Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Dunsanak di palanta, Maaf baru kini baru bisa bagabuang di palanta. Mudahan bisa dibao sato. Berikut kami tambahkan 2 berita untuk meramaikan wacana di palanta kito ko Terimakasih, IC (Datuak Malako Nan Putiah) Berita Haluan Halaman I Terbitan Selasa 4 September 2006
Ikatan Keluarga Banuhampu Jakarta Inginkan Realisasikan Segera PP 84/199 Jakarta, September (Haluan). PERANTAU Banuhampu yang tergabung dalam Ikatan Kelurga Banuhampu (IKB) di Jakarta menginginkan PP 84 Tahun 1999 direalisasikan secepatanya, khususnya di Banuhampu. Sebab keinginan masyarakat Banuhampu bergabung dengan Kota Bukittingi sudah diputuskan dalam Mubes tahun 1986. Demikian dikemukakan sejumlah pemuka perantau Banuhampu di Jakarta kepada "Haluan" kemarin, Mereka antara lain Ketua IKB Jakarta, Mardas Moenir (asal nagari Kubang Putih), Satri Roesad (Ladang Laweh), Ketua Yayasan Pendidikan Banuhampu Amwazi Idrus ((Jambu Aia), Lazuardi (Sungai Tanang), Fauzi (Cingkaring), Amna (Padang Lua), Sayuti Gazali dan Imral Ilyas (Taluk Ampek Suku). Ketua IKB Jakarta Mardas Moenir menyesalkan sikap DPRD dan Perhimpunan Walinagari (Perwana) Agam yang telah mengklaim bahwa seluruh masyarakat Agam menolak PP 84 Tahun 1999 tentang Perluasan Wilayah Kota BUkittinggi dengan mengambil 16 Nagari di Kabupaten Agam. "Mereka tidak bisa mengklaim begitu saja. Sebab masyarakat di Banuhampu sudah lama menginginkan bergabung dengan Kota Bukittinggi. Bahkan hasil Mubes tahun 1986 telah memutuskan untuk bergabung dengan Kota," tegas pensiun Polri berpangkat Kombes itu. Ketua Yayasan Pendidikan Banuhampu di Jakarta, Amwazi Idrus menambahkan bahwa Mubes itu diikuti oleh masyarakat Banuhmpu yang tinggal di kampung halaman dan perantau Banuhampu yang tidak saja dari Jakarta, tapi juga dari daerah lain. "Jadi keinginan masyarakat Banuhampu untuk bergabung dengan Kota Bukittinggi sudah lama sekali, jauh sebelum PP 84 keluar. Untuk diketahui bahwa Pak Muchtar Naim dan Pak Darsyah termasuk sebagai pencetus Mubes dan ikut mendukung Banuhampu masuk kota ketika itu," jelas Amwazi yang sehari-hari pegawai Departemen Pekerjaan Umum (PU) itu. Mereka menjelaskan bahwa sampai ini sikap walinagari di Banuhampu yang setuju dengan PP 84 ada empat walinagari, yaitu Taluk Ampeak Suku, Padang Lua, Ladang Laweh dan Sungai Tanang. Sedangkan tiga walinagari lainnya bersifat malu-malu. "Jadi kami sangat menyesalkan sikap DPDR dan Perwana yang telah mengklaim bahwa masyarakat Agam menolak PP 84. Nyatanya kami di Banuhampu menerima PP 84 dan bahkan kami meminta secepatnya direalisasikan. Kami mendesak Gubernur Sumbar untuk secepatnya Banuhampu digabungkan dengan Kota Bukittinggi," tegas Imral Ilyas yang beraktivitas sehari-hari sebagai Notaris di Jakarta. Satri Roesad menambahkan, keinginan Banuhampu masuk wilayah Kota Bukittinggi sudah diperhitungkan plus minusnya. Keuntungan pertama adalah dilihat dari geografis, yaitu Banuhampu jauh lebih dekat dengan pusat pemerintah. " Dengan kondisi sekarang, jarak Banuhampu ke pusat pemerintahan Agam yang berada di Lubuk Basung puluhan kilo meter dengan menempuh jalan yang berliku-liku melewati kelok 44. Begitu juga dengan pendidikan menggunakan sistem rayon. Jika anak