Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh,
Ondeh sakali ko iyo ambo mintak maaf bana, sangajo indak dikuduang yg
manjelo-jelo ko, bia barito dan rencana urang minang ko bisa awak
ikuti, mudah2an dengan optimis seluruh cito2 lapisan rakyaik minang ko
taujud, tantu dg karajo extra nan basamo, niek elok, hati barasiah,
kompak dll.
Wassalam, syb.
RPJM Modal Sumbar Songsong Tahun 2006
* Wujudkan Landasan Pembangunan di Tahun Transisi
Sabtu, 31-Desember-2005, 07:02:21 7 clicks
Dua agenda besar di penghujung tahun 2005, yakni Musyawarah Besar
Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Mubes Gebu Minang) di Sawahlunto,
17-18 Desember lalu serta Lokakarya pembangunan dalam rangka pembahasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar 2006-2010 menjadi
momentum pembangunan Sumbar menyongsong tahun 2006.
Dua agenda besar yang pembukaannya dilakukan langsung secara bersamaan
oleh Wakil Presiden yang juga sumando Minang, HM Jusuf Kalla, menjadi
pijakan dasar dalam membangun Sumbar lima tahun ke depan.
Apalagi dari dua agenda tersebut , berhasil dirumuskan dokumen penting
dalam perjalanan pembangunan Sumbar, yakni RPJM Sumbar 2006-20210 yang
menjadi acuan sekaligus alat kontrol pembangunan Sumbat ke depan.
Terobosan duet kepemimpinan H Gamawan Fauzi, SH. MM - Prof. Dr. H Marlis
Rahman, MSc selaku gubernur - wakil gubernur Sumbar 2005 - 2010 dengan
melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari jajaran legislatif,
eksekutif, seluruh bupati / wali kota, DPRD Kabupaten / kota hingga
aparat pemerintahan nagari, akademisi, anggota DPD asal perantau, serta
mantan gubernur Sumbar merupakan sejarah baru dalam pembangunan Sumbar.
Lokakarya ini sebagai upaya mengembalikan nilai-nilai demokrasi dalam
Minangkabau dalam penyusunan program Minangkabau. RPJM telah berhasil
menghimpun potensi perantau, tak hanya dalam konteks penghimpunan dana,
lebih dari itu mampu menghimpun potensi pemikiran dan ekonomi segenap
kekuatan pembangunan di Bumi Minangkabau ini. Lokakarya ini pun telah
merubah paradigma perencanaan pembangunan, dari kencenderungan top down
menjadi produk masyarakat. Karena produk masyarakat, meminjam istilah
Wakil Ketua DPD RI, Irman Gusman, maka tak ada alasan untuk tidak
mengawal pelaksanaan. Jika tidak dikawal secara ketat oleh masyarakat,
dikhawatirkan agenda pembangunan hanya menjadi dokumen belaka.
RPJM ini pun menjadi dokumen perncanaan pembangunan pertama yang menjadi
acuan duet Gamawan Fauzi - Marlis Rahman dalam menjalankan roda
pembangunan. Pasalnya, sejak terpilih sebaga pemimpin Sumbar pertama
yang dipilih rakyat Sumatera Barat secara langsung pada Pilkada 27 Juni
2005 lalu, Gamawan - Marlis dalam tahun 2005 masih sebatas melanjutkan
program pembangunan berdasarkan APBD 2005 yang nota bene disusun
gubernur sebelumnya bersama legislatif. Maka memasuki tahun 2006,
sebenarnya masih merupakan tahun transisi untuk bisa mulai
menindaklanjuti RPJM dalam bentuk program tahun. Makanya 2006 menjadi
tahun penting dalam rangka meletakkan landasan pembangunan yang kuat
guna bisa melaksanakan 32 prioritas pembangunan hasil RPJM.
Hasil lokakarya RPJM Provinsi Sumbar 2006-2010 dirumus tujuh pilar
pembangunan yang intinya mendorong terwujudnya masyarakat religius yang
maju dan berbudaya, terwujudnya pemerintahan yang menjunjung tinggi
hukum, adil dan demokratis berbasis nagari, serta terwujudnya
perekonomian yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan kehidupan
yang layak secara berkelanjutan. Visi tersebut dijabarkan menjadi 32
strategi prioritas pemerintah Sumbar selama lima tahun ke depan. Meski
belum diperdakan, RPJM Provinsi Sumbar 2006-2010 itu menjadi dokumen
perencanaan yang menjadi acuan pembangunan lima tahun.
