Kalau pendapat saya Muladi tetap tinggi integritasnya. Hukum memang
seperti mata uang, tinggal mau memandangnya kemana. Karena itu kita
perlu dewan MA yang tangguh. Anggota-anggota MA harus selalu
menyandarkan hukum kepada kepentingan rakyat dan integritas bangsa. Jika
kita sering menonton cara supreme of court US dalam menilai suatu
masalah, memang sangat mengagumkan. Itulah yang kita harapkan. Sulit
untuk menciptakan ayat hukum yang mutlak, tetapi sudah wajib buat
praktisi hukum untuk mengetahui esensi dari aturan tsb. Jangankan aturan
hukum, ayat suatu kitab suci saja bisa diinterprestasikan berbeda.
peace.
FNU Brawijaya wrote:
>
> Setelah membingungkan masyarakat dengan intrik-intrik fatwa,
> ujungnya BJH bakal bingung sendiri.
>
> Memang masuk akal langkah BJH ini. Untuk menyelamatkan
> posisi sendiri terhadap Golkar dan sekaligus KPU, BJH minta
> fatwa kepada MA. Biar MA yang sibuk jadi tameng melawan KPU.
> Belum cukup tindak pengamanan ini, BJH meminjam tangan
> Mendagri untuk minta mbak Fatma itu.
>
> Kayaknya BJH bikin blunder di sini. Biar Menkeh Muladi komentar
> bahwa yg ribut tidak paham aspek yuridis, sayang pakar hukum
> yg lain ternyata tetap komentar salah prosedur. Muladi adalah
> profesor hukum di Undip, dan di masa Orba dan awal reformasi
> Muladi lumayanlah sumbangannya. Entah kenapa kok sekarang
> udah berubah. Susah lah kalau udah kena virus kursi Ligna itu.
>
> Bagaimanakah langkah selanjutnya dari pakar-pakar bikin
> bingung rakyat ini? Mari kita lihat babak goro-goro selanjutnya.
>
> Salam,
> Jaya
>
> --
> \\\|///
> \\ - - //
> ( @ @ )
> ------------oOOo-(_)-oOOo-----------
> FNU Brawijaya
> Dept of Civil Engineering
> Rensselaer Polytechnic Institute
> mailto:[EMAIL PROTECTED]
> --------------------Oooo------------
> oooO ( )
> ( ) ) /
> \ ( (_/
> \_)
