Dear All,
ambo kiro iko disamping semua itu, iko ado sinyalimun dari negara asing ko 
mah.
Ada orang berpower yg berdiri di belakang nya, yg akan  mengambil keuntungan 
di belkaang ini. Semua itu tentu tak disadari penduduk Bali.  

Kebayangkah apa yg akan terjadi andaiakn Bali telah berdiri sendiri?
Negar asing itulah yg akan bercokol me-nembak dia teh kudo. 
Say ayakin ini idnetik dg Timor-Timur.  
Di opok2 orang asing, kato kito lah iyo pulo.
llaau setelah itu, mereka saling berebutan powerkeuntungan pula over it.

Iyo sakik kapalo mamkie-an tanah ayie ko, mah.
Entahlah,
NM

In a message dated 9/13/2005 11:13:28 PM Eastern Standard Time, 
[EMAIL PROTECTED] writes:
Bali Terinspirasi MoU GAM 
Jakarta (Bali Post) -
Perjanjian kesepahaman (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah 
RI dianggap memberikan inspirasi sejumlah daerah untuk meminta keadilan yang 
sama. Pengamat otonomi daerah dari The Habibie Center Siti Zuhro menyatakan 
MoU GAM itu membuat rakyat Bali menuntut keadilan dengan meminta otonomi 
khusus. 
Bali yang homogen dan memiliki pendapatan pariwisata terbesar tidak 
mendapatkan pembagian yang adil dari pusat.

Menurut Siti Zuhro, keputusan pemerintah menyetujui begitu besar kewenangan 
pemerintah atas otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) itu blunder. 
Pemerintah akan menghadapi tuntutan otsus di hampir seluruh daerah. Ini 
disebabkan rasa tidak adil yang diterapkan pusat kepada daerah. Kewenangan 
daerah 
terkait otonomi daerah dianggap semu.

''Pemerintah tidak konsisten menerapkan otonomi daerah. Kewenangan yang 
diberikan kepada daerah adalah kewenangan semu. Pusat tidak rela kewenangannya 
diambil daerah,'' tegas Zuhro, Selasa (13/9) kemarin.

Blunder pemerintah ini risiko yang harus dihadapi pemerintah pusat. 
Kewenangan dan pemberian berlebihan kepada GAM merupakan pemberian menggiurkan 
bagi 
daerah. Pembagian 70 : 30 seperti yang diberikan kepada GAM ditiru daerah lain. 
''Rakyat dan elite daerah banyak mengalami kekecewaan. Mereka telah melakukan 
gerakan politik untuk menuntut keadilan yang sama,'' tandasnya.

Dalam diskusi di The Habibie Center kemarin, wakil elite politik asal Manado 
juga menyuarakan hal yang sama.  Kalau GAM mendapatkan bagian yang besar 
terhadap sumber daya alamnya, Manado juga akan melakukan hal yang sama. ''Kami 
telah membuat panitia untuk menuntut bagian yang lebih besar. Bagian yang sama 
seperti GAM, kecuali bendera, hymne, dan lambang. Kami akan mengajukan masalah 
ini ke MPR, DPR dan Presiden,'' tegas salah seorang peserta diskusi dari Manado.

Ventje Sumual yang hadir sebagai pembicara diskusi -- mantan pemimpin 
perjuangan PRRI/Permesta -- menyatakan gerakan perjuangan PRRI/Permesta memang 
ditujukan untuk meminta bagian yang adil terhadap pemerintah Soekarno waktu 
itu. 
''Bukan untuk memisahkan diri,'' tandasnya.

Sekarang terbukti, gerakan meminta keadilan itu dilakukan di mana-mana.  
Sekjen PDI-P Pramono Anung  sejak awal menyatakan MoU ini  menimbulkan 
kecemburuan 
bagi daerah lain. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam besar akan 
menuntut hak kepada pemerintah pusat. ''Kecemburuan itu akan terjadi,'' tegas 
Pramono Anung.

Bahkan, dengan nada sumir, Pramono menyatakan apakah rakyat daerah perlu 
berontak dulu kepada pemerintah untuk mendapatkan pembagian yang besar seperti 
yang diraih GAM? (kmb7)

 
Website http://www.rantaunet.org
_____________________________________________________
Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: 
http://rantaunet.org/palanta-setting
____________________________________________________

Kirim email ke