Dokumen perencanaan yang selama ini menjadi domain pemerintah, kini
telah menjadi produk masyarakat. 32 prioritas itu merupakan penjabaran
lima agenda, yakni sumber daya manusia (SDM), kelompok agama dan sosial
budaya, kelompok ekonomi, agenda pemerintahan dan nagari, agenda
pengentasan kemiskinan.
Hasil perumusan tersebut sesuai dengan visi pembangunan Sumbar, yakni
mewujudkan Sumatera Barat yang tangguh, bersih dalam tiga aspek
pembangunan. Membangun ekonomi yang tangguh dan berberkeadilan.
Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Terakhir mengembangkan
infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan.
Gubernur Gamawan Fauzi sendiri mengungkapkan, setelah RPJM ini
diperdakan, selanjutnya dipertajam lagi dalam bentuk program tahunan
yakni RPKD (Rencana Program Kegiatan Daerah) dan arah kebijakan umum
dalam penyusunan RAPBD.
"Penajaman program tahunan ini disusun setiap unit kerja bersama para
pakar di masing-masing sektor. Kemudian tiap tahun akan dilakukan
evaluasi bersama setiap tahun. Dokumen RPJM ini akan kami kirim kepada
seluruh peserta lokakarya ini, sehingga mudah dilakukan kontrol,
pengawalan dan evaluasi bersama," jelas Gamawan.
** Gamawan: Bangun Harmonisasi Seluruh Lapisan
Gambaran pembangunan Sumbar lima tahun ke depan, setidaknya sudah
tergambar dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Sumbar 2006-2010. Tentu, upaya realisasinya takkan semudah apa yang
tertuang dalam dokumen itu. Bagaimana langkah-langkah yang bakal
dijalankan Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi guna merealisasikan
agenda-agenda RPJM itu, berikut petikan wawancaranya:
Apa langkah yang Anda ambil selanjutnya?
Hasil rumusan RPJM itu akan kita telaah lebih mendalam dan di-breakdown
ke masing-masing dinas, kantor dan badan di provinsi. Artinya, 32 agenda
yang ada akan diaplikasikan di setiap instansi terkait dan agenda ini
menjadi rencana strategis setiap tahunnya. Tentu aspek sosialisasi ke
masing-masing daerah dan kota.
Apa yang hendak dicapai dengan pola seperti ini?
Sasaran kita adalah terjadinya pembangunan yang terarah dan terukur.
Serta terciptanya harmonisasi antara Kabupaten dan Kota di Sumbar ini.
Sebab, tidak masanya lagi kita bertengkar. Dan saya sangat yakin melalui
Mubes Gebu Minang dan Lokakarya seluruh hal yang merugikan dapat
dihilangkan. Baik itu dikotomi antara daerah/kota, pronvisi dan
daerah/Kota serta kampung dan rantau.
Apakah anda yakin ini juga bisa disinergiskan dengan daerah/kota apalagi
sebagian daerah sudah ada yang menuntaskan RPJM dan mengajukan RAPBD?
Saya optimis itu bisa. Sebab, bagaimanapun berbicara Sumbar tentu kita
tidak bisa lepas dari kabupaten dan kota yang ada di Sumbar. Apalagi
Sumbar tidak memiliki wilayah. Namun, wilayah itu dimiliki oleh
kabupaten dan kota. Mungkin teknisnya nanti kabupaten dan Kota yang
sudah menyiapkan RPJM dan telah RAPBD dapat melakukan penyesuaian
ditengah jalan minimal satu tahun berikut.
Lalu apa peran provinsi dalam hal ini?
Saya rasa dalam aturan main peran pemerintahan provinsi sangat jelas
yakni sebagai fasilitator sedangkan pelaksana itu berada di tangan
Kabupaten/Kota. Misalnya masalah perizinan dalam hal Investasi atau
kewenangan dalam bentuk lainnya.
Bagaimana dengan pengawasan terhadap RPJM ini?
Secara prinsip pengawasan tentulah tanggung jawab kita bersama. Karena
rumusan RPJM ini disusun secara bersama. Namun, yang jelas RPJM ini
tidak hanya berisi rumusan saja namun di dalamnya kita juga mematok
target-target tertentu yang harus dilalui oleh setiap tahunnya. Ini kita
lakukan sekaligus sebagai langkah evaluasi. Konkritnya, jangan nanti
karena semangat kita yang sangat menggebu-gebu untuk melakukan
pembangunan budaya dan pendidikan justru telah mengakibat sektor lainnya
terabaikan. Jadi setiap tahunnya kita akan lakukan evaluasi dan
menyangkut target itu yang tertuang dalam rumusan itu.
