INI akibatnya jika mental inlander tidak hilang-hilang dari jiwa para pengambil 
keputusan. 

sumber : http://www.iwork- id.org/index. php?action= news.detail& id_news=63
Artikel
Pemimpin yang tak paham rakyatnya
Bias penandatanganan ASEAN Charter
Kabar buruk tentang nasib buruh migran Indonesisa ternyata tidak hanya berupa 
tindak kekerasan dan perlakukan sewenang-wenang dari para majikan. Namun bisa 
juga berasal dari sang pemimpin negara. Penandatangan ASEAN Charter oleh 10 
pemimpin negara ASEAN, pada 20 November 2007 lalu menjadi kado akhir tahun yang 
buruk bagi para buruh migran Indonesia.
ASEAN Charter dimata 10 pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara ini pengaturan 
ekonomi yang berorientasi pada investasi menjadi lebih penting dari pada 
mengurusi rakyatnya yang menjadi buruh migran. Para pemimpin ini menjadi tidak 
paham apa yang seharusnya diberikan untuk kepentingan rakyatnya.
“Kuman di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak 
kelihatanEmerupakan gambaran yang pas untuk ASEAN Charter. Buruh migran yang 
merupakan persoalan serius dan strategis di kawasan Asia Tenggara lenyap dari 
pasal dan ayat deklarasi ini. Para buruh migran hanya menjadi seonggok manusia 
yang tidak penting untuk dibicarakan apa lagi diperjuangkan nasibnya oleh para 
pemimpin ini.
Para pemimpin ini melupakan fakta bahwa ada 15 juta buruh migran asal Asia 
Tenggara yang bekerja di seluruh dunia. Dari 15 juta buruh migran ini, 40 % 
terkonsentrasi di kawasan Asia Tengggara. Jumlah yang sangat signifikan untuk 
“seharusnyaEdibicarakan dan menjadi sebuah kesepakatan bersama para pemimpin 
ASEAN.
Indonesia sebagai negara dengan pengirim jumlah buruh migran terbesar ternyata 
tidak mampu atau memang tidak mau memperjuangkan nasib rakyatnya yang menjadi 
buruh migran. Tindak kekerasan dan perlakukan tidak manusiawi dari majikan di 
negara bersangkutan seharusnya bisa ditindaklanjuti dengan membuat kesepakatan 
bersama di dalam ASEAN Charter ini. Namun apa lacur, tidak dilakukan sama 
sekali!
Momentum untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia teurtama yang menjadi 
buruh migran telah disia-siakan begitu saja oleh pemimpin kita. Senyuman sang 
pemimpin pada saat penandatangan deklarasi menjadi paradoks atas keterpurukan 
nasib jutaaan buruh migran Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia.
Kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang yang dialami para buruh migran 
Indonesia setiap harinya, tak mampu menggugah mata hati sang pemimpin. Sang 
pemimpin merasa lebih baik mengurusi para investor yang dijamin lebih mampu 
menaikan citra, dari pada mengurusi buruh migran yang hanya membuat kecut muka 
perdana menteri Malaysia dan Singapura.
ASEAN Charter merupakan penada bagaimana Indonesia bukan negara penting di 
kawasan Asia Tenggara. Letaknya memang strategis secara ekonomi, namun 
pemerintah dan rakyatnya bukanlah “orang pentingEdi kawasan ini yang harus 
didengar apa keinginan dan kebutuhannya. Indonesia. 
Jadi walaupun jumlah rakyat Indonesia di atas 200 juta, bukan menjadi ancaman 
serius palagi menjadi mitra. Rakyat Indonesia hanya layak menjadi pangsa pasar 
beragam produk negara-negara tetangga, atau hanya menjadi buruh migran dengan 
jenis pekerjaan pembantu rumah tangga. (btl)


       
---------------------------------
 Support the World Aids Awareness campaign this month with Yahoo! for Good

Kirim email ke