Inilah salah satu alasan, kenapa saya memperkirakan bahwa dalam kurun
waktu sepuluh tahun ini (sejak April 1998) Timor-Timur akan lepas dari
Indonesia, kemudian dalam kurun waktu total 20 tahun ke depan akan
diikuti oleh Irian Jaya dan Aceh. Indonesiapun juga akan berbentuk
seperti negara serikat yang justru membawa Indonesia ke jaman
kecemerlangannya.
Salam,
Budi
Andrew G Pattiwael wrote:
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ------------KABAR-IRIAN!-------------
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> Admin < [EMAIL PROTECTED] >
> Analisis : Evolusi Nasionalisme Papua Barat
>
> Nasionalisme bukanlah sesuatu yang begitu saja jatuh dari langit. Ada
> akar historisnya. Ironisnya,
> akar historisnya tidak jarang bermula dari
> sejarah kolonial, walaupun nasionalisme pada hakekatnya bersifat
> anti-kolonial. Begitu pula nasionalisme Indonesia.
>
> Ketika para pendiri Republik ini bersepakat menganggap negara-bangsa
> yang akan didirikannya
> merupakan pewaris koloni Hindia Belanda, dan
> dengan demikian akan mematuhi batas-batas wilayahnya, sesungguhnya
> mereka memaksa bangsa ini mewarisi kerakusan Belanda.
>
> Tentu saja, bukan itu maksud mereka. Kesepakatan itu merupakan kompromi
> para pendiri
> Republik ini menghadapi pragmatisme Hatta, yang mengusulkan
> supaya Papua Barat tidak dimasukkan, serta ekspansionisme Yamin, yang
> ingin memasukkan seluruh wilayah yang dihuni bangsa-bangsa rumpun
> Melayu.
>
> Kesepakatan pada 1945 itu kini kita anggap sebagai sesuatu yang niscaya.
> Sampai-sampai banyak
> aktivis pro-demokrasi yang membela hak menentukan
> nasib sendiri bangsa Maubere (Timor Lorosae), merasa hak yang sama tidak
> berlaku bagi orang Papua, Aceh, dan bangsa-bangsa lain penghuni kepulauan
> Nusantara.
>
> Padahal, pernahkah mereka bertanya, apakah semua bangsa penghuni
> kepulauan ini sudah
> sama-sama mengaku tunduk pada Belanda, sehingga
> mereka berhak diserahkan bulat-bulat oleh si bekas penjajah kepada
> negara-bangsa (nation-state) pewaris wilayah jajahan itu?
>
> Mitos itu kini ditantang di kedua penjuru timur dan barat Nusantara.
> Para aktivis Aceh Merdeka
> yang saya wawancarai di Sydney menegaskan,
> sampai dengan 1942, Kesultanan Aceh belum pernah tunduk kepada Belanda,
> yang angkat kaki dari Aceh setelah terpaksa kalah perang melawan Jepang.
>
> Dengan demikian, penyerahan kedaulatan atas seluruh bekas wilayah Hindia
> Belanda kepada
> pemerintahan Sukarno-Hatta lewat Konferensi Meja Bundar
> di Den Haag, 27 Desember 1949, oleh para nasionalis Aceh, dianggap
> sebagai suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan tidak sah. Sebab
> keinginan rakyat Aceh tidak pernah ditanyakan baik oleh Belanda maupun
> Indonesia.
>
> KMB juga merupakan awal sejarah lahirnya nasionalisme Papua. Tapi
> sebelumnya, kita perlu
> fahami lebih dahulu dasar historis nasionalisme
> itu. Menurut para nasionalis Papua, kampung halaman mereka begitu saja
> diklaim sebagai wilayah Hindia Belanda hanya karena sebelumnya diklaim
> sebagai wilayah jajahan Sultan Tidore. Jadinya, ketika Sultan Tidore
> menyatakan tunduk pada kekuasaan Belanda, otomatis seluruh daerah yang
> diklaim sebagai wilayah
> jajahan Sultan Tidore, dinyatakan sebagai daerah
> Hindia Belanda. Tentu saja itu terjadi, tanpa meminta persetujuan rakyat
> Papua Barat itu sendiri.
