| bebas kertas, tak terbatas, tampil tuntas |
Jumat, 5 Februari 1999 |
PROMOSI DI SINI |
|
Untuk Mengambilnya NU Harus Bayar Rp 423 Juta Bantuan Obat Singapura Tertahan di Perak Surabaya, JP.- Lagi, bantuan sosial kemanusiaan dari luar negeri untuk keluarga prasejahtera melalui PWNU Jatim tertahan. Kalau sebelumnya PWNU sempat diminta membayar Rp 2,5 miliar untuk bisa mengambil beras sumbangan Jepang dari gudang Bulog, kini giliran bantuan obat-obatan dari Singapura yang tertahan di Bea Cukai Tanjung Perak. Pasalnya, untuk bisa mengambil 21 ton obat-obatan bantuan Singapura itu, PWNU Jatim harus membayar bea pajak sebesar Rp 423 juta. ''Terus terang, ini di luar kemampuan NU. Kenapa setiap ada bantuan dari luar negeri, untuk mengambilnya kami selalu dibebani dengan biaya tinggi. Padahal, bantuan itu akan dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada rakyat yang tidak mampu. Termasuk akan disumbangkan kepada korban kerusuhan di Ambon,'' ujarnya Ketua PWNU Jatim Drs KH Hasyim Muzadi, dengan nada prihatin. Karena Bea Cukai Tanjung Perak tetap bersikeras menagih pajak obat-obatan bantuan Singapura itu sebesar Rp 423 juta, NU terpaksa tak bisa berbuat banyak. Yang bisa dilakukan hanya minta pembebasan pajak kepada pemerintah. Kemarin surat permohonan pembebasan pajak ke Dirjen Pajak sudah dibuat. Rencananya, surat itu akan dikirim ke Dirjen Pajak di Jakarta hari ini. Hasyim mengaku tak habis pikir dengan model birokrasi semacam itu. Sepertinya pemerintah Indonesia tidak menghargai bantuan yang diberikan negara asing. Terbukti, setiap ada bantuan dari luar negeri untuk misi kemanusiaan, masih diperlakukan sama dengan barang dagangan. ''Bagaimana orang asing mau percaya kalau caranya begitu. Masak orang memberi bantuan saja birokrasinya masih dipersulit,'' tandasnya. Padahal, lanjut Hasyim, tawaran bantuan negara asing untuk warga prasejahtera melalui NU Jatim terus berdatangan. Menurut informasi non formal yang ia terima, negara Australia dan Kanada juga akan menyusul memberi bantuan. ''Yang saya khawatirkan, kalau birokrasinya tetap begini terus, justru akan merusak citra pemerintah Indonesia,'' paparnya. BERAS JEPANG BERMASALAH Sementara itu, bantuan beras dari Jepang ternyata juga masih simpang siur. Menurut Kadolog Jatim beras dari Jepang sudah datang dan ada di gudang Dolog, kalau dibutuhkan tinggal diambil. Sedang informasi dari Bulog, beras bantuan Jepang masih belum datang. Untuk itu NU akan melakukan klarifikasi dengan Konjen Jepang di Surabaya. Selain itu, NU Jatim juga akan menyurati Kabulog untuk menanyakan adanya kepastian beras bantuan itu. NU akan minta dalam 10 hari dari sekarang sudah harus ada kejelasan. ''Kalau tidak ada kejelasan, kami akan kirim surat ke presiden. Karena masalah ini tidak hanya dilihat material bantuannya saja, tapi menyangkut kredibitas pemerintah.'' (cho) | ||
- Re: birokrasi yang keterlaluan ! deddy priadi
- Re: birokrasi yang keterlaluan ! Blucer Rajagukguk
JPEG image