Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh, Dana Besar Menuju Perbaikan Kualitas * SDM Agenda Kedua Setelah Agama Sabtu, 31-Desember-2005, 06:44:46 12 clicks Alasan klasik karena keterbatasan dana yang selama ini menjadi topeng buruknya kualitas pendidikan di Sumbar akan terjawab tahun anggaran 2006. Sebab Rp131 miliar anggaran pendidikan masuk dalam RAPBD Sumbar, setara dengan 13 persen dari total RAPBD yang akan disahkan menjadi APBD. Tahun ini akan menjadi pertaruhan bagi Sumbar untuk mendongkrak prestasi pendidikannya yang masih terpuruk. Pendidikan di daerah ini memang menjadi fenomena serius, banyak persoalan yang masih membelenggunya, padahal pendidikan (SDM) harus menjadi kebanggan kita karena Sumber Daya Alam (SDA) potensinya sangat terbatas.
Kenangan manis masa lalu bahwa dari Sumbar lahir tokoh tokoh nasional hendaknya jangan menjadikan kita terlena, tetapi mesti dijawab dengan kerja keras dan keseriusan seluruh stakeholder untuk meraih prestasi itu kembali. Tahun 2005 potret buram pendidikan masih mewarnai Sumbar, sebut saja misalnya prestasi dalam Ujian Nasional. Berdasarkan rekap hasil ujian nasional tahun 2004 / 2005 untuk tingkat SMP/MTs/SMP Terbuka Sumbar berada pada peringkat 16. Dari 72263 peserta dari Sumbar yang tidak lulus 12815 siswa atau 17,73 persen, di atas rata-rata nasional 13,43 persen. Dari 31 provinsi, Riau sendiri berada pada peringkat 15 dengan jumlah peserta 68553 siswa yang tidak lulus 11476 siswa atau 16,74 persen, di bawah rata-rata nasional. Peringkat pertama ditempati DKI dengan siswa yang tidak lulus hanya 3,38 persen, peringkat paling bawah ditempati provinsi tetangga Sumbar, Bengkulu yakni yang tidak lulus sebanyak 35, 97 persen. Untuk tingkat SMA / MA, Sumbar berada satu tingkat di bawah Riau. Dari 31 provinsi, Sumbar berada di peringkat 13, dari 38604 peserta yang tidak lulus 7937 atau 20,56 persen. Peringkat pertama ditempati Sulawesi Utara dengan persentase siswa yang tidak lulus hanya 7,39 persen. Peringkat terbawah ditempati Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah siswa yang tidak lulus yakni 55, 91 persen. Namun untuk SMK Sumbar berada di peringkat 13 dengan jumlah peserta 15542 yang tidak lulus 3759 atau 24,19 persen, di atas rata-rata nasional 22,16 persen. Riau sendiri berada di peringkat 22 dengan jumlah siswa yang tidak lulus 24,19 persen. Dari 30 provinsi (minus Bangka Belitung), peringkat pertama ditempati Jawa Barat dengan persentase hanya 8,47 persen yang tidak lulus, terbawah kembali ditempati Bengkulu dengan persentase, 67, 48 persen. Meski sebenarnya prestasi dijenjang SLTP dan SLTA tahun ini sedikit lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Buruknya pendidikan hampir terjadi di seluruh lapisan, mulai tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. Selain itu 9,9 persen masyarakat masih buta huruf, rendahnya minat baca, minimnya prasarana pendidikan. Di nagari-nagari kita masih menemukan gedung sekolah yang rusak dan tidak representatif untuk penyelenggaraan pendidikan. Selain itu para lulusan di setiap jenjang pendidikan juga dihadapkan pada persoalan sempitnya lapangan kerja. Potret buram pendidikan di daerah ini memang menjadi perhatian serius oleh pemerintah, bukan hanya secara lisan tetapi juga masuk salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar tahun 2006-2010. Dalam program Peningkatan Kualitas SDM disebutkan beberapa rencana, yakni penyempurnaan system pendidikan melalui pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan lokal. Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan partisipatif masyarakat terhadap pendidikan. Selanjutnya Pembinaan dan pengembangan aktivitas pemuda dan olahraga dalam rangka mendorong terciptnya generasi muda yang sehat, peningkatan prestasi olahraga. Program ini juga disinergikan dengan besarnya anggaran untuk pendidikan. Naiknya anggaran tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas. Benarkah? ** Ir Insannul Kamil M.Eng, In Put Kropos, Out Put pun Lebih Kropos Bicara seputar pendidikan, Ir Insannul Kamil, M.Eng, melihat bahwa persoalan pendidikan tak bisa dilihat secara terpisah. Tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. "Untuk melihatnya, tak bisa pada level perguruan tinggi saja, tetapi juga harus dari level pendidikan dasar dan menengah. Selama ini, sudut ini yang cenderung terabaikan," jelas Insannul Kamil, kelahiran 22 November 1967, yang menamatkan pendidikan Master of Engineering, Graduate School of Mechanical Engineering, di Toyohashi University of Technology, Jepang. Terabaikannya pendidikan di tingkat dasar dan menengah ini, lanjutnya, disebabkan minimnya perhatian mau pun kepedulian untuk pembenahan. Malahan, tak sedikit tenaga pengajar yang pengabaikan perannya. Artinya, mengajar seadanya. Kondisi itu semakin diperburuk bila di antara mereka justru tak belajar atau memperdalam ilmu dengan pengetahuan-pengetahuan lain. Tak berlebihan bila fenomena ini dikaitkan dengan tuntutan pada komitmen moral tenaga pengajar. "Kalau komitmen moral ini diabaikan, mau dibawa kemana pendidikan kita?" tanya Insannul Kamil yang juga Ketua Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas. Insannul Kamil yang pernah mengikuti seminar Internasional Quality in Research melihat, misalnya, peran BPG. Seharusnya lembaga ini memiliki peran penting dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan peran guru. Lembaga ini seharusnya dapat berperan dan menemukan terobosan-terobosan dalam upaya peningkatan kinerja guru. Terhadap hal ini, Insannul Kamil menyebutkan, persoalan utama kualitas pendidikan ada pada pengajar.Jika pengajarnya tak punya improvisasi dan tidak pula belajar, tentu mereka akan tertinggal, sebab, perkembangan pendidikan dan pengetahuan bergerak sangat cepat. Jika peserta didik mendapatkan ilmu yang minim dari pengajar yang tertinggal pengetahuannya, tentu peserta didiknya akan jauh lebih tertinggal. Mereka tentu akan keropos. Kalau in put dari pendidikan dasar dan menengah sudah kropos, tentu out put di pendidikan tinggi lebih kropos lagi. Disisi lain, Insannul Kamil melihat bahwa persoalan pendidikan dasar merupakan persoalan urgen. Menjadi tanggungjawab negara secara utuh. Pasalnya, pendidikan dasar merupakan pendidikan untuk masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Wajib belajar sembilan tahun idealnya tak dipungut biaya sepeserpun. Terkait persoalan investasi pendidikan yang tinggi, ada pada pendidikan yang harus dibiayai untuk pendidikan di atas sembilan tahun. ** Prof Dr H Novirman Jamarun MS, Koordinator Kopertis Wilayah X Jawab dengan Kualitas Kompetisi pendidikan di jenjang perguruan tinggi bukan hanya terjadi antar perguruan tinggi swasta atau dengan perguruan tinggi di dalam negeri saja, tetapi juga dengan perguruan tinggi luar negeri. Tak ada pembatasan masyarakat kita untuk sekolah atau kuliah ke luar negeri. Agar dunai pendidikan di dalam negeri tidak terimbas besar maka harus dilakukan perbaikan untuk terus meningkatkan kualitas. Kualitas sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan banyak faktor dan butuh dukungan berbagai elemen. Prasarana yang lengkap, tenaga