Selasa, 20 Juni 2006 ( Jawa Pos ) JAKARTA - Pemda Sumatera Barat (Sumbar) tidak lagi bersikukuh ikut membeli saham Cemex Asia Holding di PT Semen Gresik. Gubernur Sumbar telah mengirim surat kepada Kementerian BUMN, yang intinya tidak lagi meminta hak kepemilikan. Pemda Sumbar hanya minta hak istimewa yang tertuang dalam Conditional Sales and Purchase Agreement (CSPA) diluruskan.
"Bagi Pemda Sumbar, (saham Semen Gresik) lebih baik dimiliki oleh pemerintah pusat atau perusahaan Indonesia, ketimbang minta hak dalam bentuk saham," kata Men BUMN Sugiharto dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR kemarin. Sugiharto menambahkan, saat ini sudah tidak ada lagi konflik antara Pemda Sumbar dengan pemegang saham Semen Gresik. Apalagi, nantinya Pemda Sumbar juga akan mendapat dividen dari Semen Gresik. Kinerja Semen gresik tercatat membaik pada 2005. Tercatat, Semen Gresik mampu meraup laba Rp 1 triliun pada 2005 dan diperkirakan meningkat tahun ini menjadi Rp 1,4 triliun. "Dengan tingkat keuntungan yang lebih baik dan manajemen ada yang berasal dari daerah, suasana menjadi lebih kondusif. Ini juga menguntungkan daerah," jelas Sugiharto. Terkait janji pencabutan arbitrase internasional oleh Cemex, Sugiharto menganggap sebagai kemajuan yang signifikan. "Masalah arbitrase yang diajukan Cemex menjadi masalah yang berlarut-larut," tegasnya. Pemerintah menjadwalkan bisa menjawab surat Cemex sebelum 3 Juli nanti. "Yang pasti, pemerintah tetap menginginkan 4 hal. Yakni pencabutan arbitrase, pelurusan hak istimewa, akomodasi aspirasi daerah, dan tak ada kartel semen," ungkap Sugiharto. Penjelasan yang dikemukakan oleh Sugiaharto tersebut bertentangan dengan keinginan BUMD Sumbar, PT Andalas Tuah Sakato (ATS). Komisaris Utama ATS, Basril Taher mengemukakan, pihaknya masih menginginkan kepemilikan saham Semen Gresik tersebut. "Posisi kami sampai sekarang tetap menginginkan saham tersebut. Itu telah kami tuangkan melalui surat kepada Kementerian BUMN," jelasnya. Basril mengaku siap bila kemudian kementerian BUMN mengarahkan agar ATS harus bernegosiasi dengan Grup Rajawali. "Kalau dari arahan Meneg BUMN, tampaknya persoalan spin off akan mengemuka," ungkapnya. Basril juga berharap pemerintah bisa menjadi fasilitator yang netral bagi kedua belah pihak. "Jadi kalau memang Rajawali berniat menggandeng Pemda, maka pemerintah pusat harusnya menjadi mediator yang baik bagi kedua belah pihak," pungkasnya. (iw/sof) =========================================================== TELKOM Group Peduli Jogja, ketik PEDULI, kirim SMS ke 5000 Dengan mengirim SMS berisi PEDULI ke nomor 5000, Anda menyumbang Rp. 5.000,- per SMS bagi korban gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dana 100% akan disumbangkan TELKOM dan TELKOMSEL atas nama pelanggan ke Palang Merah Indonesia setiap minggu selama 1 bulan, mulai 30 Mei s/d 30 Juni 2006. Pengumpulan dan distribusi dana diaudit oleh auditor independen dan disaksikan oleh notaris. Bantuan via SMS ini dapat diikuti oleh pelanggan Flexi, KartuHalo, simPATI, dan Kartu AS Khusus pelanggan FLEXI, Anda dapat menyumbang dengan nilai lebih besar dengan mengetik 10000 atau 25000 atau 50000 kirim ke 5000 Informasi lebih lanjut, klik www.telkomflexi.com =========================================================== -------------------------------------------------------------- Website: http://www.rantaunet.org ========================================================= * Berhenti (unsubscribe), berhenti sementara (nomail) dan konfigurasi keanggotaan, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting * Posting dan membaca email lewat web di http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/messages dengan tetap harus terdaftar di sini. -------------------------------------------------------------- UNTUK DIPERHATIKAN: - Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan Reply - Besar posting maksimum 100 KB - Mengirim attachment ditolak oleh sistem =========================================================
