Penerimaan PNS Molor Rabu, 05-Oktober-2005 Seleksi penerimaan CPNS yang sedianya akan dilakukan di minggu kedua bulan September terpaksa molor. Presiden belum menandatangani formasi CPNS yang akan diterima pada tahun 2005 ini. Menurut sumber kami di BKN (Badan Kepegawaian Nasional), Menpan sudah menyerahkan berkas formasi PNS ke presiden. Tapi presiden belum menandatanganinya, jelas Asad Nugroho dari Lembaga Konsumen Jakarta (LKJ) dalam konferensi pers tentang pemaparan fakta kebobrokan sistem rekrutmen PNS 2005, Selasa (4/10).
Dengan belum adanya persetujuan presiden tersebut ototmatis proses seleksi belum dilakukan. Menurut Asad, jumlah PNS yang akan direkrut tahun ini sebanyak 300 ribu orang. Sebanyak 250 ribu adalah pengangkatan daerah dan 50 ribu sisanya untuk pengangkatan pusat. Dari jumlah 250 ribu orang tersebut, sebanyak 175 ribu (70 persen) akan diperuntukkan untuk guru dan tenaga medis, sedangkan 75 ribu (30 persen) sisanya lagi diperuntukkan buat tenaga teknis dan fasilitatif. Dari jumlah alokasi 175 ribu untuk guru dan tenaga medis, sebanyak 122.500 (70 persen) diangkat dari tenaga honorer dan 52.500 (30 persen) dijatah untuk pelamar umum. Tenaga teknis dan fasilitatif yang dijatah 75 ribu orang sebanyak 90 persen (67.500) diperuntukkan untuk tenaga teknis dan 7.500 (10 persen) untuk tenaga fasilitatif. Untuk tenaga teknis dari 67.500 orang itu sebanyak 39.150 orang diambil dari rekrutmen honorer sedangkan 28.350 untuk pelamar umum. Muatan Politis Seleksi penerimaan PNS tahun 2005 ini juga dinilai sarat dengan muatan politis. Kita melihat nuansa nepotisme sangat kental. Kita menduga ada kepentingan politik. Kalau zaman orde baru, birokrasi adalah mesin politik untuk memenangkan Golkar. Kita menduga saat ini ada juga hal semacam itu, jelas Asad lagi. Alasannya, setiap tahun jumlah PNS yang pensiun hanya sekitar 100 ribu, sementara yang akan direkrut untuk tahun ini mencapai 300 ribu. Artinya, ada kelebihan 200 ribu. Padahal, sudah diketahui bahwa saat ini instansi-instansi pemerintah sudah kegemukan jumlah PNS. Bisa jadi ini merupakan politik balas budi agar pada Pemilu nanti orang-orang yang direkrut itu memilih calon-calon tertentu. Satu orang PNS itu mampu membawa lima sampai 10 anggota keluarganya dalam pemilu, tambahnya. Lembaga Konsumen Jakarta (LKJ) yang bekerja sama dengan LSM setempat untuk mengawasi jalnnya proses seleksi yang jujur dan transparan. Langkah pengawasan ini merupakan salah satu strategi advokasi LKJ untuk menciptakan sistem seleksi PNS yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Bentuk advokasi lainnya adalah melakukan lobi-lobi di tingkat pusat seperti di kementerian PAN dan DPR dengan memperkenalkan konsep yang mereka susun Sumber : Bpost salam Ephi --- Muhammad Hanif <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Assalamu'alaikum wr.wb > > Dusanak nan ambo hormati kalo mau cari informasi > mengenai Penerimaan PNS dari mana yach mungkin ado > nan tau ? Atas informasinyo ambo ucapkan > terimakasih. > > Wassalam > > MH > =========== > Website http://www.rantaunet.org > _____________________________________________________ > Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, > silahkan ke: > http://rantaunet.org/palanta-setting > ____________________________________________________ > Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com Website http://www.rantaunet.org _____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ____________________________________________________