Bagaimana partisipasi publik dalam hal ini ?
Kita akan melibatkan secara penuh masyarakat dalam pengawasan terhadap
aplikasi rumusan RPJM ini. Sehingga akan tercipta korelasi yang harmonis
dan komitmen untuk merealisasikan semua agenda yang ada. Apalagi sedari
awal kita sudah berperan dalam proses penyusunan RPJM ini, jadi
kewajiban moral kita jugalah mengawal dan menyuseskannya.
Artinya, dukungan masyarakat yang luar biasa, pastilah akan menjadi
motivasi bagi kita untuk membangun Sumbar ke depan secara
bersama-sama.Tali kasih dan kepedulian yang tak terhingga ini jangan
sampai terputus sampai disini. Apalagi ini langkah awal dalam rangka
mengangkat harga diri masyarakat Sumbar lebih baik ke depan.
** Wakil Ketua DPD RI, H. Irman Gusman, SE. MBA
Pengentasan Kemiskinan yang Terukur
Menghadapi 2006, persoalan yang dihadapi Sumbar saat ini, bukan hanya
terbatas pada masalah ekonomi semata, tapi juga masalah budaya
(culture), terkait dengan sikap mental dan spiritual. Menurut Wakil
Ketua DPD Irman Gusman, SE MBA, penting dan positif langkah membuka kran
bagi stakeholders untuk terlibat langsung dalam menentukan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar 2006-2010, yang diprakarsai
Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi. RPJM akan menjadi produk atau dokumen
masyarakat Sumbar untuk pembangunan lima tahun ke depan. Berikut petikan
wawancara dengan anggota DPD asal Sumbar tersebut.
Setelah penyusunan RPJM Sumbar 2006-2010, memasuki 2006 apa yang harus
dilakukan dilakukan?
Tindak lanjut dari RPJM itu sendiri. Dari RPJM akan muncul strategi,
arah serta prioritas pembangunan yang akan dicapai Sumbar lima tahun ke
depan. Itu semua juga akan tergambar dalam APBD yang akan dimulai dari
2006 ini. Apalagi yang menjadi targetnya adalah pengentasan kemiskinan
berbasiskan nagari, dengan memberdayakan masyarakat nagari sehingga
terdorong untuk bisa melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini sangat sangat terukur.
Maksud anda?
Kita misalkan, targetnya pengentasan kemiskinan. Maka ukurannya, jelas
jumlah orang miskin atau angka kemiskinan itu berkurang. Jika sekarang
persentasenya lebih dari 22 persen atau bahkan indikasinya mencapai 30
persen, maka lima tahun mendatang, bagaimana angka ini turun. Katakan
2010, angkanya di bawah 10 persen. Bagaimana realisasi program per
tahun, maka ini harus terkover dalam APBD. Ini dimulai 2006.
Untuk pengentasan kemiskinan, apa sebaiknya dilakukan?
Bangun kebersamaan. Target dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang
dirumuskan ke dalam RPJM itu bukan hanya urusan pemerintah, programnya
harus diwujudkan bersama secara nyata dengan pelibatan segenap
stakeholders pembangunan. Semua sektor yang bergerak perlu diarahkan ke
arah pengentasan kemiskinan ini, dengan pendekatan agama dan martabat.
Pemerintah di sini hanya sebagai stimulator, sedangkan yang menjalankan
dan mengelola adalah anak-anak nagari Minangkabau. Sehingga, mereka bisa
bangkit dan kesejahteraannya pun terangkat.
Upaya pengentasan kemiskinan,hal mendasar yang perlu mendapat perhatian
semua pihak. Bagaimana pun kemiskinan ini akan membawa dampak yang luar
biasa dalam menyonsong kemajuan. Terlebih lagi di era yang makin global
dan perkembangan ilmu dan teknologi ini, kemiskinan menjadi salahsatu
masalah terbesar yang belum terselesaikan hingga sekarang.
Intinya, pengentasan kemiskinan tidak mungkin hanya diserahkan kepada
pemerintah. Begitu pun di Sumbar, semua pihak haruslah bersinergi satu
sama lainnya, termasuk perantau. Perantau mesti mampu menjadi lokomotif
dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini. Artinya, masalah kemiskinan
haruslah di kepung secara bersama.
Selain itu pengentasan kemiskinan, apa yang harus dilakukan?
Selama pelaksanaan lokakrya RPJM, semua telah sepakat menjadikan
pendidikan prioritas yang harus dituntaskan. Ini mengacu kepada
penelitian, tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada peningkatan angka
kemiskinan. Tentunya, pendidikan berbasis agama, dan adat.