dosen yang berkualitas dan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Meski banyak perguruan PTS yang mapan dan berkualitas, tetapi masih ada sebagian yang perlu perhatian. Ini hanya bisa ditingkatkan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Kami sangat menyambut baik dukungan yang diberikan Pemprov Sumbar menganggarkan dana pendidikan untuk tenaga dosen di Perguruan Tinggi akan memberikan semangat baru dan motivasi bagi PTS untuk terus berkompetisi. Apalagi seperti kita ketahui, umumnya yang kuliah di PTS-PTS adalah putra-putri negeri ini yang juga anak kemenakan kita bersama. Perhatian peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Sumatera Barat secara bertahap mulai mengikis persepsi yang selama ini menilai Perguruan Tinggi bukan kewenangan Pemerintah Daerah. Masuknya anggaran peningkatan kualitas dosen untuk perguruan tinggi negeri dan swasta membuktikan perhatian peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini masih minim mengalami peningkatan. Selama ini ada persepsi yang salah, bahwa perguruan tinggi tanggung jawab pemerintah pusat, sementara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah SD, SMP, dan SMA sederajat. Persepsi itu jelas keliru karena dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional BAB XIII Pendanaan Pendidikan pasal 46 pasal 1, Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Kekuatan hukum dalam UU No 23 Tahun 2003 itu dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 19/2005, agar setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota membantu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di wilayahnya. Program ini telah dilakukan sejak dulu di jajaran pemerintah provinsi Riau, bantuan yang diberikan untuk PTS yang ada wilayahnya sangat besar, sehingga jelas mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Perhatian dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar tahun ini diharapkan juga diikuti oleh kabupaten dan kota yang ada PTS di lingkungannya. Hal ini sangat beralasan, bukan hanya keterbatasan dana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi tetapi yang jelas kehadiran sebuah PTS pada suatu daerah akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah itu, selain memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Perlu kita garisbawahi bahwa kehadiran PTS-PTS sangat membantu anak negeri ini yang belum atau tidak tertampung oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada. Namun pada sisi lain tentu kita juga mengharapkan agar PTS yang beroperasi tidak hanya sekedar menampung mahasiswa tetapi juga secara bersama-sama memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan lulusan yang be rkualitas dan siap pakai. ** Walikota Padang H Fauzi Bahar Menjadikan Padang Magnet Pendidikan di Indonesia Menjadikan Padang Sebagai kota pendidikan, ibarat memperjuangkan kejayaan masa lalu dunia pendidikan yang saat ini mengalami penurunan. Pemerintah mesti menetapkan dan memperjuangkan hal mendasar yang benar-benar terkait dengan dunia pendidikan. Apa terobosan yang telah dan akan dilakukan pemerintah, berikut wawancara Padang Ekspres dengan Walikota Padang, Drs H Fauzi Bahar MSi. Anda melihat pendidikan sebagai sesuatu yang urgen? Zaman sekarang, hampir semua orang menyadari bahwa pendidikan amat penting. Untuk bisa eksis di tengah persaingan global, menuntut individu yang berilmu pengetahuan dan memiliki skil handal. Dua hal ini hanya bisa didapatkan dari dunia pendidikan formal dan non formal. Karena itu, pendidikan menjadi sangat penting bagi setiap orang. Untuk Kota