koponakan kami di Banuhampu ingin melanjutkan sekolah ke Bukittinggi harus dengan nilai yang tinggi karena sudah berada di luar rayon," jelas pejabat di Mahkamah Agung (MA) itu. Amwazi kembali menegaskan, kampanye-kampanye yang dilakukan pemerintah daerah, DPRD dan Perwana Agam yang menyebutkan bahwa jika 16 nagari masuk dalam Kota Bukittinggi akan menyebabkan PBB naik, adat dan budaya serta kehidupan bernagari akan hilang adalah merupakan pembodohan terhadap masyarakat. "Apa yang mereka sampaikan itu bentuk pembodohan terhadap masyarakat," tegas Amwazi. Dia mencontohkan pemekaran wilayah Kota Padang yang dilakukan tahun 1980-an dengan mengambil sejumlah nagari yang ada di kabupaten Padang Pariaman. "Sampai sekarang ada dan budaya dan kehidupan bernagari masih tercermin di sana. Ada dan budaya mereka tidak berubah, lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) masih ada. Apalagi kita tahu bahwa Kota Padang adalah ibukota provinsi yang pendudukan lebih heterogen. Jadi kekhawatiran mereka itu terlalu berlebihan. Saya melihat ada kepentingan tertentu yang mereka sembunyikan," kata Amwazi. Mereka juga mengecam langkah dan kebijakan Pemda, DPRD dan para Walinagari di Agam yang menggunakan gaya-gaya Orde Baru dalam memaksakan kehendaknya dengan melakukan berbagai rekayasa. "Bahkan cara-cara mereka itu bergaya preman seperti yang terjadi pada pertemuan mereka dengan perantau Agam di Jakarta Jum'at lalu," tegas Imral Ilyas. (sa). Berita Haluan, Rabu 6 September 2006 Halaman 8 Mau Membangun di Agam, Silahkan Asal Batas tak Dirubah TOKOH Agam asal Kamang Hj. Aisyah Amini, SH menghimbau pemerintah pusat secepatnya menyelesaikan sengketa PP 84/1999 antara daerah Agam dengan Bukittinggi supaya hari-hari kedua daerah tidak tersita untuk itu. Kalau berpolemik terus kapan lagi membangun masyarakat. Amini mengatakan hal itu dalam pertemuan Bakor perantau Agam Jakarta dengan 39 anggota DPRD dan 77 orang wali nagari se Agam di bilangan Rawamangun Jumat (1/9). Kata Amini, sebenarnya Bukittinggi sebagai kota wisata lebih baik kecil mungil dan indah. Kalau terlalu luas mengurusnya susah dan menimbulkan kesembrawutan. Padahal sebuah kota wisata butuh ketenangan, kenyamanan, ketertiban dan keindahan. Dengan kondisi kecil mungil dan indah, Bukittinggi dapat dikembangkan sebagai kota konvensi tempat orang berapat atau bermusyawarah. Pendapatan di bidang itu lebih besar ketimbang pendapatan kota yang syarat dengan pasar. Jangan Bukittinggi berfikir memindahkan Tanah Abang ke situ. Dengan kondisi sekarang saja ketertiban susah dijaga, belakang saya dengar PKL bentrok dengan Satpol PP di terminal Aur Kuning,sebut tokoh wanita itu. Kalau Bukittinggi kekurangan lahan untuk menambah bangunan silakan bekerja sama dengan daerah Agam. Kota Bukittinggi kan juga kotanya masyarakat Agam mengapa pula Agam tidak mau bekerja sama,lanjutnya. Sementara itu anggota DPRD Agam asal IV Angkek PS. Bandaro kepada Haluan Minggu lalu juga mengatakan, Bukittinggi mau membangun apa saja di Agam, terminal rumah sakit, pasar, hotel dan sebagainya silakan, asal tapal batas jangan dirubah. Karena menurut Bandaro, tapal batas memiliki nilai historis, jika berubah akan mempengaruhi struktur budaya dan adat Mingkabau yang dianut