Memang timing-nya serba nge-pas. Entah memang kebetulan
atau tidak. Tetapi bukannya sebelum jaman reformasi kita
menginginkan pendidikan militer seperti yang dimaksud
Juwono? Bukankah kita ingin agar kemiliteran menjadi bukan
hal eksklusif lagi? Biar nggak ada orang petentengan lagi.

Dalam perjalanan nantinya, apakah mereka akan mengabdi
untuk rakyat atau untuk pemegang kekuasaan mungkin
sebaiknya tidak kita hakimi dari sekarang. Ini sekedar
mengingatkan diskusi kita sebelum jaman reformasi saja...

Kekuatiran penyalahgunaan barisan ini memang masuk akal,
tetapi jangan lupa bahwa mereka adalah mahasiswa, atau
fresh graduate yang tentunya idealimenya masih tinggi.
Tentunya kita tidak percaya bahwa mereka akan di-brain wash,
atau akan berhasil dibrain wash. Lha semua mahasiswa
sudah mengikuti penataran P4, toh nyatanya masih melawan
Eks-pres Suharto sebagai penelurnya. Ini kalau kita
memandang P4 sebagai usaha pencekokan lho...Jadi ya ada
baiknya kalau kita jangan underestimate sama mahasiswa.

++jaya




BRIDWAN wrote:

> Negara sedang gawat....
> Perlu bantuan Rakyat (terlatih)....
> Kaya Iraq aja yah...:)
> Kalo Iraq jelas musuhnya siapa
> Kalo kita ?
> ====================================================================
> >                     detikcom. Jakarta. Mendikbud Juwono
> >                     Sudarsono mengungkapkan, saat ini sedang
> >                     dijajagi kemungkinan wajib militer bagi sarjana
> >                     S-1. Hal ini merupakan upaya Depdikbud dalam
> >                     membantu menyelesaikan masalah pertahanan
> >                     dan keamanan negara. Mendikbud mengatakan itu
> >                     pada pers di jakarta, Selasa (15/12) siang.
> >
> >                     "Sekarang sedang dijajagi kemungkinan wajib
> >                     militer bagi lulusan mahasiswa. Ini semacam
> >                     ROTC di luar negeri," kata Juwono. ROTC
> >                     adalah Rescue of Training Centre yang ada di
> >                     luar negeri. Mereka adalah bagian dari rakyat
> >                     yang mendapat tugas keamanan.
> >
> >                     "Tapi ini jangan dikaitkan dengan rakyat terlatih
> >                     yang sedang hangat belakangan ini," kata
> >                     Juwono. Walau begitu, kepada masyarakat
> >                     Juwono meminta agar tidak apriori dulu dengan
> >                     rencana ini. Sebab, semuanya sedang dalam
> >                     pengkajian.
> >
> >                     Juwono secara pribadi mengakui bahwa
> >                     menjelang Pemilu 198 nanti, memang
> >                     memprihatinkan soal keamanan di masyarakat.
> >                     Oleh karena itu, kalau ada rencana pembangunan
> >                     aparat, memang itu diperlukan. Tentu saja dengan
> >                     melalui mekanisme yang berlaku. Termasuk
> >                     dengan landasan undang-undang.
> >
> >                     Dia menyadari program itu tak lepas sendirian,
> >                     tapi didasari dengan kebutuhan untuk
> >                     mengamankan situasi dan kondisi, dimana saat
> >                     ini jumlah aparat terasa kurang dibanding potensi
> >                     masalah yang ada di masyarakat.
> >
> >                     Sementara itu Gubernur Lemhannas Agum
> >                     Gumelar yang pada waktu lalu menyatakan
> >                     bahwa Ratih terlalu dini untuk dibahas, dalam
> >                     acara dialog antar pemimpin agama Selasa pagi
> >                     mengatakan dirinya setuju bila pembentukan
> >                     Ratih harus sesuai dengan undang-undang.
> >
> >                     Dan, kata Agum, justru dalam UU no 20/1982
> >                     itulah menunjukkan bahwa Ratih itu dilindungi
> >                     Undang-undang. Dalam undang-undang itu
> >                     menunjukkan bahwa sitem keamanan rakyat itu
> >                     sendiri termaktub dalam undang-undang. "Justru
> >                     pembentukan ratih itu bisa bertitik tolak dari
> >                     undang-undang tersebut," kata Agum. "Tapi
> >                     pembahasan soal ini sebaiknya Anda tanya ke
> >                     Mabes ABRI yang sekarang sedang digodog."



--
               \\\|///
             \\  - -  //
              (  @ @  )
------------oOOo-(_)-oOOo-----------
FNU Brawijaya
Dept of Civil Engineering
Rensselaer Polytechnic Institute
mailto:[EMAIL PROTECTED]
--------------------Oooo------------
           oooO     (   )
          (   )      ) /
           \ (      (_/
            \_)

Kirim email ke