Padang sendiri, dunia pendidikan dipandang sebagai sektor unggulan untuk dikembangkan selain pariwisata, perdagangan, jasa serta sektor kelautan. Jika pemerintah dan semua elemen masyarakat mampu mewujudkan Padang sebegai kota pendidikan, akan banyak efek positif yang akan diraih. Selain manusia berkulaitas dalam hal keilmuan dan skil, juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat karena terbukanya kesempartan usaha, antara lain rumah kos dan penyediaan kebutuhan harian, pakaian dan kebutuhan lainnya. Bagaimana Anda mengapresiasi pendidikan? Setelah menyadari pentingnya pendidikan dan besarnya efek positif yang akan diterima, tentu pendidikan ini akan menjadi perhatian yang besar bagi Pemko Padang. Banyak program fisik dan non fisik yang telah dan akan dilakukan. Apasaja langkah konkrit yang dilakukan pemerintah? Untuk fisik, telah dimulai dengan program pengadaan buku gratis bagi murid SD samppai SLTA. Tahap awal ini baru pengadaan untuk SD dengan dana Rp4,7 miliar pada APBD 2005. Tahun 2006 dianggarkan Rp3,5 miliar. Begitulah seterusnya setiap tahun, sehingga problem beratnya pembelian buku bagi masyarakat bisa teratasi. Selaian buku, untuk fisik masih terus dilakukan upaya memenuhi sarana belajar serta rehab sekolah dan pendirian sekolah baru. Bagaimana dengan non fisik? Untuk non fisik, dilakukan pemberatasan masit untuk menciptakan kota padang yang bersih dari maksiat. Selain itu juga diupayakan penambahan pengetahuan agama generasi muda, memperkuat aqidah dan meningkatkan kemampuan pelaksanaan ibadah mereka. Ini an tara lain dilakukan dengan pelaksanaan pesantren ramadah yang selepas itu dilaksanakan dalam bentuk wirid remaja dua kali satu bulan, pada malam kamis minggu I dan II setiap bulan bagi siswa SLTP dan SLTA. Sementara bagi murid SD dilaksanakan didikan subuh. Kegiatan pendidikan agama ini sangat penting, sehingga disepakati wirid remaja dan didikan subuh akan menjadi nilai agama dalam rapor murid dan siswa. Untuk guru, telah dibentuk semacam forum musyawarah guru bidang studi. keberadaan forum tersebut digunakan bagi guru masing-masing bidang studi untuk berbagai pengalaman dan mencari solusi kendala pengajaran yang ditemui. Seberapa penting korelasi pemberantasan maksiat dengan menjadikan Padang sebagai kota pendidikan? Korelasinya sangat jelas. Bisa dilihat dewasa ini, betapa maksiat seperti tak terbendung pada setiap kota di Indonesia. Kondisi itu mencemaskan semua orang tua yang akan melepas anaknya menuntut ilmu pengetahuan. Ada kekhawatiran anak-anak mereka justeru akan terjebak dalam maksiat atau menjadi korban perbuatan maksiat. Menyikapi hal itu, sebuah gerakan menyeluruh dan terus manerus mesti dilakukan untuk membebaskan kota dari perbuatan maksiat. Untuk itulah mengapa saya ngoto memperjuangakan pemberantasan judi, miras, pelacuran dan berbagai perbuatan maksiat lainnya di Kota Padang. Jika Padang mampu menciptakan kota yang bebas dari maksiat, atau setidak-tidaknya mampu menekan perbuatan maksiat, maka para orang tua akan memilih Padang sebagai alternaatif kota tempat menempa anak mereka. Bagaimana dengan fisik kota yang juga menjadi daya tarik tujuan pendidikan? Ya, antara pendidikan dan wisata akan saling mendukung. Pendidikan yang maju akan memajukan pariwisata. Sebaliknya wisata yang bagus, juga akan menjadi daya tarik bagi pendidikan. Makanya, upaya memperindah kota dilakukan. Mulai dari gerakan kebersihan yang melibatkan semua elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar sampai ke murid SD. Selain itu juga dilakukan upaya penanaman bibit pohon. Gerakan