Hm... kalau pas jadi menteri aja dia 'gatal' menggarap tugas menteri lain, kalau jadi presiden, saya takut dia nanti menggarap tugas presiden negara tetangga (nyampurin urusan orang maksudnya). Sama aja dong dengan bosnya yang sekarang.....?! Helson SIAGIAN On Sun, 14 Feb 1999, Yudha Kartohadiprodjo wrote: > Memang, background dari Adi Sasono jauh lebih bersih dari sebagian > "calon" presiden yang akan datang. Kata "calon" saya taruh dalam tanda > kutip karena seperti biasa mereka semua masih malu malu untuk secara > resmi menyatakan ambisinya--sepertinya budaya Jawa "ojo ngoyo" memang > sudah mendarah daging. > Adi Sasono, selain mantan aktivis LSM, berpendidikan tinggi dan tidak > terlibat KKN atau mempunyai kedekatan khusus dengan regime orde Baru > (paling tidak, tidak kelihatan oleh kebanyakan orang).Selain itu, dia > mempunyai konsep ekonomi kerakyatan, yang seperti disebut Pak Duta > diatas memprioritaskan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. > Walaupun konsep ini terlihat cantik, masih dapat dipertanyakan > implementasinya; apakah memang benar di lapangan bisa dapat > dipraktekkan? Apakah semudah itu meng- implementasikannya seperti > mengucapkannya? > Akhir tahun lalu, ada sebuah kasus distribusi pasar yang menarik di > Indonesia. Ketika itu, Adi Sasono, sebagai menkop merencanakan untuk > merombak sistem distribusi minyak goreng yang ada dengan melibatkan > pengusaha kecil. Namun, yang terjadi adalah persediaan minyak goreng di > daerah malah menurun. Kelangkaan ini tentu saja menyebabkan kepanikan > dan menimbulkan naiknya harga minyak goreng. Harga baru turun ketika > intervensi pasar dilakukan dan jalur2 distribusi lama dibuka kembali. > Bisa saja kelangkaan ini disebabkan oleh penimbunan--sebuah isu yang > popular saat itu--oleh jalur distribusi yang lama, yang tidak ingin > 'jatah'nya diambil. > Namun besar kemungkinan jalur distribusi baru yang diharapkan untuk > menggantikan memang belum siap. Harap diketahui, untuk membangun sistem > distribusi bahan pokok di Indonesia tidak semudah membalikkan tangan. > Untuk mempelajari sistem distribusi saja perlu waktu cukup lama. Apalagi > sebuah perombakan menyeluruh: tentu makan waktu yang lebih lama. > "Eksperimen" seperti ini, walau mengatas namakan kepentingan rakyat, > ternyata justru merugikan. Dan ini sering terjadi di Indonesia. Biarpun > tujuan awalnya baik, namun pelaksanaan dari konsep belum tentu berhasil. > Lucunya, yang menjadi korban biasanya adalah rakyat sendiri.Yang tidak > lucu adalah perut mereka saat ini tidak bisa diajak untuk > ber"eksperimen". > Biarpun begitu, sepertinya tema konsep politik yang laku "dijual" saat > ini adalah semua yang berhubungan dengan "kerakyatan". Sebagian besar > dari partai politik yang ada--baik secara organisasi maupun papan > nama--memasukkan kata2 ini kedalam program mereka. Beberapa menawarkan > dengan formula yang jelas, namun sebagian mempergunakan istilah ini > sebagai 'panacea' yang bisa menyembukan semua penyakit (dan membeli > simpati). > Ada tanggapan mengenai fenomena ini ? > > Yudanta > > > > > ----------------------------------------------------------------------------- > To subscribe: send a blank email to: [EMAIL PROTECTED] > To unsubscribe: send a blank email to: [EMAIL PROTECTED] > This mailing list sponsored by http://www.webIndonesia.com > ----------------------------------------------------------------------------- >