masyarakatnya. Sebaiknya menurut Bandaro lagi, pola kerja sama yang perlu dikembangkan bukan melaksanakan PP 84/1999. Dia mencontohkan pola kerja sama DKI Jakarta dengan beberapa kabupaten di Banten dan Jabar, serta Yogyakarta dengan Sleman dan Bantul. Memang pola kerja sama itu telah dimunculkan beberapa orang tokoh dalam penyelesaian sengketa PP 84/1999 tetapi tidak direspon Pemkot Bukittinggi maupun pemerintah pusat. Opsi lain yang juga pernah dimunculkan adalah melakukan jejak pendapat atau referendum untuk mengetahui apakah masyarakat betul menerima atau menolak, tetapi itupun belum pernah ditimbang-timbang. Sehingga sengketa tetap berlanjut. Agam bersikukuh dengan pendiriannya menolak dan pemerintah kota Bukittinggi maupun pusat bersikukuh dengan pendirian bahwa PP tersebut sah dan harus dilaksanakan. Tetapi sekarang yang amat penting pemerintah pusat perlu segera menyelesaikan sengketa yang telah 7 tahun itu, supaya kedua daerah dapat berkonsentrasi membangun masyarakat dan supaya tidak menghabiskan waktu dan dana untuk itu. Dapat dibayangkan berapa dana yang dikeluarkan Agam untuk memboyong seluruh anggota DPRD dan seluruh wali nagari Agam ke Jjakarta pekan lalu untuk menyalurkan aspirasi ke DPR RI dan Depdagri. (kasra scorpi) Asrul Agin Sutan Batuah <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Dunsanak di palanta, Apo nan ditulih harian Haluan (nan di forwardkan dek dunsanak Elthaf) adalah benar adanya. Tapi sungguahpun baitu ambo ingin juo manambahkan apo nan ambo caliak malam tu, ambo datang ka partamuan tu karano ado undangan malalui e-mail RantauNet. Ambo sampai disitu pukua salapan malam, tapi untuanglah acara alun mulo lai karano rombongan (Inyiak Wali Nagari jo anggota DPRD Agam) talambek pulo sampai. Baitu sampai di pintu masuak para undangan disilakan mengisi buku tamu dan menuliskan nama, alamat, nomor telepon rumah dan HP sarato posisi/jabatan awak di organisasi/ himpunan warga awak nan ado di Jabodetabek. Memasuki ruangan pertemuan para tamu diberikan nasi box untuk makan malam. Ambo yang datang sendirian masuak kedalam dan duduk dibagian tengah agak ke belakang. Dalam percakapan dengan tetangga duduk disebelah ternyata beliau adalah anggota DPRD Agam (asal IV Angkek), dan nan duduak didepan ambo anggota DPRD berasal dari Malalak (maaf lupo namo no). Tepat pukul 20.00 acara dimulai, dalam sambutannya panitia menyatakan terima kasih atas kehadiran para undangan, beliau menyatakan agak kecewa karena dari 300 nasi box yang dipesan, masih banyak yang tersisa, jumlah para anggota DPRD Agam dan Inyiak Wali Nagari yang datang dari kampuang sebanyak 120 orang, yang berarti para undangan yang datang sekitar 100-an orang. Bapak Matias (Bagindo Sutan?) anggota DPRD Agam yang duduk disebelah ambo mananyokan: Kenapa rendah animo masyarakat Agam untuk menghadiri pertemuan ini? Saya katakan, bukan kurangnya animo masyarakat, tapi karena informasinya yang kurang atau terlambat disampaikan. Saya sendiri mengetahui pertemuan ini dari email (RantauNet) dua jam sebelum acara dimulai. Di awal perkenalan Ketua DPRD Agam memperkenalkan satu per satu anggota DPRD yang ikut (39 orang dari 40 orang anggota dewan), setelah itu dilanjutkan dengan memanggil semua Inyiak Wali