kebersihan dan penanaman pohon nantinya akan melahirkan kota bersih dan hijau. Jika kombinasi antara kota bebas maksiat, bersih dan hijau bisa dikombinasikan, obsesi Padang sebagai Kota Pendidikan akan terwujud. Apa langkah pembangunan pendidikan ke depan? Semua kegiatan yang dilakukan tahun 2005, akan tetap dilaksanakan tahun 2006. Tahun 2006 ini anggaran pendidikan men capai Rp20 m. Dengan dana ini dan dana dari pusat serta dana bantuan luar negeri, akan tetap dilakukan rehab sekolah. Dari dana itu, Rp3,5 miliar dialokasikan untuk meneruskan pengadaan gratis. Dalam dana tersebut juga dianggarkan untuk membiayai pembangunan sekolah sebagai pilot project pendidikan berbentuk SMA standar internasional.Yang dipilih dalam hal ini adalah SMAN 1 dan SMAN 10. Tahun 2006 untuk rehab baru fokus ke SD dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAK) sebesar Rp6,390 Miliar untuk 32 SD. Satu SD mendapat dana Rp220 juta dengan rincian penggunaan 64 persen mesti digunakan untuk rehab dan 36 persen untuk pembelian media belajar. Dana tersebut digunakan untuk 32 SD yang tahun 2005 sebanyak 50 SD. Bagaimana halnya dengan SLTP dan SLTA? Untuk SLTP dan SLTA juga akan ada penambahan ruang kelas dengan menggunakan dana dekosentrasi sebesar Rp4,2 Miliar. Selain itu juga untuk peningkatan mutu sekolah, perbaikan manajemen dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Penggunaan dana ini juga mensyaratkan dana pendamping dari komite, selain dana APBD Kota Padang. Untuk SMP tahun 2005 diharapkan ada dana dekosentrasi untuk tambahan 58 ruang kelas, namun disetujui Rp1,2 Miliar hanya untuk 34 ruang kelas. Berarti masih sisa 24 ruang kelas. Dan untuk SMA butuh tambahan 84 ruang kelas, namun yang telah dibangun 11 lokal dengan dana Rp550 juta untuk satu sekolah. Dengan pembangunan ini diharapkan tidak adalagi murid dan pelajar yang masuk sianga. ** H Mas'oed Abidin, Ketua MUI Sumbar Tugas Berat Perguruan tinggi candra di muka pembentukan generasi ke depan, bukan saja melatih menjadi kaum yang intelektual tapi juga mampu membentuk pribadi yang bermoral. Selama ini masyarakat terutama generasi muda menghadapi kemiskinan moral. Dunia pendidikan menghadapi tantangan dan beban yang berat untuk pembinaan kegenerasi ke depan mengingat fenomema kemiskinan moral masyarakat semakin parah. Para pelaku di dunia pendidikan, baik tenaga pengajar, pemerintah, maupun masyarakat luas telah melakukan penerapan sistem pendidikan dengan kondisi kepatuhan, namun hari ini malah kepatuhan itu sendiri yang kurang, hal inilah yang menjadi beban berat , karena memang konsep kepatuhan harus tetap dipertahankan selain juga meningkatkan kedisiplinan siswa . Anggapan yang mengatakan menuntut ilmu adalah Hak Azazi Manusia (HAM), akan membuat semangat belajar atau disiplin sangat rendah. Hal inilah yang menyebabkan sekarang ini masyarakat mengalami kemiskinan moral. Kebanyakan mereka kaya dalam bidang fisik namun mereka miskin akan moral, sehingga memang kedisiplinan menjadi masalah yang yang harus dihadapai secara bersama-sama. Sekolah tempat pembentukan generasi masa datang, perlu penegakan disiplin. Saya berharap hal ini dapat dilakukan. Selain itu pembentukan seorang inteletual bukan saja mengandalkan ilmu namun juga harus berupaya untuk perbaikan moral. Muhammad Hatta dulu berhasil dalam pendidikan, karena dia mampu melakukan pendekatan secara emosional kepada semua pihak, bukan hanya pendektan struktural, hal ini pulalah yang semestinya dilakukan para pendidik. Terakhir buya berpesan kepada para pendidik, terima jabatan dan profesi dengan