Denpasar (Bali Post) , 16 Juni 2005
Ide pendidikan gratis masih memunculkan penafsiran berbeda. Direktur Pendidikan
Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Depdiknas Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto
meluruskan pengertian pendidikan gratis itu bukan berarti bebas segala-galanya.
Ia menegaskan tidak semua biaya sekolah mampu ditanggung lewat dana subsidi BBM
itu. Sekolah masih bisa memungut dari masyarakat sepanjang disetujui komite
sekolah. ''Jadi, tak semuanya gratis. Ini yang perlu diluruskan,'' ujar Gatot
usai acara peletakan batu pertama pembangunan lobi lab hotel di Politeknik
Negeri Bali (PNB), Rabu (15/6) kemarin.
Ia menegaskan, dari puluhan jenis pengeluaran sekolah, mungkin hanya lima poin
yang bisa ditanggung oleh pemerintah. Selebihnya ditalangi sendiri oleh sekolah
lewat dana masyarakat. Apalagi sekolah yang membuka kelas internasional dan
percepatan tak mungkin digratiskan karena memerlukan biaya besar.
Ia memperkirakan 5-10 persen sekolah dibiarkan otonom, sedangkan sekolah yang
pelayanannya masih standar tetap dibantu pemerintah. Namun, bagi siswa miskin
harus dilayani semua sekolah secara gratis. Ia menjelaskan, pemerintah dan DPR
masih sedang membahas tentang pola dan distribusi bantuan tersebut. Bahkan ia
mengusulkan 270.000 siswa SMK menerima beasiswa tahun ini karena mereka
kebanyakan dari masyarakat menengah ke bawah.
Direktur PNB IB Sanjaya, S.E., M.M. langsung merespons program tersebut. Bagi
10 besar dalam Pekan Kompetensi Siswa (PKS) SMK di PNB, langsung diterima di
PNB. Bahkan jika nanti menjadi lima besar di kelas diberikan pendidikan gratis
selama setahun. PNB, kata dia, juga memberi kemudahan kepada 11 SMK di Jatim,
Bali dan NTB yang siswanya melanjutkan studi karena terkait dengan program
Comunnity Collage.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Denpasar Ir. Putu Rumawan Salain mengatakan istilah
pendidikan gratis ini bisa menjebak masyarakat sehingga terkesan gratis
segala-galanya. Usai memimpin rapat pleno Rabu kemarin, Rumawan menduga ini
hanya program populis dan politis.
Pengamat pendidikan, Wayan Geria juga sepakat istilah pendidikan gratis ini
harus dirumuskan secara benar sehingga tak keburu diterima masyarakat serba
bebas. Bahkan Konsultan Pendidikan, Drs. AA Gede Agung menilai pendidikan
gratis ini bertentangan dengan program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis
Sekolah (MPMBS). MPMBS sebagai bagian desentralisasi pendidikan merangkul
potensi masyarakat karena sekolah dianggap paling tahu keperluan dan
potensinya. (025)
---------------------------------
Discover Yahoo!
Find restaurants, movies, travel & more fun for the weekend. Check it out!
_____________________________________________________
Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke:
http://rantaunet.org/palanta-setting
------------------------------------------------------------
Tata Tertib Palanta RantauNet:
http://rantaunet.org/palanta-tatatertib
____________________________________________________
