| Berita Utama | Senin, 8 Februari 1999 |
"Jangan-jangan Malah DPR Ditanyai Soeharto"JAKARTA - Gagasan Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) Zarkasih Nur untuk memanggil mantan presiden Soeharto ke DPR, ditanggapi secara hati-hati oleh kalangan anggota Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR. bagi Golkar tidak ada masalah. Namun untuk melangkah ke pemanggilan, hendaknya dibicarakan secara cermat lebih dulu. Demikian rangkuman tanggapan dari dua anggota FKP, Eky Syachrudin dan Abu Hasan Sazili, menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, kemarin, sehubungan dengan ide Zarkasih Nur perihal pemanggilan Soeharto ke DPR. Abu Hasan Sazili menilai ide Ketua FPP sebagai terobosan baru. "Saya setuju atas gagasan itu, karena kita cukup menaruh perhatian pada masalah ini. Tapi sebelum dilakukan pemanggilan hendaknya dibicarakan dulu subtansinya apa.'' "Kalau tidak jelas masalahnya, jangan-jangan nanti malah anggota DPR yang ditanyai Soeharto,'' katanya. Karena itu, masalah tersebut harus dibicarakan secara lebih cermat. "Dan kalau nanti dilobi kita siap membicarakan,'' tambah mantan Ketua Pansus RUU Politik itu. Kurang Serius Sebelumnya diberitakan, Fraksi Persatuan Pembangunan akan mengajak fraksi-fraksi lain di DPR memanggil Soeharto. Dengan pertimbangan, Pemerintah saat ini tampak kurang sungguh-sungguh memeriksa. "Pemeriksaaan terhadap Soeharto belum menampakkan hasil yang jelas,'' kata Zarkasih Nur. Dia mengatakan, pemanggilan itu didasari ketentuan Pasal 35 Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR dan DPRD yang telah disahkan. "Dalam undang-undang baru itu, DPR berhak memanggil siapa saja ke DPR. Kalau yang dipanggil menolak, dapat dikenai hukuman penjara satu tahun,'' tambah salah seorang ketua DPP PPP itu. Dia mengemukakan pemanggilan itu merupakan terobosan baru dalam rangka mempercepat pemeriksaan terhadap Soeharto. Soal kapan melobi fraksi-fraksi lain, Zarkasih menyatakan pada waktu yang tak terlalu lama. Anggota FKP Eky Syachrudin menilai gagasan tersebut bagus. Karena kalau itu dilakukan, akumulasi kekecewaan rakyat terhadap Pemerintah tidak akan mengkristal sehingga revolusi sosial tak akan terjadi. Dia mengakui Pemerintah selama ini tampak kurang serius memeriksa Soeharto, dan itulah yang menimbulkan kekecewaan. Dia mengakui pada satu sisi Pemerintah sudah baik, misalnya dengan memberlakukan ketentuan mengenai PNS yang baru, pembatasan masa jabatan presiden, dan lain-lain. Cuma, di sisi lain, dalam kasus Soeharto tampak kurang serius. Eky menyayangkan jika kemudian rakyat tidak percaya pada Pemerintah. "Karena itu gagasan tersebut bagus, dan mudah-mudahan dengan cara tersebut akan mendorong Presiden BJ Habibie cepat menyelesaikan pemeriksaan,'' katanya. Bagaimana dengan sikap Golkar? Eky menyatakan tak masalah, karena Golkar melalui Ketua FKP MPR Marzuki Darusman pernah menyampaikan usul untuk memberlakukan tahanan rumah pada Soeharto. "Jadi sebenarnya gagasan PPP itu sama dengan Golkar. Masalahnya sekarang ABRI bagaimana,'' ujarnya. Menjawab pertanyaan Sazili mengatakan, sekiranya bisa dilakukan pemanggilan maka dalam kesempatan itu bisa ditanyakan apakah Soeharto bersedia mengembalikan hartanya ke negara. Juga dapat ditanyakan apakah yayasan-yayasan yang dia pimpin bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak.(nas-23g) |
Berita Utama | Semarang | Sala & DIY | Jawa Tengah | Budaya | Olahraga
Internasional | Opini | Ekonomi | Fokus | English | Menu Utama
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA
GIF image
GIF image