>
> Selanjutnya, karena para pendiri Republik Indonesia menganggap bahwa
> mereka merupakan
> pewaris yang sah dari wilayah Hindia Belanda, otomatis
> rakyat Papua Barat dialihkan status hukumnya dari onderdaan (bawahan)
> Kerajaan Belanda menjadi warganegara Indonesia.
>
> Begitulah klaim pemerintah RI di Jakarta, yang didukung mayoritas rakyat
> Indonesia. Belanda
> sendiri baru mau melepaskan kontrolnya atas wilayah
> Papua Barat akibat intervensi Presiden AS JF Kennedy lewat diplomatnya,
> Ellsworth Bunker, dalam perjanjian segitiga antara Belanda, Indonesia,
> dan AS di New York, pada
> 15 Agustus 1962.
>
> Setelah masa transisi kurang dari setahun, di bawah pemerintahan
> transisi PBB, daerah ini, yang
> oleh Indonesia diberi nama "Irian Barat",
> pada 1 Mei 1963 dinyatakan "kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi". Retorika
> yang sengaja dikembangkan untuk membuat sesuatu yang tidak alamiah,
> terasa alamiah.
>
> Yang kurang disadari oleh penguasa baru, yang serta merta mengganti nama
> ibukota "Irian Barat"
> dari Hollandia menjadi Sukarnapura, kemudian
> Jayapura, dalam kurun waktu 12 tahun, suatu faham kebangsaan yang lain
> telah dipupuk Belanda di sana. Suatu nasionalisme, yang tidak berkiblat
> ke Jakarta maupun ke Den Haag, melainkan ke dalam. Bukan ke Asia atau
> ke Eropa, melainkan ke Pasifik Selatan, mengingat Papua Barat di bawah
> penjajahan Belanda
> menjadi anggota Forum Pasifik Selatan bersama
> Australia, Aotearoa (Selandia Baru), Papua New Guinea, dan semua negara
> dan koloni di kawasan Pasifik Selatan.
>
> Itulah nasionalisme Papua Barat, yang dideklarasikan dengan pengibaran
> bendera Sang Bintang
> Kejora sejajar dengan bendera Merah-Putih-Biru di
> seluruh negeri itu, pada 1 November 1961. Selain bendera itu,
> simbol-simbol kebangsaan lainnya adalah lagu nasional, Hai Tanahku,
> Papua, dan penggantian nama Nederlands Nieuw Guinea (Nieuw Guinea
> Belanda) menjadi Papua Barat. Bahkan untuk melicinkan proses
> dekolonisasi itu, Belanda telah
> membentuk semacam parlemen yang
> mayoritas beranggotakan orang-orang Papua, serta embrio tentara nasional
> yang disebut Korps Sukarelawan Papua alias Batalyon Papua.
>
> Harapan untuk menjadi negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh
> dibuyarkan oleh
> Perjanjian New York serta masuknya pemerintah Indonesia
> -- lengkap dengan tentara, guru, dan pedagangnya -- di bumi
> cenderawasih, bahkan ketika daerah itu masih berada di bawah
> pemerintahan transisi PBB, UNTEA.
>
> Inkorporasi ke dalam wilayah RI menjadi semakin traumatis, ketika semua
> simbol kebangsaan
> Papua Barat -- lagu, bendera, bahkan nama Papua Barat
> -- dinyatakan terlarang. Satu-satunya institusi nasionalis yang tersisa,
> yakni Batalyon Papua, dipaksa meletakkan senjata atau melebur ke TNI di
> bawah komando almarhum Sarwo Edhie. Maka meledaklah pemberontakan
> bersenjata pertama di Manokwari, 26 Juli 1965, oleh para serdadu
> Batalyon Papua yang didukung oleh politikus senior asal Manokwari, Johan
> Ariks. Penyerangan yang gagal terhadap tangsi TNI di Manokwari, namun
> merembet ke seluruh wilayah Kepala Burung itulah yang lazim dianggap
> sebagai hari lahirnya "Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua
> Barat". Nama panjang itu kemudian disingkat pihak aparat keamanan
> dan kejaksaan Indonesia menjadi "Organisasi Papua Merdeka", disingkat
> OPM, singkatan yang
> kemudian populer di seluruh kalangan nasionalis
> Papua.