Selain pendidikan, pengentasan kemiskinan juga dapat diselesaikan dari
sisi budayanya. Artinya, bagaimana instrumen di nagari, seperti alim
ulama, mamak, datuk, panghulu, mampu menyadarkan masyarakatnya untuk
tidak mengaku miskin. Sisi sosial dilakukan melalui pemerataan
pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Sedangkan pendekatan
ekonomi, dilakukan dengan membuka lapangan pekerjaan. Serta pendekatan
politik, tingkatkan anggaran untuk entaskan kemiskinan.
Nilai-nilai dasar spiritual dan budaya harus menjadi kekuatan dan modal
pokok pembangunan Sumbar ke depan. Kemudian, kita harapkan jangan sampai
salah dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. Setidaknya
diprioritaskan peningkatan nilai-nilai sipitual dan budaya, pendidikan,
kesehatan, dan kualitas SDM, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Saya
sendiri di DPD siap memperjuangkan program pembangunan Sumbar untuk
mendapatkan dukungan dana dari pusat.
** Pembangunan Berbasis Nagari
Kemiskinan menjadi persoalan krusial yang dihadapi bangsa ini, termasuk
Sumbar. Jumlah penduduk miskin di Sumbar terus memperlihatkan grafik
peningkatan yang tajam. Data terakhir yang berhasil dihimpun Badan Pusat
Statistik (BPS) Sumbar, penduduk miskin mencapai 480 ribu Kepala
Keluarga (KK) dari total 1.050.000 KK penduduk Sumbar. Artinya, jumlah
penduduk miskin mencapai lebih dari 40 persen. Bila pun dilakukan
rasionalisasi, angka itu tak akan beranjak dari 30 persen. Perlu agenda
pengentasan kemiskinan yang mampu menurunkan angka kemiskinan ini,
terutama pengetasan kemiskinan berbasiskan nagari
Gambaran miris di negeri yang menjunjung falsafah fundamentalis Adat
Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Kenapa tidak, urang Minang yang
dikenal etnis pebisnis, terhempas begitu nestapa. Angka penduduk miskin
itu jauh di atas persentase penduduk miskin secara nasional. Secara
nasional menurut data BPS tahun 2004, angka penduduk miskin tercatat
sebesar 36,1 juta jiwa atau sekitar 16,6 persen. Begitu pun dengan angka
pengangguran, tahun 2003 pengangguran berjumlah 9,85 persen dan 2004
mencapai 10 persen. Diprediksi angka itu akan tetap meningkat akhir
tahun ini. Indikatornya, akibat kenaikan beban hidup rakyat menyusul
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Mayoritas sebaran penduduk miskin itu, terpusat di nagari-nagari dengan
tingkat pendidikan relatif rendah, serta berprofesi selaku petani dan
nelayan. Data yang berhasil dihimpun tokoh pendidikan nasional asal
Sumbar yang juga Dirjen Peningkatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan,
Dr Fasli Djalal PHD, menyabutkan 61,90 persen penduduk nagari yang
berprofesi selaku petani dan nelayan, terkategorikan miskin. Sedangkan
yang berprofesi selaku buruh hanya 4,38 persen. Dalam kaitan ini juga,
sekitar 67,67 persen dari penduduk miskin itu hanya berpendidikan tamat
dan tidak tamat sekolah dasar. Tercatat juga, sekitar 17,21 persen
penduduk miskin tamatan SMP, 13,38 persen tamatan SMA, dan hanya 1,74
persen tamatan perguruan tinggi.
Memang, kalangan perantau Sumbar sendiri, tidak semuanya yang dapat
dikategorikan berhasil. Ini terungkap dari pernyataan, tokoh perantau
Sumbar di Jakarta, Dr Romeo Rissal Pandjialam. Ia menyatakan rantau tak
lagi bertuah bagi urang awak. Etnis Minang di perantauan yang berprofesi
selaku pedagang, sekarang keberadaannya mulai terdesak oleh etnis suku
bangsa lain. Bahkan, Pasar Tanah Abang yang dulunya lebih 80 persen
dihuni pedagang asal Minang, persentasenya makin hari makin berkurang.
Bahkan, bila renovasi pasar Tanah Abang mulai dioperasikan, hampir
dipastikan pedangang asal Minang akan semakin terdepak. Bilalah ini
terjadi, imbasnya tak cukup sampai di sana. Hampir dipastikan, angka
kemiskinan di Sumbar akan terus bertambah. Diprediksi kuat, pedagang
yang gulung tikar itu, akan pulang ke kampung (nagari).
