jawab sekalian mbak,
Putra-puteri daerah adalah orang-orang yang menetap
di daerah-daerah tersebut. Pengertian Putra-putri daerah bukan hanya
meliputi penduduk asli daerah tersebut, tetapi juga meliputi para pendatang
yang telah lama menetap didaerah tersebut, telah mengklaim daerah tersebut
sebagai tempat tinggalnya. Contoh penduduk pendatang dari Makassar yang
menetap di Tim-Tim, seharusnya dapat mengklaim Tim-Tim sebagai tempat
tinggal mereka, mereka seharusnya dapat mengklaim bahwa mereka adalah
Putra-puteri Timor-Timur. Kenyataannya lain. Sama seperti pengertian
Pribumi dan Non Pribumi, yang telah dikacaukan dengan istilah
Indonesia Asli (Melayu, Jawa, dll) dengan keturunan Chinese.
Putra Nasional? belum pernah dengar itu...Putra Indonesia...bukankah kita
seharusnya yang disebut putra putri bangsa/nasional, baik itu
dari "pribumi" maupun "non pribumi"
Mengapa harus ada? Sama seperti Pribumi dan Non Pribumi, mengapa harus
ada juga istilah-istilah ini. Harus diakui, istilah istilah ini dapat
memecah belah bangsa.
Terima Kasih atas penjelasannya, penjelasan ini banyak saya terima dari
rekan lain. Seharusnya yang saya cantumkan adalah Putra Sulawesi.
Mungkin lebih klop. Atau Putera Kelahiran Indonesia Timur.
Asal Jujur dan Tidak bermuka dua? Saya rasa ini juga perasaan umum
setiap orang, bukan hanya dari suku makassar saja.
pesan saya bukan dilihat dari "Kegilaan Jabatan" tetapi dari
"partisipasi" PUTRA-PUTERI daerah di tingkat Nasional.
Istilah putra-puteri daerah berkembang setelah adanya perasaan ketidak
adilan oleh para penduduk propinsi-propinsi thd program-program
pemerintah yang dirasa hanya menguntungkan penduduk di pulau jawa dan
Ibukota Jakarta pada umumnya. Atau perbedaan pembangunan yang diterima
oleh Daerah Indonesia Barat dan Daerah Indonesia Timur (Timor-Timur
pengecualiannya).
Setahu saya, pemerintah sendirilah yang mengembangkan istilah-istilah
"Putra-Puteri Daerah" yang dinilai dapat membangkitkan tingkat kemajuan
para penduduk dari daerah diluar Jawa dengan daerah di Jawa.
Lembaga-lembaga pendidikan banyak memakai istilah ini, untuk mengatur
keseimbangan pelajar-pelajar dari seluruh Indonesia. Perusahaan-perusahaan
di daerah pun banyak dianjurkan oleh Departemen Tenaga Kerja, untuk lebih
banyak memakai para putra-puteri daerah untuk bekerja di perusahaan
masing-masing.
Istilah-istilah ini sangat sering saya dengar di Freeport, terutama
dikarenakan minimnya Para Putra-Puteri Irian (Asli Irian, bukan pendatang)
yang menduduki posisi-posisi strategis. Persaingan dengan para pendatang
terutama dengan program Indonesianisasi Freeport juga menjadi kendala
bagi kemajuan para Putera Puteri Irian Jaya.
Karena itulah, Program Pengiriman Pelajar Freeport dipusatkan untuk mendidik
Penduduk Asli Irian Jaya, yang semoga nantinya dapat menduduki jabatan
strategis di PT. Freeport Indonesia Co.
Walau tidak bisa menjawab semua pertanyaan saudara, saya harap informasi
yang saya berikan dapat memberikan masukan terutama dalam pengertian
Putra-puteri Daerah.
Sekali lagi, bukan dari Tingi-tinggian jabatan, tetapi dari partisipasi
dan persamaan Hak dan Kewajiban bagi para putera puteri daerah di tingkat
Nasional.
Andrew
On Thu, 4 Feb 1999, Notrida Mandica wrote:
> Mau nanya Mas,
>
> "Putra Daerah" itu siapa? Dan siapa "Putra Nasional"?
> Siapa "Putra Indonesia"? dan mengapa harus ada "Klasifikasi Putra-Putra
> or Putri-Putri"?
