Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh, Sasuai dalam alqur'an bahaso anak yatim ko adolah tangguang jawab awak basamo (kalau indak salah), tapikia lo dek awak kalau lah anak awak yang menjadi yatim dan hiduik sio2 iyo sadiah lo arwah awak mancaliaknyo.
Dikecekan dibawah bahaso di Solok anak2 yatim tsb. Punyo usaho yang mandiri, iyo paralu lo mungkin pihak pangalola untuak studi dan praktik ka panti tsb, syukur2 sbg pandidikan dan manjadikan anak2 yang lamah dek kondisi tsb. Manjadi manusia beriman yang tangguh di kemudian hari. Sakian, wassalam, syb. Ribuan Anak Yatim Terabaikan PADANG - Sebagian besar dari 110 panti asuhan yang menampung 4.547 orang anak di Sumbar terancam tutup. Gambaran yang mengerikan itu akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas tingginya kebutuhan. Pepenghuni panti juga tidak mendapat kartu kompensasi BBM. Di Kabupeten Agam, sembilan 19 panti asuhan dengan ratusan anak yatim terancam tutup, apalagi sejak kenaikan harga BBM. Ketua Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Cabang Sri Antokan Lubuk Basung H. Dabesri Bara Dt. Bgd. Rajo, S.H., mengatakan, jika pemerintah tidak arif, tidak hanya panti asuhan yang dikelolanya terancam tutup, juga yang lainnya. Selama ini aliran dana diperoleh dari donatur dan pemerintah, tapi setelah kenaikan harga BBM. Biaya kebutuhan pangan dan operasional sekitar Rp11 juta per-bulannya tidak cukup untuk menutupi belanja. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Agam Drs. Amri Bakar tidak menutup mata atas kondisi yang menimpa para penghuni panti di daerahnya. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Solok. Mereka sangat terpukul karena kenaikan harga BBM. Bahkan, salah satu panti asuhan di bawah Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa yang diketuai H. Syarifuddin mengaku belum menerima dana kompensasi BBM bagi para anak asuhnya. "Warga miskin dapat, kami dari panti asuhan kok terabaikan," ujarnya. Di Bukittinggi, sejumlah pengurus panti asuhan juga mengemukakan keluhan yang sama. Ketua YPAC Kasih Bundo Surianto mengatakan, akan memprotes Pemko Bukittinggi dan BPS karena tidak memasukkan anak asuhnya sebagai pihak yang berhak menerima dana kompensasi BBM. Sampai saat ini pihaknya belum pernah didatangi BPS untuk mendata penghuni panti. Sebelum kenaikan BBM, pengeluaran pantiyang dikelolanya mencapai Rp7 juta hingga Rp8 juta/bulan, tidak termasuk biaya sekolah anak anak. Saat ini YPAC Kasib Bundo menampung 40 anak cacat dan terlantar. Mereka sedang melanjutkan pendidikan di beberapa sekolah, seperti SD, SMP maupun melalui sekolah paket A, B, dan C. Untuk menutupi biaya, pihaknya terpaksa banting tulang, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ditambah dengan unit usaha yang dikelola oleh yayasan, namun masih tetap tidak mencukupi, bahkan guru-guru yang mengasuh dan mendidik anak panti sudah lebih sembilan bulan belum menerima honorarium. Wakil Ketua Panti Aisyiah Bukittinggi, Harianti Sabirin juga menyatakan keluhan soal kartu kompensasi untuk anak asuhnya. Saat ini panti Aisyiah sangat membutuhkan bantuan pemerintah dan masyarakat terutama untuk biaya rutin, Rp25 juta per-bulan bagi 80 orang anak. Dikatakan, bantuan masyarakat dan pemerintah yang diterima selama ini tidak mencukupi. "Kita