saya setuju banget kalo PRT dilindungi regulasi, artinya...konsumen (yg 
menggunakan jasa PRT) juga pastinya dilindungi juga.

Kalau PRT sudah jelas jobdesnya, dan yayasan sudah jelas kewajibannya, tentunya 
konsumen berani bayar mahal. 

Saat ini kita tidak tahu, apa kewajiban yayasan untuk PRT, apakah hanya 
menampung dan menyalurkan saja? sejauh mana mereka memberikan ketrampilan 
kepada PRT? standarisasi juga belum ada. 

Saat ini, babysitter yang dibayar 1juta, belum tentu punya skill yang memadai, 
bahkan kadang-kadang PRT yang sudah pengalaman masih lebih baik, padahal 
gajinya mungkin hanya separohnya.

Saya rasa, kalau regulasinya jelas antara hak dan kewajiban (PRT), tentunya hak 
dan kewajiban yayasan dan konsumen juga akan diperbaiki juga.

Mari saling melindungi :-)

ghozansehat <[EMAIL PROTECTED]> wrote:                                     
fyi aja
  
             ILO Kesulitan Data PRT dan PRT Anak                              
Siswanto - Okezone
                  JAKARTA – Organisasi        Perburuhan Dunia (ILO) mengalami 
kesulitan mendapatkan data         mengenai jumlah pembantu rumah tangga (PRT) 
dan pembantu rumah        tangga (PRTA) anak di Indonesia. 
       “PRT sektor yang sangat        tertutup. Kita kesulitan cari data soal 
ini,“ kata Kepala Penasehat Teknis        Program Internasional untuk Pekerja 
Anak Indonesia  ILO        Annemarie Reerink usai acara seminar di Kantor 
Kementerian Negara        Pemberdayaan Perempuan, Jalan Medan Merdeka Barat, 
Jakarta,Selasa        (26/6/2007). 
       Anne mengatakan survei        lapangan selama ini telah dilakukan 
terhadap  para        pekerja belum dapat merefleksikan jumlah yang ada di 
lapangan. Tetapi        diketahui, dari hasil survei di wilayah Bekasi dan 
Jakarta Timur,        sepertiga PRT yang ada di daerah itu usiannya rata rata 
dibawah 18 tahun.        
       “Buat ILO usia        antara  15-18 tahun masih diperbolehkan, asal      
  pekerjaannya tidak membahayakan jiwa. Tapi untuk usia di bawah 15 tahun       
 dilarang karena akan mengganggu wajib belajar 9 tahun,”ujar Anne.        
       Anne melihat UU Pidana di        Indonesia belum berperan dalam 
penegakan hukum untuk menjerat pelaku        kekerasan. Dia menyatakan perlunya 
dukungan secara politik untuk menegakan        supermasi hukum. 
       “Karena sekarang masih banyak        fleksibilitasnya” kata Anne.(fit)   
 

  
 
http://www.okezone.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29297&Itemid=67
  
             PRT Harus Dilindungi Regulasi                         Siswanto - 
Okezone
                  JAKARTA –        Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 
Meuthia Hatta mengatakan regulasi        terhadap profesi pembantu rumah tangga 
(PRT) dan PRT anak di Indonesia        belum diatur oleh perundang-undangan 
pemerintah secara khusus dan        langsung. 
       “Mereka masih dalam posisi        rentan dan belum ada standarisasi. 
Yang terpenting sekarang bagaimana kita        menyusun regulasi yang tepat,” 
ujar Meuthia Hatta. 
       Hal itu diungkapknanya seusai        Seminar Nasional “Pencegahan dan 
Penanganan Trafficking dan Kerja Paksa        Bagi PRT dan PRT Anak” di kantor 
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan        Jalan Merdeka Barat, Jakarta, 
Selasa (26/6/2007). 
       Regulasi tersebut, kata        Meuthia untuk menghilangkan posisi rentan 
yang dialami PRT dan PRT anak.        Selain itu untuk bagaimana memecahkan  
perlakuan yang        kurang bermartabat  dan tindak kekerasan, misalnya        
secara fisik, seksual dan pembayaran upah yang tidak sesuai.        (fit) 

  
 
http://www.okezone.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29300&Itemid=67
  
  
 
     
                       



 
---------------------------------
Now that's room service! Choose from over 150,000 hotels 
in 45,000 destinations on Yahoo! Travel to find your fit.

Kirim email ke