>
> Terlepas dari konflik-konflik bersenjata kecil-kecilan di sana-sini,
> tahun-tahun berikutnya para
> nasionalis Papua berusaha mengkonsolidasi
> diri menghadapi Penentuan Pendapat Rakyat yang menurut Perjanjian New
> York harus diselenggarakan Indonesia di bawah pengawasan PBB, tahun
> 1969. Ironisnya, benih-benih nasionalisme Papua Barat sementara itu
> merembet dari para serdadu didikan Belanda ke para mahasiswa Universitas
> Cenderawasih didikan Indonesia. Sejumlah mahasiswa Uncen, di bawah
> pimpinan almarhum Arnold Ap, mulai sering berdemonstrasi menuntut
> kemerdekaan Papua Barat. Demonstrasi-demonstrasi yang sering dipicu
> oleh ulah para tentara dan birokrat Indonesia, yang tanpa malu-malu
> mengangkut barang-barang mewah peninggalan Belanda seperti kulkas dan
> mesin cuci listrik -- ke tempat asal mereka.
>
> Makin dekat Hari-H penyelenggaraan Pepera 1969, Jenderal Ali Murtopo,
> melalui Operasi
> Khususnya semakin aktif membujuk dan menakut-nakuti
> rakyat Papua, untuk memilih berintegrasi dengan Indonesia. Macam-macam
> taktik dihalalkan, mulai dari intimidasi militer, kunjungan wisata
> sejumlah kepala suku ke tempat pelacuran di Jawa, sampai dengan operasi
> pembagian beras secara cuma-cuma oleh PT Irian Bhakti yang merupakan
> front bagi Opsusnya Ali
> Murtopo.
>
> Pada 12 Februari 1969 satu demonstrasi besar masyarakat Papua di depan
> rumah wakil PBB,
> diplomat Bolivia DrFernando Ortiz-Sanz, menuntut agar
> Pepera itu tidak diselenggarakan dengan sistem musyawarah, sebagaimana
> yang dimaui Ali Murtopo, melainkan dengan sistem satu-orang-satu-suara.
> Para demonstran berpendapat itulah cara yang semestinya menurut praktek
> internasional, seperti digariskan dalam Pasal 28 ayat (d) Perjanjian New
> York 1962. Demonstrasi massa yang semula tertib dengan menyanyikan
> lagu-lagu rohani kemudian bubar mendengar tembakan panser kavaleri TNI,
> yang konon tidak
> disengaja.
>
> Walhasil, Pepera itu yang tetap diselenggarakan dengan sistem musyawarah,
> di mana 1025 orang
> anggota Dewan Musyawarah Pepera berkumpul secara estafet di 8 kota,
> mulai dari Merauke pada
> 14 Juli dan berakhir
> di Jayapura 2 Agustus 1969, dengan suara bulat menyatakan "kembali ke
> pangkuan Ibu Pertiwi".
>
> Hasil Pepera itulah, dengan lampiran catatan Dr Ortiz-Sanz, disampaikan
> ke SU PBB untuk
> disahkan. Dalam acara pemungutan suara, para anggota PBB
> terpecah jadi empat kelompok: negara-negara Barat, di bawah komando AS,
> menyatakan menerima hasil Pepera itu, karena ingin segera mulai mengolah
> sumberdaya alam di
> Papua Barat. Negara-negara sosialis, yang
> tidak ingin dialianasi lebih jauh oleh Indonesia yang sudah jatuh ke
> pangkuan AS, tidak ingin menyinggung perasaan Indonesia sehingga tanpa
> banyak cingcong, menerima hasil Pepera. Negara-negara Islam, juga
> menerima hasil Pepera, karena menginginkan dukungan Indonesia dalam
> perjuangan bangsa Palestina menghadapi kolonialisme Israel yang didukung
> oleh AS.