berharap dana kompensasi BBM itu juga dapat diperoleh oleh penghuni panti," ujar Harianti yang didampingi Bendaharanya Hj. Yulmawati. Dua panti lagi di Bukittinggi, yakni Panti Al-Makrif (30 penghuni) dan panti Budi Bakti juga belum pernah didata oleh BPS. Meski pengelola panti belum mendapatkan kepastian, apakah mereka termasuk dalam program yang menerima konpensasi BBM, namun beberapa pegurus panti akan mepertanyakan hal itu kepada pemerintah maupun BPS. Di Padang Panjang, kondisi tiga panti asuhan masih berjalan normal, masing-masing PSAA Tri Murni (milik pemerintah), Yayasan Aisyah Muhammadiyah yang menaungi Panti Putra (Tanah Pak Lambiak) dan Panti Putri. Sebanyak 10 panti asuhan di Kabupaten Pesisir juga mengeluhkan sikap pemerintah dengan tidak masuknya penghuni panti asuhan sebagai penerima dana kompensasi BBM. Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Keluarga Berencana Pessel, keseluruhan panti asuhan itu dihuni 377 anak asuh, yaitu Bapaya Koto Barapak yang memiliki 45 anak asuh, Miftahul Jannah Lumpo 72 anak asuh, Muhammadyah cabang Bayang 72 anak asuh. Setelah itu ada Bina Sosial Lakitan dan YPAC Painan yang masing-masing memiliki 45 anak asuh. Selanjutnya Restu Ibu Batang Kapeh yang saat ini didiami 21 anak asuh, Muhammadiyah Pesisir Selatan, Bina Harapan Salido, dan Koto XI Tarusan yang sama-sama memiliki 20 anak asuh. Terakhir ada PPAC Balai Selasa yang memiliki 17 anak asuh. Kasi BUKS Dinas Sosial dan KB, Djusrizal, mengatakan saat ini tercatat tiga bantuan makanan yang diperoleh oleh panti asuhan itu, subsisdi APBD II, subsidi Dekon/APBN, dan subsidi BBM. Namun dari subsidi APBD II yang diberikan kepada 10 panti asuhan hanya atas 180 anak. Jumlah itu berkisar antara 10 hingga 30 anak pada satu panti, masing-masing anak itu mendapatkan bantuan Rp2.250/hari dan diterima sekali enam bulan. Sedangkan subsidi Dekon/APBD diberikan kepada 85 anak asuh pada tujuh panti, kecuali PPAC Balai Selasa, Restu Ibu Batang Kapeh dan Muhammadiyah Pesisir Selatan. Masing-masing anak itu mendapatkan bantuan Rp1 juta/tahun. Jatah masing-masing panti antara 10 sampai dengan 15 anak. Terakhir, subsidi BBM yang diterima 224 anak dari tujuh panti asuhan. Panti yang tidak menerima masing-masing YPAC Painan, Muhammadiyah Pesisir Selatan, dan PPAC Balai Selasa, masing-masing anak asuh itu diberikan bantuan sebesar Rp2.250 per-hari yang pada satu panti berkisar antara 17 hingga 45 orang. Dana yang dimasukkan ke dalam rekening yayasan itu harus diambil setiap bulannya. Sedangkan Panti asuhan di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh kondisinya sekarang juga menyedihkan. Bantuan yang diterima dari donatur tidak cukup. Mardanis salah seorang pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Guguak 2 mengakui, sudah menerima bantuan BBM itu sejak tahun lampau Rp25 juta/tahun. Selain dari BBM, pantinya juga memperoleh bantuan dari Depsos pusat sebesar Rp15 juta/enam bulan serta dari Darmais sebanyak Rp4.050.000/tiga bulan. Namun bantuan itu tidak mencukupi bagi 49 anak asuhnya. Apalagi sejak kenaikan harga BBM, kebutuhan dapur, biaya transportasi anak ke sekolah meningkat tajam. "Kebutuhan panti setiap bulannya mencapai Rp9 juta. Pengeluaran sebesar itu jauh lebih besar dari dana bantuan yang kami terima. Untuk menutupi