>
> And Maaf, Pak Habibie itu bukan orang MAKASSAR, beliau adalah
> Orang Indonesia, turunan Jawa-Gorontalo. Kebetulan saja orang tua beliau
> tugas di Sulawesi Selatan tepatnya di Pare-Pare.
> Tapi bukan di Makassar (Ujungpandang).
>
> Sepengetahuan saya, orang-orang MAKASSAR itu tidak gampang digembirakan
> oleh ikatan suku. Whoever is the leader, mereka tidak pandang bulu,
> asal JUJUR dan TIDAK BERMUKA DUA!!!!
>
> Kalau tentang jabatan tinggi, bagi orang MAKASSAR, BUKAN jabatan
> BIROKRASI, akan tetapi jabatan pendidikan agama atau mental yakni
> SANG GURU! Sebab mereka percaya, birokrasi sangat mudah mengkorup
> manusia -- ini adalah pesan LONTARA dari zaman Sultan Alauddin.
> Sebagai bukti, para SULTAN di Makassar lebih dianggap sebagai SANG GURU
> daripada sebagai RAJA.
>
> Thank you,
>
> ida
>
>
> >
> >Akhirnya, pemerintah memikirkan bahwa sudah saatnya=20
> >memberikan "KEDEWASAAN" kepada masing-masing propinsi
> >untuk dapat mengurus dirinya masing-masing.
> >Desentralisasi adalah yang terbaik bagi kita semua
> >
> >Dan Keinginan untuk tetap bersatu dibawah Republik Kesatuan=20
> >adalah tanggung jawab kita semua, tanpa harus "DIPAKSA dan DITEKAN"
> >oleh pemerintah pusat.
> >
> >Mungkin setelah draft ini disetujui oleh Presiden dan Wakil-wakil
> >rakyat tingkat pusat, Irian Jaya akhirnya dapat membangun daerahnya
> >dengan sumber dana yang lebih dari cukup. Mungkin jalan antara
> >Jayapura dan Wamena dan Merauke dapat diwujudkan.
> >Pembangunan daerah-daerah pedalaman, terutama di lembah Baliem dapat
> >lebih cepat dan membawa kemakmuran bagi warga setempat.
> >
> >Untuk putra-putra daerah, BERPARTISIPASILAH di tingkat Nasional. Banyak
> >putra-putri daerah Irian yang cukup tinggi ilmunya dan telah bersekolah
> >di LN. Kembalilah ke Irian, bangunlah daerah tercinta kita, atau=20
> >wakili Irian Jaya di MPR/DPR PUSAT, jadilah menteri dll.=20
> >
> >Demikian juga untuk Putra-putri ACEH, kembalikan ACEH seperti di bawah
> >pimpinan Sultan Iskandar Muda, ketika bendera ACEH masih berkibar=20
> >sejajar dengan Portugis, Inggris, dll.
> >
> >Untuk para pejuang Gerakan Kemerdekaan Aceh Merdeka dan=20
> >pejuang Organisasi Papua Merdeka, sudah selesai perjuangan anda-anda
> >Anda tidak hanya memberikan kemerdekaan kepada Aceh dan Irian Jaya,
> >namun kepada seluruh Indonesia. Indonesia sudah merdeka dari=20
> >penindasan dan kelaliman.=20
> >
> >Untuk pejuang-pejuang RMS, PRRI/PERMESTA, DI/TII,
> >PKI yang masih menetap di LN. Mungkin sudah saatnya "SAKIT HATI"=20
> >ditinggalkan. Berdamailah dengan Pemerintah, bantulah bangsa dan
> negara.
> >
> >Sudah saatnya kita saling bermaaf-maafan, Pemerintah harus mengambil
> >peran terdepan untuk menyatukan tali bangsa yang telah terputus=20
> >berpuluh-puluh tahun ini. Ampunilah dan berikan grasi kepada=20
> >mereka-mereka yang telah dicap "Pembangkang dan Pemberontak" ini.
> >Kita butuh Rekonsiliasi Nasional untuk terus memperkuat tali bangsa
> ini.
> >
> >Berikan kesempatan kepada Putra Daerah untuk dapat memimpin Bangsa
> secara=
> >=20
> >Nasional. Lihatlah Habibie, bukti dominasi satu golongan suku telah
> berakhi=
> >r.
