MAHASISWA TETAP AKAN BOIKOT PEMILU Jika kerusuhan terus terjadi, maka pemilu bisa diambil alih Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Jika hal itu terjadi, maka ini akan merupakan penghinaan bagi pemerintahan Habibie. Laporan Syahrir dari Jakarta. Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Salemba menyerukan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menanggalkan sekaligus mengembalikan seragam Korprinya. Seruan tersebut merupakan sikap mahasiswa terhadap Golkar yang ngotot untuk dapat mengikutsertakan secara aktif PNS dalam partai politik. Golkar nampaknya tak memilih iktikad baik untuk mempersiapkan sebuah pemilu yang demokratis. Dan itu berarti sebuah panggilan bagi kami untuk terus menyuarakan semangat demokratisasi bagi negeri ini, kata Agus Haryadi, koordinator Forum Salemba kepada pers di Jakarta kemarin. Sebagai awal dari seruan tersebut, sebanyak 50 dosen Universitas Indonesia Rabu ini di halaman Kampus FK UI Salemba bersama sejumlah pegawai negeri sipil lain akan melepaskan baju seragam Korpri mereka. Baju-baju tersebut selanjutnya dikumpulkan secara massal oleh mahasiswa dan diberikan kepada rakyat. Sementara itu pengamat politik UI, Arbi Sanit, mengatakan tak tertutup kemungkinan pemilu 1999 akan diambil alih PBB, jika terlahir kelompok-kelompok baru anti pemilu sebagaimana yang dilakukan mahasiswa belakangan ini. Meski demikian pemilu harus tetap dilaksanakan, karena tak ada cara lain untuk memberikan pembaruan kepada bangsa Indonesia yang sedang tercabik-cabik di semua lini kehidupannya. Arbi Sanit menunjuk cara-cara yang dilakukan mahasiswa dengan berbagai kelompoknya seperti Forkot untuk menentang pelaksanaan pemilu atau penciptaan pembaruan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebelumnya Sekretaris Balitbang PDI Perjuangan Wijanarko Puspoyo memberikan peringatan kepada DPR agar hasil pembahasan RUU Politik tidak hanya menguntungkan Golkar. Sebab, dengan demikian menimbulkan kerusuhan yang berkepanjangan. Kekhawatiran serupa juga dikemukakan Komite Independen Pemantau Pemilu. Ancaman para mahasiswa untuk memboikot pemilu 1999 tampaknya bukan sekedar gertak sambal. Sembilan organ mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Bersatu menyatakan menolak pelaksanaan pemilu 7 Juni mendatang, karena mereka anggap tidak sah dan tidak aspiratif. Pemilu mendatang dirancang oleh pemerintah yang tidak punya legimitasi di mata masyarakat. Karena itu kami anggap tidak sah dan tidak aspiratif. Kami juga melihat masyarakat belum siap menghadapi pemilu tersebut, kata Sumamiharja, wakil mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Indonesia. Walaupn baru disahkan 28 Januari mendatang, tapi mahasiswa melihat RUU Pemilu tidak akan merekomendasikan penyelanggaraan pemilu yang demokratis dan akomodatif terhadap setiap keinginan masyarakat. Karena RUU ini juga rancangan dari orang yang itu-itu juga. RANESI
