Aktor-aktor pembentuk kota Membahas masalah perkotaan, dari perspektif penataan ruang semata, tanpa melihat peran aktor pembangunannya saat ini jadi kurang lengkap. Nampaknya planner kini dihadapkan pada tantangan untuk menganalisis aspek pelaku. Tidak bisa lagi berasumsi bahwa 'ruang' (dan resources terkait) sebagai obyek yang ditata adalah 'dikuasai' Pemda, sehingga implementasi rencana tata ruang menjadi 'domain' pemerintah (daerah) semata. Terutama saat pertumbuhan (penduduk) perkotaan tak terkendali, karena kiriman dari hinterland. Sebaliknya kemampuan manajerial yang terbatas, ruang yang bisa di-adjust juga kian terbatas, sehigga setiap keputusan akan menghadapi trade-off yang sulit. Apalagi jika kemampuan fiskal daerah juga kian terbatas, hutang tidak leluasa lagi. Sementara iklim demokrasi membawa permasalahannya sendiri. Dalam kasus masalah ibukota tentu aktor yang terkait sangat banyak, tapi bicara yang paling besar dan kita kenal, setidaknya: DKI, Pemda Bodetabek, Presiden, Departemen2, legislatif, warga DKI, warga Bodetabek, pendatang dari seluruh daerah, dan para Planner. Kalau dicoba dianalisis kemampuan/ kelemahan, peran positip/ negatif masing2. Jakarta, bukan karena pemdanya hebat maka pendapatan daerahnya tinggi, tapi karena 'magnit' ibukotanya. Tapi soal kewenaan dalam mengatasi masalah juga terbatas, karena kiriman manusia (formal, informal) tidak bisa dia bendung. Setiap tindakan bisa jadi simalakama. Kalau pendatang informal difasilitasi, akan mengundang pendatang lebih banyak lagi. Kalau tidak diakomodir salah juga. Pemda Bodetabek, agak kurang jadi sorotan (sasaran makian), padahal luas wilayah terbangun Bodetabek kian membengkak, juga investasi yang masuk. Andilnya juga besar dalam menangani dan kegagalan pengendalian wilayah ini. Semua orang mengikuti pilkadal Bowo vs Adang, tapi kecuali walikota Depok yang terus dirongrong dewannya, pedulikah kita dengan siapa walikota/bupati Bodetabek, padahal wilayahnya metropolitan pula, siapkah birokrasinya?. Warga pendatang, tidak bisa disalahkan datang membanjir, karena kesulitan ekonomi di daerah. Tapi peran mereka di ibukota juga campur-campur. Tenaganya kadang dibutuhkan, tapi kadang involusi saja (dikurangi juga tak mengurangi output). Repotnya, karena keterbatasan, perebutan ruang, dan orientasinya untuk ngirim ke kampung jadi kurang peduli lingkungan tempat tinggal/kerjanya, sehingga sering dirasa 'mengganggu' bagi warga setempat (penyebab banjir, jalan macet, sumber kejahatan?, dst). Secara lebih sempit, pengelolaan fasilitas bagi warga DKI vs Bodetabek saja sulit. Pegawai DKI saja sebagian (besar?) tinggal di Bodetabek, dan mayoritas warga wilayah sekitar ini memang kerjanya di DKI. Sehingga soal siapa mengirim masalah ke siapa, siapa yang membayar vs siapa yang menerima manfaat selalu jadi soal. Nyatanya kerjasama antar pemda se Jabodetabek sulit dilakukan, bahkan sejak tahun 70an. Kemudian peran departemen2, yang sebagian menjadi magnet ibukota. Mereka punya resources, tapi dalam iklim otonomi daerah ini posisinya jadi kian canggung saja. Terbukti dalam penanganan banjir, transportasi yang secara makro di bawah kewenangannya, tapi ternyata tidak jelas juga. Dalam polemik JORR yang lalu misalnya, terkesan peran pemda Jabodetabek kurang disebut sebagai stakeholder, termasuk depar emen perhubungan. Padahal setelah didesak soal traffic management, Jasa Marga mengaku tak punya kewenangan mengatur lalu-lintas, sekalipun hanya menutup pintu tol saat jalan tol macet. Oh ya, uang berputar 'di pusat' (kebetulan Jakarta), bukan karena DKI, tapi karena kebijakan nasional kita sampai hari ini lebih fokus ke pertumbuhan dan stabilisasi makro ekonomi , dengan korban ketimpangan regional. Aktornya adalah Depkeu, BI, Bappenas. Yang tidak selalu membantu Jakarta, buktinya, untuk mengeluarkan bus berbahan bakar gas bagi transport public yang aman untuk lingkungan, dari pabean, malah Depkeu/Beacukai mengenakan tarif berlipat, karena bahan bakarnya bukan premium. Aktor lain, pemodal, pembangun, yang secara nyata kekuatan modal dan power, karena selalu dinanti, oleh mereka yang selalu mendamba untuk "menciptakan iklim investasi yang kondusif", yang dzikirnya investor, investor, investor. Sehingga tidak jelas lagi siapa yang jadi regulatornya, siapa yang melindungi kepentingan public. Legislatif, parpol, punya peran yang lain lagi, yang kadang sulit diduga, demi kepentingan politik, konstituen, sponsor, atau pemerintah? Di balik semua aktor itu, sudah barang tentu adalah 'kepentingan' masing-masing. Sehingga urusannya bukanlah menyepakati, tapi tawar menawar. Yang disebut politik. Lalu, apa peran planner? Adakah planner netral? Karena kalau melihat distribusi kerja planner yang lebih dari 60% di pemerintahan, bisa di DKI, di Bodetabek, di daerah lain, di pusat, sisanya mayoritas sebagai konsultan dari mereka. Jadi kalau kita 'memaki' instansi-instansi itu, bukankah para planner (kita?) juga yang merencana disana? Adakah satu kata satu bahasa di antara planners dari tiap lembaga itu? Di antara konstelasi aktor pembangunan, dan kepentingan masing-masing tersebut, bisakah setidaknya para planner yang bekerja di/untuk tiap pihak itu setidaknya bertukar pandangan, membahas masalahnya dalam bahasa (kalau bukan tujuan) yang sama? Terutama dari tiap pemda yang bertetangga tersebut. Mungkin para planner dari masing-masing pemda dan lembaga terkait mendorong para pihak untuk bisa buka-bukaan buku, DKI punya kewajiban & hak apa ke tetangga, sebaliknya tetangga punya kewajiban & hak atas DKI dan di antara mereka, sehingga semua jelas hitungannya. Tidak terus-menerus saling lempar tuduhan.@@@ Salam, Risfan Munir, IAP
__________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