Nagari Agam secara bersama-sama, kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, karena 81 orang terlalu banyak dan menyita waktu, kata beliau. Dalam sambutannya juga disampaikan bahwa Rombongan Wali Nagari ini baru pulang dari Studi Banding di Bogor dan sebelum pulang ke kampung mereka menghadap ke DPD dan DPR Komisi II serta Depdagri untuk menyampaikan penolakan terhadap PP 84/1999. Dalam sambutannya Ketua DPRD Agam menyampaikan tahapan-tahapan terbitnya PP 84 1999 tersebut dan juga beberapa hal lainnya, antara lain kerugian yang akan dihadapi kalau Banuhampu keluar dari Agam. Beliau menyampaikan bahwa, Minangkabau itu terdiri dari 3 Luhak, yaitu Luhak Agam, Tanah Datar, dan Lima Puluh Kota. Jika Banuhampu keluar dari Agam, maka itu berarti Agam akan hilang, jika Agam hilang maka Minangkabau juga akan hilang, apakah itu yang kita inginkan? kata beliau. Yang dijawab oleh hadirin Tidaaaak!!!!. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama menolak PP 84 itu, kata beliau. Beliau juga menyampaikan tentang hak Agam terhadap Pasar Galuang dan Pesanggerahan Inyiak Wali Nagari Agam di Bukittinggi yang diambil alih oleh Pemda Kota Bukittinggi. Ada pembicara yang mengatakan bahwa, Coba saudara sebutkan 4 nama pahlawan nasional kita!, yang dijawab sendiri oleh beliau yaitu: Soekarno, Hatta, Syahrir dan H. Agus Salim. Saudara bayangkan, dari 4 pahlawan nasional, satu dari Jawa dan 3 dari Agam, itulah kehebatan Agam, apakah anda tidak bangga dengan itu? kata beliau. Ditengah-tengah keributan yang terjadi (seperti yang disampaikan harian Haluan) naiklah ke podium Ketua Perhimpunan Generasi Muda Agam se Jabodetabek, yang menyatakan bahwa Generasi Muda Agam se Jabodetabek tetap setia kepada Agam dan bersedia mempertaruhkan darah dan nyawanya untuk itu. Ketika hal ini saya tanyakan kepada anggota DPRD disamping saya, beliau mengatakan: Yah mungkin anak-anak emosi dengan orang yang bertanya tadi, soalnya kita sudah panek dari pagi. Beliau mengatakan bahwa tadi waktu ke Depdagri ditolak masuk, dan setelah bersitegang urek lihia akhirnya dibolehkan masuk tapi hanya 7 orang saja. Dan itu pun kata beliau hanya akan diterima oleh Kepala Humas Depdagri. Jadi emosi anak-anak itu maklumi sajalah. Ketika saya tanyakan kepada anggota dewan yang lain, kenapa acara ini tampaknya sangat tergesa-gesa dan kurang dipersiapkan dengan baik, sebab banyak warga Agam yang tidak mengetahuinya. Beliau mengatakan: Presiden SBY akan ke Padang tanggal 19 September ini, siapa tahu nanti Presiden akan meresmikan PP 84 ini, makanya kita segera ke Jakarta untuk memotongnya, dan kebetulan ada acara studi banding untuak para Inyiak Wali Nagari ke Bogor dan kita gabung saja. Selesai acara (pukul 22.30), karena saya berniat akan mengundang Inyiak Wali Nagari saya kerumah, saya mencari beliau, tapi tidak ketemu. Ditempat parkir bis saya bertanya pada seseorang yang mungkin kenal beliau, orang itu mengatakan bahwa Inyiak Wali Nagari saya tidak ikut ke Jakarta. Ketika saya katakan bahwa: kan semua Wali Nagari (81 orang) ikut ke Jakarta, beliau mengatakan memang tidak semua wali nagari datang, tapi yang tidak datang itu sudah satu suara dengan kita. Ketika saya tanyakan anda dari mana? Dari Jakarta atau dari kampung? Beliau mengatakan bahwa beliau adalah Wali Nagari Kubang Putiah, karena baru kenal saya salami beliau sekali lagi. Ada kata-kata yang disampaikan oleh salah seorang pembicara di podium yang sangat kita sesalkan, dan dapat mengurangi kekhidmatan/bobot pertemuan ini, karena perkataan itu sangat merendahkan/menyinggung perasaan saudara kita orang Kurai. Saya berharap kita semua lebih hati-hati berbicara dalam suatu forum. Pepatah mengatakan: Karena nila setitik, ........ Alah sakitu sen dulu dari ambo, mungkin dunsanak Hendri Ruslan (yang baru saya kenal) bisa manambahkan no. Dunsanak Aam dan Elthaf, maaf talambek manambahkan no, ambo baru turun gunuang. Wass. Wr. Wb. [EMAIL PROTECTED] Maaf, sangajo indak dikuduang, untuak millis BanuaNet "Elthaf (elthaf)" wrote: FYI Pertemuan Perantau Agam di Jakarta: NYARIS TERJADI INSIDEN PEMUKULAN JAKARTA, 1 SEPTEMBER 2006-09-03 (Haluan, Senin 04-09-2006) Nyaris terjadi insiden pemukulan dalam petemuan perantau Agam di Jakarta yang tergabung dalam Badan Koordinasi Masyarakat (Bakor Agam) Jakarta dengan DPRD dan para Waligari se Kota Agam, di Jakarta, jumat (1/9) malam. Peristiwa terebut dipicu oleh salah seorang yanh hadir dalam pertemuanitu yang menyampaikan aspirasi berseberangan, yaitu setuju PP 84 Tahun 1999 diterapkan. Pertemuan tersebut dimulai dengan oleh Ketua Bakor Agam Jakrta Amir Thalib, Ketua Perhimpunan Walinagari (Perwana) Agam Anwar Maksum , Keua DPRD Agam Yandril dan Anggota Komisi II DPR RI dari Agam andi Wahab DT. Majo Kayo kesemua pembicara menyatakan tekadnya untuk menolak PP 84. Acara sesi kedua merupakan diskusi dan tukar pendapat yang dipandu oleh Harsal Dt. Putih mmebrian kesempatan kepada yag hadir untuk bericara dan ksempaan pertama itu kebetulan Hendri yang berasal dari Kubang putih Banuhampu. Hendr mempetanyakan sikap DPRD dan Walinagari yang menolak PP 84. "Seharusnya yang ditanyakan itu masyarakatnya dengan melkukan jajak pendapat , tidak bisa Walinagari mengklaim begitu saja. Di Banuhampu saja misalnya, lebih khususnya lagi nagari saya Kubang Putih, sampai sekarang masyarakatnya, baik yang dikampung maupun di rantau ingin bergabung dengan Kota Bkittinggi," ujar almni ITB itu. Henri juga mempertanyakan pernyataan Andi wahab DT. Majo Kayo ketika memberikan sambutan mengatakan bahwa PP 84 adalah produk orde baru yang harus ditolak diterapkan era reformasi sekaran ini. "aakah semua produk Orde Baru itu jelek," kata Hendri mempertanyakan. Pernyataan yang dilontarkan Hendri itu membuat para Walinagari yang hadir pada malam iyu bagaikan kebakaran jenggot, mereka mencak-mencak sambil menggaregak dan mengacungkan tangan untuk bisa bicara. Semua mata Walinagari tertujuke Hendri yang tegas-tegas bersbrangan dengan mereka. Tidak ayal ada Walinagari yang mencoba mendekatai Hendri dan ada salah seorang yang sempat memegang krah baju Hendri. Namun unsiden itu dapat diredakan oleh salah seoran anggota DPRD Agam. "kancin baju saya copot satu," kata Hendri kepada Haluan. Memasuki sesi kedua taya jawab, DT. Putih sebagai moerator kembali meminta yang hadir untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya. Namun dia membatasi apa yang disampakan, yaitu yang sifatnya mendukung penolakan terhadap PP 84. dari sekian yang