Kita butuh transportation planning... bukan cuma highway engineering..

salam,
-K-


__________________________________









Enam Ruas Tol Bisa Atasi Kemacetan?

 

"Pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota di Jakarta adalah upaya 
kontraproduktif dalam pembangunan transportasi kota. Rencana itu disodorkan 
sebagai cara mudah menyelesaikan persoalan kemacetan," kata Tubagus Haryo 
Karbyanto, anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta.


 
Enam ruas tol dalam kota itu adalah Kemayoran- Kampung Melayu (9,646 
kilometer), Duri Pulo-Tomang- Kampung Melayu (11,38 km), Rawa Buaya-Sunter 
(22,8 km), Sunter-Pulo Gebang (10,8 km), Pasar Minggu-Casablanca (9,55 km), dan 
Ulujami-Tanah Abang (8,26 km).


 
Nilai total proyek diperkirakan Rp 23 triliun, berkonstruksi layang. Tentu saja 
karena nilai proyek dihitung tahun 2006, maka bila dibangun tahun 2009, biaya 
dapat membengkak hingga 30 persen menjadi Rp 30 triliun.


 
Bahkan, bisa lebih mahal lagi karena harga baja, misalnya, terus merangkak naik 
dipicu lonjakan harga minyak mentah dunia.

 
Titik terang pembangunan enam ruas tol makin terlihat setelah Departemen 
Pekerjaan Umum menyetujui pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta. 
Pembangunan tol dalam kota tersebut, dalam versi Departemen PU, diharapkan bisa 
mengurai kemacetan di Jakarta.


 
"Awalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pelaksana proyek ditunjuk 
langsung, tetapi hal itu bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 
2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 
Infrastruktur," kata Menteri PU Djoko Kirmanto.


 
Djoko mengajukan tiga cara mencari kontraktor pembangun enam ruas tol itu. 
Pertama, penunjukan langsung. Kedua, tender dengan preferensi kepada Pemprov 
DKI Jakarta sebagai inisiator proyek.

 
Ketiga, tender biasa dengan catatan pemenang tender harus bekerja sama dengan 
Pemprov DKI Jakarta. "Saya telah menyarankan Menko Perekonomian Boediono selaku 
Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) untuk 
memilih opsi ketiga, dengan alasan agar pembebasan lahan dapat cepat dikerjakan 
Pemprov DKI Jakarta," ujar Djoko.


 
Penghancuran tol 
Menurut Tubagus Haryo Karbiyanto, yang lama berkiprah di Divisi Perkotaan dan 
Masyarakat Urban Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengurangi kemacetan 
perkotaan dengan membangun ruas jalan baru maupun tol merupakan paradigma usang.


 
"Pemerintah sama sekali tidak belajar dari kesalahan di negara lain, yang telah 
lebih dahulu membangun tol dalam kota. Setelah menyadari kesalahannya, mereka 
menghancurkan tol-tol dalam kota. Sedangkan kita malah berniat membangunnya," 
ujar Tubagus Haryo.


 
Penghancuran tol dalam kota dilakukan Wali Kota Seoul Myung Bak Lee di Korea 
Selatan serta dua kota di Amerika Serikat, yakni San Fransisco dan Boston. 
Keberadaan jalan tol dalam kota diakhiri karena memicu peningkatan arus 
kendaraan pribadi sehingga penghancuran merupakan solusi terampuh untuk 
mengakhirinya.

 
Tahun 2006, Seoul pun dianugerahi Sustainable Transport Award sebab berhasil 
merestorasi kota dengan meruntuhkan jalan layang tol di tengah kota sepanjang 4 
mil (sekitar 6,5 km).

 
Otoritas Kota Seoul juga menyisakan pilar-pilar tol sebagai monumen, sebagai 
"peringatan keras" kepada kota lain agar tidak mengekor kesalahan mereka. 
Koridor memanjang yang dulunya lahan tol di tengah kota lalu dialihfungsikan 
sebagai areal publik. Tiap malam koridor ini dimanfaatkan sebagai arena bermain 
anak-anak.

 
Kota Seoul pun bertransformasi dari kota berwajah dingin dengan hutan-hutan 
betonnya menjadi kota yang lebih manusiawi.

 
Di Kota Seoul, penghancuran jalan tol diikuti pembangunan jalur bus. Begitu 
pula di kota-kota besar dunia, penghancuran tol dalam kota selalu dibarengi 
pembangunan jaringan transportasi massal untuk melayani mobilitas penduduk dari 
kawasan komuter ke tengah kota.


 
Yang terpenting, kota-kota besar itu mematuhi tata kota dan tata ruang serta 
pola transportasi makro.

 
Berbicara tentang pola transportasi makro, Tubagus Haryo mengingatkan, rencana 
enam ruas tol dalam kota Jakarta tidak tercantum dalam The Study On Integrated 
Transportation Master Plan (Sitramp) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 
Bekasi (Jabodetabek).


