Assalammu'alaikum wr wb, Dunsanak Yth,
Tanyo ciek ka yang pakar dalam bidang pambuatan situs. Apokah sampai sabaitu banyak bana biaya untuak pambuatan sebuah situs. Kok iko apokah biaya 2 milyar iko batua-batua 'real' dalam artian anggaran biaya untuak pembuatan sebuah situs itu salain sofware jo hardwarenyo jo biaya registernyo samo jo oto untuak urang yang mambueknyo, samo infrastruktur pribadinyo jo koleganyo, Alun biaya liburannyo dll. Atau iko hanyo sebuah situs yang berbasiskan kapado open source yang kalo dicaliak itu subananyo indak banyak bana biaya pembuatannyo atau dalam artian biaya yang dikaluaan untuak sebuah situs open source itu pasti minim yo ndak? kalo indak tu indak ka babondong bondong pulo urang mambuek situs/weblog pribadi. Tu ciek lai kalo dicaliak dengan berita yang tabik iko nampaknyo namo IT di sumbar khususnyo lah agak tacoreng jadinyo :(. Mohon maaf kalo ado kato2 yang salah. Wassalam Wedi Diduga Mentawaionline Korupsi Menghabiskan Dana Mencapai Rp. 2 Milyar By adminpadek Selasa, 27-September-2005, 01:55:41 145 clicks Padang, PadekĀUntuk yang kesekian kali, Kabupaten Mentawai dilanda perkara dugaan korupsi. Kemarin, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar berhasil membongkar praktek penyimpangan dana pembuatan situs web www.mentawaionline.com milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp2 miliar. Perkara website yang baru pertama kali diusut di Sumbar, kini dalam tahap penyidikan pihak kejaksaan. "Kasus pembuatan situs web oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mentawai melalui APBD 2003 itu, kini dalam tahap penyidikan pihak kejaksaan," ujar Kajati Sumbar, Antasari Azhar SH MH kepada koran ini, Senin (26/9). Dikatakannya, kasus dugaan mark up pembuatan situs web Pemkab Kepulauan Mentawai tersebut merupakan hasil operasi intelijen Kejaksaan di Kepulauan Mentawai. "Saya sudah menunjuk tim jaksa penyidik. Sehingga, jika tidak ada aral melintang, Kamis (29/6) akan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi," kata mantan Kapuspenkum Kejagung RI itu. Ia mengakui, jaksa penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. "Sistem saya sejak dulu hanya menyebutkan perbuatan, bukan nama tersangka karena takut berubah kalau ada temuan baru," ujar Antasari ketika ditanya alasan belum ditetapkan tersangka. Sementara itu, Kasi Penyidik Kejati Sumbar, Herlambang Sitorus SH menjelaskan, para jaksa penyidik telah mengecek kepada beberapa ahli TI (teknologi informasi- red) dan ada indikasi dana kegiatan ini dikorupsi. Lebih lanjut dijelaskannya, Pemkab Mentawai menganggarkan pembuatan situs web melalui APBD 2003 sebesar Rp2 miliar. Proyek ini dikerjakan dalam empat kegiatan yang menghabiskan dana sebesar Rp 1,953 miliar. Diantaranya, pengadaan situs web sebesar Rp1,05 miliar, pelatihan operator Rp45 juta, kegiatan akses situs Rp446 juta, dan kegiatan promosi Rp457 juta. "Proyek ini dikerjakan Bappeda bekerja sama dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) salah satu perguruan tinggi swasta," urai mantan Kasi Penuntutan Sulawesi Tenggara itu. Sementara, untuk menguatkan posisi tersangka, dikatakannya hari Kamis dan Jumat depan akan diperiksa delapan saksi yang terkait dengan proyek situs ini yaitu Sekretaris LPPM Dr. Marsis, koordinator kegiatan dari LPPM Rita Mariana, dan enam pejabat Bappeda Mentawai, diantaranya Ketua Satuan Pimpinan Kerja Bappeda Usmaidi Usman dan Pemegang Kas Jakalom Harahap. Proyek pengadaan situs web www.mentawaionline.com yang diluncurkan 25 Desember 2003 itu sebenarnya sudah diprotes Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) Sumatra Barat awal 2004. Apkomindo Sumatra Barat mengajukan dua kali surat sanggahan kepada Pemkab Mentawai. Karena tidak ditanggapi akhirnya asosiasi ini melayangkan surat pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi. Apkomindo memprotes mekanisme dan proses pelaksanaan proyek yang tidak melewati proses terder terbuka, tetapi melalui penunjukan langsung. Nilai proyek juga terlalu besar dibanding situs pemerintah daerah lainnya di Sumatera Barat yang hanya menelan biaya sekitar Rp300 juta. Selain itu situs ini juga tidak ber-domain di org sebagaimana situs milik pemerintah, tetapi di com. Dilihat dari tampilannya, situs web milik Pemkab Mentawai memang dibuat ala kadarnya dan tidak ada fitur-fitur yang menggambarkan layanan daerah, fasilitas daerah, data-data Mentawai dan sebagainya situs web di daerah lain. (vin) Website http://www.rantaunet.org _____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ____________________________________________________