kekurangan biaya, kami mengumpulkan infak dan sadekah dari masyarakat," kata Mardanis. Kasi Rekesos Kantor Sosial Kabupaten Limapuluh Kota, Azhar, S.H mengatakan, panti asuhan yang mendapatkan bantuan pemerintah di antaranya Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Guguak 2, Bustanul Ulum, Mitra, Nurul Mustaqim dan Panti Tunanetra. Bantuan tersebut, langsung disalurkan ke rekening masing-masing panti. Keluhan juga datang dari Panti Asuhan Aisyiah Putri Koto Tangah, Padang. Kendati memiliki penyumbang tetap, mencapai 300 orang donatur, tingginya kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi aktivitas di panti itu. Murniati, salah seorang pengasuh mengatakan, tingginya kenaikan harga BBM, telah membuat dana yang diterima dari donatur tersendat. Biasanya, bantuan yang diterima lancar, namun sekarang sebaliknya. Kendati demikian, anak-anak panti yang berjumlah 50 orang masih bisa diberi makan, pakaian dan keperluan sehari-hari termasuk keperluan sekolah. Tidak hanya itu, 26 anak lainnya yang diasuh di luar panti masih bisa disubsidi uang sekolah dan pakaian mereka. Termasuk biaya operasional lainnya dari panti itu dapat tertutupi. "Biasanya kalau bulan Ramadan seperti sekarang ini, sudah banyak yang memberikan bantuan dalam bentuk barang, uang dan sebagainya. Tapi sekarang agak sedikit yang memberi bantuan," jelasnya. Kondisi yang sama juga dirasakan Panti Asuhan Yatim (PAY) PGAI (Persatuan Guru-guru Agama Islam), Padang. Sejak harga BBM melambung, pengurus panti itu mengalami kesulitan membiayai pendidikan 40 anak panti. Panti yang beralamat di Jl. Dr. H. Abdullah Ahmad No.4 itu, menampung anak yatim, yatim piatu dan anak-anak fakir miskin dari berbagai provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, tercatat anak-anak dari Bengkulu, Jambi, Banda Aceh dan Sumbar sendiri, telah mengecap pendidikan dalam binaan PAY PGAI. "Kami sangat kesulitan membiayai transportasi mereka, peralatan dan perlengkapan sekolah dan juga uang jajan," kata Pimpinan PAY PGAI H. Djulin Suleiman Dt. Sirajo. PAY PGAI mendapat bantuan dana dari Yayasan Dharmais, sebesar Rp1.125.000/bulan. Uang ini baru bisa diambil per tiga bulan, khusus untuk 25 anak saja. Selain itu, juga menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp10.000.000, yang diterima melalui Dinas Sosial Provinsi, untuk 20 orang anak. Dari bantuan subsidi permakanan, setahunnya diterima Rp32.850.000 untuk 40 anak. Jika dibagi, maka masing-masing anak memperoleh Rp2.250 per hari. Dari donatur tetap, diterima Rp1.500.000 per bulan, dan dari masyarakat diperoleh uang Rp5.000.000 per bulan. Pengurus PAY PGAI, mengeluarkan biaya pendidikan untuk masing-masing anak Rp300.000 per bulan. Berarti, untuk 40 anak dikeluarkan dana Rp12.000.000 per bulan. Untuk menutupi kekurangan, pengurus PAY PGAI sedikit terbantu dengan penghasilan sewa ambulan Rp2 juta per bulan. Sedangkan usaha toko yang dirintis pengurus, kurang bisa menghasilkan karena faktor saingan dan tempat yang kurang strategis. Pada bulan puasa ini, pengurus sedikit terbantu dengan undangan berbuka bersama yang banyak dilakukan para dermawan. Anak-anak panti ada yang diminta datang, dan ada juga makanannya diantarkan ke panti. Pengurus berencana memperbesar daya tampung panti, dengan menambah beberapa