> >Membuat hati Rakyat Makassar bangga sebagai Bangsa Indonesia, karena=20
> >salah seorang putranya berhasil menduduki jabatan tertinggi di
> Republik.
> >
> >Berikan juga kesempatan ini kepada Rakyat Irian dan Rakyat Aceh.
> >Hidup Desentralisasi!! (Yg Bertanggung Jawab)
> >Salam Permias@,
> >
> >Andrew Pattiwael
> >From=20Indo-News.com
> >*****************************************************
> >FEB 3 1999
> >
> > Indonesia planning to give provinces autonomy
> >
> > The regional authorities in all 27 provinces
> > will be given more powers, including the right
> > to decide and implement development
> > programmes
> >
> > JAKARTA -- Indonesia is planning to give its
> > provinces more power over their affairs and more
> > control of their wealth in an effort to ease
> > simmering regional tensions that threaten to tear
> > this diverse nation apart.
> >
> > The Home Affairs Ministry's director-general for
> > regional autonomy, Mr Ryaas Rasyid, said
> > yesterday that a draft law handing more power to
> > the 27 provinces would be presented to President
> > B.J. Habibie this week before being submitted to
> > Parliament.
> >
> > "This law is to democratise local governments, to
> > give them more authority to make decisions in
> > the interest of their community,'' he told Reuters
> > in an interview.
> >
> > "We want the local governments to be powerful
> > enough to make decisions on investments and
> > other issues, except in monetary, defence, foreign
> > and judicial policies,'' said Mr Rasyid, who heads
> > the team which drafted the law.
> >
> > Indonesia, a vast archipelago with over 300
> > ethnic groups spread across more than 17,000
> > islands, faces simmering regional tensions which
> > can flare into separatist violence, particularly in
> > the troublesome provinces of Irian Jaya, Aceh
> > and East Timor.
> >
> > Residents from the three provinces have blamed
> > the central authorities for much of the violence
> > they have experienced over the years, accusing
> > Jakarta of suppressing them so they would not be
> > able to ask for more.
> >
> > They have grown restive as they watched the
> > central government exploit their resources, such
> > as oil and gas, and give little in return.
> >
> > Indonesia's boundaries are based on the old
> > Dutch East Indies rather than any ethnic or
> > geographic grouping.
> >
> > Some regional unrest is rooted in centuries-old
> > resistance to central rule.
> >
> > In Aceh late last year, mobs believed to be
> > pro-separatist dragged seven soldiers from public
> > transport buses and killed them, an act which
> > local officials attributed to an angry outburst over
> > years of suppression by the military.
> >
> > Dr Andi Mallarangeng, a member of the
> > law-drafting team, said that the reforms were
> > aimed at reducing regional tensions to prevent
> > the country from disintegrating.
> >
> > "The call for independence by some provinces is a
> > reaction to the centralisation of power under the
> > previous regime," he said. "Unless we solve this
> > quickly, we could end up with disintegration."
> >
> > He said that the draft law would give the
> > provincial authorities the power to decide and
> > implement their own development projects -- a
> > power once reserved solely for the national
> > government in Jakarta.
> >
> > Mr Rasyid said that the draft law would also at
> > least double the budget of every province.
> >
> > "For the resource-rich provinces of Aceh, Irian
> > Jaya, East Kalimantan, South Sumatra and Riau,
> > they will get more, maybe a 150 per cent
> > increase," he said. "But it will not be as much
> > they have been demanding."
> >
> > Part of the increased funding will come from
> > greater revenue-sharing from natural resources
> > between the provinces and Jakarta.
> >
> > The Finance Ministry will draw up a
> > revenue-sharing formula.
> >
> > Mr Rasyid said that the government had to
> > balance the demands for increasing revenue for
> > resource-rich provinces with the policy of
> > subsidising poor regions.
> >
> > "If we give more or too much to the resource-rich
> > provinces, it will weaken the government's
> > capacity to repay its national debt and to
> > subsidise the poor regions,'' he said.
> >
> > "Reducing subsidies for the poor is a very
> > sensitive issue and the majority of the people in
> > the country are very dependent on subsidies from
> > the central government," he said.
> >
> > "But I believe the majority of Indonesians will
> > accept this draft because it is our best effort to
> > create a fair share between one region and
> > another..."
> >
> > Copyright =A9 1999 Singapore Press Holdings Ltd. All
> > rights reserved.
>
>
> ______________________________________________________
> Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
>