menyampaikan pndapatnya, ada juga ungkapan kekecewaan terhadap pertemuan tersebut karena yang banyak hadir dalam ruangan pertemuan itu hanya Walinagari dan anggota DPRD Agam. Sedangkan dari perantau sendiri dinilai idak lebih dari 5 persen dan yang hadir itupun hanya sebagian besar pengurus Bakor Agam. Ungkapan rasa kecewa itu disampaikan Walinagari Palembayan Abd. Hasyim. Dia saja kecwa dengan perantau yang sedikit hadir, tapi lebih dari itu tidak satupun perantau dari Palembayan yang hadir. "saya yakin pasti ada orang Palembayan yang ada di Jakarta ini, " tegasnya. Tokoh masyarakat agam yang hadir dalam pertemuan tersebut antara Hasyim Djalal, Aisyah Amini dan Darsah. Sebelum acara diakhiri , moderator Dt. Putih memberi kesempatan kepada Hasyim Jalal dan Aisyah Amini yang mau bicara. Aisyah Amini meminta masalah PP 84 tersebut tidak perlu diributkan lagi antara kedua daerah, yauitu yatu Agam dan Bukittinggi karena kalau terus dirbutkan maka akan mengganggu kedua daerah. Mari kita akhiri konflik ini dengan tidak membicarakan lagi PP 84 itu. Mari kita sama-sama membangun Agam dan Bukittinggi " kata Aisyah Amini. Hasyim jalal yang diminta pendapatnya usa acara mengatakan bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan PP 84 adalah dengan melalui musyawarah. "jalan trbaik itu adalah dengan musyawarah. Sebab dengan menolak PP itu juga tidak mungkin . jadi musyawarah dan saya sudah menyampaikan kepada Gubernur untuk menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah," kata Hasyim Jalal. [EMAIL PROTECTED] www.geocities.com/aatantuah/AsrulAgin.html --------------------------------- Do you Yahoo!? Get on board. You're invited to try the new Yahoo! Mail. -------------------------------------------------------------- Website: http://www.rantaunet.org ========================================================= * Berhenti (unsubscribe), berhenti sementara (nomail) dan konfigurasi keanggotaan, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting * Posting dan membaca email lewat web di http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/messages dengan tetap harus terdaftar di sini. -------------------------------------------------------------- UNTUK DIPERHATIKAN: - Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan Reply - Besar posting maksimum 100 KB - Mengirim attachment ditolak oleh sistem ========================================================= --------------------------------- How low will we go? Check out Yahoo! Messengers low PC-to-Phone call rates. -------------------------------------------------------------- Website: http://www.rantaunet.org ========================================================= * Berhenti (unsubscribe), berhenti sementara (nomail) dan konfigurasi keanggotaan, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting * Posting dan membaca email lewat web di http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/messages dengan tetap harus terdaftar di sini. -------------------------------------------------------------- UNTUK DIPERHATIKAN: - Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan Reply - Besar posting maksimum 100 KB - Mengirim attachment ditolak oleh sistem =========================================================
