen Unand Dr Firwan Tan dengan Topik Pembangunan Daerah Provinsi Sumbar 5 tahun ke depan: Arah, Strategi dan Kebijakan Pembangunan. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Padang, Yunandar Boestal SE dengan makalah Tantangan Pembangunan Daerah Provinsi Sumbar 5 tahun ke depan: Potensi dan Permasalahan Pembiayaan Sektor Lembaga Keuangan dan wartawan senior, H Sutan Zaili Asril yang juga Penanggung Jawab Harian Pagi Padang Ekspres dengan makalah Tantangan Pembangunan Daerah Provinsi Sumbar 5 tahun ke depan: Titik Berat Harapan Masyarakat. "Investasi memiliki nilai strategis dalam upaya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi stagnan dengan ketiadaan investasi. Persoalan mendasar yang dihadapi dalam mengembangkan investasi, ketidakjelasan visi dan misi yang diusung pemprov, sektor mana yang menjadi unggulan dan sejauhmana keuntungan dan tantangannya. Sehingga sejauh ini, investasi lebih terkonsentrasi di dua daerah, Bukittinggi dan Padang," jelas Pimpinan Bank Indonesia Cabang Padang Yunandar Boestal SE. Terkonsentrasinya investasi di kedua daerah tersebut, jelas Boestal mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan di daerah lainnya. Bahkan, menurut data kementrian Percepatan Daerah Tertinggal akhir tahun 2004, delapan kabupaten dan kota terkategorikan masih tertinggal , yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Mentawai, Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Sawahlunto/ Sijunjung, Dhamasraya dan Pasaman. Indikator yang digunakan adalah APBD, tingkat gizi, kelahiran dan kematian bayi, human development index, tingkat pendidikan dan infrasruktur. "Bukti konkritnya, dilihat dari penyebaran Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) relatif tidak merata. Dari data PDRB tahun 2003, PDRB terkonsentrasi pada kota Padang sebesar 32,68 persen, disusul Agam 8,03 persen, 50 Kota 7,35 persen, Pasaman 7,21 persen dan selebihnya tersebar di kabupaten dan kota lainnya. Kondisi ini dikhawatirkan, selain beban pertumbuhan ekonomi yan ditopang di beberapa daerah, juga akan menimbulkan ketimpangan kesejahteraan antar daerah," jelas Boestal. Hakekatnya, ketimpangan ini dapat diminimalisir dengan adanya kerangka yang jelas tentang orientasi unggulan dari masing-masing daerah. Dan pemerintah mestilah berkomitmen mengarahkan investasi pada sektor unggulan tersebut, yakni lebih memprioritaskan kredit atau pun investasi. Khusus daerah Sumbar, sektor unggulan lebih mengarah kepada sektro pertaian, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. "Sampai tahun 2004, sektor pertanian memberikan porsi terbesar pada struktur produksi, yakni 23,68 persen dari total PDRB, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 16,92 persen, sektor jasa-jasa 15,61 persen, dan sektor industri pengolahan 15,02 persen. Jelas orientasi ke depan pembangunan investasi di arahkan kepada sektor kunci ini, sembari tetap melihat sektor lain yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan potensi daerah," kata Boestal sembari mengatakan pihak perbankan sendiri menyokong upaya meningkatkan pembangunan perekonomian di Sumbar. Dikatakannya, pihak perbankan telah mengucurkan kredit kepada pihak ketiga baru mencapai 85 persen atau masih menyisakan 15 persen lain, senilai 2 triliun lagi. Kalaulah dana yang belum termanfaatan ini lebih dimaksimalkan dan diarahkan kepada sektor unggulan, pastilah lima tahun ke depan pertumbuhan perekonomian Sumbar dapat ditingkatkan hingga 6,5 persen dengan persyaratan penyaluran kredit diprioritaskan kepada sektor unggulan. Sementara itu, Dosen Unand Dr Firwan Tan memaparkan orientasi tingkat keberhasilan pertumbuhan ekonomi (PE) ke depan, bukan lagi sejauhmana investor yang masuk, tapi sejauhmana mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Atau seberapa besar meningkatkannya tingkat kesejahteraan masyarakat. "Saat ini standar keberhasilan PE lebih ditekankan kepada seberapa besar investor yang masuk, tapi tidak melihat besarnya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran. Walaupun BPS mencatat jumlah penduduk miskin hanya 400 orang, tapi kalau diteliti lebih lanjut angka tersebut bakal lebih besar dari yang tercatat. Indikatornya, dilihat dari standar efisiensi tenaga kerja di nagari, lahan pertanian yan sangat sempit dikerjakan secara bersama-sama. Atau efisiensi di sektor pemerintahan, pekerjaan yang dapat dikerjakan 1/2 orang, malah dikerjakan 8 orang. Maka 6 orang lainnya boleh dikatakan pengangguran tak terlihat," jelas Firwan Tan. Dikatakannya, pemerintah ke depan mesti berani mengarahkan kebijakannya kepada sektor apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan malah ditekankan kepada program pemerintah semata, merujut kepada data sekunder semata (akademisi, reda). Tapi lebih proaktif menyemput bola, menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Sehingga program riil yang dibutuhkan masyarakat dapat terakomodir dengan maksimal. Sutan Zaili Arsil yang diberikan kesempatan memaparkan makalahnya mengatakan dalam menampung aspirasi masyarakat, pemerintah diharapkan tidak merealisasikan keseluruhan permintaan tersebut. Tapi bagaimana pemerintah mengkaji dan membahasnya dengan matang, sehingga ditemukan kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan. Pemerintah pun berani menyampaikan kepada masyarakat, program yang mendesak dilakukan dan mana yang sesuai dengan kondisi daerah. "Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ke depan benar-benar mampu memetakan pembangunan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Tentunya, sesuai dengan fakta, peluang dan tantangan. Perlu dipahami, salah satu hal mendesak yang direalisasikan, tak lain upaya membangun sistem marketing dan distribusi. Sehingga mampu mengatasi persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat bawah (petani, red). Dan sektor unggulan yang dapat dikembangkan di daerah, tak lain sektor pertanian, industri olahan dan perikanan," jelas Zaili sembari mengatakan, sektror ketiga mungkin menjadi program jangka menengah, karena padat modal dan teknologi. (r) _____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
