Sekarang korban dari pro-kemerdekaan muncul lagi.
Sebanyak 12 orang dinyatakan meninggal di Dili. Sebelumnya
sebanyak 3 orang (2 falintil dan 1 ABRI) juga meninggal
saat Falintil menyerang Dorlog di Manatuto, 140 kilometer arah
timur Dili. Bila dalam peristiwa Dili seorang anak Manuel
Carrascalao tewas, maka pada peristiwa Manatuto, seorang
adik dubes keliling Lopez DaCruz yang tewas sebagai anggota
ABRI.

AS mendesak agar Indonesia melucuti senjata. Ini permintaan
yang berat, dimana AS sendiri nggak akan pernah bisa melakukannya.
Yang jadi masalah, bagaimana cara melucuti senjata kedua belah
pihak? Mungkin Indonesia dapat melucuti senjata yang pro-integrasi.
Saya bilang "mungkin", karena saat inipun mereka tak akan mau.
Sementara itu melucuti senjata dari kelompok pro-kemerdekaan
juga serasa mimpi di siang bolong. Bukankah kalau Indonesia
sanggup melucuti senjata kelompok ini maka urusan berdarah
selama 25 tahun selesai dari dulu-dulu?

Yang jadi pemikiran saya, apakah benar bahwa kelompok pro-
integrasi dibentuk pemerintah RI? Ataukah hasil dari kelompok
silent-majority? Ataukah muncul dari kelompok elite Timtim sebagai-
mana dibilang Andrew?

Sebaliknya juga begitu. Kelompok pro-kemerdekaan mewakili suara
mayoritas penduduk Timtimkah? Saya rasa sih pasti banyak yg
sependapat bahwa kedua kelompok aktif ini sama-sama kelompok
elite, dalam artinya secara kuantitas mereka cuma sedikit.
Yang repot adalah bila diadakan referendum, sebagian besar
masyarakat Timtim yang lebih senang hidup tentram nggak perduli
integrasi atau merdeka, tak ubahnya seperti perahu. Dua kelompok
kecil ini yang akan saling dorong mendorong mau dikemanakan
perahu itu (massa mengambang?).

Tentunya kedua kelompok kecil ini akan saling rebutan pengaruh.
Kel. pro-integrasi juga tidak akan mau kalah (mereka sudah kalah
start) dalam berusaha mempengaruhi penumpang perahu ini.
Keduanya bakal saling mempengaruhi baik secara baik-baik maupun
lewat intimidasi.

Saat ini kelompok pro-kemerdekaan sudah berhasil membuat
perangkat pemerintahan bayangan. Ada kepala desa resmi, ada
pula kepala desa bayangan. Apakah rakyat yg mempunyai masalah
lalu melapornya ke kepala desa bayangan lalu disimpulkan rakyat
tsb pro kemerdekaan? Ya belum tentu. Bisa jadi kalau melapor ke
kepala desa asli langsung di-cap sebagai pro-kemerdekaan.
Eh, jangan lupa ada juga kepala desa asli yg pro-kemerdekaan juga.
Saya rasa dalam kasus ini ndak perlu kepala desa bayangan.

Kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Kalau
menurut saya AS jangan dilibatkan lah. These stupid guys selalu
mengambil jalan mudah dengan membagi wilayah seperti mereka
lakukan thd Korea, Vietnam, dan sedang mereka usahakan thd Irak.
Yang pro disuruh pindah ke wilayah dg batas garis lintang sekian dan
garis bujur sekian, vice versa. Selalu begitu......,

Kalau penyelesaian seperti nggak perlu tokoh politik dari Harvard dll
di DC sana. Cukup Eyang Troy ahli kuli bangunan will do as well.
Nanti garis batasnya saya uwur-uwur dengan kapur saja, seperti
dilakukan oleh leluhur kita pada jaman Kerajaan Kediri. Nanti dibuat
cerita bahwa Eyang Troy maha sakti dengan membagi wilayah
dengan cara terbang. Dg demikian kedua pihak akan puas
krn yang membagi sakti mandra guna. Nah, tidak ada perselisihan lagi,
semua sudah dijustifikasi dg mandra-mandra, eh, mantra-mantra.

Maaf, ini sekedar kesimpulan dari berbagai berita yang saya olah dengan
akal saya (ndak tau sehat atau tidak). Sudah diusahakan ndak memihak.
Bila ada opini lain tentu terbuka.


Salam,
Eyang Troy


--
               \\\|///
             \\  - -  //
              (  @ @  )
------------oOOo-(_)-oOOo-----------
FNU Brawijaya
Dept of Civil Engineering
Rensselaer Polytechnic Institute
mailto:[EMAIL PROTECTED]
--------------------Oooo------------
           oooO     (   )
          (   )      ) /
           \ (      (_/
            \_)

Kirim email ke