Terlepas daripada itu, jelas membuktikan terjadinya kesenjangan yang
luar biasa pola pembangunan di daerah. Artinya, pembangunan diperkotaan
nampaknya terlalu dominan. Sementara pembangunan di nagari, sangat jauh
dari harapan. Terbukti, masih banyak nagari-nagari yang belum tersentuh
sepenuhnya dari pembangunan itu. Keterisoliran, kerterbatasan akses
terhadap pendidikan, serta kemampuan SDM yang relatif masih rendah,
menjadi warna keseharian di nagari-nagari. Ini pun melahirkan beragam
pemikiran, intinya bagaimana pola pengentasan kemiskinan yang mampu
dengan jitu mengurangi angka kemiskinan.
Ekonom nasional yang juga menantu founding father Dr Moch Hatta, Prof Dr
Sri Edi Swasono menilai persoalan mendasar terkonsentrasinya penduduk
miskin ke nagari, tak lain pola pembangunan yang diterapkan pemerintah
selama ini salah kaprah. Pembangunan lebih terkonstrasi di daerah
perkotaan. Hal hasil gemerlapnya pembangunan di kota, amat bertolak
belakangan di nagari. Parahnya, pola pengentasan kemiskinan yang
dijalankan pemerintah terhadap masyarakat, juga tak kalah amburadulnya.
Pengentasan penduduk miskin hanya melalui bantuan-bantuan bersifat
langsung, seperti santunan Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), pangan,
pengobatan, dan sekolah gratis. Paling teranyar, bantuan langsung tunai
(BLT) pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 300 ribu
per-triwulan.
Pola Pembangunan di Bangladesh
Dalam hal ini, suami Meutia Hatta ini menyarankan pemerintah mencontoh
pola pembangunan yang diterapkan di Bangladesh dalam menyelesaikan
persoalan kemiskinan. Pemerintah setempat mengalokasi sejumlah anggaran
ke setiap desa yang terpilih. Syaratnya, pengunaan angaran itu
diserahkan sepenuhnya desa, tapi tidak boleh dibawa ke luar
(terkonsentrasi di desa, red). Terserah membangun sarana jalan, atau
membangun saluran irigasi.
Menariknya seluruh proses pengunaan anggaran itu haruslah melibatkan
masyarakat secara utuh. Tidak boleh kontraktor, pengembang masuk ke
desa. Awalnya, kebijakan ini sempat menjadi keraguan pihak pemerintahan
sendiri. Persoalannya, tak ada seorang pun warga desa yang mampu
membikin jalan, saluran air di desa atau pun peroalan teknis lainnya.
Namun, pemerintah tetap menerapkan kebijakannya.
Kegiatan yang dipilih masyarakat, tak lain membangun jalan. Maka seluruh
perlengkapan yang menunjang pelaksanaan kegiatan itu didistribusikan,
seperti pasir, semen, dan hal-hal lainnya. Intinya, masyarakatlah yang
melakukan keseluruhan proses pembangunan itu. Biarpun, belum terbiasa
dan tidak mengenal tatacaranya, namun berkat dorongan aparat pemerintah,
pembangunan jalan itu mampu dituntaskan.
Jelas, masyarakat yang awalnya tidak tahu mengolah atau meratakan tanah.
Akhirnya tahu bagaimana meratakan tanah, membuat saluran air di kiri dan
kanan sisi jalan. Masyarakat mendapat pengalaman dalam melakukan
pembangunan daerah. Artinya, oranga tak akan pernah mampu memasangkan
kancing baju, bila yang bersangkutan tidak pernah diajari.
Kita perlu memahami masyarakat miskin itu, tidak akan menjadi kaya
karena santunan-santunan itu. Si miskin akan tetap miskin selama tidak
bisa mendayagunakan kepasitas produktifnya, selama dia tidak bekerja.
Bagaimana meningkatkan kapasitasnya, disinilah peranan pemerintah.
Pemerintah bukan memberikan uang, namun berikanlah baju. Sehingga baju
itu mampu juga dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuannya dalam
berjualan misalnya.
Terapkan Pola Pembangunan Berbasiskan Nagari
Pola pembangunan yang sama, nampaknya akan dicoba pemerintah provinsi
(Pemprov) Sumbar merealisasikannya dalam lima tahun mendatang
(2006-2010). Pola pembangunan tak lagi bersifat sektoral, namun aspek
pemetaraan akan menjadi priotas utama dalam pembangunan lima tahun
mendatang. Setidaknya ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Pendek (RPJM) Sumbar 2006-2010. Lima tahun mendatang pembangunan akan
terkonsentrasi di nagari. Sehingga seluruh nagari akan mampu merasakan
'kue' pembangunan itu.
Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi tak menyangkal pola pembangunan lima
tahun mendatang akan diarahkan pada pola pembangunan berbasiskan nagari.
Pilihan ini ditetapkan, atas dasar mayoritas penduduk miskin
terkonsentrasi di nagari. Tentu, pencapaian target penurunan penduduk
miskin sebesar 10 persen di tahun 2010 mendatang, akan lebih mudah.
Selain itu, aspek kebutuhan nagari, tentu warga nagarilah yang mampu
menentukannya. Terlebih lagi, pola pengentasan kemiskinan di setiap
daerah, pastilah tidak akan sama satu sama lain.
Agenda pembangunan berbasiskan kepada nagari yang tertuang dalam RPJM
Sumbar 2006-2010, yakni memberdayakan segenap potensi yang terdapat di
nagari, mulai aspek SDM, SDA, kelembagaan nagari dan aspek lainnya.
Sehingga mampu mengenjot keterlibatan secara aktif seluruh komponen
dalam nagari. Tak hanya itu, perekonomian masyarakat di nagari pun akan
diperkuat dengan memperbanyak pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Keterbatasan modal yang dihadapi warga nagari mampu teratasi dengan
kemudahan yang diberikan pihak BPR dalam pencairan dana. Begitu pun,
agenda peningkatan akses warga nagari dalam memperoleh pendidikan yang
murah dan berbobot. Upaya ini direalisasikan dengan pembangunan
sekolah-sekolah kejuruan baru, sesuai dengan kebutuhan daerah.
Direncanakan tahun 2006 saja, akan dibangun 7 sekolah kejuruan di 7
nagari.
Salahsatu langkah, aplikatif pembangunan ini sudah di mulai Gamawan
dengan menyalurkan bantuan kepada kalangan nelayan, berupa mesin tempel
sebanyak 400 unit tanggal 26 Desember lalu, atau bertepatan dengan
peringatan hari nusantara. Direncanakan dalam waktu dekat Menteri
Perikanan dan Kelautan, juga menyepakati menyalurkan bantuan sebanyak
300 unit bagi nelayan Sumbar. Begitupun Menteri sosial (Mensos),
Bachtiar Chamsyah juga merencanakan akan memberikan bantuan serupa.
Sehingga perekonomian nelayan yang berjumlah 2000 orang di Sumbar, mampu
terangkat perekonomiannya
Tentu, realisasi agenda ini tak cukup hanya melalui anggaran APBD saja,
peran aktif pemerintah sangat menentukan. Tokoh perantau Minang di
Bandung yang juga pengagas dana abadi, Buchari Aimar sangat
berkeyakinan, penerapan pola ini akan mampu menciptakan keterpaduan ini
sangat terbuka. Ini didukung dengan kuatnya ikatan kebersamaan Minang di
ranah dan rantau, serta ikatan sekaum, sesuku, senagari. Intinya, di era
yang makin global ini, tak masanya lagi mempertahankan dikotomi rantau
dengan ranah. Keduanya, perlu bersinergis dalam membangun Sumbar lebih
baik ke depan.
** Melangkah Tahun 2006 di Mata Mantan Gubernur Sumbar **
** Harun Zain, Gubernur Sumbar Periode 1966-1976
Membangun Tak Cukup Hanya di Belakang Meja
Memasuki tahun 2006 tantangan membangun Sumbar makin berat. Apalagi saat
lokakarya pembahasan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Sumbar
2006-2010 di Bukittinggi, minggu lalu, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi
mengambil tema mengangkat kembali jati diri masyarakat Sumbar. Ini bukan
pekerjaan mudah.
Membangun Sumbar tidak hanya cukup dari belakang meja. Namun, untuk
melaksanakan pembangunan ini dibutuhkan pengenalan masalah secara
akurat. Dan salah satu langkah yang paling tepat untuk mengenal masalah
itu adalah dengan sering turun ke bawah dan menyatu dengan warga.
Pengalaman saya waktu memegang amana menjadi Gubernur selama 10 tahun,
saya sering turun ke lapangan untuk mengenal dan mengidentifikasi
masalah. Langkah ini sangat efektif untuk menspesiliasikan masalah serta
menghindari terjadi generalisasi masalah. Dan bertolak dari hasil
kunjungan lapangan inilah kita mencarikan solusi atas permasalahan yang
ditemukan.
