Partai Buddhis Usul Presiden Mendatang Ada 3 Orang
Reporter: Nurul Hidayati
detikcom, Jakarta-Inilah hikmah era reformasi. Setiap orang berhak berpendapat tanpa perlu takut bakal dipenjara. Kebebasan berpendapat itu juga tercermin dalam pendapat yang dikemukakan Partai Buddhis Demokrasi Indonesia (Parbudi).
Ketua Umum Parbudi, Aggi Tjetje, misalnya, mengusulkan agar jumlah presiden yang akan memerintah Indonesia periode mendatang berjumlah 3 orang. Ke-3 presiden itu berasal dari suku Jawa, Sunda, dan Cina.
"Mereka dalah 3 kelompok mayoritas di Indonesia. Jadi wajar kalau mereka bertiga yang menjadi presiden," alasan Aggi ketika memimpin audiensi Parbudi dengan Komisi III DPR di Gedung MPR, Selasa. Parbudi sendiri adalah partai yang dideklarasikan pada Pebruari 1999. Parsudi gagal ikut Pemilu 1999.
Jumlah presiden yang banyak itu, kata Aggi, untuk menghindarkan adanya sentralisme kekuasaan seperti yang terjadi selama ini. "Kita selama ini hanya mempunyai satu orang presiden. Akibatnya terjadi sentralisme kekuasaan dan kehidupan politik hancur."
Aggi mengingatkan juga, jumlah presiden di Indonesia tidak dibatasi hanya satu orang. "Dalam UUD 45 tidak disebutkan presiden harus satu orang."
Wakil presiden sendiri juga tidak berjumlah satu orang seperti yang terjadi sekarang. "Wapres terdiri dari wakil-wakil suku di Indonesia," kata Aggie yang keturunan Tionghoa ini. Hadir bersama Aggie beberapa biksu dan biksuni.
Selain mengusulkan 2 hal kontroversial itu, Aggi juga usul supaya trias politika dihapuskan dan diganti 12 lembaga utama negara. Ke-12 lembaga negara itu antara lain yudikatif (MA), legislatif (DPR), eksekutif (Presiden), sekuritif (ABRI), intensif (BPK), konsultatif (Departemen Agama), sugestif (DPA), supervisif (Kejagung) dan preventif (Bakin). "Trias politika perlu dihapus karena selama ini tidak pernah dipraktekkan," kata Aggi.
Usulan Aggi yang lain, anggota MPR diperbanyak menjadi 2.000 orang. "Jumlah itu diperlukan untuk mewakili banyaknya suku di Indonesia," jelas Aggi.
Selain mengkritisi masalah kenegaraan, ada lagi usulan Aggi. Mewakili umat Budha di Indonesia, Aggi meminta DPR mendesak pemerintah agar memisahkan keberadaan Dirjen Bimmas Budha dan Hindu Departemen Agama. Sebab, menurut Aggi, umat Budha merasa terlalu tertekan di Bali.
"Kalau tidak dipisah, mendingan kita bergabung dalam Bimmas Islam saja. Sebab umat Islam lebih toleran," cetus Aggi.
Sukomartono (FKP) yang menerima delegasi Parsudi, hanya berjanji untuk meneruskan ide Parsudi pada pemerintah. "Kami bukan decision maker, sehingga aspirasi Parsudi akan kami teruskan," janji Sukomartono.
Hak Cipta © detikcom Digital Life 1999