mengucapkan Lahaulaquataillabillah, karena agama mengajarkan bahwa tak akan ada pernah ada amanah tanpa ada kekuatan ilmu dan kebersamaan dan tidak akan ada kekuatan tanpa ada ketakwaan. ** Kamardi Rais Dt P Simulie, Ketua LKAAM Sumbar Agent of Change Dunia pendidikan ke depan terutama perguruan tinggi harus mampu menjadi Agent Of Modernisasi, dimana dalam pengembangan ilmu dan pemikiran dapat dilayani secara setia oleh masyarakat. Sebagai daerah industri otak, kita hendaknya tidak terlena dengan kejayaan masa lalu. Berapapun disiplin ilmu yang ada, asal masyarakat menjadi pelanggan yang setia dari universitas, hal tersebut menjadi hal yang utama. Karena masyarakatlah yang menilai bagaimana pengembangan dari Unand itu sendiri. Keberadaan Unand harus ada imbasnya kepada masyarakat dalam artian para lulusan Unand berperan serta dalam pengembangan masyarkat bukan hanya sekedar memperoleh sarjana namun tidak mampu berperan aktif dalam masyarakat. Dengan keaktifan tersebut masyarakat benar-benar merasakan pentingnya keberadaan Unand tersebut, sehingga Unand mampu menjadi pelanggan setia dari masyarakat. ** Drs Ali Amran, Kasubdin Program Dinas Pendidikan Sumbar BOS Rp245 Miliar Bulan Januari mendatang Rp245 miliar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2006 akan disalurkan. Penyaluran dana tersebut akan dilakukan dalam dua tahap untuk dua semester, yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember. Hal tersebut dipastikan, karena telah disetujuinya Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk dana BOS. Dana BOS tersebut telah menjadi beban anggaran 2006. Oleh karena itu dana tersebut telah bersifat permanen yang telah dianggarkan dalam APBN bukan lagi dana Program Kompensansi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM). Dana tersebut akan dimanfaatkan bagi 249.116 SMP sederajat, dan 663.423 SD sederajat yang di Sumbar. Mekanisme penyaluran dana BOS tersebut masih sama pada penyaluran dana BOS sebelumnya. Dana tersebut di tansfer ke rekening sekolah oleh pihak Bank Nagari. Untuk siswa SD/sederajat akan tetap diberi kompensasi sebesar Rp225 ribu/tahun, sedangkan siswa SMP/sederajat Rp324 ribu/tahun. Dalam dana tersebut juga akan disalurkan Bantuan Khusus Murid (BKM), yang diberikan dalam bentuk beasiswa kepada siswa SMA, SMK, MA dan SMLB sebesar Rp60 ribu per bulan, yang tergolong miskin. Sementara itu dari laporan pihak Bank Nagari pertengahan Desember, penyaluran dana BOS tahap pertama hampir 90 persen dananya telah diambil oleh pihak sekolah. Dana BOS tersebut telah dicairkan oleh pihak sekolah, namun sekarang tergantung pihak sekolah untuk mempergunakan dana tersebut, ujarnya. Dinas pendidikan Sumbar sendiri masih menunggu laporan di tingkat kabupaten kota dalam penggunaan dana BOS oleh sekolah yang ada. Belum semua sekolah melaporkan realisasi pelaksanaan dana BOS yang dicairkan, ujarnya lagi. Dijelaskan Ali, pihak sekolah harus menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana BOS tahap I agar dapat mengambil dana BOS tahap II. (Tim Padek) -------------------------------------------------------------- Website: http://www.rantaunet.org ========================================================= Berhenti, berhenti sementara dan konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting -------------------------------------------------------------- UNTUK DIPERHATIKAN: - Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan Reply - Besar posting maksimum 100 KB - Mengirim attachment ditolak oleh sistem =========================================================