>
> Hanya 15 negara Afrika dan Karibia, didorong oleh solidaritas kulit
> hitam, menolak hasil Pepera,
> tapi kalah suara menghadapi tiga blok di
> atas. Sebagai kompensasi, Senegal di bawah presiden Leopold Sedar
> Senghor menyediakan fasilitas diplomatik bagi OPM di Dakar, dari mana
> hubungan dengan 15 negara pendukung OPM dilanjutkan.
>
> Sebagai reaksi atas pelanggaran-pelanggaran HAM di seputar Pepera 1969,
> "Republik Papua
> Barat" diproklamasikan seorang bekas anggota TNI/AD,
> Seth Jafeth Rumkorem, di kota kecamatan Waris, pada 1 Juli 1971.
> Proklamasi itu mengabadikan bendera Sang Bintang Kejora dan lagu
> kebangsaan Hai Tanahku, Papua, ciptaan orang-orang Belanda sepuluh tahun
> sebelumnya, menjadi simbol-simbol nasionalisme mereka.
>
> Sejak saat itulah, berbagai kelompok masyarakat Papua silih berganti
> terlibat dalam pengibaran
> bendera Papua serta ekspresi nasionalisme
> Papua lainnya. Dari kalangan pegawai negeri, ibu-ibu di Kampung Ormu,
> Jayapura, mahasiswa Uncen asal Fakfak, tentara, dosen Uncen, sampai
> dengan Doktor Ilmu Pemerintahan pertama asal Papua Barat, Thomas
> Wanggai, di stadion Mandala, Jayapura, pada 14 Desember 1988. Ekspresi
> nasionalisme Papua itu membuahkan hukuman penjara 20 tahun bagi Tom
> Wanggai, yang tidak
> sempat diselesaikannya lantaran meninggal secara
> misterius di RS Polri Jakarta, tiga tahun lalu.
>
> Berbagai pelanggaran HAM serta rasa ketidakadilan melihat sumberdaya
> alam mereka dijarah oleh
> orang luar, ikut melecut nasionalisme Papua.
> Yang sangat menonjol adalah pemboman kampung-kampung Suku Amungme
> sekitar Tembagapura serta kampung-kampung Suku Lani di timur Lembah
> Balim oleh Skuadron "Kuda Sembrani" TNI/AU di pertengahan 1977.
>
> Operasi pemboman pesawat-pesawat OV-10F Bronco dari pangkalan mereka di
> Baucau, Timor Timur, mengakibatkan ribuan korban jiwa yang tidak banyak
> mendapat sorotan di Indonesia.
>
> Namun peristiwa berdarah yang paling kuat melecut nasionalisme Papua,
> yang mengakibatkan
> hijrahnya sepuluh ribu pengungsi ke PNG, adalah
> pembunuhan seniman Papua, Arnold Ap, oleh satu regu Kopassus, pada 26
> April 1984.
>
> Sampai detik ini, Pangdam Cenderawasih waktu itu, Mayjen R.K. Sembiring
> Meliala, Pangab
> Jenderal Benny Murdani, serta Komandan Kopassus belum
> pernah mempertanggungjawabkan pembunuhan di luar jalur peradilan
> (extra-judicial killing ) itu yang menggunakan senapan mesin Uzi buatan
> Israel.