Ada yang mesti diingat menjadi pemimpin bukan berarti menjadi penguasa.
Namun, jadilah seorang pemimpin yang amanah dengan melibatkan semua
pihak dalam mengatasi masalah dan menentukan pembangunan daerah. Menjadi
pemimpin dimasa lalu memang tidak sama dengan sekarang. Dimasa lalu,
Sumbar ini tak ada yang bisa diandalkan baik itu dari SDA maupun dari
pendanaan.
Selain itu phisikologis masyarakat saat itu juga belum sepenuhnya
mendukung pasca terjadinya PRRI. Sehingga, terjadi satuasi yang kurang
mendukung dan rasa percaya diri yang kurang. Namun, setelah menyadari
secara bersama bahwa kita tak mungkin terus terpuruk seperti tiu maka
timbulah semangat untuk membangkitkan kembalui harga diri masyarakat
Sumbar. Disini kita berupaya untuk memfasilitasinya sehingga
berlahan-lahan harga diri masyarakat Sumbar mulai bangkit kembali.
Begitu juga disisi dana Sumbar sangat kewalahan sekali. Malahan untuk
melaksanakan pembangunan kita dihadapkan pada permasalahan pendanaan.
Untunglah waktu itu berkat dukungan kawan-kawan terbuka peluang
melakukan kerjasama dengan luar negeri dan melalui kerjasama dengan
pemerintahan Jerman waktu itu kita bisa melakukan pembangunan.
Saya melihat untuk sampai saat ini kerjasama dengan luar negeri masih
sangat penting. Sebab, kita tak memiliki Sumber dana yang dapat
diandalkan untuk pembangunan. Untuk itu langkah kerjasama ini penting
dikembangkan lagi dimasa mendatang.
**Azwar Anas, Gubernur Sumbar Periode 1976-1986
Libatkan Berbagai Unsur
Memasuki tahun 2006 dengan sebuah rencana pembangunan jangka menengah
(RPJM) yang pembahasan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, merupakan
sebuah langkah penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke
depan. Ada yang mesti diingat menjadi seorang pemimpin bukan berarti
kita seluruhnya yang memutuskan dan menentukan. Pepatah Minang
mengatakan pemimpin itu hanya di dahulukan selangkah dan ditinggikan
seranting. Artinya, seorang pemimpin bukanlah segala-galanya. Namun,
seorang pemimpin akan sukses mengemban amanah jika melibatkan berbagai
unsur dalam memberikan masukan terhadap sebuah kebijakan.
Tak jauh berbeda antara saya dengan pak Harun dan saya sendiri banyak
belajar dari Pak Harun. Saya berlatar belakang militer dan di diemban
amanah untuk menjadi pimpinan PT Pindad (Pabrik Pembuatan senjata milik
TNI-AD,-red). Yang saya kelola selama itu adalah benda mati. Sehingga,
begitu saya dipercaya menjadi gubernur saya sempat cemas.
Namun, karena saya banyak mendapat arahan dari Pak Harun dan Pak Harun
mewariskan berbagai hal pada saya untuk memimpin Sumbar maka saya
mengembangkan pola kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan.
Selama saya memimpin ada beberapa masalah pelik yang saya hadapi. Dari
sederatan masalah itu yang paling sulit bagi saya waktu itu adalah
Memecahkan Undang-undang No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan yang tidak
mengakui pemerintahan nagari yang berada selama ini.
Mungkin karena rasa kebersamaan tadi maka secara bersama-sama dengan
berbagai unsur akhirnya kebuntuan UU No 5 Tahun 1979 tersebut mampu
diatasi dengan lahirnya perda No 15 tahun 1980 (masih ragu, tolon di
kalrifikasi dulu).
Bertolak dari kebersamaan ini pulalah akhirnya setahap demi setahap apa
yang telah dirintis oleh Pak Harun berhasil kita realisir dan kesemuanya
ini bermuara kepada penghargaan tertinggi dari Negara yang dikenal
dengan nama Prasamya Purna Karya Nugaraha (PATAKA) berhasil diraih
Sumbar sebagai pertanda berhasilnya kita melaksanakan pembangunan
daerah.
** Hasan Basri Durin, Gubernur Sumbar Periode 1987-1997
Mulai Dari Kondisi Riil Ekonomi
Tahun 2006 merupakan tahun transisi bagi Sumatera Barat. Dengan
selesainya pembahasan RPJM yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat,
ini merupakan sebuah momentum penting dalam dalam membangun daerah ini
ke depan.