 
Bila dipaksakan, Tubagus Haryo khawatir lambat laun lalu lintas di tengah kota 
Jakarta akan terkunci. Dalam studi tahun 2002-2003, pada sejumlah titik keluar 
jalan tol dan perempatan jalan terindikasikan kelebihan volume kendaraan pada 
jam-jam sibuk.


 
Bila idealnya menampung maksimal 90.000-100.000 kendaraan per jam, tetapi di 
ruas jalan itu kendaraan yang melintas dapat 150.000 unit per jam. 
Pengemudi pun dapat menunggu 5-7 kali pergantian lampu pengatur arus lalu 
lintas berwarna merah sebelum melintas. Jadi, kira-kira 15-20 menit untuk 
melalui satu perempatan.

 
Belum lagi, bila hujan turun, lampu pengatur arus lalu lintas mati, dan 
peristiwa besar, seperti final kompetisi sepak bola di Gelora Bung Karno 
Jakarta, kemacetan makin parah.

 
Berdasarkan data Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta tahun 2006, selama dekade 
terakhir pertambahan panjang jalan di Jakarta hanya kurang dari satu persen per 
tahun.

 
Sebaliknya, pertumbuhan rata-rata kendaraan sekitar 10 persen per tahun. Dalam 
sehari rata-rata diajukan sekitar 300 STNK mobil baru.

 
Kemauan membayar tol 
Menurut Djoko Kirmanto, dimensi jalan di Jakarta hanya enam persen dari total 
luas Jakarta. "Di Melbourne, Australia, luas jalan mungkin di atas 20 persen 
sehingga kepadatan lalu lintas tidak terasa sehingga di Jakarta, panjang jalan 
harus ditambah minimal jadi 10 persen," ujarnya.


 
Pembangunan jalan memang dibutuhkan. Tahun 2008 alokasi anggaran terbesar 
Departemen PU bahkan untuk pembangunan jalan senilai lebih dari Rp 15 triliun. 
Akan tetapi, membangun jalan tol lebih banyak di dalam kota Jakarta dan 
sekitarnya mungkin sia-sia sebab nantinya akan terjadi penumpukan dengan bus 
transjakarta, monorel ataupun subway.

 
Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang tol, jalan tol seharusnya 
menjadi bagian dari rencana umum jaringan jalan nasional sehingga tidak dapat 
dibangun sebagai bagian jaringan jalan provinsi.


 
Dari sisi investor, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Frans Sunito, mewakili 
perusahaan tol terbesar di Indonesia, mengatakan, bilamana memberi keuntungan 
wajar, maka investor mana pun bersedia membangun enam ruas tol di dalam kota 
Jakarta.


 
"Karena proyek ini berkonstruksi layang, maka bernilai positif sebab tidak 
membebaskan lahan terlampau banyak. Tetapi, bukan berarti biayanya ringan 
karena konstruksi layang nilainya 2-3 kali lebih mahal daripada tol di 
permukaan tanah," kata Frans.


 
Meski demikian, Frans menegaskan, Jasa Marga belum meminati proyek itu sebab 
akan berkonsentrasi lebih dulu untuk membangun tol trans-Jawa dan Jalan Lingkar 
Luar Jakarta/Jakarta Outer Ring Road II.

 
Hitungan tarif dasar tol tahun 2007 ini, jelas Frans, sebesar Rp 600 per km-Rp 
700 per km. Ambil contoh ruas tol Pasar Minggu-Casablanca (9,55 km), maka 
konsumen diharuskan membayar Rp 7.000 sekali jalan.

 
Bila tarif dasar dihitung sejak proyek dimulai tahun 2009, maka karena tarif 
diprediksi Rp 1.000 per km sehingga tarifnya menjadi Rp 10.000 sekali jalan. 
Nantinya, tarif tol ini akan "bertemu" dengan komponen tarif, yakni dasar 
kemauan konsumen untuk membayar atau willingness to pay terhadap manfaat yang 
diperoleh karena menggunakan jalan tol dibandingkan dengan bila melalui jalan 
non-tol.


 
Bila tol dalam kota tetap macet karena antrean di ujung tol, seperti kemacetan 
tol Cawang- Pluit atau Cawang-Tanjung Priok-Jembatan Tiga, sehingga waktu 
tempuh tidak banyak terpangkas atau bila tarif dirasa terlalu mahal, apalagi 
konsumen masih harus beli bensin dan tarif parkir yang makin mahal, maka 
mungkin konsumen tidak berminat menggunakan tol dalam kota itu.


 
Jika kita membandingkan tarif kereta api rel listrik (KRL) jurusan Pasar 
Minggu-Tebet yang tidak jauh dengan ruas jalan Casablanca dengan tarif Rp 1.500 
per penumpang, tentu saja tarif tol Pasar Minggu-Casablanca yang besarnya Rp 
7.000 atau Rp 10.000 untuk sekali jalan itu terasa lebih mahal. Jadi, mengapa 
tak memperbanyak frekuensi KRL saja. (Haryo Damardono) 

























































      
____________________________________________________________________________________
Never miss a thing.  Make Yahoo your home page. 
http://www.yahoo.com/r/hs

Kirim email ke