kamar. Untuk itu diperlukan dana Rp150 juta lagi, untuk melengkapi panti dengan tempat berwuduk, gudang, kamar anak asuh, ruang keterampilan dan aula. Nasib agak baik dialami setidaknya bagi tiga panti asuhan di Kabupaten Solok. Antara lain, Panti Asuhan Muhammadiyah Padang Belimbing yang menampung 50 anak. Panti Asuhan Muhammadiyah di Bukik Kili yang 50 anak. Sementara Panti Asuhan yang menampung anak dalam jumlah besar adalah Panti Asuhan Nurul Imam di Batu Bagirik, Kecamatan Lembah Gumanti. Khusus di Nurul Imam ditampung 160 orang anak. Layaknya panti asuhan lain, tiap-tiap panti di daerah ini masih memerlukan bantuan. Belakangan, di tengah hiruk-pikuk dana kompensasi BBM, keberadaan panti asuhan yang ada belum diperhitungkan sebagai pihak yang patut mendapatkan bantuan serupa yang dialami masyarakat miskin. Rata-rata panti asuhan di Kabupaten Solok, memiliki usaha, sehingga bantuan dari pihak ketiga tidaklah terlalu dijadikan target utama. Panti Asuhan Nurul Iman di Batu Bagirik yang dipimpin Darman, misalnya, memiliki berbagai macam usaha, dengan penghasilan relatif besar tiap bulannya. Panti itu memiliki usaha peternakan, pertanian, koperasi fotokopi dan toserba. Pengelola panti menyebutkan, kalau ada orang atau pemerintah yang mau menyumbang, maka pasti akan diterima. Sumbangan ke panti asuhan merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah. Tapi, guna menutupi biaya operasional, panti sudah memiliki banyak usaha. Panti asuhan Nurul Imam, anak yang ditampung di sana, dilatih melakukan berbagai usaha produktif. Dengan pendidikan itu, anak diharapkan kelak bisa mandiri berbekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Dinas Sosial Sumbar masih memberikan pembinaan dan dorongan terhadap panti-panti asuhan, baik dalam bentuk pelatihan maupun pemberian bantuan dana. Salah satu bentuk bantuan dana dalam operasional panti asuhan adalah subsidi panti yang diberikan senilai Rp2.250/anak/hari selama satu tahun. Untuk tahun 2005, subsidi panti yang merupakan dana dari APBN dialokasikan untuk 110 panti asuhan. Namun, subsidi panti yang diperuntukkan bagi uang makan anak itu tidak dialokasikan pada semua anak panti. Paling-paling, dalam 40 anak, yang dapat bantuan hanya 25 anak. Selebihnya, ditanggung oleh yayasan. Jumlah sasaran dalam pemberian subsidi tersebut menurut Kepala Dinas Sosial Sumatra Barat, Amry, S.H., Sabtu (8/10) di Padang, sebanyak 3.864 anak dengan nilai Rp3,413 miliar. Sementara, jumlah anak di Sumbar yang diasuh di panti asuhan pada tahun 2005 tercatat 4.547 orang. Di samping bantuan subsidi, bantuan yang diberikan pemerintah dalam menjamin kehidupan anak-anak miskin, terlantar atau yatim piatu itu adalah dengan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Untuk tahun 2005, UEP diberikan kepada 24 panti asuhan dengan nilai masing-masing Rp10 juta. Dengan dana UEP, pengurus panti dengan memberdayakan anak-anak yang ada di sana dapat mengembangkan usaha seperti Wartel, agrobisnis dan lain-lain. "Kalau UEP berhasil, maka bisa dimanfaatkan untuk pengembangan panti ke depan. Atau, dijadikan tambahan modal untuk usaha produktif lainnya," ujar Amry. - Tim Website http://www.rantaunet.org _____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ____________________________________________________