Bercerita tentang pengamalan dalam memimpin Sumbar banyak hal yang dapat
kami ungkapkan. Namun, dari berbagai pengalaman itu salah satu kata
kunci adalah kebersamaan dan melibatkan berbagai pihak. Artinya,
mulailah melakukan pembangunan itu dari kondisi rill ekonomi dari suatu
daerah. Sebab, belum tentu permasalahan yang di hadapi oleh sebuah
daerah sama dengan daerah yang lain. Dan ini telah telah terbukti serta
kita rasakan saat ini.
Sumbar sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan
kalau dipersentasekan posisinya melebihi angka limapuluh persen.
Artinya,merupakan sebuah sikap dan kebijakan yang logis kalau seandainya
sektor ini diberikan perhatian serius. Selain itu, sebagian besar usaha
dan sakala usaha usaha masyarakat Sumbar adalah sektor Usaha kecil dan
menengah dan mereka ini dikenal sebagai usaha yang tangguh terhadap
berbagai krisisi sebagaimana yang dibuktikan di saat krisis. Artinyapun
pemerintah harus memberikan perhatian ke sektor ini.
Untuk membangun Sumbar memang tak mungkin dilakukan seorang diri namun
butuh kebersamaan. Kita di Sumbar memiliki modal untuk itu. Setidaknya
ini dibuktikan dengan tingginya kepedulian berbagai unsur masyarakat
dalam membangun sebuah nagari.
Mengingat kepedulian dari masyarakat ini snagatlah tinggi maka sangatlah
patas dan tepat kalau kondisi sosial masyarakat ini dijadikan sebagai
Capital Sosial dalam melaksanakan pembangunan. Dan potensi ini tidak
dimiliki oleh daerah lain. Selain itu perubahan zaman bergulir begitu
cepat. perubahan demi perubahan ini menghadirkan beragam tantangan mulai
dari sosial hingga ke ekonomi. Agar kita tidak tergilar maka kita harus
mampu membaca arah perubahan dan menangkap semua peluang ekonomi yang
ada. Sehingga, pembangunan ekonomi daerah ini menjadi terukur serta
terarah.
** Mukhlis Ibrahim, Gubernur Sumbar Periode 1997-1999
Kembalikan Roh Banagari
Setelah penyusunan RPJM Sumbar, maka Sumbar menyongsong 2006 yang perlu
dilakukan penyatuan seluruh komponen yang ada di masyarakat. Hal ini
mendasar yang perlu menjadi skala prioritas dalam penyusunan RPJM ini.
Tanpa dilandasi kesatuan komitmen ini, pastilah berapa pun baiknya RPJM
yang disusun, tidaklah akan membawa apa-apa. Inilah yang menjadi
persoalan selama ini. Semua stake holders mesti memahami arti penting
penyatuan komitmen ini. Semuanya semata-mata untuk kepentingan
masyarakat Sumbar lima tahun ke depan.
Walaupun hanya sekitar 1 tahun 3 bulan menjabat menjadi kepala daerah,
banyak hal yang ingin saya tuntaskan. Terutama mengangkat kembali posisi
Sumbar selaku gudangnya orang-orang pintar, Agamais, sentra pertanian
yang maju. Tak lain, melanjutkan program gubernur sebelumnya.
Harapan itu buyar, akibat terjadinya gonjang-ganjing perpolitikan dan
bermuara dengan lahirnya era reformasi. Diikuti dengan menguatnya
kembali keinginan untuk merajut kembali kerhidupan bernagari. Guna
menindaklanjuti keinginan ini, dibentuklah tim untuk turun ke bawah
menyemput aspirasi masyarakat. Pada akhirnya Sumbar kembali kepada
pemerintahan bernagari.
Namun, faktor terpenting bagaimana yang perlu menjadi pemikiran,
bukannya sekedar kembali bernagari. Harus ada upaya mengkritisi yang
terstruktur dalam mengimplementasikan kehidupan bernagari saat ini.
Intinya, bagaimana 'roh' kembali ke nagari itu teraplikasi dalam seluruh
sektor kehidupan. Inilah yang harus dikaji lebih dalam. (Tim Padek)
Mutiara
QS: Huud: 93
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir
sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. QS:
Huud: 93
--------------------------------------------------------------
Website: http://www.rantaunet.org
=========================================================
Berhenti, berhenti sementara dan konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke:
http://rantaunet.org/palanta-setting
--------------------------------------------------------------
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan Reply
- Besar posting maksimum 100 KB
- Mengirim attachment ditolak oleh sistem
=========================================================
