Rupanya para elit politik di Indonesia rebutan PNS. PNS sendiri, diwakili korpri seharusnya bersikap dong......... Mumpung banyak yang "mau" nih.....dan 'harga'nya kan mahal... pandu ******************************************** PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ABRI DIPERTIKAIKAN Hingga saat ini banyak orang masih bertanya-tanya latar belakangan manuver Habibie yang tidak menyetujui Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ABRI mendukung golkar. Ada yang mengatakan Habibie bermaksud untuk mendirikan partainya sendiri yang akan dimotori Adi Sasono. Latar belakang sesungguhnya menurut seorang pengamat disebabkan oleh pertengkaran antara Akbar Tanjung dan Adi Sasono yang menyangkut jaringan pengaman sosial (social safety net). Sehubungan dengan peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kepengurusan partai maka PNS pekan ini menjadi sorotan kalangan-kalangan politik di ibu kota. Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar, menginginkan PNS tetap mendukung Golkar. Sedangkan Habibie menyetujui pegawai negeri sipil (PNS) dan ABRI bersikap netral. Mungkinkah Habibie sudah tidak mempercayai Akbar lagi sehingga menyetujui rencana Adi Sasono untuk membentuk Partai Daulat Rakyat Indonesia (PDRI)?, tanya seorang pengamat. Ada suara-suara yang menyatakan bahwa Menteri Koperasi Adi Sasono akan keluar dari Golkar dan membentuk partai baru bersama Hariman Siregar. Mereka akan didukung oleh Syarwan Hamid, Menteri Dalam Negeri- nya Habibie. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, memberi peringatan keras kepada para pimpinan Golkar yang tetap ngotot agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap diijinkan menjadi pengurus partai. PNS jangan dijadikan kuda tunggangan Golkar. PNS bisa kemana-mana, kata Amien Rais di Jakarta, Rabu kemarin. Seperti diberitakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik di DPR, khususnya yang menyangkut seputar posisi PNS dan jatah kursi ABRI DPR, masih panas. Tiga fraksi yaitu FPP, FPDI dan Fraksi ABRI sepakat menolak PNS menjadi pengurus parpol. Namun Fraksi Karya Pembangunan tetap ngotot bahwa PNS boleh menjadi pengurus parpol. Golkar sebagai kekuatan terbesar masih tetap menginginkan PNS menjadi pengurus partai. Hal ini tidak lain merupakan strategi Ketua Umum Golkar, Akbar Tanjung, untuk memenangkan pemilu mendatang, sehinga dia harus berdebat dengan Mendagri Syarwan Hamid. Mendagri Syarwan Hamid tetap berusaha menggolkan agar PNS tetap netral dan tidak menjadi pengurus partai. Masalah netralitas ini sudah ditekankan presiden BJ Habibie dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR. Dalam pernyataan bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) milik NU dinyatakan bahwa kedua partai itu prihatin terhadap pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Politik yang mengarah ke status quo. Kedua partai ini mengingatkan wakil rakyat di DPR agar mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok. Sedangkan bagi Ketua Umum Golkar, Akbar Tanjung, sebagai warga negara para PNS boleh memimpin partai, katanya. Menurut seorang pengamat politik, jika pegawai negeri sipil atau PNS dan ABRI tidak diperkenankan mendukung Golkar, maka sudah dapat dipastikan bahwa Golkar tidak memperoleh suara sebesar sepuluh persen sebagaimana ditargetkan oleh DPP Golkar saat ini. Ketua DPA, Baramuli, juga sudah mengatakan Golkar saat ini di Jawa Tengah benar-benar sudah terpuruk. Organisasi Korpri di Yogya dan Jawa Tengah umumnya sudah menyatakan keluar dari Golkar. sumber Ranesi
