tapi pada dasar nya memang tidak ada perlindungan yg penuh dan standart gaji yg sama dgn pelaut asing.tapi kalau untuk urusan certifikat dan macam macam yang sifat nya duit masuk bagi pemerintah pasti itu yg di utama kan agar cepat terlaksana.ngerti aja lah bro!!!
________________________________ From: Dan Rangi <[email protected]> To: "[email protected]" <[email protected]> Sent: Friday, August 10, 2012 12:26 AM Subject: [pelaut] Berita Terkini... Pelaut Indonesia Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Korea Selatan memberi sinyal akan menghentikan perekrutan pelaut Indonesia karena banyaknya yang kabur dari kapal perikanan mereka. Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi Rustandi dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan, para pelaut Indonesia lalu bekerja secara ilegal di darat, yakni di berbagai perusahaan di Korea Selatan. "Pemerintah Indonesia harus segera mencari solusi, seperti pembenahan sistem perekrutan dan penempatan pelaut sesuai aturan internasional," kata Hanafi. Menurut dia, kaburnya sejumlah pelaut Indonesia itu akibat kerasnya kehidupan di kapal perikanan. Penyebab lain, mereka tidak mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang memadai, sehingga mereka memilih lari dari kapal dan bekerja di darat meski dengan status tenaga kerja ilegal atau "illegal workers". Berdasar informasi yang diterima KPI dari Prof Kim Soo-Il, Advisor KBRI di Korea, jumlah pelaut Indonesia yang lari terus meningkat, jika sistem perlindungan pelaut yang bekerja di luar negeri tidak segera diperbaiki. Sekretaris Pimpinan Pusat KPI Sonny Pattiselano menambahkan, kaburnya pelaut Indonesia dari kapal perikanan Korea karena mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai. Selain tidak dilengkapi dengan perjanjian kerja laut (PKL), pelaut juga banyak yang gajinya di bawah standar. Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal perikanan umumnya sangat memprihatinkan, karena tidak mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang memadai. Penyebabnya, karena belum ada regulasi yang jelas tentang tata cara dan proses rekrut pelaut ke luar negeri. Akibatnya, banyak pelaut menghadapi masalah di luar negeri, seperti gaji tidak sesuai standar, perlakuan kasar, dan masalah lainnya. "Akar masalahnya di dalam negeri, seperti regulasi, keseriusan pejabat melaksanakan aturan, dan menghilangkan tarik menarik kepentingan sektoral," ujar Sonny. KPI berharap Menteri Perhubungan segera menerbitkan peraturan tentang "Ship Manning Agency" sebagai petunjuk teknis PP No.20/1020 tentang Angkutan di Perairan. Peraturan ini sekaligus sebagai acuan bagi "manning agency" (perusahaan pengawakan kapal) dalam merekrut pelaut yang akan bekerja di dalam dan luar negeri. Selama ini, menurut Sonny, banyak pelaut perikanan diberangkatkan ke luar negeri tanpa PKL dan buku pelaut. Berdasarkan ketentuan Dirjen Perhubungan Laut, setiap pelaut yang akan bekerja di luar negeri harus memiliki PKL dan buku pelaut. Namun, ketentuan ini sering diabaikan "manning agency" atau PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang juga menempatkan pelaut ke luar negeri. Ia juga menyoroti pihak Imigrasi di bandar udara yang meloloskan pelaut ke luar negeri jika mereka menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) tanpa menunjukkan persyaratan memiliki PKL dan buku pelaut. Kelonggaran mendapat KTKLN ini menyebabkan pelaut tidak mendapat perlindungan maksimal. "Jika, mereka mendapat masalah di luar negeri, tidak ada yang mau bertanggung jawab, sehingga banyak pelaut telantar di luar negeri," ujar Sonny Pattiselano. [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ 1. Moderator tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dan/atau identitas asli pengirim berita. 2. ATTACHMENT akan dibanned, krmkan ke pelaut-owner atau upload ke FILE. Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/pelaut/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/pelaut/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