>
> Peristiwa itu sangat traumatis bagi orang Papua, sebab pembunuhan
> seniman, aktivis lingkungan,
> serta Kurator Museum Antropologi Uncen,
> yang berjasa menghidupkan kembali berbagai cabang kesenian orang Papua,
> praktis memupuskan harapan orang Papua, bahwa identitas mereka masih
> dapat dipertahankan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
>
> Sejak saat itulah, nasionalisme Papua semakin merasuk di kalangan
> masyarakat, bukan hanya di
> antara suku-suku pegunungan sekitar
> Tembagapura, melainkan juga di kalangan mahasiswa, pegawai negeri,
> rohaniwan Kristen maupun masyarakat Islam di daerah Fakfak, yang dulu
> sudah juga terwakili dalam Dewan Papua maupun dalam barisan panjang
> pengibar bendera Sang Bintang Kejora yang pernah dipenjarakan.
> Pelanggaran demi pelanggaran HAM, pembantaian demi pembantaian,
> gelombang-gelombang transmigran dan migran spontan, serta pengurasan
> sumberdaya alam tanpa mengindahkan pranata adat dan lingkungan orang
> Papua, justru semakin memupuk nasionalisme Papua.
>
> Walhasil, 1 Juli lalu, 27 tahun setelah proklamasi Republik Papua Barat
> di Markas Victoria, Sang
> Bintang Kejora berkibar kembali di mana-mana,
> memanfaatkan celah reformasi di Indonesia sendiri. Nasionalisme Papua
> yang awalnya ciptaan Belanda, telah terinternalisir oleh rakyat di pulau
> kasuari, sebagaimana banyak pranata dan benda budaya asing lain
> --seperti teknik menempa parang dari Sulawesi, teknik mencetak kue sagu
> bakar dari Maluku,
> piring Cina dan kain Timor sebagai mas kawin, gitar
> dan ukulele sebagai alat musik paling populer, serta agama Islam dari
> Maluku Utara dan agama Kristen dari para misionaris asing dan Indonesia
> -- sudah diserap menjadi bagian tak terpisahkan dari lingkaran
> kebudayaan Papua. Tentu saja kita tidak boleh lupa bahwa nasionalisme
> Papua ikut disuburkan
> oleh gerakan-gerakan Ratu Adil di berbagai
> sukubangsa, dari orang Biak di Samudera Pasifik, orang Amungme di kaki
> Pegunungan Jayawijaya, sampai dengan orang Muyu dan Mandobo di
> perbatasan Merauke -PNG.
>
> Lantas, bagaimana jalan keluarnya? Kalau tidak mau mengambil risiko
> perang terbuka menghadapi
> sebagian besar rakyat Papua Barat, tak ada
> jalan lain kecuali menarik seluruh tentara Indonesia dari bumi
> cenderawasih, membebaskan semua tapol dan napol Papua, serta mengulangi
> referendum yang diperkosa Ali Murtopo dengan Opsusnya, 29 tahun silam.
> Hanya dengan cara itulah, saya yakin orang Indonesia dan orang Papua
> dapat tetap hidup berdampingan sebagai sahabat dan partner dagang,
> walaupun lain bangsa.
>
> *)GEORGE JUNUS ADITJONDRO, mendalami soal-soal
> Irian sejak menjadi wartawan Tempo (1971-1979). Ia pernah
> mempelajari pertumbuhan nasionalisme Papua Barat dari dekat
> selama bermukim di sana (1982-1987), dan kini mengajar
> matakuliah Sosiologi Gerakan-Gerakan Kemerdekaan
> Pasca-Kolonial di Universitas Newcastle, Australia.
>
> KABAR IRIAN ("Irian News")
>
> NOTE: "IRJA.ORG, the moderator/s and all subscribers do not neccessarily
> hold to or support the
> opinions and views expressed in these postings. They
> are posted for their news/interest content. "
>
> For help please email [EMAIL PROTECTED] (auto-responder) or
> [EMAIL PROTECTED]
> http://www.irja.org
> (Conference page) http://www.irja.org/conf.htm
>
> ______________________________________________________________________
> Subscribe, unsubscribe, opt for a daily digest, or start a new e-group
> at http://www.eGroups.com -- Free Web-based e-mail groups.
>
> Create an e-mail group for everyone born on the
> same day as you.
> Help
> & Info
>
> Search
>
> Explore
