Assalamu'alaikum wr. wb. Ma sagalo adidunsanak jo anak kamanakan di salapan pinjuru angin,
Lamak juo curito Radio Bulando nan ambo baco subuah ko. Cubolah cigok, kok indak. mak Sati (68->69) Tabiang, Padang =================================================================== * UPAYA KPK PERANGI KORUPSI DAN ABDULGANI BUKA RAHASIA BELANDA Harian petang Belanda NRC Handelsblad mengenang Roeslan Abulgani sebagai pejuang kemerdekaan, yang selama hidupnya terlibat dalam politik Indonesia. Mulai dari jaman kemerdekaan sampai pemerintahan Presiden Megawati, Roeslan menjabat sebagai menteri, diplomat dan penasehat. Penampilan terakhir Roeslan Abdulgani di muka umum terjadi April lalu dalam peringatan ulang tahun Konperensi Asia Afrika ke 50 di Bandung. Sebagai menteri luar negeri di bawah Soekarno dulu, Abdulgani bertanggungjawab menyelenggarakan KTT Asia Afrika, yang merupakan cikal bakal gerakan non blok. Abdulgani juga akan dikenang sebagai orang yang membuka rahasia ketidakhadiran Ratu Belanda Beatrix pada peringatan 17 Agustus 1995. Demikian tulis NRC Handelsblad. Dalam ceramahnya mengenai Multatuli yang digelar di kota Breda, Belanda, tujuh tahun lalu, Roeslan Abdulgani mengungkapkan bahwa kabinet Belanda yang pada waktu itu dipimpin Perdana Menteri Wim Kok, melarang ratu menghadiri perayaan 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Menurut versi Belanda, Indonesia baru resmi merdeka sesudah serah terima kedaulatan pada tahun 1949. Perbedaan versi yang adalah kepekaan ini, demikian Abdulgani, mencerminkan bahwa di Belanda belum semua luka disembuhkan. Demikian NRC Handelsblad mengakhiri tulisannya mengenai Roeslan Abdulgani, yang tutup usia Rabu lalu. Sementara harian pagi Algemeen Dagblad mengangkat upaya Indonesia memberantas koruptor melalui Komisi Pemberantas Korupsi KPK. Praktek korupsi di Indonesia begitu luasnya, bahkan akademisi yang 'bersih' dan mantan aktivispun tidak tahan godaan uang suap. Demikian Algemeen Dagblad mengutip Teten Marzuki dari Indonesia Corruption Watch, berkomentar tentang korupsi KPU yang melibatkan akademisi dan mantan aktivis. Suap menyebabkan ongkos produksi melejit tinggi. Di pelabuhan kontainer Tanjung Priok misalnya, eksportir harus membayar biaya siluman sebesar 100 euro di atas biaya resmi 90 euro. Angkutan umum harus mengeluarkan 14 juta euro untuk pajak gelap setiap tahunnya. Setiap loket dan setiap surat butuh biaya tambahan tanpa jaminan kepastian karena kekuasaan hukumpun bisa dibeli. Demikian Algemeen Dagblad. Oleh karena itu pula, demikian Algemeen Dagblad, mantan presiden Soeharto dan kroninya bisa menghindari hukum dengan alasan terlalu sakit, terlalu pikun atau dibebaskan melalui cara-cara yang diragukan. Indonesia tidak bisa terus berlanjut dengan budaya memberi hadiah ini. Setiap hadiah dan setiap bonus yang melebihi 900 euro sekarang dilarang. Sedangkan hadiah-hadiah yang kurang berharga, harus dilaporkan ke KPK. Ini akan mempersulit upaya memutihkan hadiah-hadiah seperti tunjangan bepergian, biaya telefon, dan honor presentasi. Demikian Algemeen Dagblad. Ofensi anti korupsi yang dijalankan KPK banyak mendapat dukungan. Akhirnya para elit korup bisa dijangkau. Tetapi ke 20 penyidik KPK tidak bisa bekerja sendirian. Mereka butuh bantuan polisi, jaksa dan kekuasaan peradilan. Namun sayangnya, organisasi-organisasi tersebut juga masih belepotan korupsi. Demikian hasil penyelidikan Bank Pembangunan Asia baru-baru ini yang dikutip oleh Algemeen Dagblad. Dan demikian pula tinjauan pers kali ini. ================================================================ _____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
